Hubungan Internasional di Asia Tenggara

MASALAH LAUT CINA SELATANPASCA LOKAKARYA DI BANDUNGLAUT Cina Selatan (LCS) sudah sering disebut sebagai sumber konflik baru di Asia-Pasifik, jika saja masalah Kamboja terselesaikan dalam waktu dekat ini. Saling klaim berhak atas wilayah di kawasan itu pernah terbukti menjadi bentrok senjata antara Cina melawan Vietnam tahun 1988, makin memperkuat asumsi betapa potensialnya konflik. Wilayah yang membentang seluas 2,3 juta kilometer persegi itu, kaya sumber-sumber alam dan secara geografis amat strategis. LCS menjadi rute vital armada militer ataupun komersial. Jepang, misalnya, memanfaatkan LCS sebagai jalur impor bahan-bahan mentah ekspor berbagai produk manufakturnya. Sekitar 600 juta ton bahan mentah dialirkan ke Jepang, sedangkan 60 juta ton produk manufaktur dikirim setiap tahunnya lewat LCS. Namun jangan melihat potensi konfliknya saja. Ada sisi lain yang memberikan peluang kerja sama di LCS, peluang yang sedang dibahas dalam lokakarya antarnegara sekitar LCS. Keikutsertaan Cina dan Vietnam dalam lokakarya itu memberikan isyarat yang positif. Situasi internasional yang baru memang memberikan peluang lebih besar terjadinya prakarsa kerja sama. Berakhirnya era Perang Dingin memberikan kemungkinan baru, mengubah konflik menjadi kerja sama. Berkurangnya ketegangan internasional telah menyedot perhatian sejumlah negara akan masalah-masalah domestik dan isu keamanan sekitarnya. Oleh sebab itulah ada kecenderungan negara-negara di sekitar LCS menaruh perhatian pada penyelesaian konflik di LCS dengan cara damai. Cara ini bertujuan untuk menjamin berlanjutnya pembangunan dalam negeri masing-masing negara. Bagi Indonesia sendiri, yang tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial, sangat mengharapkan kestabilan LCS. Fakta penting adanya pangkalan udara di Natuna, menunjukan perhatian Indonesia untuk memonitor setiap gejolak di LCS. Fakta penting lainnya, yakni menjadi tuan rumah lokakarya LCS, juga menandakan betapa pentingnya LCS sebagai lingkungan strategis bagi Indonesia.

* * *

TETAPI perubahan dunia internasional itu belum menjamin langsung akan tercapainya bentuk kerja sama apa yang sebenarnya akan dituju, dan bagaimana bentuknya. Taiwan, misalnya, beranggapan tidak perlu ada kerja sama keselamatan pelayaran karena soal navigasi sudah melibatkan penggunaan satelit yang tak bisa lagi dikontrol dan dilembagakan lagi sebagai wadah kerja sama. Atau seperti pernah dilontarkan seorang peserta, apakah mungkin kerja sama terjalin sementara masalah kedaulatan wilayah sendiri belum terselesaikan. Salah satu gagasan yang muncul adalah kerja sama di bidang nonpolitis dan tidak kontroversial, untuk menumbuhkan saling pengertian. Namun masih belum jelas apakah, misalnya, pengembangan bersama (joint development), eksplorasi bersama, atau penelitian ilmiah di LCS, hanya berlaku di Kepulauan Spratly atau Kepulauan Paracel. Juga masih dipertanyakan apakah Cina bersedia menyertakan Vietnam ke dalam gagasan kerja sama. Memang membaiknya hubungan Cina-Vietnam akhir-akhir ini, akan berdampak besar. Hasil kongres Partai Komunis Vietnam (PKV) menegaskan kehendak Vietnam berbaik-baik dengan Cina. Beijing pun sudah mengisyaratkan pula bersedia menormalisasi hubungan tahap demi tahap. Namun persoalan LCS tidak hanya menyangkut dua negara itu, ada juga faktor hubungan Taiwan dengan Cina. Pasukan Taiwan digelarkan di Itu Aba, salah satu pulau besar di Spartly. Apakah Cina mau duduk berunding dalam forum kerja sama, padahal Beijing tidak mengakui Taiwan sebagai suatu entitas yang berdaulat. Lalu ada pula kesepakatan antara Taiwan dengan Filipina bulan ini, yang menimbulkan masalah baru karena Cina merasa tersinggung. Antarnegara negara ASEAN juga masih saling klaim kedaulatan di LCS. Malaysia, Filipina dan Brunei mengklaim sebagian wilayah Spratly. Malaysia menggelarkan pasukan di Terumbu Layang Layang. Klaim Malaysia dikontraklaim bukan oleh Cina, Taiwan dan Vietnam saja, tetapi juga oleh dua anggota ASEAN, Brunei dan Filipina. Brunei dan Malaysia saling klaim Louisa Reef. Filipina menjadi negara ASEAN yang mengklaim Spratly dalam wilayah yang terbesar, yakni Kalayan yang terdiri dari sekitar 60 pulau kecil, pulau karang dan atol. Klaim Manila terhadap Kalayan, dengan memasukannya ke dalam Propinsi Palawan, juga mengundang kontraklaim dari Beijing, Hanoi dan Kuala Lumpur. Barangkali perlu diperjelas, pulau-pulau mana yang termasuk. Kepulauan Spratly, dan mana yang bisa disebut sebagai pula yang berdiri sendiri. Mungkin dengan begitu saling klaim atas pulau-pulau di LCS tidak sekaligus melibatkan banyak negara seperti sekarang ini, yang konsekuensinya membutuhkan komunikasi “banyak arah” antarnegara pengklaim. Yang mungkin dipertimbangkan sebagai salah satu faktor berpengaruh lainnya adalah kepentingan AS dan Uni Soviet, dan, dalam batas tertentu, kepentingan India. Meskipun negara adidaya seperti AS dan Uni Soviet secara bertahap mengurangi kehadiran militernya secara fisik, namun ada gejala peningkatan secara kualitatif.

* * *

KITA optimis saja, kendatipun masih ada saling klaim, masih lebih besar lagi peluang bekerja sama. Kerja sama yang tampaknya akan disepakati semua negara di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi serta riset ilmiah. Dalam paket kerja sama ini termasuk ekspedisi bersama, sistem pengawasan iklim serta polusi. Kerja sama pengawasan polusi ini penting di masa depan. Polusi bersumber dari kapal laut, benda dan zat yang dibuang ke laut, polusi dari darat, dan polusi akibat eksplorasi serta eksploatasi sumber alam. Jelas dalam bidang-bidang nonpolitis ada kesamaan pandangan, meskipun rinciannya belum tuntas. Soal bentuk, mekanisme dan siapa yang menanggung biaya semua operasi, belum terselesaikan. Lalu, jika sudah ada kemauan untuk bekerja sama dalam bidang tertentu, forum atau institusi apa yang menanganinya. Seperti diakui Indonesia, sejauh ini memang belum ada institusi yang mengatur secara isu LCS kecuali lokakarya berseri. Institusi yang diusulkan Indonesia untuk dipertimbangkan antara lain ASEAN, COST (Committee on Science and Technology), COFAF (Committee on Food, Agriculture and Forestry), ASOEAN (ASEAN Senior Officials on Environment) dan ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). Kemudian dimunculkan pula tiga usulan, meskipun belum mengarah pada aksi bersama. Pertama, Malaysia mengusulkan Maritime Consultative Council for the South China Sea (MCCSCS) Kedua, melanjutkan forum seperti lokakarya. Ketiga, membuat satu atau dua program yang jelas, lalu berdasarkan program itu dibuat suatu jaringan. Hasjim Djalal, perintis lokakarya LCS, memperkirakan setidaknya dalam tempo tiga tahun baru bisa dijalankan suatu kerja sama yang mapan. Namun perlu dicatat, gagasan itu pun mengandaikan tidak ada perubahan radikal dalam tatanan politik dan keamanan di sekitar LCS. Yang menarik adalah usulan mengundang Jepang ke lokakarya mendatang mengingat Jepang pengguna LCS yang tidak bisa disepelekan sehingga peranannya dibutuhkan untuk memberikan bantuan finansial dan teknologis. Meskipun ada pandangan untuk mengesampingkan Jepang, dengan dalih forum yang ada sekarang masih mencukupi. Seperti halnya pertemuan informal lainnya, lokakarya ini masih terbatas menghasilkan rekomendasi untuk para pemerintah. Langkah selanjutnya akan tergantung dari pemerintah masing-masing. Apakah, misalnya, rekomendasi akan dilanjutkan dengan perundingan formal, atau pembentukan forum kerja sama, atau menunggu kesempatan lain yang lebih besar. *

KOMPAS, Kamis, 18-07-1991.

MENUNGGU “MACAN BARU” MASUK PANGKALAN militer AS tahun ini harus sudah angkat kaki dari bumi Filipina. Ini berarti takkan ada lagi pangkalan militer AS permanen di Asia Tenggara. Sebagai gantinya beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia menawarkan tempat perbaikan kapal perang AS. Dengan kata lain Washington masih memiliki akses militer kepada Asia Tenggara. Uni Soviet saingan AS sudah terlebih dahulu mundur dari Asia Tenggara karena sekarang telah bubar. Rusia yang mengambil alih warisan militer Uni Soviet tak lagi seagresif moyangnya dahulu. Bahkan Menlu Rusia Andrei Kozyrev menyatakan akan mengubah fasilitas militer di Cam Ranh. Dua kekuatan besar ini tidak lagi secara fisik hadir di Asia Tenggara. Inilah yang disebut-sebut Menlu Manglapus sebagai “kekosongan kekuatan” (vacum of power). Masalah yang muncul, siapakah yang mengisi kekosongan ini? Siapa “macan baru” yang akan masuk? Sedikitnya dua negara disebut-sebut: Cina dan Jepang. Lalu bagaimana bentuk pengaturan keamanan Asia Tenggara? Pada saat rivalitas AS-Uni Soviet masih ada, masing-masing negara besar menjaga kesimbangan kawasan dengan menempatkan pangkalan di Vietnam untuk Uni Soviet dan Filipina untuk AS. Lalu bagaimana jawaban ASEAN sendiri sebagai perhimpunan yang sudah berusia 25 tahun? Sejumlah pandangan dikemukakan oleh para Menlu ASEAN pada pertemuan tahunannya di Manila. Pada prinsipnya disepakati dialog intensif untuk menyamakan pandangan tentang suatu masalah. KTT ASEAN sendiri sudah memutuskanagar intensif mengadakan dialog politik dan keamanan intra ASEAN sendiri dengan negara mitra dialog. Namun masih juga jadi masalah apakah dialog keamanan itu berlangsung pada forum yang ada seperti ASEAN Annual Ministerial Meeting (AMM) atau Post Miniserial Meeting (PMC). Perdebatan ini masih berlangsung sementara masalah keamanan di Spratly sudah menyita perhatian dan mendesak adanya suatu forum yang mewadahi pembahasan masalah keamanan. Sementara persepsi tentang kekuatan yang akan mengisi Asia Tenggara berbeda-beda di kalangan anggota ASEAN (lihat tulisan lainnya).

Incaran Cina Salah satu negara besar yang paling dekat ke Asia Tenggara adalah Cina. Tidak hanya itu dalam sejarah Cina sudah lama mengincar Asia Tenggara sebagai wilayah pengaruhnya. Sejarah kerajaan di Indonesia mengungkapkan bagaimana tentara Cina mendarat di Jawa dengan misi menaklukan kerajaan yang ada di sini. Kini setelah AS menarik diri dan Uni Soviet tidak lagi terlibat konfrontasi di Asia Tenggara, Beijing memanfaatkan momentum ini. “Mengembangkan persahabatan jangka panjang dan stabil serta hubungan bertetangga baik dan kerja sama dengan ASEAN dan begara-negara ASEAN adalah kebijakan dasar negara (basic state policy) Cina,” ujar Menlu Qian Qichen setibanya di Manila. Pernyataan ini bisa memiliki banyak arti. Cina mungkin memang benar-benar akan mendekati Asia Tenggara dengan mengembangkan kerja sama. Namun ada pula arti lain, Beijing mungkin akan menancapkan pengaruhnya, sehingga di satu sisi tidak dicurigai di sisi lain bisa bebas bergerak. Satu-satunya yang menghubungkan Cina secara langsung adalah konflik di Kepualauan Spratly. Tiga anggota ASEAN – Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina – terlibat dalam klaim Spratly.Dalam kasus ini jelas Cina akan menampakkan seagai negara yang cinta damai. Dua kali ASEAN sudah menjadikan Cina tamu dalam pertemuannya. Pertama di Kuala Lumpur dan berikutnya di Manila. Ini perkembangan yang diinginkan sekali Cina. Bahkan bisa ditebak, Cina ingin dimasukkan sebagai negara mitra dialog, status tertinggi dalam berhubungan dengan ASEAN. Tawaran Cina memasuki ASEAN ini dimulai dengan kerja sama ilmiah dan teknologi, bidang yang aman dari konflik. Mengenai kekosongan kekuasaan di Asia Tenggara, Cina tidak setuju dengan pendapat itu. Namun anehnya juga menentang “kekosongan kekuasaan itu diisi”. Dua kalimat yang bertentangan ini dikemukakan pada peremuan para Menlu ASEAN dengan Cina. Ini cocok dengan ungkapakan seorang diplomat, “Cina itu tidak konsisten. Apa yang dikatakannya tidak sama dengan apa yang dikerjakannya.” Sebagai contoh dalam masalah Spratly, Cina berniat menyelesaikan masalah itu dengan cara damai. Namun juga mengirim pasukan baru ke Spratly serta menjalin kerja sama dengan perusahaan AS, Crestone Energy Corp. untuk eksplorasi minyak. Tindakan bersifat provokatif ini mendapat kecaman Vietnam. Untuk menghilangkan kecurigaan, Cina juga menyatakan menentang hegemoni dan pemaksaaan kekuasaan politik terhadap negara-negara kcil. Bahkan dengan simpatik menyatakan di depan para Menlu ASEAN, “Kami mendukung usulan ASEAN membentuk Zona Perdamaian, Bebas dan Netral (ZOPFAN) serta Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara,” salah satu konsep yang diperjuangkan Indonesia. Kebijakan ke Cina ini mendapat perhatian penuh Vietnam, negara yang pernah jadi sekutu sekaligus musuh bebuyutan. Mengetahui perhatian Cina ke Asia Tenggara meningkat, Hanoi segera mengajukan gagasan menerima Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. Status observer diberikan para Menlu ASEAN begitu Vietnam dan sekutu dekatnya, Laos, begitu selesai upacara penyerahan dokumen persetujuan kedua negara. Sejumlah pengamat berpendapat, status peninjau ini memberi peluang banyak untuk memperketat hubungan dengan ASEAN sekaligus menjalin hubungan ekonomi lebih dekat. Di sisi lain, Vietnam ingin mengimbangi langkah yang diambil Cina. Dengan demikian status peninjau ini memungkinkan Vietnam mengawasi gerak-gerik Cina ke ASEAN.

Faktor Jepang Aktor lain yang disebutkan sejumlah pengamat bakal mengisi kekosongan itu adalah Jepang. PM Miyazawa dalam suatu kesempatan menyatakan negara-negara Asia perlu memiliki payung organisasi untuk menjamin keamanan dan peramaian kawasan. Pesan Miyazawa ini menandai peranan baru Jepang dalam bidang keamanan setelah kekuatan ekonominya menjulang tinggi tak terkejar negara lain. Namun Tokyo berhati-hati dalam mengajukan formula baru keamanan Asia seiring dengan mengurangnya pasukan AS. Adalah terlalu tergesa-gesa kalu menyatakan Jepang menggantikan peranan AS di Asia dalam bidang keamanan. Langkah ini akan mengundang kecurigaan negara-negara Asia yang pernah dijajahnya. Inilah yang membedakan Cina dengan Jepang. Lagi pula jika Jepang memainkan peranan ini akan sulit melancarkan hubungannya terutama di bidang ekonomi. Oleh sebab itu Jepang akan tetap mendompleng AS. Untuk menunjang langkah ini Jepang bersedia meningkatkan dana bagi pasukan AS yang berada di jepang. Tahun anggaran 1992 jumlah dan untuk pasukan AS mencapai 4 milyar dollar. Diproyeksikan menjadi 7 milyar dollar AS pada tahun 1995. Kekuatan ekonomi Jepang memang bertumpu di luar negeri sehingga makin lama ada kesadaran keamanannya harus dijamin. Salah satu urat nadi ekonomi itu terletak di Asia Tenggara. Kalau dihitung investasi Jepang di ASEAN masih kalah dibandingkan dengan Eropa atau Amerika. Namun jalur minyak dan perdagangan tetap melalui Selat Malaka dan tentu saja Laut Cina Selatan, wilayah yang diramalkan menjadi titik perhatian baru setelah Kamboja.

