Implikasi Ideologi ISIS Terhadap Indonesia

Tag

, , , ,

Oleh Asep Setiawan

 
Pendahuluan

Negara Islam di Irak dan Sham yang disebut ISIS merupakan kelompok militan Islam yang saat ini menguasai sebagian dari Irak dan Suriah. Kota-kota penting yang dikuasai ISIS ini antara lain kota kedua terbesar di Irak, Mosul kemudian juga kota lainnya yang merupakan basis pendukung Saddam Hussein, Tikrit dan sebagian dari Anbar. Bahkan baru-baru ini, ISIS telah menguasai Ramadi yang jaraknya sekitar 100 kilometer dari Baghdad, ibu kota Irak. Selain memiliki kekuasaan di Irak, ISIS juga memiliki wilayah di Suriah terutama di wilayah timur negeri ini.

Bulan Juni 2014 ISIS mengatakan dirinya sebagai Kekhalifahan Islam dan menyerukan umat Islam dunia untuk menyatakan kesetiaannya kepada mereka. Dengan deklarasi seperti ini ISIS melakukan kampanye besar-besaran terutama melalui media sosial dan internet. Kampanye inilah yang membuat dunia gempar termasuk Indonesia. Dengan kampanye agresif ini mereka melakukan perekrutan terbuka kepada calon-calon pendukungnya dari seluruh dunia termasuk dari Barat.

Tulisan ini akan membahas, pertama, bagaimana akar ideologi ISIS ini dengan melacak asal-usul ajaran yang didengungkannya. Kedua, kehadiran ideologi ISIS ini memberikan dampak kepada Indonesia terbukti dengan adanya masyarakat yang pindah ke wilayah yang dikuasai ISIS untuk membela mereka.

Akar ideologi ISIS

ISIS sendiri terbentuk tahun 2003 dengan akar yang bisa dilacak ke kelompok Al Qaeda di Irak (AQI).  Pecahan Al Qaeda ini mengincar tidak hanya kelompok Syiah di Irak tetapi juga suku-suku Suni yang bertentangan dengan mereka.

Namun munculnya ISIS ke permukaan ini sendiri berakar dari kekacauan yang terjadi di Suriah dan Irak. Di Irak, pemerintahan PM Nouri Al Maliki yang pro Syiah menyebabkan kaum Sunni menjadi terkucil. Persoalan internal yang disebabkan sikap Nouri Al Maliki inilah yang menyebabkan suku-suku yang menganut Sunni menjadi terdesak, termasuk di dalamnya para perwira militer loyalis Saddam.

Dengan latar belakang kekacauan politik yang berkelanjutan di Suriah dan Irak inilah, ISIS seperti alternatif perlindungan bagi warga yang terjepit antara tekanan Al Maliki dengan tekanan kelompok militan.

Secara singkat dapat dikatakan, ideologi dari ISIS adalah Salafi Jihadi (Crethi Plethi,2015). Ideologi ini sama dengan Al Qaeda dan Taliban. Bedanya dalam pendekatanya mengenai penegakan Khalifah Islam. Kelompok Jabhat Al Nusra, kelompok Al Qaeda di dalam perang sipil Suriah, yakin bahwa rencana jangka panjangnya menegakkan Kekhalifahan. Namun mereka berpendapat waktunya belum tepat.

Proses lahirnya ISIS sampai mendeklarasikan sebagai Kekhalifahan tidak lepas dari pemikiran yang berkembang di Timur Tengah yang berakar dari pemikiran Wahabi. Paham  Wahabi  dibangun  oleh  Muhammad  bin  Abdul  Wahab  1115-1206 H atau 1703-1792M,  seorang ulama asal  Uyainah, Najd, di belahan timur Jazirah  Arab.  Ayahnya,  ‘Abdul  Wahab  adalah  hakim  (qadi)  pengikut  madzhab Ahmad  ibn  Hanbal.  Karena  itu  istilah  Salafisme  atau  paham  Salafi  sering  diartikan secara bertukar ganti dengan “wahabi” (Fahrur Razi)

Selain mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka juga mengikuti Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ketujuh hijriyah. Ulama yang lebih dahulu dari Abd Wahhab dalam mendakwahkan puritanisme. Karena itu para pegiat dakwah Salafi  pada  umumnya  menaruh hormat  yang  tinggi  kepada  Ibnu  Taimiyyah.

