Globalisasi dan Tantangan Demokrasi di Asia

Tag

, ,

Globalisasi dan Tantangan Demokrasi di Asia

 

Oleh

ASEP SETIAWAN

 

 

 

 

Pendahuluan

Negara-negara di Asia pasca Perang Dunia II banyak yang meniru kerangka demokrasi negara-negara di Barat. Demokrasi menjadi pilihan selepas kolonialisme Barat dengan pandangan bahwa sistem politik modern ini akan menjamin kekuatan dan kesejahteraan. Pilihan atas sistem demokrasi ini diperkuat dengan peningkatan globalisasi dalam beberapa dasa warsa ini.

Namun demikian sebagian negara masih menganut sistem otoriter seperti di Korea Utara, system demokrasi berasaskan ideologi komunis seperti di Tiongkok dan Vietnam. Ada pula negara yang menganut demokrasi tetapi mempertahankan monarki seperti Thailand dan kesultanan seperti Malaysia.  Indonesia memeluk demokrasi dengan berbagai penafsiran  sejak merdeka 1945 seperti halnya juga terjadi di India.

Apa tantangan globalisasi terhadap demokrasi di negara-negara Asia ? Bagaimana globalisasi memberikan tekanan kepada demokrasi di Asia? Dan apakah pilihan terhadap demokrasi merupakan harga mati ? Untuk itu akan dikaji terlebih dahulu pro kontra terkait globalisasi dengan demokrasi. Selanjutnya tulisan ini  akan membahas bagaimana globalisasi memberikan dampak kepada perkembangan demokrasi di Asia.

 

Globalisasi dan Demokrasi

Setidaknya terdapat tiga pandangan besar terkait globalisasi dan kaitannya dengan demokrasi (Li dan  Reuveny, 2003). Pandangan pertama seperti dijelaskan Li dan Reuveny berpendapat bahwa globalisasi mendukung terjadinya demokratisasi. Mereka yang menyetujui bahwa globalisasi mendorong demokratisasi terbagi kedalam tujuh variasi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa globalisasi mendorong pembangunan ekonomi seperti Schumpeter (1950), Held (1992), Platner (1993), Weitzman (1993), Bhagwati (1994), Lipset (1994), Muller (1995), Im (1996). Kelompok kedua menyebutkan bahwa globalisasi meningkatkan tuntutan bisnis internasional untuk demokrasi seperti diajukan Kant (1795), Bhagwati (1994), Schmitter (1996), Oneal and Russett (1997, 1999). Namun kelompok ketiga memandang bahwa globalisasi mengurangi porsi penguasa otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya, pandangan yang didukung oleh Rueschemeyer and Evans (1985), Diamond (1994), Drake (1998).

Variasi keempat yang juga mendukung argumen bahwa globalisasi memajukan demokrasi karena globalisai mengurangi biaya lalu lintas informasi, meningkatkan kontak dengan negara demokrasi lainnya dan membuat organisasi pro demokrasi dan organisasi non pemerintah di tingkat internasional lebih efektif. Pandangan ini didukung oleh Rueschemeyer and Evans (1985), Diamond (1994), Drake (1998) Van Hanen (1990), Brunn and Leinback (1991), Diamond (1992), Schmitter (1996), Kummell (1998), Keck and Sikkink (1998), Risse and Sikkink (1999), Boli and Thomas (1999)

Mereka yang menyatakan ada kaitan dengan demokrasi yang mendorong terjadinya desentralisasi negara oleh penguasa otoriter adalah Self (1993), Sheth (1995), Roberts (1996). Sedangkan mereka yang melihat bahwa globalisasi memajukan kelembagaan domestik yang mendukung demokrasi adalah Roberts (1996), Stark (1998), Keck and Sikkink (1998), Fruhling (1998), Risse and Sikkink (1999), Boli and Thomas (1999). Sebagian lagi memandang bahwa globalisasi mengintensifkan penyebaran gagasan demokratis seperti Kant (1795), Whitehead (1986,1996), Huntington (1991),Starr (1991), Przeworskiet (1996).

Pendapat besar kedua menilai bahwa globalisasi dapat menghambat demokrasi. Di sini terdapat tujuh variasi dimana masing-masing memiliki argumen sendiri. Variasi pertama menilai bahwa globalisasi mengurangi otonomi kebijakan negara dan membawa kebijakan yang memihak kepada investor asing bukan kepada publik lebih luas di dalam negeri. Pandangan ini didukung oleh Lindblom (1977), Held (1991),Diamond (1994), Gill (1995),Jones (1995), Gray (1996),Schmitter (1996), Cox (1997), Cammack (1998).

Bagi sebagian pakar seperti Drucker (1994), Muller (1995),Bryan and Farrel (1996),Beck (1996), Cox (1996), Moran (1996), Marquand (1997),  Rodrik (1997), Martin and Schumann (1997), Longworth (1998), globalisasi menyebabkan banyaknya pelaku domestik kalah serta menghilangkan kemampuan negara untuk memberikan kompensasi kepada mereka.

Sementara itu Im (1987), Diamond (1992, 1999), Haggard and Kaufman (1995),MacDonald (1991), O’Donnell(1994), Trent (1994), Cammack (1998) berpendapat bahwa globalisasi mmeungkinkan pergerakan cepat uang diantara negara yang menyebabkan seringnya menyebabkan krisis neraca pembayaran dan ketidakstabilan ekonomi domestik.

Globalisasi  bagi sebagian pakar juga memperdalam perbedaan etnik dan kelas serta dapat menghapus basis budaya nasional untuk demokrasi. Pandangan ini didukung Robertson (1992), Dahl (1994) dan Im (1996).