Faktor Rusia Bagaimana dengan pengganti Uni Soviet? Masihkah ada kekuatan ke Asia Tenggara? Indikasi yang diberikan Menlu Rusia Adrei Koyzrev menunjukkan upaya Rusia masuk Asia Tenggara. Artinya ingin melanjutkan kebijakan bekas Uni Soviet ke Asia Tenggara dalam kapasitas yang bersahabat. Koyzrev menegaskan, Angkatan Laut Rusia akan membantu mempertahankan stabilitas regional, namun bertindak bukan sebagai agen konfonrtasi tetapi berhubngan yang konstruktif. Ada anggapan kehadiran AL Rusia mungkin disambut baik sebagai tandaingan kekuatan Cina, terutama setelah kehadiran AS secara fisik menurun. Pangkalan Cam Ranh sendiri menghadapi Laut Cina Selatan , wilayah yang jadi perhatian karena terlibat enam negara mengklaim Kepulauan Spratly. Menurut Kozyrev, setelah pertemuan dengan Menlu Vietnam Nguyen Manh Cam, kedua pihak mencapai “pengertian jelas” bahwa kapal perang Rusia yang beroperasi dari Cam Ranh Bay takkan berkonfrontasi dengan kapal perang AS atau kekuatan di wilayah itu. Ia menambahkan, kapal Rusia di wilayah itu hanya menjadi unsur penjaga stabilitas. Rusia tampaknya tidak akan begitu saja meninggalkan Asia Tenggara meskipun saat ini posisinya sangat lemah. Setidaknya status sebagai tamu memungkinkannya melangkah dalam kerja sama yang lebih lunak dengan ASEAN seperti di bidang perdagangan. Kekosongan kekuatan, istilah yang banyak digunakan Filipina, memang mengundang berbagai kemungkinan. Filipina, Thailand dan Singapura memangdangnya dari kemungkinan negatif. Artinya ada dua kekuatan yang bisa masuk Cina atau Jepang. Namun tentu saja harus ada aturan mainnya terlebih dahulu. Nah, aturan main ini yang belum ada karena harus ada penyesuaian lebih dahulu. Indonesia memiliki pandangan independen dengan mengeajukan konsep Zona Bebas Damai dan Netral yang sudah disepakati ASEAN. Namun ada anggapan konsep ini sudah kuno, harus dicari kode etik baru.

KOMPAS, Minggu, 26-07-1992. Hal. 9

Tarik Menarik Masalah Keamanan Regional

MASALAH keamanan regional memang menjadi topik menarik dan banyak dibicarakan dalam ASEAN Annual Ministerial Meeting (AMM) ke-25 di Manila yang dilanjutkan dengan Post Ministerial Meeting (PMC), tanggal 21-26 Juli 1992. Pertemuan itu membawa para partisipan dalam acara tarik-menarik masalah cara pembahasan keamanan regional serta persepsi terhadap keamanan. Uniknya di antara anggota ASEAN sendiri belum ada kesepakatan mengenai persepsi ancaman saat ini dan bagaimana menghadapinya. Agaknya diperlukan proses pengendapan untuk saling memahami posisi baru masing-masing. Tarik-menarik itu terjadi terutama setelah Eropa Timur dan Eropa Tengah berubah secara mendasar ditambah dengan berhentinya Perang Dingin. Tentunya keadaan ini menimbulkan beberapa ketidakpastian, seperti memberi peluang pada terjadinya konflik-konflik yang menjurus ke arah terjadinya perang. Walau diakui, perkembangan itu membawa dampak positif bagi kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, khususnya di bidang ekonomi. Menlu Belgia Juan Abel Matutes sebagai Wakil Komisi ME mencatat, situasi ini justru membuka peluang lebih besar bagi kerja sama perdagangan dan memberikan suasana kompetitif. Bahkan Menlu Korea Lee Sang-Ock menilai, kawasan Asia Timur dan Lautan Pasifik Merupakan dua tempat yang memiliki perkembangan saling ketergantungan ekonomi cukup tinggi. Khusus bagi ASEAN, pada saat ini justru merupakan kesempatan baik untuk meningkatkan kerja sama dan melupakan masa lalu, yaitu melirik dan memperhatikan ancaman besar pada stabilitas dan perdamaian kawasan. Juga banyak disebut, dekade ini menjadi bagian dalam mendekati kondisi sesuai kehendak Deklarasi ZOPFAN tahun 1971, yaitu kondisi yang damai, bebas, dan netral.

***

DI satu sisi, anggapan itu mungkin benar. Setidaknya itu menurut pandangan Indonesia. Beberapa diplomat mengatakan, dalam situasi seperti ini, Indonesia melihat peluang bagi keseimbangan baru dengan meletakkan pendekatan-pendekatan baru bagi negara-negara besar. Bahkan Indonesia memandang, saat ini merupakan kesempatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa menggunakan kekuatan militer dan kontak senjata. Namun ternyata, pandangan ini menimbulkan situasi terjadinya tarik-menarik yakni untuk tetap bertumpu pada kemampuan kawasan dengan menyandarkan diri pada kekuatan seperti AS. Karena pandangan itu, Indonesia berpendapat pembicaraan keamanan regional harus dikembangkan dengan landasan konsep ZOPFAN. Diakui, konsep ZOPFAN memang dicetuskan dalam situasi yang berbeda dengan keadaan sekarang. Atau dengan kata lain, konsep itu muncul saat Perang Dingin masih berlangsung dan Uni Soviet pun belum bubar. Indonesia berkeras mengatakan, konsep itu masih bisa tetap berlaku. Alasannya, ASEAN akan tetap memiliki keinginan hidup merdeka, damai, dan netral seperti yang tercetus dalam konsep tersebut. Dengan pandangan ini, Indonesia yakin, konsep ZOPFAN masih relevan. Pendapat ini agaknya didukung Malaysia dan Brunei Darussalam. Menlu RI Ali Alatas menegaskan, tidak perlu lagi menciptakan wahana baru untuk membicarakan dan mendiskusikan keamanan regional. Artinya, untuk tingkat ASEAN, acara itu bisa ditampung melalui pertemuan pejabat tinggi atau SOM (Senior Official Meeting) dan pertemuan tahunan Menteri ASEAN atau AMM. Sedang dialog dengan rekan di luar ASEAN bisa dilakukan melalui ajang PMC. Pendapat ini didukung Masyarakat Eropa (ME) yang diucapkan Menlu Inggris Douglas Hurd dalam sambutan troikanya.

***

NAMUN, konsep itu ternyata tidak disepakati oleh Thailand, Filipina, dan terutama Singapura. Pada pokoknya ketiga negara itu lebih melihat segi negatif ZOPFAN. Ketiga negara itu memandang konsep ZOPFAN merupakan proses jangka panjang. Dan yang lebih hebat lagi, mereka mengatakan ZOPFAN sudah tidak begitu relevan dengan perkembangan zaman. Bahkan mereka pun tidak yakin pada kemampuan ZOPFAN dalam menjamin keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Oleh karena itu, mereka ingin membentuk kerja sama lebih luas yang mencakup kawasan Asia Pasifik, khususnya dengan negara-negara besar. Hal itu dimaksudkan, agar interaksi dalam kerja sama itu bisa mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan. Masalah ini menjadi bahan diskusi yang paling menarik dalam diskusi formasi 6+7 PMC. Pembicaraan itu memang lalu tidak hanya masalah keamanan dalam pengertian militer, namun mengarah pada keamanan dalam pengertian komprehensif yang menyangkut seluruh aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, lingkungan, ataupun kebudayaan. Diskusi semakin hangat setelah Kanada mengusulkan membentuk forum dialog baru tentang keamanan regional yang dinamakan “The North Pacific Cooperative Security Dialog” atau NPCSD. Ide itu muncul setelah Kanada melihat perlunya kerja sama yang kooperatif dalam bidang keamanan, terutama untuk mengatasi berbagai masalah regional seperti sektor ekonomi, narkotika, lingkungan hidup, dan terorisme. Sambil berjalan, diharapkan kerja sama itu menumbuhkan rasa saling percaya yang dimungkinan dari pelaksanaan dialog informal yang konstruktif. Sementara itu pada dasarnya Jepang setuju dengan pendapat Indonesia tentang penggunaan jalur PMC untuk membicarakan keamanan regional. Namun Menlu Taro Nakayama memadang jalur itu saja belum cukup. Menurut dia, pertemuan itu harus bisa menghasilkan dialog politis tentang keamanan yang bisa dirasakan oleh seluruh partai. Untuk itu, Jepang mengusulkan teknik “two-track”. Artinya, jalur yang menggabungkan pendekatan sub regional dengan dialog politis dalam skala yang lebih luas. Jepang menilai, dialog dengan commitment pendekatan sub regional hanya bisa mengatasi masalah dalam satu kawasan. Sementara itu pada saat yang sama, diperlukan pula dialog yang mencakup spektrum lebih luas dan melibatkan berbagai negara. PM Jepang Miyazawa di Washington menekankan, dialog politis dalam skala yang lebih luas ini penting karena pada kenyataannya dewasa ini telah hadir berbagai kerja sama internasional dengan bermacam cara dan tujuan. Karena itu, Wakil Menlu Jepang Koji Kakizawa dalam pertemuan PMC di Manila kali ini menegaskan, ASEAN perlu memiliki forum dialog dalam skala yang lebih luas seperti itu. Menlu Korea Lee Sang-Ock menambahkan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menelaah kembali cara-cara baru yang bisa digunakan sebagai forum mengkonsultasikan keamanan regional. Walau tanpa menyebut satu bentuk yang jelas, Lee mengatakan, forum itu penting mengingat adanya perubahan regional yang semakin kompleks. Pendapat senada diungkapkan oleh Menlu Australia Gareth Evans. Pada prinsipnya, Australia memandang keamanan regional harus didekati secara multi dimensional. Artinya, menggunakan pendekatan yang melibatkan segi militer atau pertahanan serta dimensi lain, seperti diplomasi, ekonomi, perdagangan, serta berbagai cara untuk menghadapi ancaman. Pendeknya, Australia akan tetap menggunakan kebijakan constructive commitment untuk kawasan Pasifik Selatan dan comprehensive engagement untuk Asia Tenggara. Berakhirnya Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet yang pasti membawa perubahan pola politik dari bipolar ke arah multipolar. Beberapa pengamat mengatakan, AS beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pendekatannya terhadap Asia, namun tetap memberi payung penangkal kepada Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Bahkan memperluasnya. AS menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di Asia diantaranya melalui akses pangkalan militer seperti yang dilakuka terhadap Singapura. Namun, di tengah perubahan pola politik ini, tampaknya AS merasa terlalu berat dengan tanggung jawab keamanannya. Lalu AS ingin membagi tanggung jawab itu dengan negara-negara Asia. Karena itu, AS berharap negara-negara Asia mampu mandiri dalam menghadapi ancaman militer lokal. Sementara itu, AS hanya akan bergerak bila ada ancaman lebih besar dan potensial. Hanya, kehadiran AS dalam PMC ternyata semakin menjauhkan pembicaraan dari pencapaian hasil maksimal. Hingga akhir pertemuan, tarik-menarik ajang dialog ini tetap terjadi. Tidak ditemukan rumusan resmi tentang ajang atau mekanisme dialog keamanan regional tersebut. Sebuah sumber menyebutkan, pada umumnya setiap negara masih tetap dalam konstalasi pikiran masing-masing tentang rumusan forum dialog keamanan regional. Namun pada umumnya, rata-rata sependapat keamanan regional harus didasarkan pada rasa aman, tenteram, damai, dan netral. Namun yang pasti, dari pertemuan PMC di Manila ini terungkap, seluruh negara tetap menghendaki kehadiran Amerika di kawasan Asia baik secara fisik maupun non fisik. “Demi keseimbangan,” kata mereka.***

KOMPAS, Minggu, 26-07-1992. Hal. 9

MENENGOK PERCATURAN POLITIK DI FILIPINA

MABUHAY! Selamat datang! Kata ini yang pertama kali dijumpai, begitu kaki menginjak tanah Filipina. Dan tak perlu berpanjang kata untuk mengenal keramahan masyarakat Filipino yang merupakan perpaduan dari Indo-Melayu, Cina, dan Spanyol. Para Manilenos (baca: manilenios) yang rata-rata lancar berbahasa Inggris itu, memang memberi perhatian istimewa pada tetamu, khususnya tamu asing. Namun mengenang Filipina, kesan muram lalu muncul. Hiruk pikuk, kotor, panas, dan berdebu. Tak jarang wajah Manila, ibu kota Filipina, menjadi muram. Di balik gedung-gedung tinggi nan angkuh dan terbalut semen pudar hingga seolah tak bersahabat dengan alam sekitar itu, wajah Manila bagai gadis manis yang sedang patah hati. Muram, murung, tak bersinar. Keadaan ini jauh berbeda dengan Manila sebelum terkena ‘darah’ bangsa Spanyol. Konon, pada awalnya ada sekelompok rumpun yang berdiam di tepian Sungai Pasig. Sungai ini tepat bermuara di kota Metropolitan Manila atau lebih dikenal dengan sebutan Metro Manila, yang kini terdiri dari Caloocan, Pasay, dan Quezon. Tepi selatan sungai dikuasai Raja Sulayman. Sedang tepi utara diperintah oleh paman Suleyman, Lakandula. Mereka menanami tepian Sungai Pasig dengan bunga-bunga nilad. Tak heran bila di sepanjang sungai itu, lalu dipenuhi warna kuning keemasan. Orang pun lalu menyebut wilayah ini sebagai Maynilad. Namun, keindahan alami itu tiba-tiba runtuh setelah bangsa Spanyol datang. Satu persatu bunga nylad gugur, seiring dengan kematian Raja Sulayman dalam pertempuran di Bangkusay. Nama Maynilad pun hilang. Selanjutnya, Miguel Lopez de Legaspi, pemimpin ekspedisi Spanyol, menyebutnya Manila. Di tangan Legaspi, Manila diubah menjadi replika Eropa. Dan terjelmalah keindahan khas Eropa di Asia. Bahkan pada 24 Juni 1571, Raja Spanyol menyebutnya sebagai “The Noble and Ever Loyal City”. Resmilah Maynilad menjadi Manila.

***

SAYANG, Maynila-ku hilang. Mungkin ucapan itu terlalu memerahkan telinga. Namun kata itu tak bisa lepas dari ingatan begitu mata tertumbuk pada wajah Manila yang sekarang. Kesan kotor dan bau tak terhindarkan. Lebih parah lagi, hampir setiap sudut kota berhiaskan sampah yang berserakan, genangan air, serta aroma yang sama sekali tidak sedap. Tak jelas tempat-tempat mana yang bisa menjadi kebanggaan. Sungai Pasig yang konon pernah menjadi lambang keindahan, sudah pasti tidak lagi menampakkan bekasnya. Tepian sungai yang dulu berhiaskan kemilau emasnya bunga nilad, kini telah berubah fungsi menjadi tempat menjemur pakaian yang strategis. Di sektor ini, wajah Manila lebih banyak dihiasi susunan potongan kayu sederhana yang menjadi bagian dari deratan rumah-rumah penduduk. “Hiasan” ini nyaris membungkus dan menyembunyikan kemegahan Istana Malacanang yang terbelah oleh Sungai Pasig. Sama sekali tidak bijaksana bila menuding para penghuni di tepian sungai itu sebagai perusak keindahan. Filipina pada saat ini memang sedang dalam kesulitan di segala sektor, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Negara dengan 7.107 pulau itu terjepit masalah pengangguran, kelaparan, dan tuna wisma. Setidaknya, negara dengan 62 juta jiwa itu tahun 1991 memiliki 131.315 pencari kerja. Angka itu masih ditambah dengan 35.000 pengangguran sebagai akibat ditutupnya Pangkalan AS di Clark dan Subic. Di sektor pangan, dua per tiga dari 1,1 juta anak mengalami kelaparan dan kurang gizi. Di Metro Manila angka resmi menyebut 2.991 anak jalanan yang tak bertuan. Tangga masuk gedung Legaspi Tower di Metro Manila penuh para tuna wisma yang tidur berjajar dalam segala posisi di malam hari. Negara di ujung utara Kalimantan yang sarat gempa dan taifun itu, pada September 1991 memiliki tambahan tuna wisma sebanyak 23.542 sebagai akibat bencana alam.

***

KEADAAN di atas merupakan cermin yang harus dihadapi oleh Presiden Ramos. Namun ternyata masih banyak hal lain yang musti dibereskan. Seperti dikatakan Dr Julius Caesar F Parrenas, peneliti pada Center of Research and Communication, tentang Miriam Santiago yang sampai sekarang tetap menganggap Ramos curang dalam pemilu lalu. Atau Kardinal Sin yang semula memang menolak Ramos yang beragama Kristen. Namun pada umumnya saingan Ramos pada pemilihan presiden menyatakan dukungan kepadanya, kecuali Santiago. Imelda Marcos, Eduardo Conjuangco, Jovito Salonga dan Ramon Mitra mau menerima kemenangan Ramos. Itu berarti posisi Ramos saat ini kuat sekali, terutama setelah Ketua Majelis Tinggi (Senat) Neptali A Gonzales dan Ketua Majelis Rendah (House of the Representatives) Jose de Venevecia Jr berhasrat kerja sama dengannya. Bila basis Cory berasal dari tuan tanah, Ramos sama sekali tidak memiliki latar belakang itu. Ia berasal dari kalangan birokrat. Ayah Ramos adalah wartawan yang diangkat jadi Sekjen Kementerian Luar Negeri. Jadi basis kekuatan Ramos bukan para tuan tanah melainkan birokrasi dan sejumlah pengusaha. Ini bisa berarti land reform dapat berjalan mulus karena Ramos tidak memiliki kepentingan langsung, berbeda dengan Cory dahulu. Tetapi anehnya hal ini tidak terjadi karena Ramos lebih memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan pengurangan kemiskinan ketimbang menekankan pada land reform. Masalah Ramos tidak hanya menyangkut soal kerja sama dengan kaum elit tuan tanah, pengusaha atau politisi karir, tetapi juga menghadapi ancaman dari kaum pemberontak. Yang menonjol tentu saja ekstrem kanan dari tubuh militer yang mengguncang pemerintahan Cory dengan serentetan kudeta. Tokoh sentral pembangkangan dari tubuh militer adalah Kolonel Gregorio “Gringo” Honasan yang kini masih bersembunyi. Baik Parrenas maupun Alexander Magno dari Pusat Studi Dunia Ketiga, University of the Philippines sependapat kekuatan mereka sudah melemah. Antara lain karena isu yang dilontarkan seperti perbaikan taraf hidup serdadu, ekonomi dan pemberantasan korupsi sudah kurang relevan. Ramos begitu terpilih sudah berjanji memberikan sekitar 30 persen kenaikan gaji bagi kalangan militer. Ini berbeda dengan Cory yang dianggap “menelantarkan” militer. Menurut Parennas pembangkang militer ini juga sudah melemah karena ada tiga faksi militer yakni RAM (Reformed the Armed Forces Movement) di bawah Honasan, kelompok loyalis SFP (Soldiers of the Filipino People) dan kelompok YOU (Young officer’s Union). Bagaimana dengan pemberontak komunis ? Parrenas menyatakan, ideologi komunis lagi sekarat. Konon kekuatan bersenjata komunis tinggal sekitar 17.000 dari 100.000 orang. Demikian pula dengan pemberontak Moro yang berhasil dijinakkan pada masa Cory. Ramos tampaknya akan melanjutkan kebijakan terdahulu dengan cara menarik satu kelompok dengan memberi jabatan penting dan membiarkan kelompok lain sehingga kekuatan Moro yang terdiri dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan Organisasi Pembebasan Bangsa Moro (BMLO) tak lagi bersatu. Masyarakat muslim sendiri ketika berlangsung pemilihan presiden turut memberikan suaranya.

