Akar Ideologi ISIS

Negara Islam di Irak dan Sham yang disebut ISIS merupakan kelompok militan Islam yang saat ini menguasai sebagian dari Irak dan Suriah. Kota-kota penting yang dikuasai ISIS ini antara lain kota kedua terbesar di Irk, Mosul kemudian juga kota lainnya yang merupakan basis pendukung Saddam Hussein, Tikrit dan sebagian dari Anbar. Bahkan baru-baru ini, ISIS telah menguasai Ramadi yang jaraknya sekitar 100 kilometer dari Bagdhad, ibu kota Irak. Selain memiliki kekuasaan di Irak, ISIS juga memiliki wilayah di Suriah terutama di wilayah timur negeri ini.

Bulan Juni 2014 ISIS mengatakan dirinya sebagai Kekhalifahan Islam dan menyerukan umat Islam dunia untuk menyatakan kesetiaannya kepada mereka. Dengan deklarasi seperti ini ISIS melakukan kampanye besar-besaran terutama melalui media sosial dan internet. Kampanye inilah yang membuat dunia gempar termasuk Indonesia. Dengan kampanye agresif ini mereka melakukan perekrutan terbuka kepada calon-calon pendukungnya dari seluruh dunia termasuk dari Barat.

ISIS sendiri terbentuk tahun 2003 dengan akar yang bisa dilacak ke kelompok Al Qaeda di Irak (AQI). Pecahan Al Qaeda ini mengincar tidak hanya kelompok Syiah di Irak tetapi juga suku-suku Suni yang bertentangan dengan mereka.

Namun munculnya ISIS ke permukaan ini sendiri berakar dari kekacauan yang terjadi di Suriah dan Irak. Di Irak, pemerintahan PM Nouri Al Maliki yang pro Syiah menyebabkan kaum Sunni menjadi terkucil. Persoalan internal yang disebabkan sikap Nouri Al Maliki inilah yang menyebabkan suku-suku yang menganut Sunni menjadi terdesak, termasuk di dalamnya para perwira militer loyalis Saddam.

Dengan latar belakang kekacauan politik yang berkelanjutan di Suriah dan Irak inilah, ISIS seperti alternatif perlindungan bagi warga yang terjepit antara tekanan Al Maliki dengan tekanan kelompok militan.

Ideologi ISIS

Secara singkat dapat dikatakan, ideologi dari ISIS adalah Salafi Jihadi (Crethi, Plethi,2015). Ideologi ini sama dengan Al Qaeda dan Taliban. Bedanya dalam pendekatanya mengenai penegakan Khalifah Islam. Kelompok Jabhat Al Nusra, kelompok Al Qaeda di dalam perang sipil Suriah, yakin bahwa rencana jangka panjangnya menegakkan Kekhalifahan. Namun mereka berpendapat waktunya belum tepat.

Proses lahirnya ISIS sampai mendeklarasikan sebagai Kekhalifahan tidak lepas dari pemikiran yang berkembang di Timur Tengah yang berakar dari pemikiran Wahabi. Paham  Wahabi  dibangun  oleh  Muhammad  bin  Abdul  Wahab  (1115-1206H) atau (1703-1792M),  seorang ulama asal  Uyainah, Najd, di belahan timur Jazirah  Arab.  Ayahnya,  ‘Abdul  Wahab  adalah  hakim  (qadi)  pengikut  madhhab Ahmad  ibn  Hanbal.  Karena  itu  istilah  Salafisme  atau  paham  Salafi  sering  diartikan secara bertukar ganti dengan “wahabi” (Fahrur Razi)

Selain mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka juga mengikuti Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ketujuh hijriyah. Ulama yang lebih dahulu dari Abd Wahhab dalam mendakwahkan puritanisme. Karena itu para pegiat dakwah Salafi  pada  umumnya  menaruh hormat  yang  tinggi  kepada  Ibnu  Taimiyyah.

Sekalipun  beberapa  ulama  Mesir  pada  abad  ke-19  yaitu  Muhammad  Abduh, Jamaluddin  al-Afghani,  dan  Rasyid Ridha  dikenal  sebagai  pegiat  puritanisme, tetapi  sebagian  kaum  Salafi  menolak  pemikiran  mereka,  karena  mereka menerima, bahkan menganjurkan umat Islam melakukan rasionalisasi pemikiran dan menerima “modernism”.

Menurut Fahrur Razi, Wahabi berganti baju menjadi Salafi atau terkadang  Ahl al-Sunnah  yang seringnya tanpa diikuti dengan kata wa al-Jama’ah karena mareka risih disebut wahabi. Selain itu, mereka juga mengalami banyak kegagalan dalam dakwahnya karena penisbatan tersebut.

Roel Meijer dalam Global Salafism: Islam’s New Religious Movement dikutip Fahrur Razi menyebutkan ada empat doktrin Salafi. Pertama,  program  Wahabisme  untuk  kembali  kepada  sumber-sumber  pokok Islam (al-Qur’an dan Hadis), sedang secara faktual mengikuti  maddhab Hanbali.

Kedua,  regulasi  hubungan  antara  orang  mukmin  dan  bukan  mukmin. Kontribusi  Wahabisme  terhadap  Salafisme  adalah  perlakuan  keras  terhadap orang asing dan  sekte-sekte yang non-Wahabi. Di sinilah muncul konsep ajaran al-Wala’ wa al-Bara’  (kesetiaan dan penolakan) atau antara orang mukmin dan bukan  mukmin.  Wilayah  non  Wahabi  disebut  sebagai  negara  orang-orang musyrik  (bilad al-mushrikin). Hal ini dapat digunakan untuk memahami perang dengan kerajaan Ottoman dan invasi ikhwan (pasukan khusus Wahabi) ke Iraq.

Ketiga,  tema  Wahabi  yang  mempengaruhi  Salafisme  dan  telah menjadikannya  radikal  adalah  penolakannya  terhadap  syi’ism  sebagai  bid’ah dengan dua alasan:

(1)  orang-orang syi’ah  mengkultuskan imam dan,

(2) orang-orang  syi’ah  menolak  tiga  Khulafa’  Rashidun  (632-661)  dan  karenanya  orang-orang syi’ah menolak sahabat nabi dan otentisitas hadis yang merupakan dasar doktrin wahabi.

Keempat,  ambiuitas  Wahabisme  yang  diwariskan  kepada  Salafisme modern adalah pada praktik hisba,  yakni  al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an almunkar.  Meskipun  praktik  ini  berlangsung  lama  dan  telah  eksis  sejak  masa dinasti  Abbasiyah  (750-1258M)  dan  dinyatakan  oleh  Ibnu  Taimiyah  sebagai bentuk  puncak  jihad,  hal  tersebut  dipertahankan  oleh  Wahabisme  untuk menegaskan sikap moral kerasnya terhadap masyarakat dan meluruskan deviasi seperti  merokok,  memuja  tempat  keramat,  dan  bentuk-bentuk  lain  yang tergolong perbuatan syirik.

Menurut Crethi Plethi (2015) gerakan Salafi ini memfokuskan kepada studi keagamaan dan berdakwah sebagai cara untuk menciptakan masyarakat dan negara Islam. Namun dalam gerakan salafi ini muncul faksi ekstrem yang disebut Salafiyya Jihadiyya (Jihad Salafi). Pandangan ideologis yang mempengaruhi perkembangan salafi muncul dari Sayyid Qutb (1906-1966) yang menginspirasi perlawanan dengan jalan keras.