Sekalipun  beberapa  ulama  Mesir  pada  abad  ke-19  yaitu  Muhammad  Abduh, Jamaluddin  al-Afghani,  dan  Rasyid Ridha  dikenal  sebagai  pegiat  puritanisme, tetapi  sebagian  kaum  Salafi  menolak  pemikiran  mereka,  karena  mereka menerima, bahkan menganjurkan umat Islam melakukan rasionalisasi pemikiran dan menerima “modernism”.

Menurut Fahrur Razi, Wahabi berganti baju menjadi Salafi atau terkadang  Ahl al-Sunnah  yang seringnya tanpa diikuti dengan kata wa al-Jama’ah karena mareka risih disebut Wahabi. Selain itu, mereka juga mengalami banyak kegagalan dalam dakwahnya karena penisbatan tersebut.

Roel Meijer dalam Global Salafism: Islam’s New Religious Movement dikutip Fahrur Razi menyebutkan ada empat doktrin Salafi. Pertama,  program  Wahabisme  untuk  kembali  kepada  sumber-sumber  pokok Islam (al-Qur’an dan Hadis), sedang secara faktual mengikuti  madzhab Hanbali.

Kedua,  regulasi  hubungan  antara  orang  mukmin  dan  bukan  mukmin. Kontribusi  Wahabisme  terhadap  Salafisme  adalah  perlakuan  keras  terhadap orang asing dan  sekte-sekte yang non-Wahabi. Di sinilah muncul konsep ajaran al-Wala’ wa al-Bara’  (kesetiaan dan penolakan) atau antara orang mukmin dan bukan  mukmin.  Wilayah  non  Wahabi  disebut  sebagai  negara  orang-orang musyrik  (bilad al-musyrikin). Hal ini dapat digunakan untuk memahami perang dengan kerajaan Ottoman dan invasi ikhwan (pasukan khusus Wahabi) ke Iraq.

Ketiga,  tema  Wahabi  yang  mempengaruhi  Salafisme  dan  telah menjadikannya  radikal  adalah  penolakannya  terhadap  syi’ism  sebagai  bid’ah dengan dua alasan:

(1)  orang-orang Syi’ah  mengkultuskan imam dan,

(2) orang-orang  Syi’ah  menolak  tiga  Khulafa’  Rashidun  (632-661)  dan  karenanya  orang-orang syi’ah menolak sahabat Nabi dan otentisitas Hadis yang merupakan dasar doktrin Wahabi.

Keempat,  ambiguitas  Wahabisme  yang  diwariskan  kepada  Salafisme modern adalah pada praktik hisab,  yakni  al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an almunkar.  Meskipun  praktik  ini  berlangsung  lama  dan  telah  eksis  sejak  masa dinasti  Abbasiyah  (750-1258M)  dan  dinyatakan  oleh  Ibnu  Taimiyyah  sebagai bentuk  puncak  jihad,  hal  tersebut  dipertahankan  oleh  Wahabisme  untuk menegaskan sikap moral kerasnya terhadap masyarakat dan meluruskan deviasi seperti  merokok,  memuja  tempat  keramat,  dan  bentuk-bentuk  lain  yang tergolong perbuatan syirik.

Menurut Crethi Plethi (2015) gerakan Salafi ini memfokuskan kepada studi keagamaan dan berdakwah sebagai cara untuk menciptakan masyarakat dan negara Islam. Namun dalam gerakan Salafi ini muncul faksi ekstrem yang disebut Salafiyya Jihadiyya (Jihad Salafi). Pandangan ideologis yang mempengaruhi perkembangan Salafi muncul dari Sayyid Qutb (1906-1966) yang menginspirasi perlawanan dengan jalan keras.

Puncak dari karakter ideologi ISIS ini mengumumkan terbentuknya Khilafah Islam 25 Juni 2014 sebagai perlawanan terhadap dunia yang tidak mendasarkan kehidupannya pada ajaran Islam. Ideologi ISIS ini juga berangkat dari paham Sunni yang mendasarkan kepada kehidupan kaum Salafi. Oleh karena itulah kebangkitan ISIS menimbulkan persoalan baru relasi mereka dengan kelompok Syiah. Dari sikap-sikap ISIS terlihat mereka sangat kejam dalam memperlakukan kaum Syiah dan kelompok Sunni yang tidak sejalan. Selain itu pendukung ISIS melakukan aksi merusak peninggalan peradaban lama yang dianggap musyrik sebagai refleksi paham yang berakar dari Wahabisme.