Globalisasi juga dianggap memungkinkan negara dan Multi National Corporations menguasai dan memanipulasi informasi yang disampaikan kepada publik. Pendapat ini didukung oleh Gill (1995), Im (1996), Martin and Schumann (1997).

Adapun pandangan bahwa globalilasi mengurangi konsep kewarganegaraan unsur yang penting untuk berlangsungnya proses demokrasi yang stabil dianut oleh Whitehead (1993), O’Donnell (1993), (1996), Sassen (1996), Cox (1997), Boron (1998).  Globalisasi memperlebar jurang ekonomi antara Utara dan Selatan diajukan oleh Wallerstein (1974), Bollen (1983),Tarkowski (1989), Przeworski (1991), Gill (1995), Amin (1996), Cox (1996), Im (1996), Kummell (1998)

Diantara dua pendapat besar yang bersilangan itu terdapat pandangan bahwa fenomena globalisasi itu tidak otomatis mempengaruhi demokrasi. Diantara pandangan ini sebagian mengatakan globalisasi terlalu dibesar-besarkan seperti disebutkan oleh Scharpf (1991), Jones (1995), Wade (1996), Hirst and Thompson (1996), Hirst (1997). Sedangkan Frieden and Rogowski (1996), Garrett (1999). berargumentasi bahwa globalisasi tidak menjadikan negara tidak berdaya. Bahkan pengaruh globalisasi terhadap berbagai negara juga bervariasi seperti disebutkan oleh Haggard and Kaufman (1995), Milner and Keohane (1996), Frieden and Rogowski (1996), Longworth (1998), Armijo (1998).

Tiga varian terhadap globalisasi dan demokrasi menunjukkan bahwa tidak ada pandangan tunggal mengenai relasi kedua fenomena tersebut. Dalam kajian lebih mendalam terhadap globalisasi dan demokrasi ditemukan bahwa banyak sekali penggabungan dengan unsur-unsur lokal dan budaya yang menyebabkan kombinasi itu juga menghasilkan bermacam penafsiran demokrasi termasuk di Asia

 

Tantangan Demokrasi Asia

Demokrasi di negara-negara Asia terjadi terutama setelah lepas dari penjajahan usai Perang Dunia II (Harris, 2002).  Untuk melihat bagaimana relasi antara globalisasi dan demokratisasi di Asia terdapat beberapa kelompok dengan karakter masing-masing. Kelompok pertama negara negara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan termasuk Hongkong dan Taiwan yang merangkul demokrasi pasca Perang Dunia II. Bahkan Jepang di masa Kekaisaran Hirohito terpaksa mengikuti petunjuk Amerika Serikat karena kalah pada Perang Dunia II. Keputusan Jepang menanggalkan rejim militer kemudian mengikuti apa yang disebut demokrasi seperti yang didesakkan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Jepang memilih jalan tersebut tidak dalam kondisi bebas. Namun dalam perkembangannya justru Jepang dapat memanfaatkan globalisasi tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Jepang, Korea Selatan dan Taiwan bisa dikatakan sebagai negara-negara di Asia yang mempraktekan demokrasi liberal (Saxer, 2013). Hal ini terlihat dari pemilihan anggota parlemen da pemilihan presiden atau perdana menteri yang berjalan secara berkala. Namun yang menonjol  adalah negara-negara ini memanfaatkan globalisasi untuk mengakses pasar internasional ke sesama negara Asia bahkan sampai ke Amerika, Eropa dan Afrika. Jika mengutip pendapat yang pro bahwa globalisasi mempengaruhi demokrasi, tiga negara ini malah memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan nasionalnya.

Kelompok kedua adalah negara yang berpenduduk besar seperti Tiongkok dan India. Di Tiongkok, globalisasi diberi tempat dengan hanya memanfaatkan aspek ekonominya dimana investasi langsung (foreign direct investment) dipacu untuk mempercepat pembangunan dalam negerinya, membuka lapangan kerja sekaligus belajar dari perusahaan transnasional asal Barat dan Jepang. Pola di Tiongkok ini menjadikan pertumbuhan ekonomi cepat selama sekitar enam persen selama tahun 1990-an dan awal 2000-an. Ini membuktikan globalisasi ekonomi telah mengubah peta kekuatan Tiongkok di mata dunia.

Namun Tiongkok tidak menyerahkan semuanya kepada kekuatan globalisasi seperti dijelaskan sejumlah pakar yang dapat memarginalkan kaum miskin dan menyebabkan jurang perbedaan kaya miskin. Tiongkok membuat model sendiri demokrasinya yang melekat kepada ajaran Marxisme. Partai Komunis Tiongkok dipertahankan sebagai otoritas yang berkuasa penuh di negeri yang berpenduduk lebih dari satu milyar ini. Dengan kekuasaan politik yang mutlak – yang artinya tidak diberlakukan demokrasi liberal – maka Tiongkok memiliki kekuatan mengendalikan ketidakpuasan, mengatur lalu lintas informasi dan juga kelompok-kelompok civil society (Friedman, 2002).

Berbeda dengan Tiongkok, India sudah juga memanfaatkan globalisasi ekonomi untuk membuat masyarakat berdaya. India benar-benar menjadi negara demokrasi dengan penduduk terbesar di dunia sehingga fungsi perwakilan dan sistem pemerintahannya berjalan berasaskan kepada prinsip-prinsip demokrasi liberal. Namun karena sistem demokrasi di India masih diwarnai oleh kekerasan maka laju perkembangan ekonominya tidak sekuat Tiongkok. Globalisasi memberikan ruang untuk berkembang di bidang ekonomi meski tidak secepat Tiongkok namun kualitas demokrasinya bisa disebut lebih baik dari Tiongkok.