***

SATU lagi kekuatan yang tak bisa diabaikan dalam percaturan politik Filipina yakni gereja. Kebetulan Ramos menjadi presiden pertama dari kalangan non-Katolik. Karena itu, dalam masa pemilihan ia pernah ditolak oleh Kardinal Sin, meski pada akhirnya dia pun secara khusus memberi dukungan . Gereja Katolik selama ini memang tidak pernah melibatkan pihak Protestan, khususnya dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan konsensus Gereja atau yang bertentangan dengan ajaran Gereja. Lembaga ini juga memiliki kedudukan penting dalam pengambilan keputusan. Mantan Presiden Corazon Aquino menegaskan, tidak adanya pemisahan antara gereja dan penguasa negara. Sedang Kardinal Sin mengatakan, politik merupakan kegiatan manusiawi, karena itu memiliki dimensi moral. “Sudah merupakan tanggung jawab gereja untuk mengajak para pengikutnya mengusahakan pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil serta tidak memilih calon yang dikenal sebagai koruptor atau tidak jujur,” jelas Sin. Dengan alasan itu, Sin menegaskan perlunya peranan gereja dalam kehidupan politik. Tugas gereja, lanjutnya, termasuk mengaktifkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. “Gereja Katolik punya hak untuk bersuara, khususnya dalam kebijaksanaan politik yang menyangkut moralitas,” tegasnya. Menyimak penjelasan itu, sudah pasti gereja memang akan menjadi kunci penting dalam masa kepemimpinan Ramos, meski Kardinal Sin sendiri telah menegaskan akan mendukung dan tidak lagi akan memasalahkan soal agama. Namun, yang pasti, Ramos ingin mempersatukan kehidupan politik. Ia pun lalu berusaha mengurangi keterlibatan gereja, karena akan bertentangan dengan upaya pemersatuan ini. Dilihat dari masa kepemimpinannya yang baru berumur 56 hari ketika laporan ini ditulis (ia disahkan 22 Juni 1992), Ramos memang boleh dibilang baru menggeliat dari tidur. Melihat seluruh tantangan itu, lalu memang timbul pertanyaan, mampukah Ramos? Atau akankah Maynilad-ku kembali? “Sana,” kata orang Filipina. “Semoga,” kata orang kita. ***

KOMPAS, Minggu, 16-08-1992. Hal. 9

“EDDIENOMICS”, JURUS EKONOMI GAYA RAMOSAGAKNYA penduduk Manila benar-benar peniru yang baik gaya hidup konsumtif Amerika. Bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar di televisi dan surat kabar, bahkan juga di parlemen. Kedai Mc Donald’s, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken serta Jolibee — yang terakhir milik orang Filipina — tersebar di sudut-sudut jalan. Konon sebuah keluarga yang miskin sekali pun akan menyediakan waktu khusus untuk makan siang di Mc Donald’s. Tidak perduli menyantap hidangan di tempat itu dikenakan pajak. Tampaknya fast food gaya Amerika ini sudah menyatu dengan kehidupan Manila. Buku petunjuk pariwisata mengakui bahwa Metro Manila adalah wilayah paling ke barat-baratan (baca Amerika) di Asia Tenggara. Saking hebatnya pengaruh Amerika, sampai-sampai plat mobil saja persis seperti di Amerika. Kalau di Amerika dicantumkan nama negara bagian, di Manila ditulis “pilipine”! Suasana seperti makmur yang ditampilkan 10 juta penduduk Metro Manila tak bisa mewakili 63 juta penduduk Filipina. Dalam kenyataannya mereka ditekan kesulitan sangat besar. Masyarakat pedesaan terus mengalir ke kota mencari alternatif kehidupan yang lebih baik daripada bekerja di lahan-lahan milik tuan tanah. Padahal penduduk kota berjejal mencari penghidupan. Keinginan mencari hidup lebih baik akhirnya mendorong orang bekerja di negeri orang. “Mereka ingin jadi orang kaya,” ujar Lili, seorang penduduk Manila. Negerinya ditinggalkan untuk mencari dollar AS. Meskipun mereka bersedia bekerja di mana saja, termasuk Lybia, namun tujuan utama tetap hidup di Amerika Serikat, negeri impian pencari keberuntungan. Situasi terakhir ekonomi Filipina bisa dilihat dari pernyataan Ramos di depan Kongres. Sekitar 20 persen keluarga kaya menerima 50 persen total penghasilan negara. Kurang dari 20 persen hanya menerima lima persen. Sekitar 5,8 juta keluarga tidak mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Tahun 1991, 2,3 juta pekerja kehilangan pekerjaannya, sementara 7,6 juta lainnya bekerja kurang dari 40 jam sepekannya. Angkatan kerja bertambah sekitar 860.000 setiap tahunnya. Dua masalah Ramos mewarisi ekonomi kurang beres dari Corazon Aquino yang memerintah selama enam tahun. Aquino menjadi pahlawan demokrasi karena menumbangkan Marcos melalui people’s power. Ia juga bisa dianggap berhasil menyerahkan tongkat kepresidenan dengan jalan damai. Namun selama berkuasa Cory dibebani berbagai masalah yang tak selesai, salah satunya masalah ekonomi. Aquino tak banyak berprestasi dalam sektor ekonomi. Pembangunan fisik nyaris sangat mininim, kecuali yang patut dibanggakan adalah pembangunan jalan layang di Manila. Meletusnya Gunung Pinatubo, banjir serta gempa susul menyusul malahan membuat gedung-gedung dan jalan yang ada ambruk. Pangkalan udara AS, Clark, yang bisa diganti untuk keperluan komersial rusak sama sekali. Tinggal Subic yang disebut-sebut potensial tapi jelas memakan waktu untuk memanfaatkannya karena banyak masalah ekonomi lain yang lebih penting menunggu Ramos. “Ada dua masalah pokok dalam ekonomi yang dihadapai Ramos,” ujar Dr Julius Caesar F Parrenas dari Center of Research and Communication. Pertama menyangkut infrastruktur ekonomi Filipina yang lemah sama sekali. Dimulai dari masalah langkanya energi, beban ekonomi Filipina merembet ke sana kemari. Energi listrik dan bahan bakar sebagai sarana vital industri sangat kurang sehingga diperkirakan tidak akan mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi 10 persen. “Akibat listrik mahal, timbul biaya ekonomi tinggi,” tambah Parrenas. Rentetan berikutnya, investor terutama dari luar negeri tak mau ambil risiko. Rendahnya investor menjadikan ekonomi mandek. Masalah kedua datang dari luar negeri. Lembaga keuangan dunia, International Monetary Fund mendikte ekonomi Filipina seperti membatasi defisit dan melarang pajak atas nilai tukar peso terhadap dollar. “IMF memang kurang populer di kalangan pejabat pemerintah Filipina,” jelas Alexander R Magno, Direktur Pusat Studi Dunia Ketiga, University of the Philippines.

“Eddienomics” Bagaimana Ramos menghadapi tantangan itu? Seperti rumus lainnya dalam bidang ekonomi, rencana selalu menjanjikan optimisme. Rencananya oleh pers lokal disebut “Eddienomics” meniru istilah Reaganomics di AS. Eddie adalah panggilan akrab Ramos. Ia merencanakan enam tahun pembangunan mulai 1993-1998. Melalui anggaran ini ia bertekad memompa pertumbuhan, merangsang investasi dan menyediakan pelayanan sosial serta program peningkatan produktivitas khususnya di bidang pertanian, perikanan dan buruh. Soal utang luar negeri? Ramos berjanji memacu strategi pertumbuhan untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Penjadwalan utang sebesar 4,8 milyar dari 30 milyar sudah dilaksanakannya 24 Juli lalu. Ini berarti Ramos selamat dari pembayaran bunga utang sebesar 1,6 milyar dolllar dalam enam tahun mendatang. Dengan berbagai upaya beban utang terhadap GNP turun dari 94 persen menjadi 66 persen. “Sejak Aquino mulai berkuasa tahun 1986 jumlah utang luar negeri diperkirakan 28 milyar dollar AS. Selama ia berkuasa 16 milyar telah dibayar berikut bunganya. Namun sekarang utang menjadi 30 milyar dollar sehingga ada joke 28 dikurangi 16 sama dengan 30!” tutur Magno. Namun masalah terberat ekonomi Filipina tetap berakar pada pemilikan tanah. Land reform yang dijanjikan Aquino menurut penulis kolom The Manila Standard Calixto V Chikiamco, diabaikan. Akibat monopoli ini pertanian sama sekali tidak produktif bagi seluruh bangsa. Tuan tanah besar yang jumlahnya kurang dari lima persen penduduk Filipina — termasuk keluarga Aquino — hanya mengeruk keuntungan pribadi, tidak peduli ekonomi negara. Menurut Magno, soal tanah ini bisa dipecahkan melalui antara lain pengalihan pemilikan tanah ke petani desa. Transfer tanah semasa Aquino rata-rata tiap tahun hanya 9.691 hektar tetapi tahun lalu sekitar 293.000 hektar didistribusikan ke 173 ribu petani. Kelanjutan landreform pesimis karena bagaimanapun distribusi tanah itu memerlukan kompensasi kepada tuan tanah. Magno menilai salah satu kritik terhadap Ramos, ia tidak menekankan land reform dalam pidato kenegaraan pertama kalinya di depan Kongres. Padahal ia sendiri yang menegaskan akan memerangi kemiskinan. Dalam masalah ini Ramos meminimalkan keterlibatan negara dalam ekonomi. Padahal, kata Magno, ini yang menyebabkan banyaknya utang Filipina karena kebanyakan modal dipinjam dari bank asing. Untuk pemasukan kas negara, Ramos mengeluarkan jurus ekonomi lainnya yakni penggalakkan pajak. Upaya terakhir adalah mengenakan pajak atas rokok dan minuman. Dua usulan ini sempat menjadi polemik hangat. Masalahnya pajak di Filipina sudah sedemikian banyaknya sehingga bila banyak barang dikenakan pajak akan membebani rakyat. Namun bagi lapisan penguasa ekonomi apa pun jurus ekonomi Ramos tidak akan berpengharuh banyak. Bahkan kelompok konglomerat ini dengan basis di Makati semakin menancapkan pengaruhnya. Siapa sebenarnya kelompok penguasa ekonomi Filipina? Magno maupun Perennas berpendapat orang-orang Cina menguasai bisnis besar. Shoe-Mart, jaringan pasar swalayan terbesar juga milik keturunan Cina yang bekerja sama dengan orang Filipina. Shoe Mart termasuk ranking ke-14 dari 1000 perusahaan top Filipina. Keluarga Alaya disebut-sebut pula tokoh keturunan Cina yang “menguasai” Makati, pusat bisnis di Manila. Dapat disebut pula disini keluarga lokal seperti Cojuangco dan Benedicto yang memonopoli perdagangan kelapa dan gula. Mereka juga beraliansi seperti terjadi antara keluarga Disini dengan Westinghouse atau keluarga Benedicto dengan para pedagang Jepang. ***

KOMPAS, Minggu, 16-08-1992. Hal. 9

Pengelolaan Konflik di Laut Cina Selatan JALUR BILATERAL, MULTILATERAL DAN MILITER

PANORAMA dunia pasca-perang dingin ditandai dengan meningkatnya konflik teritorial, menggantikan bentrokan ideologi kelas dunia. Penyerbuan Irak ke Kuwait barangkali termasuk yang spektakulerdan menyadarkan bahwa klaim kedaulatan sangatlah rawan. Perang perbatasan Peru lawan Ekuador juga termasuk contoh paling aktual betapa harga sebuah wilayah sangatlah mahal. Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) tidak terkecuali. Di dalamnya terdapat Kepulauan Spratly dan Paracel yang tergolong titik rawan dalam soal klaim teritorial. Menurut geologiawan asal Bandung, Ediar Usman, Spratly merupakan gugusan pulau-pulau kecil berupa terumbu karbonat yang terbesar di sepanjang LCS, dengan ukuran yang bervariasi. Di bagian pinggir ukurannya relatif lebih besar berjumlah hampir 30 buah, antara lain Spratly, Swallow, Southwest Cay, Dallas dan Nanshan. Sedangkan di bagian pusat bentuknya cekungan berukuran relatif lebih kecil, berupa pulau karang terisolir yang berjumlah sampai ratusan buah. Ketika Perang Dingin memuncak, kawasan itu dipandang dalam arti ideologis. Kini titik beratnya adalah rasa nasionalisme bercampur kepentingan ekonomi. Artinya karena di dalamnya juga mengandung minyak dan gas bumi, maka perebutan wilayah semakin alot antara Cina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Sedikitnya ada tiga kecenderungan dalam penyelesaian klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan (LCS). Pertama, perundingan bilateral antara yang berkepentingan seperti dilakukan Cina dan Filipina. Kedua, jalur perundingan multilateral di mana semua pengklaim berkumpul bersama baik melalui forum internasional maupun regional untuk menyelesaikan kasus mereka. Ketiga, tidak tertutup kemungkinan laras meriam berbicara lebih keras dibanding adu pendapat di meja perundingan. Bentrokan militer tahun 1988 antara Cina dan Vietnam adalah contoh nyata betapa masih kuatnya kecenderungan ketiga. Bahkan perang kata antara Vietnam dan Cina maupun antara Cina dan Filipina sangat sering berlangsung akhir-akhir ini. Jika perang mulut ini dibiarkan menggantung tanpa saluran penyelesaian politik, titik rawan itu bisa jadi meledak dalam suatu perkelahian militer. Dua negara saja yang terlibat konflik teritorial berupa pulau, daratan atau lautan sudah sulit diselesaikan, apalagi dengan klaim tumpang tindih yang terjadi di Spratly dan Paracel yang melibatkan enam negara. Betapa pelik dan tegang penyelesaiannya. Jalur bilateral Berbagai optimisme berkembang dengan gagasan, jalur pertemuan bilateral lebih efektif dibandingkan multilateral. Taiwan dan Cina tahun lalu mengupayakan eksplorasi minyak bersama dalam suatu pertemuan di Singapura. Perusahaan minyak Taiwan CPC dan perusahaan minyak nasional Cina CNOCC Oktober lalu menjajagi kerja sama di Paracel. Kepulauan Paracel diklaim sedikitnya dua negara, sedangkan Spratly enam negara. Cina dengan Vietnam juga membentuk kelompok khusus untuk membahas pertikaian teritorial seperti diungkapkan Menlu Qian Qichen November lalu. Dikatakan, Cina dan Vietnam sepakat menyelesaikan kasus Spratly secara bilateral. Sekjen Partai Komunis Cina Jiang Zemin dan Persiden Vietnam Le Duc Anh mencapai “kesepakatan oral” untuk menyisihkan isu kedaulatan di Spratly. Bulan Juni 1993, Malaysia dan Vietnam secara resmi menyetujui perjanjian eksplorasi minyak dan gas bumi selama 40 tahun, di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan enam negara. “Kami berhasil mengubah isu (sengketa) yang potensial menjadi kerja sama di wilayah itu. Kami tentu saja ingin memberi contoh kepada yang lain,” kata Ahmad Kamil Jaafar, Sekjen Kementerian Luar Negeri Malaysia. Cina dan Filipina dua tahun lalu sepakat menyisihkan sengketa atas Kepuluan Spratly, dan bertekad bekerja sama untuk mengembangkan dan mengeksplorasi wilayah itu. Perjanjian ditandai pertemuan antara Presiden Cina Jiang Zemin dengan Presiden Filipina Fidel Ramos di Beijing. Benarkah jalur bilateral bisa menyelesaikan konflik kedaulatan di LCS? Perkembangan akhir-akhir ini memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Filipina meningkatkan kehadiran militer ketika ketegangan dengan Cina meningkat. Cina mengecam Vietnam yang sudah menjalin kerja sama penyelidikan kelautan dengan Rusia. Beijing juga mengkritik Hanoi karena mengizinkan perusahaan minyak AS melakukan eksplorasi di perairan yang diklaimnya. Sejumlah bukti itu memperlihatkan kelemahan kesepakatan bilateral. Memang kontak dua negara bisa dengan cepat menyelesaikan pentingnya pemanfaatan kekayaan alam di LCS. Namun tidak tersentuhnya isu kedaulatan yang menjadi inti konflik menyebabkan kesepakatan itu limbung. Terkena sedikit angin, bubarlah kesepakatan itu digantikan kekuatan militer yang berbicara lebih vokal.