Implikasi bagi Indonesia

Kehadiran ISIS ini telah memberikan dampak kepada Indonesia berupa dukungan sejumlah kalangan untuk membela dan mempertahankan wilayah yang dikuasai ISIS. Bentuk pembelaan ini muncul dari keberangkatan sejumlah anggota masyarakat Indonesia yang merasa bahwa ideology ISIS sesuai dengan Aqidah Islam dan perjuangan Islam. Formulasi ideology ISIS ini telah membawa sejumlah orang untuk mempercayainya dan bahkan menyebarkannya di Indonesia.

Adanya para pendukung di Indonesia ini antara lain karena gerakan-gerakan Islam transnasional sudah berada di Indonesia sejak lama. Fahrur Razi mencoba melukiskan gerakan ini termasuk yuang terkait dengan gerakan Salafi Jihadi seperti gambar berikut.

TRANSNASIONAL GLOBAL

 

Gambaran ini menunjukkan bahwa penyebaran ideology yang berbasis Wahabi sudah berwujud dalam bentuk pesantren dan ormas Islam baik yang tampak atau tidak tampak.  Dengan adanya persemaian ideology ini jelas Indonesia mendapat tantangan tidak ringan. Islam moderat yang dominan di Indonesia dengan kehadiran Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah mendapatkan tantangan dari gerakan ISIS ini.

ISIS

Dalam gambar yang dikutip oleh gatestoneinstitute.org tampak bahwa sebelum ada larangan keras dari pemerintah Indonesia untuk menyebarkan paham ISIS, kelompok ini telah melakukan kampanye secara terbuka. Gambar yang terekam di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat menunjukkan bahwa dukungan sudah muncul di Indonesia terhadap kehadiran ISIS di Timur Tengah. Kampanye terbuka ini juga menunjukkan bahwa ideology ISIS menjadi daya tarik sebagian anggota masyarakat di Indonesia. Pernyataan yang diajukan dalam spanduk berbicara banyak mengenai dukungan terhadap ISIS.

Setelah ajakan ISIS semakin marak bahkan dalam video yang dipasangi You Tube, barulaha pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersikap keras dengan melarang kehadiran ISIS dan para pendukungnya. Sejak sikap yang tegas inilah, seluruh elemen pemerintahan dan badan keamanan Indonesia melakukan tindakan untuk menutup dan menahan sejumlah orang yang diduga membawa atribut ISIS dan menyebarkan paham ini.

Laporan dari gatestoneinstitute.org (22 Juni 2015) menyebutkan  ISIS telah merekrut setidaknya 500 orang Indonesia sampai akhir tahun 2014.

Namun menurut laporan USAID berjudul INDONESIAN AND MALAYSIAN SUPPORT FOR THE ISLAMIC STATE (2015). Jumlah persis orang Indonesia yang bergabung kepada ISIS tidak diketahui. Disebutkan orang Indonesia dan Malaysia berkisar dalam jumlah 300 sampai 450 orang datang ke Irak dan Suriah. Diduga separuh dari jumlah itu bergabung dengan ISIS.

USAID menyebutkan, data yang paling bisa dipercaya berasal dari Detasemen 88 yang bulan Juni 2015 menyebutkan telah merangkum adanya 202 kasus orang Indonesia di Timur Tengah. The Institute of Policy and Conflict (IPAC) di Jakarta yakin bahwa terdapat 250 sampai 300 jihadis yang bertempur dengan ISIS.

Dengan berkembangnya ISIS ke seluruh dunia, Indonesia tidak terhindarkan akan pengaruh global ISIS. Pengaruh itu mulai dari mengikuti ideologinya sampai dengan prakteknya secara sistematis maupun sporadis. Ada upaya dari ISIS di Timur Tengah untuk menarik para pendukungnya di Indonesia dan melakukan agenda yang mereka inginkan. Disinilah tampak bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menganggap ringan ancaman ideologi ISIS. Selain pengikuti ideologi ini ada di Indonesia tetapi juga tersebar di Asia Tenggara seperti dalam kasus penculikan warga Indonesia oleh Abu Sayyaf di Filipina menunjukkan taring ISIS sampai ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.***

 

Referensi

Bunzel, Cole. 2015.From Paper State to Caliphate: The Ideologi of the Islamic State

Friedland, Elliot.2015.The Islamic State. 2015. Clarion Project.