Puncak dari karakter ideologi ISIS ini mengumumkan terbentuknya Khilafah Islam 25 Juni 2014 sebagai perlawanan terhadap dunia yang tidak mendasarkan kehidupannya pada ajaran Islam. Ideologi ISIS ini juga berangkat dari paham Sunni yang mendasarkan kepada kehidupan kaum salafi. Oleh karena itulah kebangkitan ISIS menimbulkan persoalan baru relasi mereka dengan kelompok Syiah. Dari sikap-sikap ISIS terlihat mereka sangat kejam dalam memperlakukan kaum Syiah dan kelompok Sunni yang tidak sejalan. Selain itu pendukung ISIS melakukan aksi merusak peninggalan peradaban lama yang dianggap musyrik sebagai refleksi paham yang berakar dari Wahabisme. (Asep Setiawan)

Referensi

Bunzel, Cole. 2015.From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State

Friedland, Elliot.2015.The Islamic State. 2015. Clarion Project.

Razi, Fahrur. Global Salafi Jihadi Tantangan Masa Depan Islam Indonesia

Plethi, Crethi.2015. ISIS’s Ideology and Vision, and their Implementation.

Dipublikasi di Global Politics | Tag , , , | Tinggalkan komentar

Kekuatan Siapa di Balik ISIS?

PENGANTAR: Berikut tulisan dari The Washington Post yang dimuat di Kompas online menjelaskan siapa dibelakang ISIS.
SANLIURFA, KOMPAS.com — Saat Abu Hamza, mantan pemberontak Suriah, setuju bergabung dengan Negara Islam atau ISIS, ia berasumsi dirinya bakal menjadi bagian dari utopia Islam yang dijanjikan kelompok itu. Utopia tersebut telah memikat para petempur asing dari seluruh dunia untuk bergabung dengan ISIS.

Namun, apa yang terjadi, ia justru menemukan dirinya diawasi seorang amir Irak dan menerima sejumlah perintah dari beberapa orang Irak yang tidak jelas identitasnya. Orang-orang itu masuk dan keluar dari medan perang di Suriah. Ketika tidak sepakat dengan sesama para komandan dalam sebuah pertemuan ISIS tahun lalu, dia langsung ditahan atas perintah seorang pria Irak bertopeng yang hanya duduk diam selama pertemuan itu. Pria bertopeng tersebut hanya mendengar dan membuat catatan.

Abu Hamza, yang saat itu menjadi penguasa ISIS di sebuah komunitas kecil di Suriah, tidak pernah mengetahui identitas sesungguhnya dari orang-orang Irak itu, yang terselubung dengan nama sandi atau karena memang namanya tidak diungkapkan. Namun, semua laki-laki itu merupakan mantan perwira Irak yang pernah bertugas di masa Saddam Hussein, termasuk pria bertopeng itu. Ia pernah bekerja untuk agen intelijen Irak dan kini bekerja untuk badan keamanan bayangan ISIS, kata Hamza, seperti dilaporkan Washington Post, Sabtu (4/4/2015) lalu.

Laporan Hamza, dan orang-orang lain yang tinggal bersama atau berperang melawan ISIS selama dua tahun terakhir, menegaskan peran luas yang dimainkan para mantan anggota tentara Baath Irak dalam sebuah organisasi yang secara tipikal lebih dikaitkan dengan para militan asing flamboyan dan berbagai video mengerikan yang mereka bintangi.

Menurut sejumlah warga Irak, Suriah, dan para analis yang mempelajari ISIS, walau ada ribuan petempur asing yang bergabung, tetap saja hampir semua pemimpin ISIS merupakan mantan perwira Irak, termasuk para anggota komite militer dan keamanannya yang identitasnya tidak jelas tadi, serta sebagian besar para amir dan pangeran.

Washington Post melaporkan, para mantan perwira itu membawa keahlian militer dan sejumlah agenda dari mantan orang-orang Partai Baath ke ISIS. Mereka juga membawa jaringan penyelundupan yang dulu dikembangkan untuk menghindari sanksi pada tahun 1990-an dan yang kini memfasilitasi perdagangan minyak ilegal ISIS.

Di Suriah, para “amir” lokal biasanya dibayangi seorang wakil yang merupakan orang Irak dan membuat keputusan, kata Abu Hamza, yang telah melarikan diri ke Turki pada musim panas lalu setelah kecewa dengan ISIS. Dia menggunakan nama samaran demi keselamatannya.

“Semua pembuat keputusan orang Irak dan sebagian besar dari mereka merupakan mantan perwira Irak. Para perwira Irak menjadi pemimpin dan mereka yang membuat taktik dan rencana pertempuran,” katanya seperti dikutip Post. “Namun, orang-orang Irak sendiri tidak bertempur. Mereka menempatkan para petempur asing di garis depan.”

Profil umum para jihadis asing sering kali kurang paham dengan akar ISIS dalam sejarah berdarah Irak saat ini.

Hassan Hassan, seorang analis yang berbasis di Dubai dan salah seorang penulis buku berjudul ISIS: Inside the Army of Terror, mengatakan, kekejaman keji rezim Baath Saddam Hussein, pembubaran tentara Irak setelah invasi pimpinan AS tahun 2003, pemberontakan yang terjadi setelah itu, dan marginalisasi kaum Sunni Irak oleh pemerintah yang didominasi Syiah, semuanya saling terkait dengan munculnya ISIS.

“Banyak orang berpikir Negara Islam itu sebagai kelompok teroris dan itu tidak efektif,” kata Hassan. “(ISIS) itu memang sebuah kelompok teroris, tetapi kelompok itu lebih dari itu. Kelompok (itu) merupakan pemberontakan yang tumbuh di Irak dan kelompok itu terkait dengan Irak.”

Undang-undang penyingkiran orang-orang Baath (de-Baathification) yang diumumkan L Paul Bremer, penguasa Amerika di Irak tahun 2003, sudah lama diidentifikasi sebagai salah satu pemicu munculnya pemberontakan. Dalam sebuah keputusan, sebanyak 400.000 anggota tentara Irak yang telah dikalahkan kemudian dipecat. Tunjangan pensiunnya tidak dibayarkan. Namun, mereka tetap diizinkan untuk memiliki senjata.

Militer AS pada tahun-tahun awal gagal untuk menyadari para perwira Baath yang dibubarkan akhirnya berperan di sejumlah kelompok ekstremis, melebihi para petempur asing yang sering disalahkan sejumlah pejabat Amerika, kata Kolonel Joel Rayburn, dosen senior di National Defense University, yang menjabat sebagai penasihat sejumlah jenderal penting AS di Irak. Rayburn menggambarkan hubungan antara Baath dan ISIS dalam bukunya yang berjudul Iraq After America.

Menurut Rayburn, militer AS selalu tahu bahwa para mantan perwira Baath bergabung dengan kelompok-kelompok pemberontak dan memberikan dukungan taktis bagi cabang Al Qaeda di di Irak, yang menjadi cikal bakal ISIS. Namun, para pejabat Amerika itu tidak mengantisipasi bahwa para mantan perwira tersebut tidak hanya akan menjadi pembantu Al Qaeda. Mereka justru menjadi bagian inti dari kelompok jihad itu.

“Kami mungkin telah mampu menemukan cara-cara untuk mencegah fusi, penyelesaian proses Irakisasi (Iraqization),” kata Rayburn kepada Washington Post. Para mantan perwira itu mungkin tidak dapat dipersatukan lagi, “tetapi pelabelan mereka sebagai tidak relevan merupakan kesalahan.”