Kelompok lainnya adalah negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana globalisasi telah memberikan tekanan kepada proses demokratisasinya. Sebagai negara yang masuk demokrasi pada penghujung demokratisasi di dunia, Indonesia tidak serta merta mempraktekan demokrasi penuh karena selama di bawah kekuasaan Presiden Soekarno masih dalam masa transisi dan pada tiga dasa warsa era Presiden Soeharto, demokrasi menjadi label saja tanpa dipraktekan secara menyeluruh. Globalisasi di Indonesia dimanfaatkan untuk keperluan sekelompok penguasa saja tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat. Pasca reformasi 1998 saat system demokrasi benar-benar tumbuh, Indonesia belum mendapatkan hasil secara ekonomi dari arus globalisasi dunia.

Beberapa negara Asia seperti Vietnam, Laos dan Myanmar tidak begitu merasakan dampak globalisasi terhadap kehidupan demokrasinya. Myanmar yang mendapat tekanan Barat untuk system demokrasinya akhirnya membuka pintunya ketika Aung San Suu Kyi dimasukkan dalam system pemerintahan. Sedangkan Thailand masih mengikuti sistem monarki konstitusional sehingga globalisasi tidak banyak berpengaruh kepada kehidupan demokrasinya. Malaysia menyambut globalisasi tanpa melepaskan diri dari demokrasi yang berbasiskan perkauman karena demografinya antara Melayu, Tionghoa dan India. Singapura bisa dikatakan menerima globalisasi dan bahkan memanfaatkan globalisasi terutama di industri jasa dan investasi namun untuk nilai-nilai demokrasi negara pulau ini menjauhkan diri dari demokrasi liberal sepertiyang dianut Filipina.

 

Penutup

Globalisasi khususnya di Asia telah memberikan peluang bagi berkembangnya demokrasi sehingga dapat mencapai kemakmuran yang diinginkan. Namun tidak semua aspek globalisasi menguntungkan perkembangan demokrasi. Tiongkok tidak menggunakan istrumen demokrasi untuk mencapai kemakmurannya namun memanfaatkan fenomena globalisasi khususnyai sektor ekonomi internasional untuk bersaing di panggung internasional.

Globalisasi sudah banyak menyentuh negara-negara di Asia dengan berbagai dampaknya apakah sifatnya ekonomi atau politik. Globalisasi dianggap telah membuka pintu negara-negara Asia ke dunia melalui perdagangan internasional. Namun tidak semua menerima globalisasi sebagai fenomena untuk mengubah negarnya menjadi demokrasi seperti di negara-negara Barat. ***

 

 

Daftar Pustaka

 

 

Bhagwati,J. 1994. ‘Globalization, Sovereignty and Democracy’, in A. Hadenius, ed.,

Democracy’s Victory and Crisis: Nobel Symposium. Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 263–81;

 

Friedman, Edward. 2002. “On Alien Western Democracy”. Dalam Catarina, Kinnvall

and Kristina Jönsson. 2002. Globalization and Democratization in Asia. London: Routledge.

 

Harris, Stuart. 2002.  “Globalisation in the Asia-Pacific Context”. Diakses dari

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0102/02RP07#how.

 

Held, David, Anthony McGrew, David Goldblat and Jonathan Perraton.1999. Global

Transformations: Politics, Economics and Culture. California: Stanford University Press.

 

Held, David. 1992. “Democracy: From City States to a Cosmopolitan Order?”

Political Studies, 40 (1992), 13–40.

 

Im, Hyug Baeg. 1996. “Globalization and Democratization: Boon Companions or

Strange Bedfellows?” Australian Journal of International Affairs, 50, 279–91.

 

John Oneal and Bruce Russett. “The Classical Liberals were Right:           Democracy,

Interdependence and Conflict, 1950–1985’, International Studies Quarterly, 41 (1997), 267–94;

 

Kinnvall, Catarina and Kristina Jönsson. 2002. Globalization and Democratization in

Asia. London: Routledge.

 

Li, Qian and Rafael Reuveny. 2003.”Economic Globalization and Democracy: An

Empirical Analysis”. British Journal of Political Science, 33, pp 29­54.

 

Lipset, S. M. 1994. ‘The Social Requisites of Democracy Revisited’. American

Sociological Review, 59 (1994), 2–13.

 

  1. L. Weitzman, ‘Capitalism and Democracy: A Summing Up of the Arguments’.
  2. In S. Bowles, H. Gintis and B. Gustafsson, eds, Markets and

Democracy: Participation, Accountability and Efficiency. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 314–35;

 

Platner, Marc.1993. “The Democratic Moment”, in Larry Diamond and Marc

Platner, eds, The Global Resurgence of Democracy. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press. pp. 31–49;

 

Saxer, Carl J. 2013. “Democratization, Globalization and the Linkage of Domestic

and Foreign Policy of South Korea”. The Pacific Review, Vol 26. No 2, 177-198.

 

Schumpeter, Joseph A. 1950. Capitalism, Socialism and Democracy .New

York: Harper and Row.

 

Schmitter, P. C. 1996. “The Influence of the International Context upon the Choice of

National Institutions and Policies in Neo-Democracies”, in L. Whitehead,

ed., The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas. Oxford: Oxford University Press. pp. 26–54, at p. 27.

Iklan

PERAN MEDIA DALAM  IMPLEMENTASI POLITIK LUAR

Tag

, ,

Oleh Asep Setiawan

Dalam sejumlah kajian media disebut sebagai faktor penentu dalam negeri untuk  implementasi politik luar negeri di negara-negara demokratis.[1] Kehadiran media ini semakin signifikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.[2] Faktor media sebagai determinan dalam negeri hampir sebanding dengan determinan lainnya seperti ekonomi, politik dan pertahanan.