Forum multilateral Satu-satunya forum mulilateral yang ditempuh negara yang terlibat konflik adalah Lokakarya Pengelolaan Konflik di Laut Cina Selatan yang sudah berlangsung lima kali di Indonesia. Meskipun pertemuan itu bersifat informal namun tidak menghilangkan bobotnya sebagai forum tukar pikiran dan kerja sama. Kekuatan forum ini terletak pada kelengkapan peserta yang terus menerus hadir walaupun sudah lima kali berjalan sejak 1990. Tidaklah mudah menghadirkan perwakilan sekalipun informal selama lima kali pertemuan membahas masalah yang memang sangat peka. Tokoh akademis atau pejabat dalam kapasitas pribadi turut memberikan argumennya mengenai sikap negaranya dalam membuktikan keabsahan klaimnya. Tidak jarang bila sudah menyentuh soal bagaimana rekomendasi ke pemerintah masing-masing, pertemuan bisa berlangsung sangat panas diwarnai perdebatan sengit. Sejauh ini kesepakatan untuk dijadikan rekomendasi adalah untuk tidak menyelesaikan konflik dengan jalan kekerasan. Rekomendasi ini memang tidak mengikat sehingga sering terjadi ketegangan tak terhindarkan di wilayah yang diklaim masing-masing. Pada pertemuan terakhir di Bukittinggi Oktober tahun silam, hasil lokakarya tak hanya basa basi tetapi sudah mencapai proyek konkret yakni riset bersama di LCS mengenai keaneragaman hayati. Tampaknya forum multilateral ini tidak hanya jalan untuk penyelesaian komprehensif tetapi juga membuka prospek untuk diformalkan seperti diusulkan Menlu Ali Alatas di Bukittinggi. Persoalan semakin pelik jika peserta sudah merupakan wakil negara. Misalnya apakah Cina mau menerima kehadiran Taiwan dalam suatu forum resmi antarpemerintah. Selama ini karena perwakilan bersifat informal, delegasi Cina tidak mengguggat keberadaan Taiwan. Tantangan Indonesia untuk melangkah lebih maju ke arah formalisasi perundingan memang tidak mudah. Namun juga tidak menutup kemungkinan terbuka peluangnya. Masalahnya jalur multilateral lebih mendesak daripada jalur bilateral antara negara yang berselisih karena berbagai kelebihannya. Diharapkan melalui jalur multilateral bisa ditempuh cara pengembangan potensi LCS secara bersama-sama. Proyek yang akan diwujudkan dalam riset oseanografi itu diharapkan menelorkan hasil yakni saling pengertian antarpemerintah. Secara teoritis, jika sudah timbul saling pengertian diharapkan isu inti yakni klaim tumpang tindih di lautan ini bisa ditempuh secara bertahap. Berbagai makalah tentang solusi multilateral sudah diajukan. Misalnya pakar dari Kanada mengambil contoh forum kerja sama di Teluk Maine antara AS dan Kanada. Karena dua negara bersahabat, kerja sama berjalan baik. Namun bila suasana tidak mendukung, seperti terjadi misalnya dalam kerja sama di Laut Baltik, Mediterania dan Laut Hitam, maka hasilnya tak maksimal. Juga hubungan dua negara antara Argentina dan Cile mempersulit kerja sama di Terusan Beagle. Mark J Valencia dan Noel Ludwig dari East-West Center, Hawaii (AS) serta Jon M van Dyke dari University of Hawaii lebih jauh lagi mengajukan gagasan perlunya Spratly Management Authority (Otoritas Pengelolaan Spratly). Suatu dewan yang terdiri negara pengklaim,dan yang bukan pengklaim ditambah kekuatan maritim global merupakan puncak dalam otoritas itu. Otoritas ini dilengkapi dengan sekretariat dan sekjen yang membawahi komite teknis urusan sumberdaya hayati dan nonhayati serta komite lingkungan dankomite keuangan. Langkah militer Berbagai bukti historis diajukan untuk membenarkan klaim setiap pihak. Namun kadang-kadang bila bukti-bukti yang diajukan setiap pihak itu tidak memuaskan atau menyudutkan pihak lain, jalur ketiga sangat mungkin ditempuh. Kedaulatan adalah kebanggaan nasional maka salah satu jalan mempertahankan klaimnya adalah dengan mengirim satuan militer ke wilayah konflik. Pembangunan landas pacu dan pengiriman kapal militer oleh Cina bukan rahasia lagi. Klaim yurisdiksi ini bahkan diperkuat landasan hukum di Cina sendiri sehingga bagi militer adalah sah saja menganggap LCS milik Beijing seluruhnya. Mereka yang mengklaim secara sebagian seperti Filipina, Malaysia atau Brunei dianggapnya merongrong kedaulatan. Bagi negara tetangga Cina, berhadapan dengan naga raksasa ini sangatlah menakutkan. Namun mereka tidak sendiri. Bagi Filipina, keberanian itu dimungkinkan karena keyakinan bahwa Amerika Serikat bahkan mungkin Jepang, takkan membiarkan Cina menjadi kekuatan hegemoni di LCS. Faktor AS dan Jepang serta Indonesia pada tingkat tertentu menjadikan Cina hanya berani main gertak saja. Persoalannya, main gertak ini kalau justru merunyamkan masalah bisa-bisa terlibat bentrokan terbatas, sesuatu yang bakal mempersulit kerja sama mengelola potensi sumber daya alam di LCS. Lebih-lebih penyelesaian masalah kedaulatan.

KOMPAS, Minggu, 19-02-1995. Hal. 3. Foto: 1

Transisi di Myanmar POLITIK “SARUNG” MENGHADAPI “SERAGAM HIJAU””SAYA ingin Myanmar bebas,” kata tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi (50), yang baru saja lepas dari tahanan rumah setelah hampir enam tahun mendekam. Sepanjang enam tahun itu, Suu Kyi tidak hanya diperintahkan diam di rumah, tetapi juga total tidak boleh berkomunikasi dengan rekan dan para pengikutnya. Ungkapan Suu Kyi menggambarkan keinginan sekelompok masyarakat — bahkan sangat mungkin mayoritas rakyat — akan situasi di negeri itu. Sebagai salah satu tokoh pendiri Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD: National League for Democracy), ia merasakan betapa represifnya rezim yang sekarang ada. Ia adalah wakil tokoh prodemokrasi yang semua kegiatannya dipasung sampai kepada halyang bersifat pribadi. Boleh dikatakan, ia juga mewakili aspirasi kebanyakan aktivis dan 45 juta jiwa rakyat Myanmar. Namun demikian, penilaian yang bernada positif pun muncul terhadap kemampuan rezim militer yang mampu mengendalikan stabilitas politik dan keamanan. Sedikitnya pemerintah yang berjalan tanpa konstitusi — yang disebut juga dengan Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC: State Law and Order Restoration Council) — sudah memperlihatkan prestasi di bidang ekonomi. Keterbukaan ekonomi telah membawa perbaikan secara fisik, tetapi dihadang berbagai konsekuensi perkembangan ekonomi. Tidak hanya sandang dan pangan yang semakin tidak terjangkau, malahan rakyat dikekang dengan berbagai peraturan supaya tidak boleh protes atau mengeluh apa pun, kecuali menelan berbagai kesulitan. Dua arus inilah yang sedang berjalan semakin kencang. SLROC yang mewakili penguasa menyatakan Myanmar kini lebih baik. Banyak kemajuan sudah dicapai. Sebaliknya NLD dengan Suu Kyi sebagai salah satu tokoh pentingnya menganggap langkah represif militer tidak membawa kebaikan bagi mayoritas rakyat. Mereka beranggapan kemajuan hanya bersifat semu dan hanya menguntungkan segelintir orang yakni kubu militer dan mereka yang berkolaborasi dengannya. Pertahankan status quo Rezim berkuasa senantiasa menekankan melalui media massa yang dikontrolnya bahwa empat motto harus dipertahankan agar Myanmar maju. Keempat motto ini bisa disebut sebagai ideologi yang dianut SLORC. Dalam televisi maupun surat kabar motto ini terus dikumandangkan untuk menjaga stabilitas. Keempat motto ini meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.Di bidang politik ada empat tujuan yang hendak dicapai yakni stabilitas negara, rekonsolidasi nasional (bukan rekonsiliasi seperti gagasan yang diajukan Suu Kyi), munculnya Konsitusi Negara, dan pembangunan negara yang maju dan modern. Di bidang ekonomi, SLORC menentukan pembangunan pertanian, evolusi sistem ekonomi berorientasi pasar, mengundang partisipasi asing, dan prakarsa ekonomi tetap di tangan negara dan rakyat. Sedangkan empat bidang sosial yang ditargetkan rezim militer adalah mengangkat moral bangsa, mengangkat integritas serta melindungi warisan budaya, membangkitkan semangat patriotik,dan menaikkan standar kesehatan dan pendidikan. Tampak sekali bahwa junta militer ingin menunjukkan bahwa merekalah yang benar-benar berjasa dalam pembangunan Myanmar, dan bukannya kelompok sipil maupun kelompok politik lainnya. Lucunya, koran pemerintah seperti The New Light of Myanmar pernah juga mengutip berita asing yang menyebut pemerintahnya sebagai junta militer! Padahal istilah ini sering berkonotasi negatif. Dalam berita lokal, hampir setiap hari lawatan Jenderal Senior Than Shwe dan para jenderal lainnya yang menjabat sebagai menteri dan wakil menteri diberitakan. Diperlihatkan, mereka sedang berpidato pada acara peresmian suatu proyek atau tengah memberikan pengarahan. Kegiatan mereka yang intensif mengandung pesan bahwa mereka sangat sibuk dengan urusan membangun negara. Mereka juga seolah-olah menampakkan diri sangat memperhatikan kebutuhan rakyat mulai dari soal pengairan, transportasi, pendidikan, sampai keamanan negara. Begitu banyaknya kegiatan pejabat Myanmar, sehingga rasanya tidak ada hari tanpa pengarahan dan peresmian proyek. Bahkan yang sangat mencolok adalah berita utama koran berbahasa Inggris, yang diisi dengan kehadiran Than Shwe dengan titelnya “Jenderal Senior” sekaligus Chairman SLORC. Di situ dituliskan ia didampingi para menteri yang dijabat perwira tinggi plus para penyambutnya yang juga menjabat tugas sipil dengan pangkat kemiliterannya. Sehingga hampir separuh dari sebuah berita utama sering diisi dengan nama dan pangkat para pejabat SLORC. Dengan kata lain mereka mewakili aliran politik dengan “seragam hijau” militer. Fenomena liputan pers ini sedikit banyak menggambarkan betapa kerasnya kerja militer. Pesan seperti proganda ini juga merupakan kelanjutan penegasan bahwa SLORC yang dikendalikan militer bisa memberikan sumbangan pembangunan yang berarti. Peranan militer “SLORC menyadari bahwa mereka tak disukai rakyat. Mereka juga sadar tidak mungkin terus-menerus berkuasa karena sifat pemerintahan sekarang adalah darurat,” komentar seorang diplomat Asia. Penahanan Suu Kyi sepanjang enam tahun menyadarkan bahwa sikap rezim selama ini tidak hanya memupuk kebencian rakyat, melainkan juga memperkuat perlawanan kelompok prodemokrasi. Oleh sebab itu Suu Kyi kemudian dibebaskan. Dalam arti legal, seperti diungkapkan Dubes RI untuk Myanmar Mochamad Sanusi, pembebasan itu memang sudah diperkirakan. Dikatakan, semula Suu Kyi ditahan berdasarkan UU No. 3 tahun 1975, yang bisa menahan seseorang tanpa diadili dengan alasan yang bersangkutan bisa “mengancam keselamatan negara”. Tahun 1991 klausul penahanan Suu Kyi diubah lagi dengan menambahkan soal tahanan rumah. Ini artinya, lama penahanan sangat bergantung pada keputusan SLORC. Jika dikaji lebih dekat, pembebasan Suu Kyi adalah bagian dari rencana besar SLORC untuk menanamkan rasa simpati rakyat terhadap rezim itu. Sejumlah penduduk dan diplomat di Yangoon menduga ada suatu “proyek” besar di balik pembebasan Suu Kyi, baik dengan melihat kondisi di dalam maupun di luar negeri. Sampai sekarang belum terungkap apa sebetulnya rencana rezim militer ini. Tampaknya di dalam negeri, peranan militer takkan hilang. Kendati demikian peranan itu mungkin akan mengalami perubahan. Salah satu model yang ditiru oleh junta militer Myanmar adalah ABRI. Menurut Mochamad Sanusi, yang juga dimuat dalam laporan tahunan majalah Far Eastern Economic Review, dwifungsi ABRI menjadi bahan kajian intensif militer Myanmar. Mereka ingin meniru militer Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai kekuatan sosial-politik dan keamanan. Yang menarik, tidak hanya peran militer sebagai kekuatan ganda yang ditiru, partai politik semacam Golkar pun sudah dibentuk. Mereka menamakannya Union Solidarity and Development Association (USDA). Di dalamnya terdapat tidak hanya unsur militer yang sudah pensiun, tetapi juga tentara aktif. USDA dibentuk tahun 1993 sebagai pengganti National Unity Party (NUP) yang kehilangan muka setelah kalah dalam pemilu 1990 oleh NLD. Ketika itu militer tidak siap menghadapi keuletan NLD yang disambut rakyat dengan antusias. NUP yang merupakan instrumen militer tidak mendapat dukungan rakyat. Kini militer mempersiapkan betul-betul USDA untuk mengalahkan NLD jika pemilu suatu saat berlangsung di masa depan. Selain itu, mobilisasi kekuatan sipil juga dilakukan oleh USDA.Konon anggota USDA Myanmar ini sudah mencapai tiga juta orang. Bandingkan dengan kekuatan NLD yang kabarnya sudah mencapai sekitar 13 juta aktivis dan simpatisan. Setelah mendengar kabar pembebasan Suu Kyi, aktivis NLD dari berbagai derah segera datang berbondong-bondong ke rumah “sang pemimpin” di Yangoon. Peranan militer ini juga ditekankan dalam penyusunan konstitusi. SLORC mendukung Konvensi Nasional sebagai salah satu forum untuk mempertemukan berbagai aliran politik. Tugas utama konvensi ini adalah menyusun konstitusi untuk peralihan politik ke arah yang stabil dan normal. Dalam konstitusi ini banyak hal yang diadopsi dari Indonesia, terutama soal peranan militer dalam pemerintahan. Jika memakai paham konvensional barat, militer ditempatkan sebagai penjaga keamanan. Mereka tidak boleh masuk dalam politik sipil. Tetapi militer Myanmar tampak tak menghendaki pola demikian. Mereka ingin terjun dalam dunia pemerintahan. Prinsip inilah yang akan dipertahankan di masa depan. Pembebasan Suu Kyi tidak hanya menyangkut posisi tawar-menawar terhadap keinginan itu, tetapi juga menggalang dukungan untuk pertemuan Konvensi Nasional September nanti.

Inginkan perubahan Bagi orang luar, nama Suu Kyi berasosiasi dengan kebebasan dan demokrasi. Pemikiran dan pandangannya pun tidak lepas dari isu demokratisasi dan pembebasan masyarakat dari belenggu junta militer. Ia menginginkan dialog. Ia sangat berminat untuk rekonsiliasi. Pesan perubahan ini tidak hanya merupakan refleksi dari pengalaman penahanan selama enam tahun yang dialaminya, tetapi juga bagian dari tuntutan masyarakat internasional. Suasana pasca Perang Dingin — yang sangat menonjolkan isu hak asasi manusia — menempatkan rezim Myanmar dalam posisi sulit. Jika penahanan dilanjutkan, Myanmar akan semakin terisolasi dari modal dan teknologi. Sebaliknya kalau ia dibebaskan, risiko yang harus dihadapi adalah militer berbagi kekuasaan dengan Suu Kyi dan kelompok NLD yang menjadi idola masyarakat kebanyakan. Suu Kyi yang dibesarkan di luar negeri tampaknya tidak kunjung mengerti bagaimana militer bisa berkuasa tanpa konstitusi dan badan legislatif atau parlemen sejak 1988. “Salah satu keunikan pemerintah Myanmar sekarang, ia berdiri tanpa konstitusi,” komentar seorang pengamat di Yangoon. Gagasan utama Suu Kyi adalah soal rekonosiliasi, demokratisasi, dan pembebasan Myanmar dari segala macam tirani. Ia pernah ditawari untuk keluar negeri sebagai ganti dari tahanan rumahnya. Namun putri pejuang Myanmar, Jenderal Aung San, ini sangat keras pendapatnya. Ia memilih terisolasi dan menderita untuk kebebasan negerinya. Apa sebetulnya yang diinginkan Suu Kyi dengan NLD-nya? Walaupun ayah Suu Kyi sendiri seorang jenderal, kekuasaan militer yang represif dan berkepanjangan telah membangkitkan semangat kelompok ini untuk mendorong kehidupan demokrasi. Ketika ditanya apa makna demokrasi, Suu Kyi menjawab, untuk istilah itu hanya rakyatlah yang lebih tahu. Terbukti dalam pemilu 1990 rakyat mendukung gagasan yang dibawa NLD untuk mengantar pada kemajuan Myanmar. Suu Kyi memang menempati posisi sentral dalam perubahan sosial politik di Myanmar. Perubahan ini jugalah yang bisa mengantar pada perubahan ekononmi. Barat masih memegang ucapan Suu Kyi sebagai indikator apakah akan perlu segera menamam modal secara besar-besaran atau menunda dulu. Sebaliknya negara-negara Asia mengambil sikap lain dengan menjalin hubungan dengan Myanmar. Masalah yang dihadapi oleh NLD saat ini dalam Konvensi Nasional adalah kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan pemerintahan. Menurut Kyi Win (76), pihaknya hanya bisa menggalang dua kekuatan dalam melawan lima kelompok propemerintah. “Kita selalu kalah dalam pengambilan keputusan,” kata tokoh tua NLD yang berpangkat kolonel. Pernyataan ini mencerminkan situasi yang rawan bagi NLD dan simpatisannya, karena tidak semua ide bisa masuk dalam konstitusi. Hal ini dipahami Suu Kyi. Karena itu ia meminta rekonsiliasi,dalam arti posisinya dihargai tinggi, dan bukannya dihitung sekadar sebagai satu kelompok kecil di Konvensi Nasional. Rakyat sipil yang biasa memakai sarung kebanyakan mendukung posisi Suu Kyi. Tidak hanya karena ia tokoh karismatis yang tampak menonjol pada tahun 1988, tetapi juga karena rakyat sangat menghargai perjuangannya walaupun sudah ditahan selama enam tahun. Inilah yang semakin menumbuhkan keberanian dan optimisme rakyat dan pendukung NLD, sehingga mereka yakin akan ada perubahan. Seperti diungkapkan Kyi Win, sebenarnya NLD mampu menempuh perjuangan bersenjata, karena ada ratusan anggota militer yang bergabung di NLD, termasuk di dalamnya Jenderal Tin U (mantanKepala Staf AB dan Menteri Pertahanan) yang kini jadi ketua NLD. Namun pada umumnya mereka tidak berseragam lagi, mereka seperti umumnya rakyat Myanmar, mengenakan sarung. Oleh sebab itulah tampak jelas sekali bagaimana seragam hijau militer yang terjun dalam dunia politik di Myanmar, seolah-olah menghadapi rakyat berpolitik yang mengenakan sarung atau longyi (bagi perempuan). Identitas budaya berpakaian ini sudah bisa membedakan mana aliran “sarung” dan mana aliran “seragam hijau”, tidak hanya dari cara berpikir tapi juga kegiatan politik mereka. Rekonsiliasi dan bentrokan dua kekuatan politik inilah yang akan mewarnai perjalanan panjang menuju Myanmar yang demokratis. ***

KARISMA SUU KYI — Pada minggu-minggu pertama setelah pembebasannya, Aung San Suu Kyi muncul setiap hari di depan umum. Karismanya mampu menarik ratusan orang, bahkan pernah lebih dari 1.000 orang, untuk berkumpul di depan rumahnya. Tahun 1988 pidato kampanyenya pernah menyedot massa sampai 500 ribu orang.