Di bawah kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi, yang menyatakan diri sebagai khalifah ISIS, para mantan perwira itu menjadi lebih dari sekadar relevan. Mereka berperan dalam kelahiran kembali kelompok itu dari kekalahan yang dialami para pemberontak dari militer AS.

Reuters Presiden Irak Saddam Hussein, tengah, memimpin rapat gabungan Dewan Komando Revolusi dan komando regional Partai Baath yang berkuasa pada 31 Oktober 1998.
Berciri sama

Sekilas, dogma sekuler Partai Baath Saddam Hussein yang bersifat tirani tampaknya bertentangan dengan interpretasi keras ISIS terhadap hukum Islam yang hendak ditegakkan kelompok itu.

Namun, dua kredo tersebut telah tumpang tindih secara luas dalam beberapa hal, terutama keyakinan mereka pada ketakutan demi mengamankan kepatuhan rakyat yang berada di bawah kekuasaan kelompok itu. Dua dekade lalu, rincian dan bentuk kekejaman dari penyiksaan yang dilakukan Saddam Hussein mendominasi wacana tentang Irak.

Washington Post melaporkan, seperti ISIS, Partai Baath Saddam Hussein juga menganggap dirinya sebagai gerakan transnasional, membentuk cabang-cabang di sejumlah negara di Timur Tengah, dan menjalankan kamp pelatihan bagi relawan asing dari seluruh dunia Arab.

Pada saat pasukan AS menginvansi Irak tahun 2003, Saddam sudah mulai condong ke pendekatan yang lebih religius dalam pemerintahannya. Ia membuat transisi dari ideologi Baath ke ideologi Islam yang agak mustahil bagi beberapa perwira Irak yang kehilangan haknya, kata Ahmed S Hashim, profesor yang sedang meneliti hubungan-hubungan itu di Nanyang Technological University di Singapura.

Dengan peluncuran Kampanye Iman sang diktator itu tahun 1994, ajaran Islam yang keras telah diperkenalkan. Kata-kata “Allahu Akbar” tertulis di bendera Irak. Hukuman amputasi ditetapkan dalam kasus pencurian. Sejumlah mantan perwira Baath mengingat teman-teman yang tiba-tiba berhenti minum, mulai berdoa dan menganut bentuk yang sangat konservatif dari ajaran Islam yang dikenal sebagai Salafisme pada tahun-tahun sebelum invasi AS.

Dalam dua tahun terakhir pemerintahan Saddam Hussein, aksi pemenggalan, terutama menyasar para perempuan terduga pekerja seks komersial dan dilaksanakan oleh satuan elite Fedayeen, menewaskan lebih dari 200 orang, lapor kelompok-kelompok hak asasi manusia ketika itu.

Kebrutalan yang dilakukan ISIS sekarang mengingatkan orang pada pertumpahan darah yang dulu dilakukan Fedayeen, kata Hassan. Sejumlah video propaganda dari era Saddam mencakup sejumlah adegan yang menyerupai yang sekarang disiarkan ISIS, memperlihatkan pelatihan ala Fedayeen, berbaris dalam topeng hitam, berlatih seni pemenggalan dan dalam satu contoh memakan anjing yang masih hidup.

Beberapa orang Baath menjadi rekrutan awal kelompok afiliasi Al Qaeda yang didirikan Abu Musab al-Zarqawi, pejuang Palestina-Jordania, yang dianggap sebagai perintis dari ISIS saat ini, kata Hisham al Hashemi, analis tentang Irak yang memberikan nasihat bagi Pemerintah Irak dan punya kerabat yang bertugas di militer Irak pada masa Saddam. Sejumlah orang Irak lainnya menjadi radikal di Camp Bucca, penjara Amerika di Irak selatan dengan ribuan warga biasa ditahan dan bercampur baur dengan para militan.

Zarqawi menjaga jarak dengan para mantan anggota Baath karena ia tidak memercayai pandangan sekuler mereka. Demikian kata Hasyim.

Menurut sejumlah analis dan mantan perwira, baru di bawah pengawasan pemimpin ISIS saat ini, yaitu Abu Bakr al-Baghdadi, perekrutan para mantan perwira Baath menjadi strategi yang disengaja. Baghdadi awalnya ditugaskan untuk membangun kembali organisasi pemberontak yang sangat lemah itu setelah 2010. Ia lalu memulai kampanye agresif untuk merayu para mantan perwira, menarik para laki-laki yang masih menganggur, atau telah bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis lainnya.

Beberapa dari orang-orang itu telah berperang melawan Al Qaeda setelah berubah haluan dan menyesuaikan diri dengan gerakan Kebangkitan yang didukung Amerika tahun 2007. Ketika tentara AS menarik diri dan Pemerintah Irak meninggalkan para pejuang Kebangkitan, ISIS merupakan satu-satunya pilihan yang masih ada bagi mereka yang merasa dikhianati dan ingin mengubah haluan lagi, kata Brian Fishman, yang meneliti kelompok di Irak untuk West Point’s Combating Terrorism Center dan kini bekerja untuk New America Foundation.

Washinton Post melaporkan, upaya Baghdadi itu tidak terlepas dari babak baru penyingkiran orang-orang Baath (de-Baathification) oleh Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang diluncurkan setelah pasukan AS hengkang tahun 2011. Maliki memecat para perwira, bahkan yang telah direhabilitasi oleh militer AS.

Di antara mereka adalah Brigjen Hassan Dulaimi, mantan perwira intelijen di militer lama Irak yang direkrut kembali ke dalam tugas oleh tentara AS tahun 2006, sebagai komandan polisi di Ramadi, ibu kota Provinsi Anbar yang sudah lama bergolak. Beberapa bulan setelah kepergian tentara Amerika, dia diberhentikan. Dulaimi kehilangan gaji dan pensiunnya. Bersama dia ada 124 perwira lain yang telah bertugas bersama Amerika.

“Krisis ISIS tidak terjadi secara kebetulan,” kata Dulaimi dalam sebuah wawancara dengan Washington Post di Baghdad. “Itu merupakan hasil dari akumulasi masalah yang diciptakan Amerika dan Pemerintah (Irak).”

Ia mencontohkan kasus seorang teman dekat, seorang mantan perwira intelijen di Baghdad yang dipecat tahun 2003 dan berjuang selama bertahun-tahun untuk mencari nafkah. Si teman kini menjabat sebagai wali atau pemimpin ISIS di kota Hit di Anbar, kata Dulaimi. “Terakhir kali saya melihatnya tahun 2009. Dia mengeluh bahwa dirinya sangat miskin. Dia teman lama, jadi saya memberinya uang,” kenangnya. “Dia bisa berubah. Jika seseorang memberinya pekerjaan dan gaji, ia tidak akan bergabung dengan ISIS. Ada ratusan, ribuan orang seperti dia,” tambahnya. “Orang-orang yang menjadi pemimpin dalam operasi militer ISIS merupakan para perwira terbaik dari bekas tentara Irak, dan itulah sebabnya ISIS mengalahkan kami dalam hal intelijen dan di medan perang.”

Pencaplokan wilayah oleh ISIS juga jadi mulus akibat penganiayaan luas pemerintahan Maliki terhadap kaum minoritas Sunni, yang meningkat setelah pasukan AS menarik diri dan membuat banyak warga sunni biasa bersedia untuk menyambut para ekstremis sebagai alternatif bagi pasukan keamanan Irak yang sering kali brutal.