A. Graber (1984) seperti dikutip Nita Andrianti menyebutkan sekurang-kurangnya terdapat  empat  fungsi  media  massa  bagi  negara  atau  kekuasaan  internasional.[3]  Pertama,  media massa  menyediakan  informasi  terbaru  tentang berbagai peristiwa politik yang tengah berkembang  di  masyarakat  dan  dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi negara dalam  membuat  kebijakan-kebijakannya. Kedua, media massa memberikan ruang ke sadaran sosial  bagi  negara  untuk  membaca lebih jauh opini publik yang berkembang di masyarakat. Ketiga, media massa juga memfasilitasi negara untuk dapat menyampaikan pesan-pesan  kepada  kekuasaan  politik  dan masyarakat umum, baik di dalam maupun di luar  pemerintahan. Keempat,  media  massa memberikan  kesempatan  para  penyelenggara  negara  untuk  memelihara  kontinuitas kekuasaannya di tengah peranannya.

Media juga dapat disebut sebagai komponen penting dimana “para pengambil kebijakan luar negeri memperhatikan perkembangan kebijakan mereka” [4] Dalam pelaksanaan politik luar negeri, tekanan politik dari media kadang-kadang lebih besar dari tekanan domestik lainnya.[5]

Studi yang dilakukan Niki Christopolou menyebutkan setidaknya terdapat enam kerangka analisis bagaimana media ikut memberikan dampak terhadap politik luar negeri. Kerangka analisis pertama disebut dengan CNN Effect. [6] Perspektif ini menyebutkan bahwa terdapat dampak luas di dunia dari berita televisi terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah khususnya saat krisis dan perang.

Sebagai reaksi dari perspektif pertama muncul apa yang disebut The Indexing Hypothesis. Inti dari kerangka analisis ini adalah campur tangan pemerintah dalam sebuah kasus merupakan hasil dari proses diplomatik dan birokrasi bersamaan dengan berita yang muncul merespons keputusan tersebut.

Model lainnya mengenai hubungan media dan politik luar negeri disebut dengan Media – Policy Interaction Model. Dalam kerangka ini disebut bahwa kebijakan yang memicu tindakan atas nama perintah muncul dari media atau pemerintahan.

Selanjutnya ada model Positioning Theory dimana model-model terdahulu menggunakan istilah “tekanan” untuk mengenali bagaimana media mempengaruhi proses pengambilan keputusan digantikan dengan proses yang logis berupa interaksi media dan pemerintah. Sedangkan  Agenda – Setting Theory memfokuskan pada peran media yang menentukan agenda pemberitaan sesuai dengan keinginan media. [7] Media yang menginterpretasikan peristiwa dan pemerintah yang merespon terhadap penentuan agenda oleh media.

Model lainnya yakni Propaganda yang menjelaskan hubungan antara media dan pengambilan keputusan pemerintah. Kerangka pandangan ini melihat media sebagai sebagai sistem yang mengkomunikasikan pesan dan simbol untuk publik yang lebih luas.

Kajian  yang dilakukan Chanan Naveh The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework menyatakan, proses pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri diambil dalam lingkungan media.[8] Kinerja media dalam lingkungan tersebut ditentukan oleh saluran komunikasi politik rejim, kebijakan komunikasi pemerintah, struktur ekonomi politik dan saluran khusus komunikasi. Atmosfir yang diciptakan media inilah mencerminkan peristiwa internasional melalui perspektif agenda setting, pengaruh terhadap pengambil kebijakan dan mendorong mereka merespon melalui media.

Pandangan Siri Sveinsdotter Baastø dalam kajiannya, The Media and Foreign Policy: A Study of the Media’s Role in The Intervention in Libya menyatakan adanya indikasi media mempengaruhi  kebijakan intervensi Amerika Serikat di Libya.[9] Pengaruh itu juga dirasakan oleh Denmark, Inggris dan Norwedia. Pengaruh media terutama karena pengaruh media untuk mendapatkan sumber tidak resmi dalam peliputan situasi di Libya.

Sementara studi yang dilakukan oleh Henrik Thune dalam Beyond the CNN effect: Towards a Constitutive Understanding of Media Power in International Politics menjelaskan hubungan media dan politik laur negeri merupakan hubungan yang saling menguntungkan.[10] Kekuatan dan pengaruh media berita dapat dipelajari di pengaruh yang membangun sesuatu. Ini berarti memahami media berita sebagai struktur komunikasi yang seragam dimana perilaku politisi secara konstan berubah menurut waktu.

Niki Christopoulou dalam The Impact of Media on the Formulation of Foreign Policy in Turkey and Greece 2004 – 2011 menjelaskan media mampu mempengaruhi dalam kebijakan dalam politik luar negeri Turki dan Yunani. [11] Pengaruh media itu muncul dari kekuatan media atas opini publik yang muncul atas isu-isu terkait politik luar negeri. Penguasaan media dalam mengangkat opini publik inilah yang jadi faktor media berpengaruh terhadap politik luar negeri.

Dalam menjelaskan determinan domestik dalam pengambilan keputusan politik luar negeri sebuah negara, Alex Mintz menyebutkan salah satunya adalah opini publik.[12] Di negara demokratis opini publik disampaikan oleh media massa dan kadang-kadang surveinya juga dibuat media. Determinan lain seperti dikemukakan Mintz adalah kondisi ekonomi, kepentingan ekonomi, siklus pemilu dan games dua level.