Razi, Fahrur. Global Salafi Jihadi Tantangan Masa Depan Islam Indonesia

Plethi, Crethi.2015. ISIS’s Ideologi and Vision, and their Implementation.

Philips, George, ISIS in Indonesia: 500 Recurits and Counting, dalam http://www.gatestoneinstitute.org/6002/isis-indonesia diakses 25 November 2015, pukul 17.15 WIB.

 

Isu Maritim dan Diplomasi Tutup Tahun

Tag

, ,

Oleh Retno LP Marsudi

Aktivitas diplomasi Indonesia pada 2015 ditutup pertemuan dengan tiga negara secara berturut-turut: Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI-Jepang di Tokyo, 18 Desember; pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) RI- Korea Selatan di Seoul, 19 Desember; dan Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI dengan Australia di Sydney, 21 Desember.

Ketiga pertemuan di penghujung tahun tersebut memiliki makna yang sangat penting. Pertemuan 2+2 dengan Jepang merupakan pertemuan pertama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang. Pertemuan ini juga merupakan Pertemuan 2+2 pertama yang dilakukan Jepang dengan negara anggota ASEAN. Sebagai dua negara besar di Kawasan, Pertemuan 2+2 Indonesia-Jepang hendaknya tidak saja bermanfaat bagi kepentingan dua negara, tetapi juga harus dapat berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pertemuan dengan Korea Selatan dalam bentuk JCM juga hal khusus. Sudah sembilan tahun Indonesia tidak melakukan JCM dengan Korea Selatan. Jeda waktu pertemuan yang sangat lama tersebut tidak baik bagi sebuah hubungan. Oleh karena itu, pelaksanaan JCM kali ini sangat diapresiasi oleh Korea Selatan dan memberikan pesan keseriusan kedua negara dalam melanjutkan hubungan bilateral.

Sementara itu, Pertemuan 2+2 Indonesia-Australia juga memberikan makna yang sangat khusus. Pertemuan 2+2 tahun ini menyempurnakan komitmen untuk membuka lembaran baru yang lebih kokoh, membangun kepercayaan yang lebih kuat, dan saling menghormati.

Selain upaya memerangi ekstremisme dan terorisme, di semua pertemuan tersebut Indonesia secara konsisten membawakan isu pemajuan kerja sama maritim.   Patut disyukuri, tanggapan positif diberikan Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Jepang mengusulkan kiranya Forum Maritim kedua negara dapat segera dimulai. Jepang juga telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama menindaklanjuti EAS Statement on Enhancing Maritime Cooperation.  Sebagai negara observer, Jepang juga bertekad untuk memberikan kontribusi pemajuan kerja sama maritim dalam Indian Ocean Rim Association (IORA).

Kerja sama maritim juga bukan isu baru bagi Indonesia dan Korea Selatan, termasuk kerja sama pengembangan kapal selam.  Dalam JCM,  Korea Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama maritim, termasuk kerja sama maritim dalam konteks KTT Asia Timur (East Asian Summit/EAS).

Kerja sama maritim juga terus dimajukan dengan Australia. Komitmen Pertemuan 2+2 mencatat beberapa capaian kemajuan kerja sama maritim Indonesia- Australia.  Dalam konteks EAS, Australia merupakan salah satu negara yang menunjukkan dukungan terhadap upaya Indonesia agar EAS dapat menyepakati statement kerja sama maritim. Dalam konteks IORA, Australia sangat aktif dalam memajukan kerja sama blue-economy. Dukungan Australia juga diberikan selama keketuaan Indonesia dalam IORA, termasuk rencana Indonesia agar IORA dapat membuat sebuah IORA Concord.

Selain melalui diplomasi bilateral, Indonesia juga telah berupaya memajukan kerja sama maritim melalui EAS dan IORA.

EAS

 Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, November 2015, EAS telah mengadopsi statement mengenai “Enhancing Regional Maritime Cooperation” yang diinisiasi oleh Indonesia.

Upaya agar draf pernyataan mengenai kerja sama maritim tersebut dapat diterima oleh EAS bukan hal mudah. Konsultasi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara EAS butuh waktu lebih kurang setahun. Negosiasi atas substansi draf pernyataan itu juga cukup alot.  Sampai detik-detik terakhir menjelang selesainya pertemuan  EAS, negosiasi terus dilakukan sampai tingkat menteri luar negeri.