Namun, masuknya para perwira Baath ke dalam jajaran ISIS-lah yang mendorong kemenangan militer, kata Hashem. Tahun 2013, Baghdadi telah dikelilingi para mantan perwira, yang mengawasi ekspansi ISIS di Suriah dan mendorong serangan di Irak.

Beberapa pembantu terdekat Baghdadi, termasuk Abu Muslim al-Turkmani, wakilnya di Irak, dan Abu Ayman al-Irak, salah satu komandan militer pentingnya di Suriah, keduanya mantan perwira Irak, telah dilaporkan tewas. Namun, Dulaimi menduga bahwa banyak orang memalsukan kematian mereka dalam rangka menghindari pendeteksian. Hal itu membuat kepemimpinan ISIS saat ini sulit untuk diamati.

Namun, setiap kekosongan kepemimpinan akan diisi oleh para mantan perwira sehingga akan mempertahankan pengaruh Irak di jantung kelompok itu, bahkan saat jajarannya membengkak dengan datangnya orang-orang asing, kata Hassan.

Khawatir akan diinfiltrasi dan dimata-matai, kepemimpinan ISIS menyekat dirinya dari para pejuang asing dan para pejuang biasa Suriah dan Irak melalui jaringan rumit para perantara yang sering diambil dari badan-badan intelijen Irak yang lama, kata Hassan. “Mereka memperkenalkan mind-set kerahasiaan serta keterampilan Baath,” kata dia.

Pria bertopeng yang memerintahkan penahanan Abu Hamza merupakan salah satu anggota kelompok petugas keamanan yang beredar dalam wilayah ISIS. Tugas aggota kelompok itu adalah memantau para anggota lain terkait adanya tanda-tanda perbedaan pendapat, kata orang Suriah itu. “Mereka merupakan mata dan telinga keamanan Daesh, dan mereka sangat berkuasa,” katanya, dengan menggunakan singkatan bahasa Arab dari ISIS.

Abu Hamza dibebaskan dari penjara setelah setuju untuk sependapat dengan para komandan lain, katanya. Namun, pengalaman tersebut berkontribusi terhadap kekecewaannya pada kelompok itu. Dia mengatakan, para petempur asing yang bertugas bersamanya merupakan “orang-orang Muslim yang baik”. Namun, dia kurang yakin dengan para pemimpin Irak itu. “Mereka berdoa dan mereka berpuasa dan Anda tidak bisa menjadi amir tanpa berdoa, tetapi di dalam saya tidak berpikir mereka begitu percaya hal itu,” katanya. “Orang-orang Baath sedang menggunakan Daesh. Mereka tidak peduli dengan Baathisme atau bahkan Saddam. Mereka hanya ingin kekuasaan. Mereka dulu berkuasa dan mereka ingin berkuasa kembali.”

Apakah para mantan anggota Baath mematuhi ideologi ISIS? Hal itu merupakan perdebatan. Hashim mencurigai banyak dari mereka tidak mematuhi ideologi itu.

“Orang masih bisa berpendapat bahwa itu adalah aliansi taktis,” katanya. “Banyak anggota Baath tidak suka ISIS menguasai Irak. Mereka yang ingin menguasai Irak. Banyak dari mereka melihat kaum jihad dengan pola pikir Leninis bahwa orang-orang ISIS merupakan orang-orang idiot yang berguna yang dapat kita gunakan untuk meraih kekuasaan.”

Rayburn bertanya apakah sejumlah relawan asing menyadari sejauh mana mereka sedang ditarik ke rawa-rawa Irak. Sejumlah pertempuran sengit yang dikobarkan saat ini di Irak adalah untuk mengendalikan masyarakat dan kawasan yang telah diperebutkan di antara orang-orang Irak selama bertahun-tahun, sebelum kaum ekstremis itu muncul.

“Anda punya para petempur yang berasal dari seluruh dunia untuk berperang dalam pertarungan politik lokal yang jihad global tidak mungkin punya kepentingan.”

Para mantan perwira Baath yang bertugas bersama sejumlah orang yang saat ini berjuang dengan ISIS justru yakin yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan para anggota Baath yang sedang menggunakan para jihadis agar bisa kembali berkuasa. Para jihadis itulah yang telah mengeksploitasi keputusasaan para perwira yang dibubarkan itu. Demikian menurut mantan seorang jenderal yang dulu memimpin pasukan Irak dalam invasi Irak ke Kuwait tahun 1990 dan saat melawan invasi AS ke Irak tahun 2003. Dia berbicara tanpa mau diungkap jati dirinya karena ia takut untuk keselamatannya. Ia sekarang tinggal di Irbil, ibu kota wilayah Kurdistan di Irak utara.

Mantan jenderal itu mengatakan, para mantan perwira Baath itu bisa dibuat untuk menjauh dari ISIS jika mereka ditawari alternatif dan harapan akan masa depan. “Orang Amerika memikul tanggung jawab terbesar. Ketika mereka membubarkan tentara, apa yang mereka harapkan orang-orang itu bisa lakukan?” tanyanya. “Mereka diabaikan tanpa sesuatu yang harus dilakukan dan hanya ada satu jalan keluar bagi mereka agar meja makannya tetap ada isinya.”

Ketika para perwira AS membubarkan para tentara Baath, “mereka tidak men-de-Baathify pikiran orang, mereka hanya menghilangkan pekerjaan mereka,” katanya.

Menurut Hassan, ada mantan anggota Partai Baath yang telah bergabung kelompok-kelompok pemberontak lain yang mungkin dapat dibujuk untuk beralih haluan. Ia memberikan contoh tentang Army of the Men of the Naqshbandi Order, yang biasanya disebut dengan singkatannya dalam bahasa Arab, yaitu JRTN. Mereka menyambut ISIS dalam serbuan ke Irak utara pada musim panas lalu, tetapi kelompok tersebut sejak itu telah bubar.

Namun, sebagian besar anggota Partai Baath yang benar-benar bergabung dengan ISIS kini cenderung menjadi radikal, baik di penjara maupun di medan perang, kata Hassan.

Editor     : Egidius Patnistik
Sumber    : The Washington Post

Dipublikasi di Arsip, Timur Tengah | Tag , , , | Tinggalkan komentar

Manusia Bersumber Daya Iptek dan Infrastruktur

Jusman Syafii Djamal, anggota Tim Nasional Evaluasi Kecelakaan dan Keselamatan Transportasi (EKKT)

BISNIS maskapai penerbangan ialah highly regulated, padat teknologi, dan padat modal. Fondasinya ialah safety and security of transportation. Tanpa fondasi kukuh pada upaya membangun sistem keselamatan dan keamanan penerbangan, bisnis itu akan melahirkan duka nestapa tiada henti yang tidak kita inginkan. Sasaran kita sebagai bangsa ialah menciptakan pertumbuhan volume bisnis transportasi udara untuk menjadi jembatan udara bagi 17 ribu pulau di Indonesia.

Pertumbuhan volume bisnis angkutan udara diprediksi akan meningkat dua kali lipat setiap lima tahun. Dalam rute domestik 1999 tercatat ada 6,3 juta penumpang. Pada 2003 ada 19,2 juta penumpang, 2009 ada 43,8 juta penumpang, dan 2014 ada 82 juta penumpang. Diprediksi, pada 2015 akan menjadi 90,6 juta penumpang. Yang menarik pertumbuhan penumpang itu paling tinggi terjadi pada maskapai penerbangan low cost carrier (LCC) atau budget traveler. Pada 2000 tercatat pengguna jasa LCC itu ada 3 juta penumpang, 2005 meningkat menjadi 17,2 juta, 2010 naik menjadi 34,4 juta, dan 2014 menjadi 59,1 juta serta 2015 diprediksi menjadi 66,3 juta penumpang.