Menurut Mintz  ada dua pandangan untuk menjawab pertanyaan dapatkah media pemberitaan mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kedua teori itu adalah apa yang disebut CNN Effect dan the manufacturing consent.[13] Yang pertama menyebutkan media merupakan faktor yang menggalang dukungan pada perang Vietnam. Sedangkan teori manufacturing consent theory berpendapat bahwa elit mengendalikan media dan pemerintah menggunakan media untuk menciptakan dukungan bagi kebijakan tertentu.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Baum, M.A. and Potter, P.B., 2008. The relationships between mass media, public

opinion, and foreign policy: Toward a theoretical synthesis. Annu. Rev. Polit. Sci.11, pp.39-65.

Berry, N.O., 1990. Foreign policy and the press: An analysis of the New York

Times’ coverage of US foreign policy (Vol. 20). Praeger Pub Text.

Buckley, B., 1998. The News Media and Foreign policy: An Exploration. Halifax,

NS: Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University.

Chong, A., 2007. Foreign Policy in global information space: actualizing soft

power. Macmillan.

Entman, R.M., 2004. Projections of power: Framing news, public opinion, and

US foreign policy. University of Chicago Press.

Gans, H.J., 2004. Democracy and the News. Oxford University Press on Demand.

Ladan, B.M., 2015. The Impact of Mass Media on Nigeria’s Foreign Policy From

1999 to 2007

Malek, A., 1997. News media and foreign relations: a multifaceted perspective.

Greenwood Publishing Group.

Miller, D.B., 2007. Media pressure on foreign policy: The evolving theoretical

framework. Macmillan.

Mintz, A. and DeRouen Jr, K., 2010. Understanding foreign policy decision

 making. Cambridge University Press.

Msengwa, M.A., 1981. The news media and foreign policy in international

relations. Centre for Foreign Relations.

Nacos, B.L., Shapiro, R.Y. and Isernia, P., 2000. Old or new ball game? Mass

media, public opinion, and foreign policy in the post-Cold War

world. Decisionmaking in a Glass House: Mass Media, Public

Opinion, and American and European Foreign Policy in the 21st

Century. Oxford: Rowman & Littlefield, pp.1-7.

Nicholas O. Berry. The Media and foreign policy in the post-Cold War world

Freedom Forum Media Studies Center. Research Group

Gans, H.J., 2004. Democracy and the News. Oxford University Press on Demand.

 

Palloshi, S., 2015. The Influence of the CNN Effect and the Al Jazeera Effect on

American Foreign Policy. İLED2(2), pp.43-67.

Serfaty, S., 1990. The media and foreign policy (pp. 1-16). Palgrave Macmillan

UK.

Soderlund, W.C., Nelson, R.C. and Briggs, E.D., 2003. Mass media and foreign

policy: Post-cold war crises in the Caribbean. Greenwood

Publishing Group.

Sen, K. and Hill, D.T., 2006. Media, culture and politics in Indonesia. Equinox

Publishing. Hal 6.

 

ARTIKEL JURNAL

Norris, P., 1995. The restless searchlight: Network news framing of the post‐Cold

War world. Political Communication12(4), pp.357-370.

Robinson, P., 1999. The CNN effect: can the news media drive foreign

policy?. Review of international studies25(02), pp.301-309.

 

 

 

[1] Hulme, S.J., 2001. The modern media: the impact on foreign policy. Army Command and General Staff Coll Fort Leavenworth KS. Lihat pula Baastø, S.S., 2013. The media and foreign policy: A study of the media’s role in the intervention in Libya (2011).

[2] Panagiotou, N., 2005, June. The Role of Mass Media in Foreign Policy: The Case of the Greek Press. In 2nd LSE PhD Symposium on Modern Greece (10 June).

[3] Nita Andrianti. “Peran Media Massa dalam Politik Internasional”. dalam Informasi. Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45. Nomor 1. Juni 2015

[4] Naveh, C., 2002. The role of the media in foreign policy decision-making: A theoretical framework. Conflict & communication online1(2), pp.1-14.

[5] Graber, D.A., 2009. Mass media and American politics. Sage.

[6] Niki Christopoulou.2011.The Impact of Media on the Formulation of Foreign Policy in Turkey and Greece 2004 – 2011. Institute of Social Institute of Social Sciences

[7] Jentleson, B.W. and Whytock, C.A., 2006. Who “won” Libya? The force-diplomacy debate and its implications for theory and policy.

[8] Chanan Naveh.2002. The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework. Conflict & Communication Online, Vol. 1, No. 2.

[9] Siri Sveinsdotter Baastø. 2013.The Media and Foreign Policy: A Study of the Media’s Role in The Intervention in Libya (2011). Department of International Environment and Development Studies.

[10] Henrik Thune. 2009. Beyond the CNN effect: Towards a Constitutive Understanding of Media Power in International Politics.  PhD Dissertation.Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo.

[11] Niki Christopoulou.2011.The Impact of Media on the Formulation of Foreign Policy in Turkey and Greece 2004 – 2011. Institute of Social Institute of Social Sciences

[12] Alex Mintz and Karl DeRouen Jr. 2001. UnderstandingForeign Policy Decision Making. Cambdridge: Cambridge University Press. Hal. 160.

 

[13] Ibid

Implikasi Ideologi ISIS Terhadap Indonesia

Tag

, , , ,

Oleh Asep Setiawan

 
Pendahuluan

Negara Islam di Irak dan Sham yang disebut ISIS merupakan kelompok militan Islam yang saat ini menguasai sebagian dari Irak dan Suriah. Kota-kota penting yang dikuasai ISIS ini antara lain kota kedua terbesar di Irak, Mosul kemudian juga kota lainnya yang merupakan basis pendukung Saddam Hussein, Tikrit dan sebagian dari Anbar. Bahkan baru-baru ini, ISIS telah menguasai Ramadi yang jaraknya sekitar 100 kilometer dari Baghdad, ibu kota Irak. Selain memiliki kekuasaan di Irak, ISIS juga memiliki wilayah di Suriah terutama di wilayah timur negeri ini.