RUMAH TAHANAN — Di rumahnya yang cukup luas ini, Suu Kyi mendekam selama enam tahun. Ia terisolasi sama sekali dari dunia luar. Hanya sebuah radio yang menemaninya setiap hari. Suami (Michael Aris) dan kedua anaknya (Kim dan Alexandra) tidak boleh menemani, kecuali setahun sekali, itu pun harus atas izin regim militer.

KOMPAS, Sabtu, 12-08-1995. Hal. 16. Foto: 2

NEGERI DENGAN DUA MATA UANG

SEORANG turis yang baru masuk Myanmar diharuskan menukar 300 dollar AS dengan Foreign Exchange Certificate (FEC). Di mata uang kertas ini tertulis: satu dollar sama dengan satu FEC. Jadi nilainya tidak bergantung pada fluktuasi kurs dollar. Selain itu jangan lupa, FEC ini tak bisa dikembalikan. Belanjakan semuanya atau rugi sama sekali. FEC memang tidak berlaku di luar Myanmar. Mata uang ini hanyaberlaku untuk turis dan orang asing. Lagi pula FEC tidak bisa dipakai untuk membeli makanan di toko-toko biasa, kecuali di toko besar khusus untuk turis. Bayar hotel boleh dengan FEC, tapi naik taksi harus menggunakan mata uang lain, bernama Kyat. Kyat (baca: cat) adalah mata uang resmi bagi penduduk Myanmar.Jika FEC nilainya stabil, maka Kyat punya dua nilai: resmi dan gelap. Menurut informasi, satu dollar AS resminya bernilai 6 Kyat. Tapi jika Anda menukar dollar di pasar gelap nilainya bisa mencapai 80 sampai 100 Kyat! Lalu pemerintah menggunakan nilai yang mana? “Kalau untuk data resmi pakai nilai formal, tapi harga-harga di pasaran menggunakan nilai pasar gelap,” komentar Thein Win, seorang warga Yangoon. Nilai uang yang ganda serta berlakunya dua mata uang memang bisa membuat pusing, tidak hanya orang asing tapi juga penduduk setempat. Akhirnya, seperti diamati Thein Win, semua orang baik pejabat maupun penduduk berlomba-lomba mencari dollar AS. “Saya menyimpan dollar untuk berjaga-jaga dan membeli barang dari luar,” kata Thein Win, direktur Topaz International Ltd. Tambahan lain, dikabarkan ada FEC palsu beredar di masyarakat, entah dari mana asalnya. “Yang penting pemerintah mendapatkan dollar, tidak peduli berapa banyak FEC beredar,” ujar seorang penduduk Yangoon. Situasi ini menambah rumit kondisi moneter yang tampak membutuhkan suntikan lembaga keuangan internasional untuk menjaga stabilitas harga.*** BUKAN hanya mata uang yang memusingkan rakyat Myanmar. Soal bahan bakar pun juga memberatkan. Setiap kendaraan di Myanmar hanya mendapat jatah delapan liter seminggu. “Mana cukup?” ujar seorang sopir taksi. Solusinya adalah membeli bahan bakar di pasar gelap. Konon bensin yang beredar di pasar gelap ini berasal dari para pejabat yang menjual diam-diam ke tempat-tempat penampungan ilegal. Sejumlah pejabat ini kabarnya sering mengambil bahan bakar dari pompa bensin resmi sebanyak-banyaknya. Jatah bahan bakar ini memperlihatkan dimensi lain, betapa Myanmar masih harus bekerja keras dalam membangun ekonomi pasar ala mereka. Tidak adanya konstitusi semakin mempersulit perkembangan bisnis. Meskipun demikian diakui pula bahwa dalam beberapa tahun terakhir SLORC mampu membawa perubahan fisik yang mencolok. Jumlah kendaraan dan gedung-gedung baru di Yangoon merupakan indikator bangkitnya kegiatan ekonomi Myanmar. Gedung baru berupa hotel atau pusat pertokoan tampak sedang dibangun di sejumlah sudut Yangoon. Singapura adalah salah satu negara yang aktif menanam modal di pasar yang potensial ini. Namun keberhasilan pembangunan fisik saat ini di Myanmar membawa konsekuensi lain bagi rakyat. Seperti diakui Thein Win dan banyak diplomat di Yangoon, pembangunan fisik berjalan pesat. Namun, katanya, harga sandang dan pangan semakin tidak terjangkau. Pesatnya harga-harga tidak berimbang dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Seperti diamati Suu Kyi, tingkat inflasi di Myanmar memang sangat membahayakan. Untuk menggambarkan betapa sulitnya ekonomi rakyat, salah satu indikatornya adalah harga makanan. Menurut Thein yang juga diakui Patrick Khan (penduduk muslim Myanmar), antara tahun 1987-1988, untuk sekali makan diperlukan 10 Kyat. Pada saat itu pendapatan normal penduduk sekitar 500 Kyat. “Sekarang untuk sekali makan setiap orang sedikitnya mengeluarkan 100 Kyat. Padahal gaji seorang pegawai kecil sekitar 1.000 Kyat per bulannya,” tutur Thein. Sedangkan gaji kalangan profesional seperti dokter, insinyur, atau pengacara berkisar 5.000 Kyat lebih. Jika kurs satu dollar adalah 80 Kyat, artinya kaum profesional cuma menerima sekitar 63 dollar sebulan (Rp 140.000). *** SITUASI ekonomi riil kehidupan rakyat menunjukkan betapa Myanmar masih menghadapi soal berat di bidang ekonomi. Berbagai berita lokal yang memperlihatkan pembangunan gencar di seluruh pelosok Myanmar belum bisa menyelesaikan soal standar hidup yang makin menurun. Bagi kalangan tertentu, terutama mereka yang dekat dengan militer dan mendapat gaji dollar AS, Myanmar memang surga. Segala kemudahan terbentang luas. Sebaliknya, dari pengamatan di jalan menuju Bagu, misalnya, kemiskinan dan kesulitan rakyat pinggiran sangat terasa. Sawah yang membentang luas (Myanmar terkenal sebagai gudang padi) bahkan sekarang harus berjuang keras untuk memberi makan rakyat. Indikator ekonomi resmi pemerintah tidak selamanya bisa mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan GNP per kapita sekitar 220 dollar AS, Myanmar tergolong negara miskin. Lebih dari itu, pendapatan negara masih bergantung pada pertanian dengan angka 38,3 persen. Seperti dikutip dalam Myanmar Business & Economic Review (1994), pemasukan dari manufaktur baru 9,2 persen. Walaupun demikian industri batu permata, turisme, dan pertanian masih belum tergali maksimal. Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar masuk pasar Myanmar, tetapi saat ini pengusaha Singapura melangkah lebih agresif. Selain potensi alam, semangat nasionalisme di Myanmar juga merupakan potensi besar bagi pengembangan sumber daya manusia. “Saking tingginya nasionalisme ini, maka dulu diperintahkan semua rakyat memakai sarung sebagai pakaian nasionalnya,” komentar Atase Pertahanan RI Kolonel YA Hascaryo. Tak heran, bila kita melihat, pegawai kantor, pedagang, bahkan sopir taksi sekalipun mengenakan sarung. Kesulitan-kesulitan ekonomi ini juga menimbulkan berbagai persoalan bagi Myanmar untuk bergabung dengan ASEAN. Dari segi ekonomi, penggabungan itu memerlukan perbaikan sistem perekonomian dan dukungan keuangan internasional. Celakanya, dunia internasional akan mendukung secara finansial bila ada perbaikan hak asasi manusia dan demokratisasi, termasuk pembebasan tahanan politik. Oleh sebab itulah, kemajuan ekonomi sangat bergantung pada rekonsiliasi politik. Lebih baik lagi jika pemilu yang demokratis sudah berlangsung, walaupun mungkin sekali dimenangkan kelompok politik pro rezim militer. ***

Teks Foto: Kompas/sep

KEMAJUAN EKONOMI — Kemajuan ekonomi mulai terasa di Yangoon, ibu kota Myanmar. Kegiatan bisnis, seperti diakui beberapa pengusaha, mulai pulih. Di pusat bisnis Yangoon, tampak Pagoda Sule berdiri tegak di antara kesibukan ibukota.

KOMPAS, Sabtu, 12-08-1995. Hal. 17. Foto: 1

PANGGUNG DEMOKRASI DI DEPAN RUMAH SUU KYI

TEPUK tangan massa yang berkumpul di depan pintu gerbang kompleks rumah Aung San Suu Kyi terdengar membahana, begitu pengeras suara dipasang di kedua sisi pintu. Teriakan gembira dan tepuk tangan semakin gemuruh, saat Suu Kyi yang bertubuh kecil munculdi atas gerbang dengan sapaannya yang riang. Ia mengingatkan massa agar bekerja keras dan tidak hanya berkumpul di depan pintu rumahnya. “Bekerja lebih penting daripada sekadar bicara,” ujar Suu Kyi. Namun sebagian menjawab bahwa mereka sangat ingin mendengar dan melihat Suu Kyi sehat. Mereka sangat rindu pada Suu Kyi setelah enam tahun tak terlihat. Walaupun secara formal larangan berkumpul lebih dari lima orang masih berlaku, namun ratusan orang masih setia datang pada minggu-minggu pertama pembebasan Suu Kyi. Di depan rumah Suu Kyi yang terletak di University Avenue nomor 54, Yangoon, ini boleh dikatakan telah berubah menjadi panggung demokrasi kecil-kecilan. Massa yang ditemui di sini adalah rakyat jelata. Mereka tidak menunjukkan strata sosial tinggi. Mereka adalah rakyat biasa yang ingin mendengarkan suara dan pesan Suu Kyi. Sungguh mengesankan bahwa mayoritas pendengar setia Suu Kyi adalah wanita, baik tua maupun muda. Mereka rela berjongkok menunggu sekitar satu jam di tengah terik matahari Myanmar atau di tengah siraman hujan. Pertemuan selama 10 menit seperti mengobati keinginan mereka.

***

SUU Kyi memang idola rakyat Myanmar yang memimpikan demokratisasi di Myanmar. Sejak kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tahun 1990 — yang kemudian dibatalkan militer dengan alasan menimbulkan kerusuhan — rakyat pendukung NLD bermimpi aspirasinya akan diakui. “Militer tidak jelek, yang buruk adalah mereka yang berkuasa,” ujar Kyi Win, kolonel purnawirawan yang kini jadi aktivis NLD. Walaupun mantan militer, Kyi Win juga punya impian soal demokrasidi Myanmar. Sedangkan Soe Win Than, wartawan Kantor Berita Myanmar, berpendapat lain tentang rezim ini. “Semula SLORC ini memang dibenci, namun kemudian mendapat simpati karena berhasil di bidang ekonomi.” Sebaliknya Han Htwe Aung yang setiap hari hadir membantu wartawan asing sangat mengharapkan Suu Kyi segera bertindak. Ibrahim (28), warga Muslim Myanmar, mengaku telah bekerja di Malaysia selama empat tahun ini. “Rezim sekarang rasialis. Mereka tidak memberikan kesempatan kerja kepada warga muslim,” katanya. Ia mengaku di Malaysia mendapatkan gaji lumayan dan bisa pulang setiap tahun selama sebulan. Patrick Khan, warga muslim Yangoon, juga merasakan hal serupa walaupun ia dulu bergerak di sektor swasta. Diskusi politik memang sangat hangat di depan rumah Suu Kyi. Rakyat seperti bebas bicara setelah rumah itu sehari-sehari sejak enam tahun lalu dijaga tentara bersenjata lengkap. Perbedaan pandangan dan beraneka ragam keinginan bermunculan dalam wawancara di depan rumah Suu Kyi. “Panggung demokrasi” di depan rumah Suu Kyi pun terbangun, kendati di dekatnya beberapa tentara tetap berjaga. “Perjalanan Myanmar menuju demokrasi masih jauh,” komentar Konsul RI Bidang Politik, Marchinus Samosir. Pandangannya memang pas dengan situasi Myanmar di waktu mendatang. Agenda yang harus diselesaikan Suu Kyi dan rezim sekarang masih banyak, mulai dari soal persatuan nasional, ekonomi, rekonsiliasi politik, bantuan luar negeri, pemilu, konstitusi, gerapan separatis Karen, soal suku Rohingya dan bahkan aksi melawan pedagang narkotika dari Khun Sha. Beban yang akan dipikul Suu Kyi dan bangsanya memang tidak ringan.Itulah alasannya mengapa Suu Kyi berkali-kali bilang perlu bantuandan simpatiinternasional untuk menangani berbagai persoalan bangsanya. ***

Teks Foto: Kompas/sep

MEMBACA KOMPAS — Meski tak bisa berbahasa Indonesia, Aung San Suu Kyi antusias memperhatikan harian Kompas yang memuat berita pembebasannya. Tampak ia tengah mengamati wajah dirinya yang dimuat harian Kompas edisi 12 Juli, saat ditemui tanggal 21 Juli lalu.