Peningkatan volume penumpang pastilah akan diikuti peningkatan jumlah maskapai, frekuensi penerbangan serta penambahan kapasitas tempat duduk melalui pengadaan pesawat terbang baru. Diperlukan kualitas unggul dari regulator dan operator penerbangan untuk melayani peningkatan volume penumpang yang terus meningkat sepanjang waktu. Perlu langkah peningkatan kualitas manusia bersumber daya iptek dan remunerasi yang jauh lebih baik agar tercipta profesionalisme. Serta kualitas infrastruktur berupa modernisasi bandara, fasilitas perawatan pesawat terbang, institusi pendidikan pilot, dan manusia bersumber daya iptek dirgantara serta modernisasi infrastruktur navigasi udara kelas dunia.

Tanpa regulator yang tangguh dan unggul, tentulah pembinaan dan pengawasan keselamatan operasional penerbangan akan mengalami kendala. Titik lemah yang sering disampaikan pelbagai audit ICAO (The International Civil Aviation Organization) ialah kurangnya jumlah tenaga inspektur lapangan serta kualitas profesionalisme yang harus terus-menerus di-upgrade untuk mendeteksi setiap benih kecelakaan yang mungkin terjadi.

Kebutuhan mendesak

Di dalam hal ini, kecepatan regulator untuk memenuhi fungsinya dengan baik dihadapkan pada kendala keterbatasan manusia bersumber daya iptek. Di Indonesia ada Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memiliki Fakultas Teknologi Dirgantara dan pelbagai universitas lainnya seperti Universitas Nurtanio di Bandung dan Universitas Suryadharma di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Selain itu, ada pelbagai sekolah penerbangan seperti Sekolah Penerbangan Curug dan Sekbang TNI-AU.

Kemajuan teknologi dan kecanggihan pesawat terbang telah membuat adanya kebutuhan mendesak untuk selalu memperbaharui setiap jenis rincian peraturan dan tata cara kerja organisasi regulator. Kemajuan teknologi dirgantara menuntut peningkatan proses perbaikan terus-menerus agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi internasional. Diperlukan suatu ekosistem dengan peluang tindak nonprofesional (unprofessional conduct) yang bertentangan dengan etika profesional, baik di kalangan regulator maupun operator, menghilang dari bumi Indonesia sebab keselamatan dan keamanan penerbangan bukan komoditas yang diperdagangkan dalam trading places. Sanksi yang tegas bagi setiap penyimpangan dapat dirujuk melalui implementasi UU No 1/2009 tentang Penerbangan.

Bisnis maskapai penerbangan berbeda dengan bisnis tukang cukur. Jika kita ingin mencukur rambut, biasanya cukur dulu baru bayar. Sebaliknya di maskapai penerbangan, bayar dulu baru pelayanan diberikan kemudian. Kadang kala pembayaran dilakukan enam bulan di muka, pada saat nilai tukar rupiah di posisi 9.500 per dolar AS-nya. Sementara itu, pelayanan dilakukan pada saat setiap US$1 berharga Rp12.500 sehingga ada perbedaan biaya 30%. Semua operasi pesawat terbang pada umumnya dilaksanakan dengan nilai dolar AS, tidak rupiah. Bisa saja di saat operasi angkut penumpang dilaksanakan, biaya lebih besar daripada pendapatan alias rugi. Diperlukan keahlian pengelolaan finansial yang canggih dan tepat sasaran untuk mencegah kebangkrutan.

Pada umumnya, untuk memastikan return on investment berbagai upaya peningkatan pendapatan (revenue generating activities) dan program penghematan internal (cost reduction) dilakukan tiap maskapai penerbangan. Tanpa kultur keselamatan dan keamanan penerbangan dalam perusahaan, akan terjadi kecenderungan yang mengkhawatirkan. Bagi yang tidak memahami arti keselamatan penerbangan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan menjadi prioritas tertinggi, pengembalian modal dan keuntungan menjadi prioritas jauh lebih utama.

Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Terjadi perang tarif di antara sesama perusahaan penerbangan. Muncul harga tiket pesawat sangat murah, bahkan lebih murah daripada angkutan laut dan darat. Harga tiket tidak lagi secara realistis mencerminkan biaya operasional yang tiap saat meningkat. Tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang pesawat serta biaya perawatan yang juga dipengaruhi fluktuasi nilai tukar telah menyedot hampir 52% biaya operasi.

Meskipun banyak tumbuh model bisnis LCC, dalam praktik terdapat perbedaan di antara konsep LCC yang diterapkan di Indonesia dengan yang digunakan maskapai penerbangan internasional. Konsep bisnis tarif murah atau LCC diperkenalkan pertama kali oleh Pacific South West Airlines di Amerika Serikat yang melakukan penerbangan perdananya pada 6 Mei 1949.

Konsep LCC internasional umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Struktur organisasi datar, tidak berjenjang, dan karyawan bekerja equal partnership. Jumlah personel sedikit dengan entrepreneurship tinggi, armada pesawat baru dilaksanakan dengan cara sewa, tidak memiliki pesawat terbang sehingga meringankan biaya investasi awal dan dapat fokus sebagai operator semata, dan perawatan pesawat dilaksanakan pihak ke tiga (outsource).

Bagaimana di Indonesia?

Sebelum 2007, pengertian airline tarif murah di Indonesia agak sedikit berbeda, di antaranya struktur organisasinya ramping tetapi tetap berjenjang, manajemen terlalu dominan mengatur/mengintervensi standar teknis keselamatan penerbangan, manajemen perusahaan hanya sedikit yang mempunyai pengalaman di bidang angkutan udara dan belum ada sense of safety, efisiensi sering kali dilakukan pada elemen safety seperti penundaan recurrent training untuk para kru, penundaan waktu overhaul, perpanjangan umur komponen pesawat tanpa alasan teknis, perpanjangan jam kerja personel, dan persyaratan kompetensi kru yang longgar. Ada bahaya munculnya benih kecelakaan yang tertidur di dalam sistem LCC model sebelum 2007.

Lima tahun terakhir telah muncul model LCC di Indonesia yang jauh lebih baik dan telah menggunakan benchmarking dengan standardisasi LCC internasional seperti Ryan Air, Soutwest Airline, dan Jet Blue. Kemajuan pelbagai model bisnis maskapai penerbangan sering kali masih terbentur oleh birokrasi impor ekspor yang tidak memungkinkan pengadaan suku cadang dengan cepat tanpa dikenai bea masuk tinggi. Kebanyakan maskapai penerbangan LCC tidak mau lakukan investasi infrastruktur perawatan pesawat dan suku cadang.

Bagi LCC, persediaan suku cadang dalam jumlah besar dengan pendirian fasilitas perawatan pesawat tersendiri akan menguras cadangan dana. Jalan terbaik yang ditempuh maskapai penerbangan ialah outsourcing atau pemindahan mata rantai aktivitas perawatan pesawat ke pihak ketiga. Indonesia memiliki dua perusahaan perawatan dan pemeliharaan pesawat yang paling lengkap dan memenuhi persyaratan regulasi, di antaranya Garuda Maintenance Facility (GMF). Terdapat kurang lebih 30 maintenance shop yang berbentuk small medium enterprise, dengan fasilitas dan sumber daya manusia terbatas

Pada masa lalu sebelum 2007, penggunaan bogus part atau suku cadang yang tidak dilengkapi riwayat manufaktur dan sertifikat uji kelaikan, atau suku cadang bekas yang direkondisi dan difungsikan kembali melalui proses rekayasa dan perawatan ulang di dalam maintenance shop dengan teknik tertentu untuk dapat lolos dari pemeriksaan regulator, kadang kala diterapkan.