Bulan Juni 2014 ISIS mengatakan dirinya sebagai Kekhalifahan Islam dan menyerukan umat Islam dunia untuk menyatakan kesetiaannya kepada mereka. Dengan deklarasi seperti ini ISIS melakukan kampanye besar-besaran terutama melalui media sosial dan internet. Kampanye inilah yang membuat dunia gempar termasuk Indonesia. Dengan kampanye agresif ini mereka melakukan perekrutan terbuka kepada calon-calon pendukungnya dari seluruh dunia termasuk dari Barat.

Tulisan ini akan membahas, pertama, bagaimana akar ideologi ISIS ini dengan melacak asal-usul ajaran yang didengungkannya. Kedua, kehadiran ideologi ISIS ini memberikan dampak kepada Indonesia terbukti dengan adanya masyarakat yang pindah ke wilayah yang dikuasai ISIS untuk membela mereka.

Akar ideologi ISIS

ISIS sendiri terbentuk tahun 2003 dengan akar yang bisa dilacak ke kelompok Al Qaeda di Irak (AQI).  Pecahan Al Qaeda ini mengincar tidak hanya kelompok Syiah di Irak tetapi juga suku-suku Suni yang bertentangan dengan mereka.

Namun munculnya ISIS ke permukaan ini sendiri berakar dari kekacauan yang terjadi di Suriah dan Irak. Di Irak, pemerintahan PM Nouri Al Maliki yang pro Syiah menyebabkan kaum Sunni menjadi terkucil. Persoalan internal yang disebabkan sikap Nouri Al Maliki inilah yang menyebabkan suku-suku yang menganut Sunni menjadi terdesak, termasuk di dalamnya para perwira militer loyalis Saddam.

Dengan latar belakang kekacauan politik yang berkelanjutan di Suriah dan Irak inilah, ISIS seperti alternatif perlindungan bagi warga yang terjepit antara tekanan Al Maliki dengan tekanan kelompok militan.

Secara singkat dapat dikatakan, ideologi dari ISIS adalah Salafi Jihadi (Crethi Plethi,2015). Ideologi ini sama dengan Al Qaeda dan Taliban. Bedanya dalam pendekatanya mengenai penegakan Khalifah Islam. Kelompok Jabhat Al Nusra, kelompok Al Qaeda di dalam perang sipil Suriah, yakin bahwa rencana jangka panjangnya menegakkan Kekhalifahan. Namun mereka berpendapat waktunya belum tepat.

Proses lahirnya ISIS sampai mendeklarasikan sebagai Kekhalifahan tidak lepas dari pemikiran yang berkembang di Timur Tengah yang berakar dari pemikiran Wahabi. Paham  Wahabi  dibangun  oleh  Muhammad  bin  Abdul  Wahab  1115-1206 H atau 1703-1792M,  seorang ulama asal  Uyainah, Najd, di belahan timur Jazirah  Arab.  Ayahnya,  ‘Abdul  Wahab  adalah  hakim  (qadi)  pengikut  madzhab Ahmad  ibn  Hanbal.  Karena  itu  istilah  Salafisme  atau  paham  Salafi  sering  diartikan secara bertukar ganti dengan “wahabi” (Fahrur Razi)

Selain mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka juga mengikuti Ibnu Taimiyah yang hidup di abad ketujuh hijriyah. Ulama yang lebih dahulu dari Abd Wahhab dalam mendakwahkan puritanisme. Karena itu para pegiat dakwah Salafi  pada  umumnya  menaruh hormat  yang  tinggi  kepada  Ibnu  Taimiyyah.

Sekalipun  beberapa  ulama  Mesir  pada  abad  ke-19  yaitu  Muhammad  Abduh, Jamaluddin  al-Afghani,  dan  Rasyid Ridha  dikenal  sebagai  pegiat  puritanisme, tetapi  sebagian  kaum  Salafi  menolak  pemikiran  mereka,  karena  mereka menerima, bahkan menganjurkan umat Islam melakukan rasionalisasi pemikiran dan menerima “modernism”.

Menurut Fahrur Razi, Wahabi berganti baju menjadi Salafi atau terkadang  Ahl al-Sunnah  yang seringnya tanpa diikuti dengan kata wa al-Jama’ah karena mareka risih disebut Wahabi. Selain itu, mereka juga mengalami banyak kegagalan dalam dakwahnya karena penisbatan tersebut.

Roel Meijer dalam Global Salafism: Islam’s New Religious Movement dikutip Fahrur Razi menyebutkan ada empat doktrin Salafi. Pertama,  program  Wahabisme  untuk  kembali  kepada  sumber-sumber  pokok Islam (al-Qur’an dan Hadis), sedang secara faktual mengikuti  madzhab Hanbali.

Kedua,  regulasi  hubungan  antara  orang  mukmin  dan  bukan  mukmin. Kontribusi  Wahabisme  terhadap  Salafisme  adalah  perlakuan  keras  terhadap orang asing dan  sekte-sekte yang non-Wahabi. Di sinilah muncul konsep ajaran al-Wala’ wa al-Bara’  (kesetiaan dan penolakan) atau antara orang mukmin dan bukan  mukmin.  Wilayah  non  Wahabi  disebut  sebagai  negara  orang-orang musyrik  (bilad al-musyrikin). Hal ini dapat digunakan untuk memahami perang dengan kerajaan Ottoman dan invasi ikhwan (pasukan khusus Wahabi) ke Iraq.