KOMPAS, Sabtu, 12-08-1995. Hal. 17. Foto: 1

PERDEBATAN NILAI-NILAI ASIA DALAM KEAJAIBAN EKONOMI

PERTUMBUHAN ekonomi Asia yang mengesankan tak hanya menjadi perhatian para pengambil keputusan di pemerintahan dan pengusaha, tetapi juga para akademisi. PM Singapura Lee Kuan Yew dan PM Malaysia Mahathir Mohamad sering mengulas kemajuan ekonomi sebagai bagian dari keberhasilan membangun sistem politik baru di Asia yang berbeda dengan Barat. Sedangkan kalangan akademis mempersoalkan apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu merupakan sebab dari logika yang terjadi di Barat. Misalnya karena investasi yang naik, stabilitas politik yang berkesinambungan, atau sebab lain seperti sumber daya alam yang tersedia berlimpah. Misteri tentang sebab-sebab atau faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi sampai soal nilai-nilai Asia (Asian values) yang turut menentukan arah kemajuan ekonomi, menjadi menarik untuk disimak. Dari perdebatan mengenai pengaruh nilai-nilai Asia terhadap keajaiban ekonomi ini setidaknya muncul dua aliran. Pertama, mereka yang yakin bahwa nilai-nilai Asia itu tidak seperti yang disodorkan para pemimpin Asia. Nilai yang mereka anut bersifat universial dan keberhasilannya pun sudah teruji dalam masyakarat lain. Dengan kata lain, mereka meragukan adanya suatu nilai unik Asia yang jadi faktor penunjang booming ekonomi. Kedua, nilai-nilai Asia memang ada dan sangat berpengaruh dalam perubahan sosial ekonomi di kawasan ini. Keyakinan bahwa nilai-nilai Asia atau cara-cara Asia dalam pengelolaan ekonomi itu eksis terlihat dari keberhasilan dalam tiga dekade ini di kawasan Asia. Esensi nilai-nilai Asia Yang menjadi sentral perhatian persoalan nilai-nilai Asia adalah pertanyaan, faktor apa yang menggerakkan masyarakat Asia sehingga mencapai tahap pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini. Tommy Koh, pensiunan diplomat senior Singapura mencatat adanya 10 nilai-nilai positif. Ia antara lain menyebutkan hemat, bersahaja, hormat kepada leluhur dan perhatian yang sangat tinggi terhadap keluarga. Mantan PM Singapura Lee Kuan Yew bahkan mempertentangkan paham sentralitas keluarga sebagai nilai Asia yang sangat penting dibandingkan paham invidualisme yang subur di Barat. Sebuah lembaga yang menamakan diri Komisi Asia Baru – pimpinan pakar asal Malaysia Noordin Sopiee – mengidentifikasi 16 premis dasar dan prinsip-prinsip yang akan menuntun aspirasi Asia pada tahun 2020. Kembalinya nilai-nilai tradisi yang dipengaruhi agama dan budaya Asia ikut memberikan warna. Michael Haas, salah seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, lebih lanjut menghubungkan nilai-nilai itu dalam praktek pemerintah di Asia. Menurut dia ada dua tahap dan enam prinsip yang perlu dipertimbangkan untuk memahami gaya Asia (Asian Way). Haas sendiri menganggap ungkapan Asian Way atau Asian Values dapat dirunut dari ucapan salah seorang pejabat Malaysia, yakni U Nyun. Haas menyatakan, “Tahap pertama terdiri dari keyakinan umum dan orientasi terhadap manusia dan hubungan internasional. Tingkat kedua terdiri dari praktek-praktek dan prosedur yang diikuti dalam situasi kongkret”. Sementara itu Desmond Ball, pakar tentang Asia, mengidentifikasi faktor-faktor yang fundamental bagi budaya Asia. Ball menyingkatnya dengan menyebutkan faktor penghormatan terhadap hirarki dan otoritas, penghindaran konflik dalam hubungan sosial, dan penekanan pada ketertiban dan harmoni. Tema tentang nilai Asia ini memang menarik, sehingga David Hitchcock pun melakukan sebuah penelitian langsung dengan mewawancarai kalangan eksekutif, akademisi, dan pakar di Asia untuk merumuskan persoalan ini. Penulis buku Asian Values and The United States ini akhirnya menemukan bahwa norma-norma Asia meliputi keluarga, rasa hormat terhadap otoritas, komunitarianisme dan kerja sama, komitmen kuat terhadap pendidikan, disiplin diri dan penghargaan terhadap ketertiban, “negara”, dan “generasi tua”. Nilai Asia universal Gubernur Hongkong Chris Patten sebagai seorang praktisi pemerintahan yakin bahwa apa yang disebut nilai-nilai Asia itu tidak khusus. Ia berkeyakinan cara Asia dalam pengembangan sektor ekonomi adalah sama dengan yang pernah berlangsung di Barat. Alasan pertama, faktor sangat penting dalam kebangkitan Asia adalah keyakinan dalam hati dan pikiran ratusan juta warga Asia bahwa hidup “dapat dan harus” dikembangkan untuk mereka dan keluarga. Dalam artikelnya Is There an ‘Asian Way’?, penjelasan teknis bagaimanapun dan kekuatan ekonomi apa yang mendorong keberhasilan Asia adalah tekad untuk memperbaiki keluarga dari kepapaan dan kemiskinan menuju kehidupan yang lebih baik (Survival, 1996). Alasan kedua keberhasilan ekonomi adalah kebebasan ekonomi (economic liberty). Patten melihat, meskipun banyak pemerintahan jauh dari sikap toleransi terhadap kebebasan sipil dan politik, banyak pula yang mengakui perlunya memberikan kebebasan ekonomi kepada warga negaranya. Patten menilai, faktor kedua ini yang menjadi kunci keberhasilan ekonomi abad yang lalu, namun harus mempelajari hal baru dari fenomena Asia. Apa yang membuat ekonomi Asia sukses adalah jika pemerintah menghambat perusahaan dengan pajak tinggi, pasar kelas dua, dan mendistorsi ekonomi dengan subsidi dan kontrol, sehingga membuat ekonomi tinggi. Dengan kata lain, masyarakat hidup dengan ekonomi biaya tinggi, namun hidup dengan standar lebih rendah dan pelayanan umum yang tak memadai. Ini bisa berati pula, kata Patten, pengusaha kurang kompetitif di pasar global dan kurang menarik minat investasi dari luar. Alasan ketiga bagi keajaiban ekonomi adalah perdagangan bebas (free trade). Keyakinan terhadap kemajuan dan kebebasan ekonomi telahmembawa masyarakat Asia dalam jalan menuju kemakmuran. Namun menurut Patten, yang lebih penting lagi justru perdagangan bebas. Akses ke Amerika Utara dan Eropa Barat memungkinkan pertumbuhan cepat setelah Perang Dunia II berakhir. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa tiga alasan itu dapat disingkat sebagai keyakinan akan kemajuan, keyakinan akan economic liberty (kebebasan ekonomi), dan keyakinan akan perdagangan bebas. Dari seluruh alasan itu, Patten menilai bahwa tak ada yang bisa dikategorikan nilai Eropa atau Amerika. Keyakinan itu bagian dari sejarah revolusi industri Eropa sehingga bersifat univesal. Nilai Asia unik Anggapan bahwa nilai Asia unik muncul terutama dari para pemimpin dan pakar asal Asia. Gagasan ini sendiri mulai menonjol pertengahan 1980-an. Kemudian awal 1990-an dari berbagai pidato dan tulisan para pemimpin dan tokoh Asia, kajian dan kepercayaan terhadap nilai-nilai Asia sebagai “bahan bakar” pertumbuhan ekonomi semakin gencar. Pada umumnya mereka menyerukan agar kembali kepada nilai-nilai tradisional yang sama bagi masyarakat Asia. Mereka juga menonjolkan perbedaan apa yang disebut nilai Asia dan Barat. Sejumlah pakar Jepang berusaha untuk merekonseptualisasi dan memodernisasi nilai-nilai Asia. Misalnya pakar bernama Yoichi Funabashi beranggapan bahwa kawasan ini bukannya “di-Asiakan kembali” (re-Asianised), namun sedang “di-Asiakan” (Asianised). Funabashi menilai, bukannya kembali kepada nilai-nilai dan prakteklama, namun menciptakan “benih baru sivilisasi campuran yang subur”, di mana akan muncul “sivilisasi Cina dan Indo-Cina dikombinasikan dengan Jepang dan Amerika menjadi satu”. Sejalan dengan argumen itu, muncul tulisan para pejabat dan pakar Cina. Li Xianglu yakin, Asia Timur memeluk nilai-nilai Kong Hu Cu, di mana dukungan terhadap kerja keras, hemat, kesalehan, dan kebanggaan nasional” telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran nilai Asia Dari perdebatan pro-kontra apakah nilai-nilai Asia itu universal atau khas, tampaknya fokusnya terlalu disoroti pada konsep-konsep yang berkaitan dengan budaya, agama, sosial, dan ekonomi, bukan pada peran nilai-nilai itu bagi pertumbuhan ekonomi. Sentralitas perhatian bangsa-bangsa di Asia terhadap pentingnya keluarga atau ikatan kekeluargaan hampir memiliki kesamaan, mulai Jepang di belahan utara sampai Indonesia di selatan. Lee Kuan Yew sangat percaya bahwa keluarga dan keutuhan keluarga menjadi sentral dalam kehidupan masyarakat Asia. Demikian pula tatkala menjalankan praktek ekonomi, sulit melepaskan diri dari kultur seperti ini. Bahkan ketika Singapura semakin makmur pun Lee masih menekankan bahwa ikatan keluarga menjadi pilar utama kesejahteraan masyarakat. Praktek yang lahir dalam kegiatan ekonomi berupa kultur senioritas yang kuat dalam bidang usaha. Senioritas ini melahirkan ketertiban dan keharmonisan, karena generasi baru tidak berusaha mematahkan ta-tanan yang sudah tercipta pendahulunya. Beberapa aspek penting nilai yang ada di Asia seperti penghematan, bersahaja, dan kepercayaan akan nasib ikut mempengaruhi seperti halnya nilai-nilai “tidak produktif” yang disebutkan PM Mahathir berupa feodalisme, anti materialisme yang berlebihan, dan perbedaan otoritas berlebihan, yang ikut mempengaruhi pola dan arah pertumbuhan ekonomi. Akhirnya dapat disimpulkan sementara bahwa, betapapun nilai-nilai Asia itu memiliki ciri universalitas namun juga kekhasan tertentu. Nila-nilai Asia hidup bukan di ruang yang vakum, sehingga pengaruh Barat pun tak terhindarkan lagi. Pengaruh luar itu memang diadaptasi sesuai dengan kapasitas kulturnya, sehingga tidak serta merta berubah total. Nilai-nilai yang dibantu Asia itu pun cukup berperan dalam membentuk dan menggerakkan mesin ekonomi negara-negara di Asia. Namun tidak semua nilai-nilai Asia memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti halnya tidak semua nilai-nilai non Asia berpengaruh buruk bagi iklim ekonomi Asia. (asep setiawan)

KOMPAS, Selasa, 11-03-1997. Hal. 22. Foto: 1

ASEAN 30 TAHUNASEAN PENYUMBANG STABILITAS ASIA PASIFIK

DI kawasan Asia Pasifik, sumber instabilitas yang sering disebut-sebut adalah Semenanjung Korea Utara (Korut). Di kawasan ini, warisan Perang Dingin masih hidup. Jurang ideologi antara komunisme radikal dengan kapitalisme masih terlihat jelas. Korut dan Korsel secara resmi masih berada dalam keadaan perang. Selain itu, Jepang, yang menjadi negara besar di kawasan Asia Timur, juga resminya masih dalam keadaan perang dengan Uni Soviet dan pewarisnya Rusia. Meskipun hubungan kedua negara relatif mulus, tapi isu Kepulauan Kuril masih jadi penghambat utama hubungan kedua negara. Sebaliknya kawasan Asia Tenggara dengan kehadiran ASEAN telah dilihat sebagai kawasan yang makin stabil sejak berdirinya ASEAN tahun 1967. Stabilitas telah menjadi ciri utama ASEAN. Kata kunci ini mengingatkan pada trilogi pembangunan Indonesia yakni stabilitas politik, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta dan sekitar 200 juta tinggal di Indonesia, Asia Tenggara memiliki peran penting dalam memberikan sumbangan bagi stabilitas tak hanya di kawasan ini tapi juga Asia Pasifik. Digunakannya konsep (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) ZOFPAN dan dikukuhkannya Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) telah memberikan ciri dukungan ASEAN terhadap stabilitas keamanan regional. ***

KITA lihat saja dalam masalah konflik Kamboja yang menyita energi ASEAN sangat besar. Banyak pengamat menilai, konflik Kamboja tak lain dari perpanjangan kepentingan negara-negara besar yang terlibat dalam Perang Dingin tahap kedua di Asia Pasifik. Perang saudara di Kamboja yang ditandai dengan penggulingan Raja Norodom Sihanouk oleh berbagai unsur kekuatan pro AS di bawah pengaruh Jenderal Lon Nol tahun 1970. Di belakang Lon Nol adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat, CIA. Lo Nol digulingkan Khmer Merah yang akhirnya dipimpin Pol Pot. Kehadiran Khmer Merah mewakili Cina, salah satu negara besar. Tahun 1978, pasukan yang antara lain melibatkan Hun Sen menyerbu masuk Kamboja dari Vietnam. Vietnam saat itu banyak dinilai dipengaruhi Uni Soviet. Kehadiran Uni Soviet di Kamboja membuat gerah AS. Melalui Thailand, Washington berharap akan ada perimbangan. Jadi konflik Kamboja yang diakhiri dengan penandatanganan perdamaian di Paris tahun 1991, tak lain daripada perpanjangan perang Cina, Rusia dan AS. ASEAN menunjukkan identitasnya dengan mengetengahkan bahwa konflik regional harus diselesaikan secara regional bukan oleh kekuatan asing. Setelah melalui liku-liku diplomasi yang rumit dan menegangkan, Indonesia dan Perancis menjadi ketua bersama dalam menggulirkan penandatanganan perdamaian di Paris. Berakhirnya perang di Kamboja yang melibatkan kekuatan asing menandai dimulainya era perdamaian di Asia Tenggara. Perdamaian itu pun tercipta karena ditopang oleh prakarsa ASEAN. Konflik yang bisa diselesaikan ini telah mendorong iklim pertumbuhan ekonomi yang menjadi ciri kawasan Asia Timur. Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan kemudian Filipina adalah “macan-macan muda” Asia yang mencengangkan Eropa dan AS dengan pertumbuhan yang mengesankan. Di sini terbukti bahwa, stabilitas yang diusahakan ASEAN secara langsung berpengaruh terhadap meluasnya kemakmuran di tengah tengah bangsa Asia Tenggara. ***

TIDAK cukup dengan perdamaian di Kamboja, ASEAN melangkah lebih dengan menyentuh hal-hal yang bertetangga secara fisik seperti Laut Cina Selatan. Ketika konflik Kamboja berakhir, banyak yang memperkirakan Laut Cina Selatan (LCS) sebagai kawasan berikutnya yang jadi ajang konflik. Indonesia memulai dengan lokakarya Pengelolaan Potensi Konflik diLaut Cina Selatan tahun 1990 di Bali. Kemudian berturut-turut di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bukittinggi, Balikpapan, dan terakhir di Batam (1996). Serangkaian lo-kakarya yang dihadiri para ilmuwan dan pejabat dalam kapasitas pribadi ini memberikan sumbangsih tak sedikit terhadap pentingnya penyelesaian damai di LCS. Tahun 1992, ASEAN untuk pertama kalinya menggunakan hasil lokakarya di Bandung, yakni ditempuhnya penyelesaian damai dalam konflik di Kepulauan Spratly dan Paracel. ASEAN mendesak agar tidak ditempuh jalan kekerasan di kawasan yang mengandung cadangan minyak dan mineral itu. Meskipun sampai sekarang, mekanisme penyelesaian secaraformal belum tercapai namun pandangan ASEAN tentang perlunya jalan damai ditempuh dalam klaim tumpang tindih kedaulatan di Laut Cina Selatan sudah menunjukkan betapa pentingnya kawasan itu bagi stabilitas regional. Mengapa demikian? Empat anggota ASEAN – Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam – terlibat langsung dalam konflik teritorial dengan Cina dan Taiwan. Jika pecah konflik terbuka seperti antara Cina dan Vietnam tahun 1988, terbuka pula intervensi asing yang bisa mengakibatkan instabilitas di kawasan yang sedang tumbuh pesat ini. ***

GAYA ASEAN untuk menyumbangkan stabilitas di kawasan Asia Pasifik juga terlihat dari terbentuknya ASEAN Regional Forum (ARF). Forum yang biasanya berlangsung pada pertemuan tahunan menlu ASEAN dan pertemuan ASEAN dengan mitra dialog ini bisa merangkul AS, Cina dan kemudian Rusia pada satu forum dialog. Bermula dari kerja sama ekonomi, sosial dan budaya, ASEAN meluas untuk membahas isu politik-keamanan Asia Pasifik yang semula sulit dicari forumnya. Persaingan AS-Cina dan Uni Soviet masih berpengaruh dalam tatanan di Asia Pasifik. Namun ASEAN dengan gaya diplomatik yang low profile mampu menampung negara-negara besar itu untuk membahas masalah keamanan. ARF kini menjadi sebuah forum yang secara terbuka membahas masalah-masalah keamanan tanpa terjatuh pada retorika Perang Dingin. Secara tak langsung, pembicaraan soal-soal peka ini dapat menumbuhkan saling percaya untuk memelihara stabilitas politik dan keamanan di Asia Pasifik. Menyebut-nyebut perlunya penyelesaian damai, saling percaya dan menghindari alat kekerasan – yang jadi pilar Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC = Treaty of Amity and Cooperation) dalam ASEAN – memberikan dampak psikologis pada para politikus dan pengambil kebijakan di bidang militer negara-negara Asia Pasifik. Secara psikologis juga, ASEAN memberikan pengaruh bahwa model di Asia Tenggara ini bisa dijadikan rujukan dalam menangani masalah pelik dan rawan seperti terjadi di Kamboja dan menghadapi tantangan baru. ASEAN telah ikut andil dalam memelihara salah satu jalur yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia.