Proses perawatan yang dilaksanakan secara sepotong demi sepotong disesuaikan dengan jumlah dana tersedia. Kini tujuh tahun berselang, atau 2014, praktik tidak profesional dalam bidang perawatan pesawat terbang yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut sudah sirna.

Kualitas bandara

Pada masa lalu, kualitas kebandarudaraan nasional juga berperan dalam proses kemerosotan tingkat keselamatan penerbangan. Ketidakmampuan manajemen dan organisasi bandara untuk membangun sistem keamanan bandara menyebabkan barang berbahaya (dangerous goods) bisa lolos masuk pesawat.

Kini muncul bandara baru yang memiliki kualitas amat bagus dan memenuhi standar internasional sehingga kemerosotan tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara sudah dapat dicegah ke titik terendah. Tidak ada catatan tentang kelalaian manajemen bandara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II dalam lima tahun terakhir ini dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pada masa lalu, kondisi radar di seluruh Indonesia memerlukan proses peremajaan dan pemutakhiran. Dalam kegiatan operasi sehari-hari pengatur lalu lintas udara (ATC) menghadapi potensi ancaman dan gangguan yang dapat muncul sewaktu waktu, seperti sarana dan prasarana radar mati mendadak karena komputer pengolah informasi tidak berfungsi seperti seharusnya. Kini setelah pengelolaan ATC di bawah kendali tunggal atau single provider, investasi untuk meremajakan dan memodernisasi alat peralatan utama pengatur lalu lintas telah terjadi.

Jatuhnya Air Asia QZ8501 di Selat Karimata dalam cuaca buruk telah memunculkan wacana agar ATC di Indonesia mencontoh ATC di Singapura dan ATC internasional lainnya, yakni di ruang pengatur lalu lintas udara ditempatkan informasi tentang cuaca bersinergi dengan BMKG.

Zero accident dalam transportasi udara hanya mungkin terwujud dengan peningkatan kualitas dan kuantitas manusia bersumber daya iptek dengan model remunerasi yang tepat dan benar, serta modernisasi alat peralatan utama serta infrastruktur. Perangkat keras dan lunak ada dalam pengelolaan keselamatan dan keamanan di bandara, juga navigasi lalu lintas udara dan pesawat terbang dan perawatannya.

SUMBER: metrotvnews.com

Dipublikasi di Ekonomi Politik | Tag , | Tinggalkan komentar

Jalur Sutra Maritim

Oleh: CPF Luhulima
PADA  East Asia Summit IX di Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan agenda pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dengan lima pilar utama.”Pertama, kami akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra.

Kedua, kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami.

Ketiga, kami akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.”

Kelima pilar di atas ini menjadi fokus pembangunan Indonesia pada abad ke-21. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Apabila kita bandingkan dengan niat Tiongkok membangun Jalur Sutra yang bertujuan menyelidiki nilai-nilai dan konsep jalur kuno itu, memperkayanya dengan arti baru bagi masa kini dan depan. Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan kemitraan ekonomi dengan negara-negara sepanjang jalur itu serta mengintegrasikan kerja sama pada masa kini dan masa depan sepanjang jalur laut menuju ke saling keberuntungan. Kedua kebijakan Tiongkok ini dan Indonesi,  dapat dilihat sebagai kebijakan yang sejajar yang dapat ditransformasikan menjadi kebijakan yang saling melengkapi.

Laut adalah dasar dan wahana untuk membangun Jalur Sutra Maritim kendatipu jalur darat juga dibangun kembali untuk pertukaran barang, teknologi, dan pengetahuan. Lautan adalah sumber daya bagi pembangunan berkelanjutan. Tiongkok perlu membuka daerah-daerah pantai dan mendorong pembangunan konektivitas dengan negara-negara tetangga dekat dan jauh.

Jalur Sutra ini akan mulai dari pelabuhan-pelabuhan Tiongkok melalui Laut Tiongkok Selatan (LTS), Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok menuju ke Teluk Parsi, Laut Merah, dan Teluk Aden menuju Eropa melewati Lautan Hindia. Jalur ini akan meluas dari Asia ke Afrika Timur dan Asia Barat dan Eropa dan akan bergantung terutama kepada negara-negara ASEAN.

Pembangunan Jalur Sutra Maritim abad ke-21 ini ditopang dengan pendanaan melalui pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), yang sudah ditandatangani oleh 21 negara, termasuk sembilan negara
ASEAN minus Indonesia, Banglades, Tiongkok, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, dan Uzbekistan.

Dengan demikian, jalur sutra ini merupakan suatu jalur yang bertumpang tindih dengan poros maritim Indonesia. Indonesia juga ingin Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia dan bukan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Karena itu, ”Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerja sama maritim di E(ast) A(sia) S(ummit). Kami mendorong negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim.” Kerja sama yang lebih erat ini juga disarankan di bidang keamanan laut, khususnya LTS dengan menyelesaikan code of conduct yang sudah berlarut-larut upaya penataan di wilayah yang dipersengketakan ini.

Pembangunan Jalur Sutra Maritim Tiongkok melintasi LTS merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk mentransformasikan sengketa di LTS menjadi kegiatan yang konstruktif bagi kelancaran lalu lintas di perairan ini.

MSRKeputusan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan ”Maritime Silk Road (MSR) of the 21st Century” di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya ASEAN dalam inisiatif ini. Inisiatif MSR ini akan sangat meningkatkan konektivitas maritim, keja sama di bidang pelabuhan dan perdagangan maritim.

Intinya, MSR bisa dimanfaatkan untuk mentransformasikan sengketa di LTS ini dan memudahkan transformasi DOC jadi COC sebagai instrumen untuk menurunkan sampai serendah mungkin ketegangan yang sampai kini mengancam keamanan pelayaran. Dengan demikian, setiap usaha Tiongkok untuk tetap mereklamasi tanah di LTS bertentangan dengan inisiatif ini.

Indonesia dapat mensyaratkan bahwa kerja sama dan keterlibatan Indonesia untuk ikut serta dalam pembangunan Jalur Sutra Tiongkok ini dibergantungkan pada penyelesaian secepatnya Code of Conduct for the South China Sea, dan kedua, penempatan Asian Infrastructure Investment Bank untuk membiayai pembangunan MSR di Jakarta. Indonesia dapat memanfaatkan AIIB ini untuk bantu membiayai pembangunan ”poros” maritim Indonesia. Namun, kita menuntut agar AIIB ditempatkan di Indonesia untuk mengurangi sikap asertif Tiongkok dalam membangun Jalur Sutranya melampaui wilayah kita.

Laut adalah dasar dan wahana pembangunan ”Poros Maritim Indonesia” atau mungkin lebih tepat ”Jalur Maritim Indonesia” sebagai landasan budaya maritim ”yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya,  sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra” harus dilakukan berlandaskan kekayaan ekosistem laut Indonesia menuju pengembangan ekonomi maritim serta keamanan dan kedaulatan di laut.

Namun, membangun Indonesia maritim berarti terutama juga pengembangan ekosistem laut dengan memperhatikan keberagaman hayati, kelimpahan dan distribusi biota, serta pola mobilitas biota itu. Pengembangannya harus dilakukan dengan memperhatikan pula potensi biota laut, coastal management, dan terutama pula waste management. Pengabaian ekosistem laut dapat merusak isi laut Indonesia.