Ketiga,  tema  Wahabi  yang  mempengaruhi  Salafisme  dan  telah menjadikannya  radikal  adalah  penolakannya  terhadap  syi’ism  sebagai  bid’ah dengan dua alasan:

(1)  orang-orang Syi’ah  mengkultuskan imam dan,

(2) orang-orang  Syi’ah  menolak  tiga  Khulafa’  Rashidun  (632-661)  dan  karenanya  orang-orang syi’ah menolak sahabat Nabi dan otentisitas Hadis yang merupakan dasar doktrin Wahabi.

Keempat,  ambiguitas  Wahabisme  yang  diwariskan  kepada  Salafisme modern adalah pada praktik hisab,  yakni  al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an almunkar.  Meskipun  praktik  ini  berlangsung  lama  dan  telah  eksis  sejak  masa dinasti  Abbasiyah  (750-1258M)  dan  dinyatakan  oleh  Ibnu  Taimiyyah  sebagai bentuk  puncak  jihad,  hal  tersebut  dipertahankan  oleh  Wahabisme  untuk menegaskan sikap moral kerasnya terhadap masyarakat dan meluruskan deviasi seperti  merokok,  memuja  tempat  keramat,  dan  bentuk-bentuk  lain  yang tergolong perbuatan syirik.

Menurut Crethi Plethi (2015) gerakan Salafi ini memfokuskan kepada studi keagamaan dan berdakwah sebagai cara untuk menciptakan masyarakat dan negara Islam. Namun dalam gerakan Salafi ini muncul faksi ekstrem yang disebut Salafiyya Jihadiyya (Jihad Salafi). Pandangan ideologis yang mempengaruhi perkembangan Salafi muncul dari Sayyid Qutb (1906-1966) yang menginspirasi perlawanan dengan jalan keras.

Puncak dari karakter ideologi ISIS ini mengumumkan terbentuknya Khilafah Islam 25 Juni 2014 sebagai perlawanan terhadap dunia yang tidak mendasarkan kehidupannya pada ajaran Islam. Ideologi ISIS ini juga berangkat dari paham Sunni yang mendasarkan kepada kehidupan kaum Salafi. Oleh karena itulah kebangkitan ISIS menimbulkan persoalan baru relasi mereka dengan kelompok Syiah. Dari sikap-sikap ISIS terlihat mereka sangat kejam dalam memperlakukan kaum Syiah dan kelompok Sunni yang tidak sejalan. Selain itu pendukung ISIS melakukan aksi merusak peninggalan peradaban lama yang dianggap musyrik sebagai refleksi paham yang berakar dari Wahabisme.

Implikasi bagi Indonesia

Kehadiran ISIS ini telah memberikan dampak kepada Indonesia berupa dukungan sejumlah kalangan untuk membela dan mempertahankan wilayah yang dikuasai ISIS. Bentuk pembelaan ini muncul dari keberangkatan sejumlah anggota masyarakat Indonesia yang merasa bahwa ideology ISIS sesuai dengan Aqidah Islam dan perjuangan Islam. Formulasi ideology ISIS ini telah membawa sejumlah orang untuk mempercayainya dan bahkan menyebarkannya di Indonesia.

Adanya para pendukung di Indonesia ini antara lain karena gerakan-gerakan Islam transnasional sudah berada di Indonesia sejak lama. Fahrur Razi mencoba melukiskan gerakan ini termasuk yuang terkait dengan gerakan Salafi Jihadi seperti gambar berikut.

TRANSNASIONAL GLOBAL

 

Gambaran ini menunjukkan bahwa penyebaran ideology yang berbasis Wahabi sudah berwujud dalam bentuk pesantren dan ormas Islam baik yang tampak atau tidak tampak.  Dengan adanya persemaian ideology ini jelas Indonesia mendapat tantangan tidak ringan. Islam moderat yang dominan di Indonesia dengan kehadiran Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah mendapatkan tantangan dari gerakan ISIS ini.

ISIS

Dalam gambar yang dikutip oleh gatestoneinstitute.org tampak bahwa sebelum ada larangan keras dari pemerintah Indonesia untuk menyebarkan paham ISIS, kelompok ini telah melakukan kampanye secara terbuka. Gambar yang terekam di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat menunjukkan bahwa dukungan sudah muncul di Indonesia terhadap kehadiran ISIS di Timur Tengah. Kampanye terbuka ini juga menunjukkan bahwa ideology ISIS menjadi daya tarik sebagian anggota masyarakat di Indonesia. Pernyataan yang diajukan dalam spanduk berbicara banyak mengenai dukungan terhadap ISIS.

Setelah ajakan ISIS semakin marak bahkan dalam video yang dipasangi You Tube, barulaha pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersikap keras dengan melarang kehadiran ISIS dan para pendukungnya. Sejak sikap yang tegas inilah, seluruh elemen pemerintahan dan badan keamanan Indonesia melakukan tindakan untuk menutup dan menahan sejumlah orang yang diduga membawa atribut ISIS dan menyebarkan paham ini.

Laporan dari gatestoneinstitute.org (22 Juni 2015) menyebutkan  ISIS telah merekrut setidaknya 500 orang Indonesia sampai akhir tahun 2014.

Namun menurut laporan USAID berjudul INDONESIAN AND MALAYSIAN SUPPORT FOR THE ISLAMIC STATE (2015). Jumlah persis orang Indonesia yang bergabung kepada ISIS tidak diketahui. Disebutkan orang Indonesia dan Malaysia berkisar dalam jumlah 300 sampai 450 orang datang ke Irak dan Suriah. Diduga separuh dari jumlah itu bergabung dengan ISIS.