KOMPAS, Jumat, 08-08-1997. Hal. 4

KARENA KRISIS, NILAI-NILAI ASIA MENDAPAT UJIANADALAH wartawan International Herald Tibune (IHT) Michael Richardson yang mulai mengungkit-ungkit lagi perdebatan lama tentang unik dan tidaknya nilai-nilai Asia dalam krisis ekonomi sekarang. Di harian IHT edisi 15 November lalu, ia mengajukan pertanyaan apakah pemerintahan demokrasi liberal atau sistem lebih otoritarian yang lebih baik dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang? Empat negara Asia Tenggara – Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina – ditimpa musibah jatuhnya nilai mata uang mereka terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Keempat negara itu dan beberapa negara Asia lainnya berbeda sistem politiknya. Namun sebagai bagian dari Asia, karakter dan dinamikanya tak lepas dari “jiwa” Asia. Merosotnya nilai mata uang itu sangat besar artinya. Perusahaan swasta dan negara yang tergantung pembayaran utangnya pada dollar sangat terpukul. Di sinilah karakter bangsa Asia yang tercermin dari empat negara itu diuji keandalannya. Sebenarnya krisis moneter itu tak hanya menimbulkan penderitaan di Asia Tenggara. Namun dampaknya menyebar sampai Hongkong saat pasar modalnya diguncang krisis, Korea Selatan dengan ekspansi konglomerat dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dipanggil bantuannya. Bahkan Jepang juga dilanda getaran itu dengan bangkrutnya perusahaan sekuritas Yamauchi. Pertanyaan yang dilontarkan Richardson memang khas bagi mereka yang dibesarkan dalam alam pikiran Barat. Selalu timbul gugatan apakah kemajuan di Asia itu memang oleh karena nilai-nilai Asia yang tercermin dalam pemerintahan atau kehidupan sosialnya atau memang karena pengaruh Barat dengan nilai-nilai demokrasi liberalnya plus sistem ekonomi kapitalisnya. ***

SEBAGIAN para pemimpin Asia seperti PM Malaysia Mahathir, Deputi PM Malaysia Anwar Ibrahim dan mantan PM Singapura Lee Kuan Yew berpendapat, Asia memiliki nilai-nilai yang berbeda dari nilai yang dibawa Barat. Lee dengan jelas mencontohkan sifat kekeluargaan dan musyawarah sebagai salah satu identitas yang membedakan kultur Barat yang didominasi dengan kebebasan individu dan demokrasi liberal. Senioritas dan hormat kepada orang tua juga termasuk hal yang menonjol dalam budaya Asia. Banyak pengamat Barat beranggapan, nilai-nilai Asia yang dibela para pemimpin Asia itu mengalami batu ujian sangat berat. Bagi Mahathir sendiri krisis ini sangat meresahkannya karena setelah bekerja keras untuk mendongkrak pendapatan per kapita rakyat negaranya, dalam tempo singkat para spekulan uang merontokkannya. Dapat dimengerti betapa ia sangat marah dengan manajer investasi seperti George Soros. Padahal Mahathir sendiri sangat mengharapkan Malaysia memasuki standar sebagai negara maju pada 2020 nanti. Semua rencana telah dibuat kecuali satu, rencana darurat menghadapi krisis yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mantan Gubernur Hongkong Chris Patten menyebut nilai-nilai Asia itu didasarkan pada tiga proposisi utama (Jurnal Survival, 1996). Pertama, tradisi Kong Hu Cu di Asia yang menekankan penghargaan pada otoritas, kewajiban kolektif atas hak-hak individual dan pentingnya keluarga sebagai basis unit organisasi sosial. Kedua, masyarakat Asia sedang mengembangkan bentuk pemerintahan sendiri dengan mempertahankan tradisi konsensus dan menghormati otoritas. Menurut Chris Patten, argumentasi ketiga adalah rendahnya tingkat kejahatan, rendahnya tingkat ketergantungan kesejahteraan kepada negara, rendahnya tingkat perceraian di banyak negara Asia yang berbeda dari Barat umumnya dan khususnya AS. Anwar Ibrahim menyebutnya nilai Asia adalah kombinasi pencerminan agama Hindu, Islam dan Kong Hu Cu. ***

“NILAI-nilai Asia pada dasarnya adalah demokrasi yang defisit dan ekonomi surplus,” kata David Roche, direktur pelaksana Independent Srategy Ltd, sebuah perusahaan konsultan investasi. Kemudian ia meramalkan, “Keduanya kini memiliki defisit, itulah kesulitannya. Anda memiliki lembaga-lembaga politik yang kurang dewasa dan struktur partai yang tunggal, tak mampu memperdebatkan banyak kasus,” lanjutnya seperti dikutip IHT. Lebih jelas ia menekankan, “Demokrasi adalah alat yang hebat untuk mencapai konsensus dan mendukung kebijakan yang tegas.” Penilaiannya mengingatkan bahwa lembaga-lembaga politik yang bisa menopang kemajuan dan pertumbuhan mesin ekonomi itu sedang mengalami “turun mesin”. Situasi ini memang menyakitkan karena tidak hanya bertaruh soal apakah mata uang Asia bisa mengimbangi lagi dollar AS atau kembali ke jalur cepat pertumbuhan, tetapi juga soal kredibilitas karakter dalam menghadapi kesulitan ekonomi ini. Apakah jalan pintas yang diambil para pemimpin Asia tanpa memperdulikan urun pendapat dari berbagai lapisan masyarakat. Bila melihat ke belakang memang pertumbuhan macan-macan Asia ini mengagetkan Barat. Banjirnya barang-barang Asia, tak hanya datang dari Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura tetapi juga dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan kemudian akhirnya Filipina. Jika pertumbuhan negara-negara Eropa rata-rata tak lebih dari dua persen, maka kawasan Asia mengalami booming ekonomi dengan pertumbuhan antara 6-12 persen. Jika momentum pertumbuhan ini dipertahankan, Malaysia berani meramal pada 2020 akan menjadi negara maju, sejajar dengan Barat sekarang. ***

BAGI negara-negara Barat, krisis ini secara tidak langsung membangkitkan lagi peluang masuk untuk mempengaruhi proses pembangunan ekonomi dan politik Asia. Bantuan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia takkan lepas dari paradigma penyelesaian ekonomi rasional ala Barat. IMF datang ke Thailand membawa 17,2 milyar dollar, ke Indonesia 23 milyar dollar AS sedangkan Korea Selatan diberikan “bantuan” darurat sekitar 20 milyar dollar. Persoalannya, kebijakan yang dikeluarkan lembaga keuangan internasional itu akan memaksakan nilai-nilai atau bahkan tradisi ekonomi-politik yang telah hidup mapan dalam periode pertumbuhan. Di satu sisi, resep IMF atau lembaga keuangan Barat akan menjadi penyembuh kemelut finansial negara-negara Asia dalam jangka pendek. Kepercayaan investor asing akan bangkit kembali. Di sisi lain, kedatangan mereka seolah-olah sebuah pesan Asia tak bisa menandingi ekonomi pasar Barat. Dengan kata lain, jangan bertepuk dada dengan “nilai-nilai Asia” yang memelihara pertumbuhan itu tapi sekarang jatuh gara-gara tidak menguasai pasar uang internasional dan fundamental ekonominya rapuh. Tak mengherankan, PM Mahathir sampai bisa menganalisis, jangan-jangan ada “konspirasi” kelompok tertentu di Barat untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Malaysia, Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Bahkan ada kecurigaan pula konspirasi itu akan menjatuhkan perekonomian di kawsan Asia Tenggara khususnya dan Asia umumnya. Di sinilah masuk dimensi politik internasional yang menentukan jalannya pembangunan ekonomi Asia. Anwar Ibrahim dalam bukunya The Asian Renaissance (1996) bahkan menilai, produk murah Asia tak hanya ancaman bagi hegemoni industri Barat tapi juga perasaan jiwanya. Bahkan, tulis Anwar, ada yang melukiskan produk Asia sebagai ancaman menakutkan bagi gaya hidup Barat saat ini bahkan terhadap peradaban Barat itu sendiri. Sebab itulah “keajaiban” Asia Timur menjadi “mimpi buruk” bagi Barat. Mana yang benar antara “teori konspirasi” atau akibat alamiah dari persaingan pasar, yang pasti sistem pemerintahan di Asia serta nila-nilai Asia mendapat ujian. Banyak hikmah yang diperoleh dari krisis ekonomi di Asia yang akhirnya justru bisa menguatkan landasan untuk “menguasai” pertumbuhan ekonomi abad ke-21. Resepnya tentu menggali kekuatan nilai-nilai Asia itu untuk tetap proaktif menilai masa depan termasuk di dalamnya segala macam hambatan yang terlihat maupun terselubung, baik hambatan dari dalam Asia sendiri ataupun dari kelompok yang tak menghendaki Asia “merajai” pasar dunia.

KOMPAS, Minggu, 30-11-1997. Hal. 3. Foto: 1TIGA REVOLUSI DUNIA YANG MENGGESER POLA LAMA

MEROSOTNYA nilai mata uang sejumlah negara Asia terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sangat “menyakitkan” kawasan ini. Tanpa “dosa”apa-apa tiba-tiba sebagian besar rakyat menjadi lebih miskin dari sebelumnya karena krisis moneter itu. Seiring dengan kenaikandollar AS, harga-harga barang dan jasa pun membumbung tinggi tanpa diketahui lagi kapan berakhirnya. Semua akibat itu tak lain karena ekonomi negara-negara yang dulu disebut “macan-macan Asia” sudah mengglobal. Industrialisasidan keterbukaan terhadap ekonomi pasar yang menjadi andalan ajaran kapitalisme telah dirasakan buah pahitnya oleh negara-negara yang semula berada di pinggiran ini. Kalau meminjam istilah Johan Galtung (University of Oslo) dalam artikelnya Suatu Teori Struktural tentang Imperialisme maka perasaan kesal dan kecewa itu yang dirasakan Asia sekarang diakibatkan “kekejaman struktural”. Penguasa dan pengendali struktur itu yang tak lain AS dan negara-negara Eropa Barat akan berusaha mengendalikan negara-negara periferal yang baru berkenalan dengan sistem kapitalisme. Jika sebelumnya “buah manis” kapitalisme itu telah mendorong pertumbuhan tinggi di kawasan Asia, maka kini konsekuensi ekonomi pasar ini telah menimbulkan keguncangan sosial dan politik. Di sinilah tampak apa yang disebut revolusi gagasan ekonomi pasar telah menimbulkan korban karena tidak peduli terhadap sisi-sisi berbahaya ekonomi pasar. Swasta dan pemerintah yang mengutang tanpa kontrol akhirnya menjadikan banyak negara Asia nyaris bangkrut kalau tidak dibantu Dana Moneter Internasional (IMF), sebuah perangkat lembaga keuangan bagian dari ajaran ekonomi pasar. Kekuatan pasar yang telah memaksa ekonomi negara-negara Asia untuk menyusun ulang perkiraan pertumbuhannya itu tak lain akibat dari mewabahnya perdagangan bebas, jargon yang didengung-dengungkan AS dan sahabatnya. Resep inilah yang telah membius banyak praktisi dan teoretisi bahwa dengan ekonomi pasar adalah jalan yang harus ditempuh menuju kemajuan. Dalam kaitan itulah, maka perkiraan sebuah lembaga pemikiran asal AS akan adanya tiga macam revolusiyang berjalan saat ini layak disimak.

Revolusi geostrategis Dalam sebuah laporan berjudul Strategic Assessment 1997 yang diterbitkan Institute for National Strategic Studies (INSS), AS menyebutkan di dunia ini telah terjadi perubahan-perubahan strategis. Di antaranya, pola Perang Dingin sedang digantikan oleh hubungan multiporal asimetris di mana AS sebagai negara paling kuat yang mengendalikan jaringan internasional (lihat skema). Meskipun demikian kekuatan negara lain penting karena berpengaruh di masing-masing kawasan. Salah satu perkembangan menarik dari perubahan geostrategis global seperti diuraikan dalam laporan tersebut adalah kemenangan gagasan demokrasi dan ekonomi pasar (democracy market). AS melihat bahwa gagasan itu diterima di mana pun di dunia, kecuali di Cina, sebagai cara terbaik dalam memimpin masyarakat. Oleh sebab itulah maka INSS membagi tiba kategori negara. Pertama, negara sukses melaksanakan tujuan demokrasi pasar. Kedua, negara yang sedang dalam transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi pasar namun berisiko membeku dengan ekonomi politik dan sebagian sistem politik bebas. Ketiga, negara-negara bermasalah yang tertinggal dari negara lainnya dan bahkan banyak berjuang untuk keluar dari ekstremisne etnik dan religius dan mungkin krisis separatisme. Patut dicatat fenomena dari kemitraan strategis antara AS dan Cina serta Cina dan Rusia. Kemitraan ini secara langsung telah mengeluarkan Cina dari isolasionisme dunia menjadi lebih terbuka terhadap respons dunia. Bahkan muncul pendapat, dengan kemitraan itu Cina takkan lagi berubah menjadi ekstrem karena tidak merasa frustrasi dengan apa yang dinamakan oleh AS sebagai politik pembendungan Cina.

Revolusi teknologi informasi Perkembangan teknologi informasi memang sudah dirasakan sebagian besar lapisan masyarakat di planet bumi ini. Komputer, faksimile, kabel optik fiber, telepon genggam, siaran televisi yang global serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas-batas negara tanpa bisa dihentikan. Oleh karena itulah revolusi ini mempercepat penyebaran gagasan-gagasan politik yang semakin membuka mata masyarakat. Sejauh ini sulit diramalkan akan ke mana arah revolusi bidang teknologi ini. Namun satu hal yang jelas bahwa akses terhadap teknologi informasi telah menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara maju. Data tentang utang yang jatuh tempo di sejumlah negara Asia telah dimanfaatkan pialang perdagangan mata uang di Barat seperti George Soros untuk mengeruk keuntungan dari krisis moneter ini. Di sisi lain, kemajuan komunikasi global ini telah menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas kepentingan, budaya dan nilai-nilai dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Namun seperti terlihat di berbagai negara, superioritas budaya dalam bentuk produk makanan, musik, novel, dan film telah mengalahkan budaya lain di sebagian negara seperti “macan-macan Asia”. Di samping itu, ketersediaan informasi yang berlimpa ruah, terutama karena adanya jaringan Internet, telah merusak kemampuan pemerintah totaliter untuk mengontrol apa yang didengar, dibaca dan dilihat masyarakat. Kelompok-kelompok yang tidak puas atau bahkan kelompok pembangkang memiliki banyak saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak mengherankan, pada masa mendatang, akibat pesatnya teknologi informasi, perang di medan tempur tak lain dari pertempuran berbasiskan informasi. Sudah banyak yang meramal bahwa pertempuran mendatang banyak melibatkan komputer, jaringan Internet, satelit dan telepon satelit. Program-program komputer baik yang berupa virus dan sistem keamanan bakal menjadi ukuran dari kekuatan sebuah negara. Mantan PM Inggris Margareth Thatcher pun pernah membandingkan jika pada era Perang Dingin, tumpukan mesiu dan nuklir jadi andalan, maka pada pasca-Perang Dingin ini senjatanya adalah mata uang, modal dan teknologi.

Revolusi dalam pemerintahan Berbeda dengan lima dekade lalu, wilayah kontrol negarakini sedang menyusut. Di banyak negara maju, kekuasaan dialihkan ke pemerintahan regional atau lokal. Bahkan ada pula yang diserahkan ke sektor swasta, terutama dalam penguasaan sumber daya alam, dana dan manusia. Fenomena ini telah memperkuat kecenderungan menuju masyarakat pluralis. Berkurangnya kekuasaan pemerintah ini terlihat seperti di Rusia, AS, Uni Eropa dan mungkin Cina. Pemerintah pusat cenderung memindahkan lebih banyak otoritasnya ke pemerintah lokal atau regional. Berkurangnya fungsi pemerintahan pusat ini antara lain karena berkurangnya anggaran dan mungkin pula karena krisis anggaran di banyak negara. Tidak mengherankan jika banyak terjadi swastanisasi perusahaan negara seperti di Rusia dan Cina. Alasannya, meningkatkan efektif dan efisensi sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kekuatan bisnis internasional juga telah meningkatkan kekuatannya dalam berhadapan dengan pemerintahan. Namun demikian tentu saja dalam saat-saat tertentu seperti selama perang, kemampuan pemerintah memobilisasi berbagai sumber untuk mendukungkepentingan nasionalnya masih bisa diandalkan.

Hubungan kekuatan besar Menurut analisis telah terjadi tiga perubahan cepat dalam dekade ini dan hal ini sepertinya banyak menguntungkan negara adidaya seperti AS. Dalam skema hubungan antarkekuatan besar terlihat AS masih berada di poros, tidak seperti pada Perang Dingin dengan dua poros. Salah satu kecenderungan yang muncul adalah, AS akan senantiasa mempertahankan kekuatannya dengan jalan apa pun meskitentu mengorbankan sekutunya. Berbagai perkiraan bahwa Cina dan Rusia masih berusaha untuk mengimbangi atau mengejar ketinggalannya akan dipandang Washington sebagai ancaman. Tentu saja di sini berlaku sebuah aturan di mana negara yang bisa menguasai sumber-sumber strategis maka ia akan menguasai masa depan. Sejauh ini AS paling siap dengan masa depan apalagi dengan krisis moneter seperti sekarang, kekuatan-kekuatan baru di Asia makin sulit mengejar ketinggalannya. 28/12/97

ABAD ASIA-PASIFIK JADI TERTUNDA

RAMALAN akan datangnya Abad Pasifik pada abad ke-21 telah menjadi perbincangan jauh-jauh hari sebelum booming ekonomi di kawasan ini.Prakiraan itu terutama didasarkan pada sumber daya alam, sumberdaya manusia (dua pertiga manusia hidup di Asia), dan potensi yang terkandung di keduanya. Padahal seperti kita lihat sekarang, yang paling menentukan dalam kemajuan suatu bangsa bukannya jumlahnya tetapi kualitasnya. Dengan kata lain, kekuatan sumber daya alam terutama daya kreasi, inovasi dan analisisnya telah menjadi andalan di atas semuanya. Modal intelektual (intelectual capital) itulah yang banyak dibahas saat ini. Makanya pakar manajemen Peter Drucker (Post-Capitalist Society) sangat yakin bahwa ekonomi masa depan adalah ekonomi pengetahuan. Artinya semua aktivitas ekonomi merupakan aktivitas padat ilmu. Kuncinya ada dalam kehandalan sektor pendidikan. Di samping soal sumber daya dan sumber alam, juga terlihat bahwa hampir semua negara besar masa kini dan mendatang, terletak atau bersinggungan dengan kawasan Asia-Pasifik. Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Jepang serta macan-macan baru Asia semuanya berada dalam ceruk Pasifik. Inilah yang menjadi dasar mengapa Abad Asia-Pasifik akan munculdi suatu hari di masa depan. Namun dengan krisis moneter yang menghempaskan kepercayaan diri sebagian dari negara-negara Asia maka timbul pertanyaan apakah benar Asia dengan “nilai-nilainya” yang bisa menyaingi AS dan Barat bisa tumbuh berkembang? Dengan kata lain apakah Abad Asia-Pasifik itu akan datang lebih cepat atau lebih lambat atau takkan muncul selamanya karena keinginan AS mempertahankan hegemoninya di ekonomi, politik dan militer global?