Potensi biota laut itu menuntut pengelolaan yang baik bagi pengembangan ekonomi maritim yang menuntut coastal dan waste management yang berkelanjutan, pengembangan potensi mineral, termasuk migas, laut untuk menyejahterakan masyarakat, dan tak hanya masyarakat pesisir. Laju pemanfaatan SDA terbarukan (seperti perikanan, mangroves, terumbu karang, dan sumber daya alam hayati laut lain) jangan melebihi kemampuan pulih dari SDA itu.

CPF Luhulima
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, LIPI
Dipublikasi di Asia Timur, Global Politics | Tag , , , | Tinggalkan komentar

JK: Konflik di Indonesia Terjadi karena Ketidakadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan konflik yang pernah terjadi di Indonesia disebabkan tidak adanya keadilan baik segi ekonomi, regional, dan politik.

Jusuf Kalla menceritakan tentang keterlibatannnya dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah Indonesia. Menurutnya, konflik selalu melanggar seluruh pasal Undang-Undang Dasar (UUD) sehingga berbuntut pada pelanggaran HAM.

“Konflik melanggar aspek segala hak asasi manusia. Kita harus melihat apa sebabnya terjadi konflik,” kata JK di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, sebagian besar konflik vertikal dan horizontal yang terjadi karena ketidakadilan. Ia menyebut dari 15 konflik yang terjadi di Indonesia 10 konflik terjadi karena faktor tersebut.

“Permesta karena ketidakadilan ekonomi, Aceh soal ekonomi, Ambon dan Poso bukan agama, tapi itu masalah politik,” ucap JK.

Ia menambahkan, keterlibatan agama dalam konflik lebih disebabkan faktor emosional. Menurutnya, konflik yang dibungkus dengan agama lebih cepat berkembang sehingga agama seolah-olah dipermainkan.

“Anda masuk neraka jika permainkan agama,” kata JK.

Dipublikasi di Politics Indonesia | Tag , , | Tinggalkan komentar

Aung San Suu Kyi Terhambat Konstitusi

Keikutsertaan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan Presiden Myanmar tahun depan semakin suram. Parlemen Myanmar telah menunda keputusan amandemen konstitusi setelah pemilu berlangsung sekitar bulan November 2015. Artinya, klausul yang menyebutkan calon presiden tidak boleh bersuamikan atau beristerikan orang asing tidak dapat diubah.

Pasal ini seperti diarahkan ke Aung San Suu Sky yang suaminya dan anak-anaknya warga negara Inggris.

Juru bicara LND Nyan Win (19/11) menyebutkan, hak veto militer di parlemen menyebabkan LND tidak akan berhasil untuk merombak kabinet dalam perdebatan parlemen sekarang.
Nyan Win menegaskan pihaknya ingin mendorong perubahan di konstitusi karena keyakinanya akan demokrasi.

Dalam pasal 59f konstitusi Myanmar disebutkan bahwa jabatan utama di negeri ini melarang mereka yang berpasangan atau memiliki anak kewarganegaraan asing. Suami dan kedua anaknya adalah warga negara Inggris.

Ketua Parlemen Myanmar Shwe Mann mengatakan Selasa (18/11) bahwa referendum akan dilakukan bulan Mei mengenai referendum konstitusi setelah sidang parlemen sekarang.

Namun dia mengatakan, amandemen konstitusi itu mustahil dilakukan sebelum pemilihan presiden. Pemilu Myanmar November tahun depan dipandang sebagai ujian bagi transisi demokrasi dari kekuasaan militer yang dimulai tahun 2011.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama pertengahan November mengatakan keprihatinannya mengenai pasal 59f itu. Obama menegaskan, amandemen diperlukan untuk mencerminkan inklusifitas karena semua anggota masyarakat bisa ikut bukannya pengecuailan.

Anggota militer merupakan seperempat dari anggota parlemen Myanmar berdasarkan ketentuan konstitusi 2008 yang disusun mereka. Isi konstitusi ini antara lain mencegah kritik dan membungkam oposisi.

Perubahan apapun dalam konstitusi memerlukan 75 persen suara parlemen sehingga militer memegang peranana penting.
Militer dianggap enggan melepaskan cengkramannya meskipun telah terjadi pertemuan antara panglima militer Suu Kyi, presiden dan tokoh politik lainnya.

Pakar Mayanmar Renaud Egreteau dikutip AFP mengatakan, militer melihatnya dirinya bahwa mempertahankan konstitusi merupakan tugas utamanya dalam politik.

Myanmar melepaskan isolasionya tiga tahun lalu sehingga mendapatkan pujian internasional atas reformasinya sehingga sebagian sanksi dicabut.

Dalam pemerintahan semi sipil saat ini, mantan jenderal masih tetap dominan. Meski demikian sebagian besar tahanan politik telah dilepaskan sehingga Suu Kyi dan partainya NLD dapat bergabung ke parlemen.***

| Tinggalkan komentar

Masa Depan Demokrasi Mesir

Setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi dari posisinya 3 Juli 2013, Mesir menghadapi masa depan yang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintahan yang terpilih secara demokratis harus dihentikan di tengah jalan karena krisis politik yang kemungkinan akan melahirkan krisis politik baru. Namun di sisi lain, Mesir juga berhadapan dengan kekuatan orde lama – militer – yang berkuasa saat Husni Mubarak malang melintang selama tiga dasa warsa.

Pilihan kembali ke demokrasi yang sesungguhnya dimana pertarungan di parlemen ditentukan melalui pemungutan suara, demikian juga pemilihan presiden ditentukan akar rumput bukan elit politik, tidak akan mudah.

Baru satu tahun umur pemerintahan sipil, Mursi sudah diguncang kiri kanan, kelompok yang semula bergabung untuk mengubah Mesir dari era Mubarak. Kelompok yang tidak puas itu lupa bahwa sebuah kemustahilan pemerintah baru bisa menyelesaikan krisis ekonomi dalam tempo satu dua tahun. Dan ketika mereka berpaling ke militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah maka Mesir memasuki masa ketidakpastian yang semakin panjang.

Masalah Mesir memang bukan hanya dalam infrastruktur demokrasi yang lemah. Cengkraman pemerintahan Mubarak untuk tidak memberi peluang banyak bagi oposisi membuat masyarakat sipil tercerai berai. Akibatnya, ketergantungan politik Mesir terhadap Amerika misalnya sudah sedemikian parah sehingga perubahan internal pun dipengaruhi Washington.

Di sektor ekonomi, cadangan devisa Mesir bulan Juli hanya 14,9 miliar dollar (sekitar Rp 164 triliun). Inflasi di Mesir mencapai tingkat 10 persen pertahun sedangkan pengangguran usia muda menyentuh angka 13 persen dari sekitar 80 juta seluruh penduduk. Tekanan saat ini semakin besar karena pusat ekonomi dunia di Eropa dan Amerika masih belum bangkit.

Munculnya isu bahwa Jenderal Abdel Fattah al-Sisi akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan yang akan digelar tahun depan semakin lama Mesir melepaskan dari ketergantungan terhadap militer. Jenderal al-Sisi merupakan tokoh kuat dalam politik Mesir sekarang dan tampaknya mendukung pembebasan mentornya Mubarak dari segala dakwaan.