Patut disyukuri, akhirnya draf tersebut dapat disetujui oleh para kepala negara/kepala pemerintahan EAS.  Negara seperti Tiongkok, AS, Australia, dan Selandia Baru bahkan telah jadi ko-sponsor terhadap inisiatif tersebut.

Upaya memajukan kerja sama maritim yang sifatnya praktis dan bilateral umumnya lebih mudah dilakukan. Namun, tak demikian halnya apabila sudah melibatkan banyak negara.  Keberhasilan Indonesia dalam EAS (18 negara) paling tidak disebabkan dua hal. Pertama, terdapat kepercayaan yang besar negara anggota EAS terhadap Indonesia, terhadap kepemimpinan Indonesia. Kedua, Indonesia berhasil meyakinkan bahwa tantangan kerja sama maritim akan dapat dikonversikan menjadi potensi kerja sama.

Pernyataan EAS untuk peningkatan kerja sama di bidang maritim mencakup: (i) pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan; (ii)  peningkatan konektivitas maritim; (iii) penanggulangan kejahatan lintas batas; (iv) pemajuan perdamaian dan keamanan; serta (v) peningkatan kerja sama di antara lembaga-lembaga riset.

Masalah perdamaian dan keamanan di kawasan, termasuk di Laut Tiongkok Selatan, menjadi perhatian semua negara. Tak satu pun negara di kawasan yang menginginkan Laut Tiongkok Selatan jadi wilayah konflik. Oleh karena itu, Indonesia selalu mendesak setiap negara memberikan kontribusinya  bagi terciptanya perdamaian/stabilitas dan bukan justru mengambil tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan tensi. Semua negara wajib menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Posisi Indonesia untuk isu Laut Tiongkok Selatan sangat jelas. Indonesia bukan bagian dari negara pengklaim. Indonesia terus mendorong agar implementasi Declaration of Conduct (DoC) bisa dilakukan secara penuh dan efektif. Indonesia juga terus mendorong agar pembahasan mengenai Code of Conduct  (CoC) dapat segera diselesaikan.  Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna juga sudah sangat jelas dan telah didaftarkan ke PBB. Dengan kejelasan itu akan lebih mudah bagi Indonesia menarik garis batas maritimnya karena ditarik dari fitur yang sudah jelas kepemilikannya berdasarkan hukum internasional.

IORA

  Pengarusutamaan kerja sama maritim juga dilakukan dalam konteks IORA. Sebagai Ketua IORA (Oktober 2015-Oktober 2017), Indonesia bertekad memajukan kerja sama maritim di Samudra Hindia yang damai dan stabil. Tekad ini mengandung dua hal utama: pertama, pemajuan kerja sama maritim dan kedua, menjadikan Samudra Hindia kawasan yang stabil dan damai.

Dari dua elemen yang dianggap penting tersebut, pada pertemuan para menlu IORA di Padang, Oktober 2015, Indonesia telah mengusulkan perlunya IORA memiliki sebuah concord, semacam perjanjian/persetujuan untuk menjaga keharmonisan.  Jika concord ini nantinya disetujui, akan lahir satu arsitektur kawasan baru yang akan menjadikan kawasan Samudra Hindia sebuah kawasan yang damai dan stabil serta maju dalam kerja sama di bidang maritim. Sebuah Ad Hoc Committee on IORA Concord telah dibentuk dan memulai kerja pada Februari 2016.

Indonesia juga telah memikirkan elemen-elemen yang dapat dimasukkan dalam IORA Concord, antara lain pengembangan norma untuk kerja sama,  perkuatan institusi, serta identifikasi tantangan dan potensi baru yang dapat dikerjasamakan. Samudra Hindia memegang peran sangat strategis. Oleh karena itu, menjadi sangat penting artinya perhatian ke Samudra Hindia mulai harus dilakukan.

Tahun 2015 telah berakhir. Diplomasi untuk memajukan kerja sama maritim akan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Satu fondasi kuat, baik dalam konteks bilateral maupun regional, telah dibangun di tahun awal pemerintahan JKW-JK.

Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri RI

Sumber, Kompas 4 Januari, hal 6

Pemahaman tentang MEA Minim

Tag

,

JAKARTA, KOMPAS — Dalam hitungan hari, Masyarakat Ekonomi ASEAN segera dibuka. Namun, pemahaman masyarakat mengenai pembukaan pasar masih rendah. Masalah ini menjadi halangan internal. Pemerintah masih perlu menyosialisasikan soal Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Anak muda Indonesia mengaku siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, mereka gemas lantaran informasi mengenai peta jalan dan tujuan bersama yang ditetapkan pemerintah terkait peluang ekonomi ini tidak cukup jelas.

Sejumlah pihak yang ditemui dan dihubungi sejak pekan lalu hingga Minggu (13/12) menyiratkan pemahaman yang minim tentang MEA. Meski demikian, mereka juga optimistis terhadap pembukaan MEA karena Indonesia bisa mencari peluang.

Aziz Hasibuan, praktisi komunikasi di IDEA Group, mengatakan sering mencari referensi informasi MEA di situs pencari Google. Namun, Aziz mengaku belum memahami realisasi MEA itu. “Hingga sekarang saya belum paham betul MEA. Saat saya bangun pagi tanggal 31 Desember, barangkali saya belum tahu perubahannya,” kata Aziz.

Dalam diskusi di Indonesian Youth Conference bertema “Mempersiapkan Anak Muda Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” akhir November lalu, kegemasan anak muda Indonesia tentang informasi yang minim soal MEA mengemuka.

Pegiat dunia kreatif dan hiburan Muhammad Farhan mengatakan, anak muda tidak memiliki pemahaman memadai tentang MEA yang sudah di depan mata. “Sampai saat ini tidak paham seperti apa MEA ini,” ujarnya.

Keluhan itu tidak salah. Hasil survei Litbang Kompas pada awal November lalu dengan 582 responden di 12 kota besar menunjukkan, 57 persen responden tidak tahu MEA akan diterapkan pada akhir Desember ini. Hasil survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) dengan 2.509 responden di 16 kota memperlihatkan pemahaman masyarakat terhadap MEA atas dasar sekadar tahu (nice to know), ingin tahu lebih lanjut (need to know), dan berusaha merespons (need to explore) masih sangat rendah.

Sejak komitmen pendirian MEA disepakati untuk diakselerasi pada Konferensi Tingkat Tinggi XII ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, Pemerintah Indonesia sebetulnya cepat tanggap dan antisipatif. Pemerintah telah menerbitkan tiga instruksi presiden, antara lain mengatur sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

Ada juga keputusan presiden yang mengatur tentang pembentukan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA 2015. Komite ini juga berperan menyosialisasikan MEA 2015 kepada masyarakat. Pada praktiknya, sosialisasi dilakukan sebatas terhadap kalangan pengusaha dan pelaku industri.

Dari hasil penelitian LIPI, kondisi di lapangan bisa dibilang cukup menyedihkan. Dalam paparannya, Koordinator Tim Survei ASEAN LIPI Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan, hasil survei LIPI menunjukkan, sebagian besar responden tak banyak memahami soal MEA dan dampaknya. Banyak responden mengaku tahu dan memandang MEA sebagai keterbukaan peluang baru yang semakin lebar di kawasan. Perjanjian perdagangan bebas antarnegara anggota memungkinkan pergerakan barang komoditas secara lebih dinamis dan bebas. Namun, pemahaman itu tak diikuti dengan pengetahuan lanjutan lain, seperti pergerakan bebas juga mencakup sektor jasa dan tenaga kerja profesional.

content

Ketidakpahaman ini tergambar dari 82 persen responden penelitian LIPI yang mengaku tidak tahu bahwa sebagai tenaga profesional dimungkinkan bekerja di negara lain. Begitu pula sebaliknya.

Masih banyak kendala

Dalam paparannya, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menyebutkan sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait upaya menyosialisasikan rasa ke-ASEAN-an di Tanah Air. Kendala juga terkait konsistensi dan keberlanjutan kebijakan yang memengaruhi banyak hal, termasuk koordinasi di tingkat pusat serta antara pusat dan daerah. “Kami di Sekretariat Nasional ASEAN tak pernah memperhitungkan kemunculan Kemenko Kemaritiman atau perubahan dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” kata Ina mencontohkan.

Terkait sosialisasi, Ina mengaku relatif sulit menerjemahkan istilah teknis terkait MEA ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dipahami masyarakat.