***

MARK Borthwick dalam buku berjudul Pacific Century mencatatadanya kekuatan Jepang sebagai salah satu motor perkembangan ekonomi di kawasan ini. Namun ia pun melihat bahwa, Jepang yang jadi motor ini juga tergantung kepada AS. Dalam bagian lain ia melihat bahwamesin ekonomi Asia berkembang cepat juga karena terbukanya pasar diEropa untuk ekspansi seperti terlihat dalam semangat ekspor Korea, Hongkong dan Taiwan. Futurolog John Naisbitt dalam Megatrends Asia (1996) atau dalam Megatrends 2000 (1990) sudah wanti-wanti, jika melihat masa depan tengoklah Asia. Dengan berbagai angka dan argumen yang diajukan tentang kekuatan Cina perantauan yang merupakan kekuatan super di Asia, Naisbit sampai pada kesimpulan memang masa depan ini milikAsia. Pakar lain, Lester Thurow yang menulis Changing The Nature of Capitalism dalam buku Rethinking The Future (1997) mengulas bahwa masa depan ada tiga kekuatan: Asia (terutama Jepang) Eropa dan Amerika Serikat. Merekalah yang bakal jadi pilar-pilar dunia. Namun seperti diingatkan Deputi PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam The Asian Renaissance (1996), Barat ini alergi dengan produk danjasa dari Asia yang banjir ke Eropa dan Amerika. Jadi jangan harap, supremasi ekonomi-politik bisa direnggut begitu saja dari Barat (baca AS dan sekutunya) kecuali dengan kerja keras dan cerdas. Namun Anwar menginginkan masa depan hubungan Asia dan Barat lebih didasarkan pada hubungan yang sederajat dan bukan rivalitas. Dengan demikian peradaban-peradaban besar ini berlomba memberikan sumbangsih pada peradaban dunia, bukannya bernafsu ingin mendominasi seperti terlihat dari perilaku negara besar saat ini.

***

BILA kita lihat angka-angka ramalan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan IMF misalnya, betapa suramnya masa depan macan-macan ekonomi Asia Timur dan Asia Tenggara ini. Pemulihan ekonomi ini disebut-sebut berlangsung paling cepat dalam tempo dua tahun. Dengan beban utang yang Korsel sendiri akui sampai 200 milyar dollar AS serta beban utang luar negeri Thailand, Indonesia dan Filipina cukup besar maka di sini faktor struktur internasional yang dikuasai AS dengan mata uangnya menjadi penentu masa depan kekuatan ekonomi di wilayah ini. Namun demikian ujian berat yang datang dari anjloknya nilai mata uang ini tidak mengendurkan semangat akan datangnya masa pencerahan asalkan syarat-syaratnya dipenuhi. Untuk menepis skenario pesimis itulah, mantan PM Singapura Lee Kuan Yew menegaskan, “Keajaiban Asia” takkan jadi “Penyakit Asia”. Ia yakin nilai-nilai Asia dengan berbagai kekuatan dan kelemahannya mampu menjadikan kawasan Asia tetap menjadi primadona ekonomi. Dengan optimis ia menegaskan, “Cina akan melebihi AS dalam pengertian GNP pada abad ke depan. Ini saja bakal menggeser bobot keseimbangan dunia dari Atlantik ke Pasifik. Krisis sekarang di Asia takkan mengubah perspektif historis.” Itu pula yang dilihat Lina Sieg dari Reuters dalam laporannya baru-baru ini. Abad ke-21 yang seyogyanya menjadi Abad Asia-pasifik dengan pusat gravitasi global di kawasan ini karena “keajaiban ekonomi” selama ini masih akan terwujud. Namun meskipun kawasan ini menderita gejolak mata uang dan kebingungan finansial dan mungkin diikuti dengan guncangan ekonomi dan politik, tetapi akhirnya akan pulih lagi dengan dinamisme baru. Jika memang sisi optimisme digunakan untuk melihat lahirnya Abad Asia-Pasifik, maka boleh dengan mudah ditebak masa itu akan tertunda. Penderitaan anjloknya pendapatan per kapita macan-macan Asia sehingga membuat PM Mahathir Mohamad berang ini harapannya berlangsung sementara sebelum matahari pertumbuhan ekonomi yang sehat terbit kembali menyinari Asia-Pasifik. AS sendiri takkan bisa menghentikan laju ekonomi Asia. Sebaliknya, skenario pesimisme memang masih muncul karena adanya suatu kekhawatiran bahwa justru di dalam bidang politik-lah sejumlah negara yang cepat tumbuh ini masih memerlukan reformasi terus-menerus sehingga apa yang sering disebut-sebut sebagai “masyarakat madani” (Civil Society) tumbuh berkembang. (sep) 28/12/97

Tarik Menarik Pada Isu Keamanan Regional

Masalah keamanan regional memang menjadi topik menarik dan banyak dibicarakan dalam ASEAN Annual Ministerial Meeting (AMM) ke-25 di Manila yang dilanjutkan dengan Post Ministerial Meeting (PMC), tanggal 21-26 Juli 1992. Pertemuan itu membawa para partisipan dalam acara tarik-menarik masalah cara pembahasan keamanan regional serta persepsi terhadap keamanan. Uniknya di antara anggota ASEAN sendiri belum ada kesepakatan mengenai persepsi ancaman saat ini dan bagaimana menghadapinya. Agaknya diperlukan proses pengendapan untuk saling memahami posisi baru masing-masing. Tarik-menarik itu terjadi terutama setelah Eropa Timur dan Eropa Tengah berubah secara mendasar ditambah dengan berhentinya Perang Dingin. Tentunya keadaan ini menimbulkan beberapa ketidakpastian, seperti memberi peluang pada terjadinya konflik-konflik yang menjurus ke arah terjadinya perang. Walau diakui, perkembangan itu membawa dampak positif bagi kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, khususnya di bidang ekonomi. Menlu Belgia Juan Abel Matutes sebagai Wakil Komisi ME mencatat, situasi ini justru membuka peluang lebih besar bagi kerja sama perdagangan dan memberikan suasana kompetitif. Bahkan Menlu Korea Lee Sang-Ock menilai, kawasan Asia Timur dan Lautan Pasifik merupakan dua tempat yang memiliki perkembangan saling ketergantungan ekonomi cukup tinggi. Khusus bagi ASEAN, pada saat ini justru merupakan kesempatan baik untuk meningkatkan kerja sama dan melupakan masa lalu, yaitu melirik dan memperhatikan ancaman besar pada stabilitas dan perdamaian kawasan. Juga banyak disebut, dekade ini menjadi bagian dalam mendekati kondisi sesuai kehendak Deklarasi ZOPFAN tahun 1971, yaitu kondisi yang damai, bebas, dan netral.***

DI satu sisi, anggapan itu mungkin benar. Setidaknya itu menurut pandangan Indonesia. Beberapa diplomat mengatakan, dalam situasi seperti ini, Indonesia melihat peluang bagi keseimbangan baru dengan meletakkan pendekatan-pendekatan baru bagi negara-negara besar. Bahkan Indonesia memandang, saat ini merupakan kesempatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa menggunakan kekuatan militer dan kontak senjata. Namun ternyata, pandangan ini menimbulkan situasi terjadinya tarik-menarik yakni untuk tetap bertumpu pada kemampuan kawasan dengan menyandarkan diri pada kekuatan seperti AS. Karena pandangan itu, Indonesia berpendapat pembicaraan keamanan regional harus dikembangkan dengan landasan konsep ZOPFAN. Diakui, konsep ZOPFAN memang dicetuskan dalam situasi yang berbeda dengan keadaan sekarang. Atau dengan kata lain, konsep itu muncul saat Perang Dingin masih berlangsung dan Uni Soviet pun belum bubar. Indonesia berkeras mengatakan, konsep itu masih bisa tetap berlaku. Alasannya, ASEAN akan tetap memiliki keinginan hidup merdeka, damai, dan netral seperti yang tercetus dalam konsep tersebut. Dengan pandangan ini, Indonesia yakin, konsep ZOPFAN masih relevan. Pendapat ini agaknya didukung Malaysia dan Brunei Darussalam. Menlu RI Ali Alatas menegaskan, tidak perlu lagi menciptakan wahana baru untuk membicarakan dan mendiskusikan keamanan regional. Artinya, untuk tingkat ASEAN, acara itu bisa ditampung melalui pertemuan pejabat tinggi atau SOM (Senior Official Meeting) dan pertemuan tahunan Menteri ASEAN atau AMM. Sedang dialog dengan rekan di luar ASEAN bisa dilakukan melalui ajang PMC. Pendapat ini didukung Masyarakat Eropa (ME) yang diucapkan Menlu Inggris Douglas Hurd dalam sambutan troikanya.

***

NAMUN, konsep itu ternyata tidak disepakati oleh Thailand, Filipina, dan terutama Singapura. Pada pokoknya ketiga negara itu lebih melihat segi negatif ZOPFAN. Ketiga negara itu memandang konsep ZOPFAN merupakan proses jangka panjang. Dan yang lebih hebat lagi, mereka mengatakan ZOPFAN sudah tidak begitu relevan dengan perkembangan zaman. Bahkan mereka pun tidak yakin pada kemampuan ZOPFAN dalam menjamin keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Oleh karena itu, mereka ingin membentuk kerja sama lebih luas yang mencakup kawasan Asia Pasifik, khususnya dengan negara-negara besar. Hal itu dimaksudkan, agar interaksi dalam kerja sama itu bisa mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan. Masalah ini menjadi bahan diskusi yang paling menarik dalam diskusi formasi 6+7 PMC. Pembicaraan itu memang lalu tidak hanya masalah keamanan dalam pengertian militer, namun mengarah pada keamanan dalam pengertian komprehensif yang menyangkut seluruh aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, lingkungan, ataupun kebudayaan. Diskusi semakin hangat setelah Kanada mengusulkan membentuk forum dialog baru tentang keamanan regional yang dinamakan “The North Pacific Cooperative Security Dialog” atau NPCSD. Ide itu muncul setelah Kanada melihat perlunya kerja sama yang kooperatif dalam bidang keamanan, terutama untuk mengatasi berbagai masalah regional seperti sektor ekonomi, narkotika, lingkungan hidup, dan terorisme. Sambil berjalan, diharapkan kerja sama itu menumbuhkan rasa saling percaya yang dimungkinan dari pelaksanaan dialog informal yang konstruktif. Sementara itu pada dasarnya Jepang setuju dengan pendapat Indonesia tentang penggunaan jalur PMC untuk membicarakan keamanan regional. Namun Menlu Taro Nakayama memadang jalur itu saja belum cukup. Menurut dia, pertemuan itu harus bisa menghasilkan dialog politis tentang keamanan yang bisa dirasakan oleh seluruh partai. Untuk itu, Jepang mengusulkan teknik “two-track”. Artinya, jalur yang menggabungkan pendekatan sub regional dengan dialog politis dalam skala yang lebih luas. Jepang menilai, dialog dengan commitment pendekatan sub regional hanya bisa mengatasi masalah dalam satu kawasan. Sementara itu pada saat yang sama, diperlukan pula dialog yang mencakup spektrum lebih luas dan melibatkan berbagai negara. PM Jepang Miyazawa di Washington menekankan, dialog politis dalam skala yang lebih luas ini penting karena pada kenyataannya dewasa ini telah hadir berbagai kerja sama internasional dengan bermacam cara dan tujuan. Karena itu, Wakil Menlu Jepang Koji Kakizawa dalam pertemuan PMC di Manila kali ini menegaskan, ASEAN perlu memiliki forum dialog dalam skala yang lebih luas seperti itu. Menlu Korea Lee Sang-Ock menambahkan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menelaah kembali cara-cara baru yang bisa digunakan sebagai forum mengkonsultasikan keamanan regional. Walau tanpa menyebut satu bentuk yang jelas, Lee mengatakan, forum itu penting mengingat adanya perubahan regional yang semakin kompleks. Pendapat senada diungkapkan oleh Menlu Australia Gareth Evans. Pada prinsipnya, Australia memandang keamanan regional harus didekati secara multi dimensional. Artinya, menggunakan pendekatan yang melibatkan segi militer atau pertahanan serta dimensi lain, seperti diplomasi, ekonomi, perdagangan, serta berbagai cara untuk menghadapi ancaman. Pendeknya, Australia akan tetap menggunakan kebijakan constructive commitment untuk kawasan Pasifik Selatan dan comprehensive engagement untuk Asia Tenggara. Berakhirnya Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet yang pasti membawa perubahan pola politik dari bipolar ke arah multipolar. Beberapa pengamat mengatakan, AS beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pendekatannya terhadap Asia, namun tetap memberi payung penangkal kepada Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Bahkan memperluasnya. AS menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di Asia diantaranya melalui akses pangkalan militer seperti yang dilakukan terhadap Singapura. Namun, di tengah perubahan pola politik ini, tampaknya AS merasa terlalu berat dengan tanggung jawab keamanannya. Lalu AS ingin membagi tanggung jawab itu dengan negara-negara Asia. Karena itu, AS berharap negara-negara Asia mampu mandiri dalam menghadapi ancaman militer lokal. Sementara itu, AS hanya akan bergerak bila ada ancaman lebih besar dan potensial. Hanya, kehadiran AS dalam PMC ternyata semakin menjauhkan pembicaraan dari pencapaian hasil maksimal. Hingga akhir pertemuan, tarik-menarik ajang dialog ini tetap terjadi. Tidak ditemukan rumusan resmi tentang ajang atau mekanisme dialog keamanan regional tersebut. Sumber Kompas menyebutkan, pada umumnya setiap negara masih tetap dalam konstalasi pikiran masing-masing tentang rumusan forum dialog keamanan regional. Namun pada umumnya, rata-rata sependapat keamanan regional harus didasarkan pada rasa aman, tenteram, damai, dan netral. Namun yang pasti, dari pertemuan PMC di Manila ini terungkap, seluruh negara tetap menghendaki kehadiran Amerika di kawasan Asia baik secara fisik maupun non fisik. “Demi keseimbangan,” kata mereka.*** (rien/sep/27/7/92)

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Asia Tenggara. Tandai permalink.

29 Balasan ke Hubungan Internasional di Asia Tenggara

  1. rth berkata:

    susa buat nyari tugas nii!!

  2. fajar berkata:

    butuh penjelasan tentang teori hubungan internasional

  3. fajar berkata:

    cari penjelasan teori HI

  4. denkz berkata:

    tlng tentang ARF (asean regional forum) bisa d muat ga’………….

  5. franz berkata:

    uhm… bagus sekali

  6. luna berkata:

    materinya lumayan lengkap…
    lumayan utk buat buat makalah

  7. Editor berkata:

    Silahkan Luna manfaatkan, selengkapnya dan yang terbaru ada di http://www.the-worldpolitics.com

  8. rheisyah berkata:

    duwh..bingung neh,mu cari data tentang hub. moneter internasional, bukan hub. internasionalnya….gmn y??

  9. yuni & lidya berkata:

    suuuuummppaaaaaahhhhhh . . . . . ggiiiiiiiiillllllllaaaaaaa . .. . … . . kurang panjang nie tekz yyyyyyyaaaaaaaaaaaaaa

  10. awabuha berkata:

    keren abiz mas……….
    manttaaapppp…..
    mas…. kulonuwun……. dulu… teksnya saya unduh buat makalah saya…. he he he….
    matur nembah nuwun………
    semoga sukses selalu…. amin.
    kalau ada yg baru… bisa langsung dikirim ke e-mail saya…… :-)

  11. oGy berkata:

    Maap… permisi…. saya copy buat tambahan skripsi saya boleh ta’???
    Maap ya…..
    Terima kasih banyak….

  12. Hari berkata:

    Wahhh HI-ers nihhh… Udah lama nih gak baca mengenai artikel2 HI… Top lah…………

  13. Calisto Santos berkata:

    trima kasih banget………..! tolong kirimin ke alamat email ku jika ada yang lebih rinci!!

  14. chandradewi berkata:

    mas asep,
    saya sedang menyusun skripsi yang mengambil tema tentang pemilihan umum di Malaysia. yang saya bahas adalah mengenai penurunan suara yang dialami oleh partai Barisan Nasional.
    menurut hemat mas rumusan masalah apa yang sekiranya menarik untuk saya bahas? dan kira-kira teori atau konsep apa yang bisa saya gunakan?
    terima kasih atas saran yang diberikan.

  15. bagusputra berkata:

    bingungnich buat bikin tugas…..
    kog panjang bgt sih???
    nulisnya berapa hari mas??
    sumbernya dari mana aja??
    bales ke bagus_dekil@ymail.com

  16. din berkata:

    waduh….. panjang beNer nih tulisan…
    bingung bWat tugas , , ,
    tulisannya kepanjangan he…he…
    sangking akuratnya nih artikel ^_^

  17. sulfi martion berkata:

    ampun dah

    tugas apa tugas nech???????

    masa w ngerangkum lagi sech???????

    yang bner aja nech??????

  18. july berkata:

    tolong jelasin hubungan internasional secara rinci dari mulai definisi sampai yang lain-lain
    dan hubungan internasional apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia

  19. Rizal berkata:

    Wah kayanya tugas gw bnyak ni… :’(

  20. harry berkata:

    isinya bgussss……..
    aq suka banget tentang hub. internasional
    karna…menjelaskan tentang dunia bisnis internasional

  21. lumayan buat cari data anak-anak mahasiswa HI dan sekitarnya, keep up the good work…

  22. aulia chely berkata:

    lengkap lah buat jadi tugas sekolah, tapi lebih lengkap lagi bila di beri pengertiannya dengan azas – azas yang ada dalam kasus ini.

  23. okta berkata:

    susah banget nyarinya nie, gag ada hubungan internasional antara indonesia dengan amerika serikat ap?(proses)

  24. cherlly berkata:

    aduuuuhhhh,,,,,,,,,,,,,,,tolongiiinnnn qta dong soal tugas mini skripsi yang di kasi oleh dosen geopol niehhh,,,,susah bgetttt,,,,,,,??????
    truz soal statistik juga kasih tugas soal skripsi nieehhhh,,,,,but qt yang cri sendiri judulnya,,,sampe hri ini judul blom ad niehhh,,pliessss bantuin qt dong riin judulnya,,,,,,,god please help me!!!!!

  25. nNhaAnNhaA berkata:

    duuuuuuucccchhhhh pusing ne kplaa…
    tgas yang d ksih dosen bkin pusing kplaa

  26. Anggit Laksana berkata:

    mantap dah…!!!
    Sangat membantu saya untuk Menyelesaikan tugas dari Bu Guru…!!!!
    Let’s United and Rising for INDONESIA

  27. radyan berkata:

    copas tugas deh :D

  28. Eril berkata:

    Waw, sangat membantu. Lumayan buat tugas :D

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s