Belajar Demokrasi

Ketika angin demokrasi menghembus keras Timur Tengah, Mesir termasuk yang belakangan menangkap arus perubahan itu diawali dengan gerak langkah kaum muda memanfaatkan medis sosial. Saat Tunisia dan Yaman bergerak, Mesir masih tenang. Bahkan menjelang kejatuhannya, Mubarak yakin anaknya mampu meneruskan dinasti politiknya yang saat itu sudah berjalan tiga dasa warsa.

Jadi pilar demokrasi di Mesir memang masih sangat lemah ketika Mursi memenangkan pemilihan umum paling demokratis tahun 2012. Koalisi pro demokrasi dengan cepat tercerai berai karena ternyata di kalangan mereka terjadi beda pendapat. Perbedaan ini sangat tajam karena memang kebiasaan berbeda pendapat belum begitu kental di kalangan sipil. Dan ketika sebagian dari kelompok anti Mursi ini berpaling ke militer, maka jajaran militer menangkap peluang untuk masuk kembali ke dunia politik.

Sebuah penelitian yang dilakukan Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies tahun 2011 sesudah jatuhnya Mubarak menyebutkan, tingkat partisipasi politik rakyat Mesir sangatlah rendah. Bahkan dalam temuannya riset yang berjudul Political Culture in Egypt, hanya 8% dari masyarakat Mesir yang ikut menyebabkan jatuhnya Mubarak. Sebagian besar diantara mereka adalah kaum muda, kelas menengah, berpendidikan dan terekspos perkembangan global.

Selain karena tekanan rejim Mubarak sehingga demokrasi tidak bisa tumbuh berkembang di Mesir, penelitian dari Al-Ahram Center juga menyebutkan adanya beda identitas di kalangan masyarakat Mesir. Mereka bangga menyebutkan sebagai orang Mesir namun ketika ditanya identitasnya sebagai orang Mesir dan seorang Muslim, mereka terpecah belah. Dua kutub ini yakni kekuatan nasionalis dan Islam inilah yang menyebabkan krisis politk Mesir akan berkepanjangan.

Dua identitas ini juga yang terangkat ketika muncul perpecahan diantara kekuatan politik pasca Mubarak. Dalam perkembangan terakhir, militer seperti memanfaatkan sentimen ini untuk memberangus kekuatan Islam dengan memberikan label mereka “teroris”. Labelisasi inilah yang memudahkan militer untuk memecah belah kekuatan nasional-Islam.

Implikasinya, kekuatan masyarakat sepertinya sulit merajut kembali kekuatan demokrasi yang tumbuh seiring revolusi Musim Semi Arab di Timur Tengah. Mesir seperti kembali ketika era Mubarak dimana muncul ketakutan dari kekuatan-kekuatan sipil saat menyuarakan pendapatnya. Sangat mungkin kalangan kelas menengah yang memiliki aspirasi politik ini mengambil jalan aman hanya menikmati kue ekonomi Mesir yang ditopang Amerika Serikat dan negara-negara Arab Teluk.

Ini seperti mengingatkan ke era Mubarak dimana pada tahun 1980-an kinerja ekonomi Mesir tidak begitu cemerlang. Namun Mesir mendapatkan keuntungan dari negara-negara Barat karena mendukung koalisi anti Saddam Hussein ketika perang Irak. Mesir menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Barulah kemudian Mesir melalui liberalisasi ekonomi yang melahirkan kelas menengah baru yang semakin kuat pada tahun 2000-an. Kelas menengah ini diizinkan menikmati kekayaan ekonomi oleh rejim Mubarak yang imbalannya kelas menengah membiarkan Mubarak berkuasa.

Peran Asisi

Munculnya laporan bahwa Jenderal al-Sisi kemungkinan mempertimbangkan ikut dalam pemilihan presiden Mesir tahun depan mengangkat kembali sorotan terhadap tokoh ini dan militer. Al-Sisi semula digandeng Mursi karena dia termasuk tokoh militer relatif muda dan memiliki jaringan internasional serta seperti pro reformasi. Namun pada saat kritis terungkap sikap dasar dia sebagai seorang militer yang akan mengutamakan seniornya dan mengambil kesempatan menggeser kekuatan sipil di kancah politik.

Dengan kekuatan besar di tangan militer, pemerintahan transisi Mesir yang menggantikan Mursi tidak akan banyak berperan. Pusat kekuasaan Mesir sampai menjelang pemilu masih akan berfokus di tangan militer. Walaupun secara pragmatis wajah sipil muncul di permukaan namun tidak banyak berharap bahwa pemilu mendatang akan menghasilkan komposisi yang lahir dari demokrasi Mesir yang sebenarnya. Kekuatan politik yang memenangkan pemilu sudah diberangus dan bahkan ada larangan terhadap semua kegiatan dan aset milik Ikhwanul Muslimin, salah satu pusat kekuatan Islamis.

Langkah-langkah untuk menekan kekuatan Islam, agar kelompok nasionalis muncul diduga ada kaitan dengan peluang al-Sisi ke depan menjadi salah satu calon presiden. Sejauh ini memang tokoh yang ada belum begitu meyakinkan karena beberapa tokoh pendukung kudeta Mesir seperti Mohamad el Baradey mengundurkan diri. Kekecewaan sebagian kekuatan politik anti Mursi ini akhirnya menyebabkan mereka mundur teratur.

Al-Sisi sebagai seorang jenderal yang dipercaya Barat, didukung negara-negara Arab Teluk dan mungkin pula tidak mencemaskan Israel, rekayasa untuk membuka jalan bagi al-Sisi atau setidaknya orang yang didukung al-Sisi untuk menjadi presiden Mesir sangat kuat. Jenderal al-Sisi akan belajar banyak dari Mubarak bagaimana selama lebih dari 30 tahun mempertahankan kekuasaanya.

Kelompok pendukung Mursi saat ini dapat dikatakan tidak menjadi ancaman lagi. Ahmad Mefreh dari kelompok hak pembela HAM Alkarama Foundation mengatakan lebih dari 2000 pendukung Mursi di Cairo saja telah ditangkap. “Ikhwanul Muslim adalah pihak yang kalah dalam konfrontasi tidak seimbang,”ujar Hassan Nafaa, pakar politik dari universitas Cairo.

Dengan berbagai rekayasa yang menguntungkan Asisi dan militer, tidak heran kalau pakar Mesir seperti Nathan Brown dari Universitas George Town mengatakan, “Apa yang akan kita lihat adalah semakin berkurangnya peran presiden kecuali jika seorang militer atau tokoh militer memutuskan untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden.”

Spekulasi al-Sisi akan ikut pemilihan presiden memang semakin kuat saat dia muncul belakangan dengan pakaian sipil. Calon presiden yang kalah dari Mursi, Hamdeen Sabahi mengatakan, “Jenderal al-Sisi merupakan pahlawan yang populer dan jika dia memutuskan mengikuti pemilu dia merupakan kandidat terkuat saat in.”

Persoalannya adalah, apakah munculnya kelas menengah independen di kota-kota besar Mesir akan membuat negeri ini tidak kembali ke rejim otoriter. Apakah kekuatan sipil akan kembali menguat jika sebuah kasus penindasan terjadi di tangan pemerintahan pro militer? Lalu apakah kubu oposisi sipil baik nasionalis maupun Islamis mampu bergabung kembali melawan musuhnya? Demokrasi Mesir akan melalui masa yang sulit sampai pemilihan umum berlangsung tahun depan. *** (13/10/2013)

| Tinggalkan komentar
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 929 pengikut lainnya.