Semangat berkompetisi

Kendati pemahaman masyarakat masih kurang, beberapa kalangan mengaku siap berkompetisi. Dari survei Litbang Kompas, sebanyak 74,7 persen responden setuju Indonesia wajib mengikuti MEA. Mereka juga berpendapat beberapa profesi mampu bersaing di pasar MEA.

Deputi Menteri Pariwisata Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Ahman Sya mengatakan, MEA tidak terlalu mengkhawatirkan bagi dunia pariwisata. “Sudah sejak lama SDM pariwisata Indonesia laku di pasar tenaga kerja pariwisata di dalam dan luar negeri,” katanya.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar berpendapat, Indonesia mempunyai peluang besar menguasai ekonomi di Asia Tenggara. Berdasarkan data PII, saat ini ada 750.000 insinyur dan sarjana teknik di Indonesia. Namun, kurang dari 50 persen yang bekerja di bidang itu.

Terkait upaya meningkatkan iklim investasi menjelang MEA, pemerintah telah menderegulasi 135 aturan sejak paket kebijakan ekonomi I diumumkan pada 9 September 2015. Aturan itu siap direalisasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan deregulasi untuk 30 aturan berbeda yang telah diumumkan.

(MED/INU/DWA/HEN/ADH/CAS/ARN/NDY)

Menunggu Angin Perubahan di Malaysia

Tag

, ,

UNJUK rasa yang diklaim melibatkan lebih dari 100 ribu orang di Kuala Lumpur akhir Agustus lalu tergolong langka. Meskipun banyak dituduh sebagai bagian dari aksi kubu oposisi, pengerahan massa dalam jumlah besar itu memiliki makna lebih luas. Peristiwa ini langka karena di Malaysia unjuk rasa bisa berujung penjara akibat ketatnya Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA).

Kehadiran mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad menambah bobot dari urgensi pesan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Dengan mengusung demo Bersih 4.0, pesan dan sasarannya jelas. Massa menginginkan perubahan segera setelah terungkap adanya aliran dana ratusan juta dolar AS ke rekening pribadi PM Malaysia Najib Razak. Mereka menuntut empat hal; 1) Pemilu yang bersih, 2) Pemerintah yang bersih, 3) Penyelamatan ekonomi Malaysia, dan 4) Hak membantah (berpendapat).

Kini tinggal menunggu waktu ke mana arah angin perubahan di Malaysia. Apakah akan berujung pada pemakzulan PM Najib atau pada pemilu yang dipercepat. Bisa juga desakan perubahan ini akan berimbas kepada tubuh UMNO di tengah semakin kuatnya kelompok oposisi di parlemen. Setidaknya kasus ini telah memakan korban di tingkat elite, dengan dipecatnya Deputi PM Muhyiddin Yassin dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail. Najib juga memecat Shafie Adpal dari jabatan menteri pembangunan perdesaan.

Selama dua dekade PM Mahathir Mohamad berkuasa, 1981-2003, salah satu bentuk pengekangan yang dipeliharanya untuk menstabilkan politik dan memelihara kelanjutan pembangunan ekonomi ialah ISA. Sikap Mahathir yang keras terhadap politik dalam negeri Malaysia ini diikuti oleh suksesornya yakni Abdullah Badawi dan kemudian Najib Razak. Kini, dengan kasus Najib, sebagian masyarakat berharap akan ada perubahan politik.

Tidak kurang pakar politik dari Australia, Harold Crouch (1992), menyebut pemerintah Malaysia sebagai semiautoritarian. Pakar lainnya, William Case (1993), memberi label semidemokrasi. Adapun pakar di Malaysia, Zakaria Haji Ahmad (1989), menilai Malaysia sebagai negara demokrasi semu. Mantan Ketua Wanita UMNO Dr Siti Zaharah menyebut Malaysia menganut apa yang dinamakan ‘pemerintahan yang kuat’.

Reformasi iklim politik
Gerakan reformasi di Indonesia pada 1998 memberi inspirasi kepada negeri jiran tersebut untuk meniru. Saat itu, Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi korban politik setelah dipecat oleh Mahathir. Anwar sejak itu menyuarakan gerakan reformasi di Malaysia.

Menurut Prof Dr Shamsul Amri Baharudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), ada perbedaan besar antara model kepemimpinan Anwar dan Mahathir. Setelah ada gerakan reformasi di Indonesia, perbedaan itu semakin kentara. Mahathir, kata Shamsul, mendasarkan model kepemimpinannya kepada kewirausahaan. Semua pesan dan tekanan Mahathir adalah membangkitkan sikap-sikap entrepreneur terutama etnik Melayu di Malaysia. Adapun Anwar Ibrahim, kata Syamsul, menekankan model kepemimpinan apa yang disebut keadilan sosial. Anwar dalam pesan-pesannya selalu menekankan kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Malaysia terutama juga etnik Melayu.

Dengan penekanan akan keadilan sosial itulah, Anwar memperjuangkan perubahan dalam demokrasi di Malaysia yang berdasarkan pada pembagian etnik. Politik Malaysia tidak bisa lepas dari politik aliran, politik berdasarkan garis etnik. Ada parpol berbasis Melayu seperti United Malays National Organization (UMNO), berbasis Tionghoa seperti Malaysian Chinese Association (MCA), dan berbasis etnik keturunan India dalam Malaysian Indian Congress (MIC). Sejauh ini perjuangan Anwar baru melahirkan Partai Keadilan Nasional yang semakin besar dan melibatkan multietnik sehingga namanya berubah menjadi Partai Keadilan Rakyat.

Di parlemen Malaysia, hasil pemilu 2013 gabungan kekuatan oposisi sudah mencapai 89 kursi, sedangkan koalisi berkuasa Barisan Nasional merebut 133 kursi parlemen. Bandingkan dengan 2008, ketika koalisi berkuasa yakni MCA, MIC, dan UMNO, menguasai 140 kursi. Suara oposisi semakin lama semakin kuat, tetapi belum menentukan. Mereka yang berada di luar pemerintah bersatu untuk menggugat kepemimpinan Najib.

Angin perubahan
Dengan modal sekitar 40% kursi di parlemen, kubu oposisi menggunakan momentum tuduhan korupsi terhadap Najib sebagai pemicu untuk mendorong reformasi di Malaysia. Angin perubahan ini masih akan berproses karena sangat tergantung beberapa hal. Antara lain, seberapa besar tekanan yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Najib terhadap para pengikut oposisi. Sudah ada tanda-tanda para pendukung unjuk rasa diperiksa dan ditanya motifnya. Bahkan terhadap Mahathir juga sudah ada indikasi untuk diperiksa.

Kedua, bagaimana kelanjutan pengungkapan dugaan aliran uang ke rekening Najib bisa meyakinkan publik bahwa ada masalah dengan dana tersebut. Kecaman terhadap Najib itu berawal dari laporan surat kabar Wall Street Journal tentang adanya aliran dana US$700 juta (hampir Rp10 triliun) ke rekening pribadinya dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga yang dibentuknya pada 2009 dengan tujuan membuat Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan.

Ketiga, sebenarnya kehadiran Mahathir mendukung pengusutan kasus ini dan mendorong PM Najib mempertanggungjawabkan aliran dana ke rekeningnya. Namun, Mahathir tidak lagi banyak pe­ngaruhnya. Keempat, sejauh ini jika melihat fenomena monumental unjuk rasa besar seperti terjadi titik temu antara Mahathir dan para pendukung Anwar Ibrahim. Bahkan istri Anwar, Wan Azizah, melakukan orasi di tengah unjuk rasa yang mengecam Najib.

Berbeda dengan Indonesia yang ada dukungan kelas menengah dan sebagian kalangan militer, desakan perubahan di Malaysia kurang mendapat respons kelas menengah yang sudah menikmati kue pembangunan. Dalam istilah di Malaysia, jika warga sudah puas dengan ekonomi, tidak ada pemicu untuk terjadinya perubahan fundamental. Di sinilah uniknya Malaysia. Ada pendapat kuat bahwa kemakmuran ekonomi menyebabkan warga Malaysia enggan mempertanyakan isu-isu politik termasuk soal korupsi di tingkat elite. Kubu oposisi masih bisa menggalang kekuatan opini, tetapi Najib dkk tidak akan tinggal diam. Bisa saja dalam perkembangan selanjutnya, Najib masih akan mempertahankan posisinya meskipun di tubuh UMNO jelas sudah ada sikap yang berbeda. Pemecatan Muhyiddin Yassin menjadi bukti.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/15198/Menunggu-Angin-Perubahan-Baru-di-Malaysia/2015/09/09