USAID menyebutkan, data yang paling bisa dipercaya berasal dari Detasemen 88 yang bulan Juni 2015 menyebutkan telah merangkum adanya 202 kasus orang Indonesia di Timur Tengah. The Institute of Policy and Conflict (IPAC) di Jakarta yakin bahwa terdapat 250 sampai 300 jihadis yang bertempur dengan ISIS.

Dengan berkembangnya ISIS ke seluruh dunia, Indonesia tidak terhindarkan akan pengaruh global ISIS. Pengaruh itu mulai dari mengikuti ideologinya sampai dengan prakteknya secara sistematis maupun sporadis. Ada upaya dari ISIS di Timur Tengah untuk menarik para pendukungnya di Indonesia dan melakukan agenda yang mereka inginkan. Disinilah tampak bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menganggap ringan ancaman ideologi ISIS. Selain pengikuti ideologi ini ada di Indonesia tetapi juga tersebar di Asia Tenggara seperti dalam kasus penculikan warga Indonesia oleh Abu Sayyaf di Filipina menunjukkan taring ISIS sampai ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.***

 

Referensi

Bunzel, Cole. 2015.From Paper State to Caliphate: The Ideologi of the Islamic State

Friedland, Elliot.2015.The Islamic State. 2015. Clarion Project.

Razi, Fahrur. Global Salafi Jihadi Tantangan Masa Depan Islam Indonesia

Plethi, Crethi.2015. ISIS’s Ideologi and Vision, and their Implementation.

Philips, George, ISIS in Indonesia: 500 Recurits and Counting, dalam http://www.gatestoneinstitute.org/6002/isis-indonesia diakses 25 November 2015, pukul 17.15 WIB.

 

Isu Maritim dan Diplomasi Tutup Tahun

Tag

, ,

Oleh Retno LP Marsudi

Aktivitas diplomasi Indonesia pada 2015 ditutup pertemuan dengan tiga negara secara berturut-turut: Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI-Jepang di Tokyo, 18 Desember; pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) RI- Korea Selatan di Seoul, 19 Desember; dan Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI dengan Australia di Sydney, 21 Desember.

Ketiga pertemuan di penghujung tahun tersebut memiliki makna yang sangat penting. Pertemuan 2+2 dengan Jepang merupakan pertemuan pertama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang. Pertemuan ini juga merupakan Pertemuan 2+2 pertama yang dilakukan Jepang dengan negara anggota ASEAN. Sebagai dua negara besar di Kawasan, Pertemuan 2+2 Indonesia-Jepang hendaknya tidak saja bermanfaat bagi kepentingan dua negara, tetapi juga harus dapat berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pertemuan dengan Korea Selatan dalam bentuk JCM juga hal khusus. Sudah sembilan tahun Indonesia tidak melakukan JCM dengan Korea Selatan. Jeda waktu pertemuan yang sangat lama tersebut tidak baik bagi sebuah hubungan. Oleh karena itu, pelaksanaan JCM kali ini sangat diapresiasi oleh Korea Selatan dan memberikan pesan keseriusan kedua negara dalam melanjutkan hubungan bilateral.

Sementara itu, Pertemuan 2+2 Indonesia-Australia juga memberikan makna yang sangat khusus. Pertemuan 2+2 tahun ini menyempurnakan komitmen untuk membuka lembaran baru yang lebih kokoh, membangun kepercayaan yang lebih kuat, dan saling menghormati.

Selain upaya memerangi ekstremisme dan terorisme, di semua pertemuan tersebut Indonesia secara konsisten membawakan isu pemajuan kerja sama maritim.   Patut disyukuri, tanggapan positif diberikan Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Jepang mengusulkan kiranya Forum Maritim kedua negara dapat segera dimulai. Jepang juga telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama menindaklanjuti EAS Statement on Enhancing Maritime Cooperation.  Sebagai negara observer, Jepang juga bertekad untuk memberikan kontribusi pemajuan kerja sama maritim dalam Indian Ocean Rim Association (IORA).

Kerja sama maritim juga bukan isu baru bagi Indonesia dan Korea Selatan, termasuk kerja sama pengembangan kapal selam.  Dalam JCM,  Korea Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama maritim, termasuk kerja sama maritim dalam konteks KTT Asia Timur (East Asian Summit/EAS).

Kerja sama maritim juga terus dimajukan dengan Australia. Komitmen Pertemuan 2+2 mencatat beberapa capaian kemajuan kerja sama maritim Indonesia- Australia.  Dalam konteks EAS, Australia merupakan salah satu negara yang menunjukkan dukungan terhadap upaya Indonesia agar EAS dapat menyepakati statement kerja sama maritim. Dalam konteks IORA, Australia sangat aktif dalam memajukan kerja sama blue-economy. Dukungan Australia juga diberikan selama keketuaan Indonesia dalam IORA, termasuk rencana Indonesia agar IORA dapat membuat sebuah IORA Concord.

Selain melalui diplomasi bilateral, Indonesia juga telah berupaya memajukan kerja sama maritim melalui EAS dan IORA.

EAS

 Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, November 2015, EAS telah mengadopsi statement mengenai “Enhancing Regional Maritime Cooperation” yang diinisiasi oleh Indonesia.

Upaya agar draf pernyataan mengenai kerja sama maritim tersebut dapat diterima oleh EAS bukan hal mudah. Konsultasi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara EAS butuh waktu lebih kurang setahun. Negosiasi atas substansi draf pernyataan itu juga cukup alot.  Sampai detik-detik terakhir menjelang selesainya pertemuan  EAS, negosiasi terus dilakukan sampai tingkat menteri luar negeri.

Patut disyukuri, akhirnya draf tersebut dapat disetujui oleh para kepala negara/kepala pemerintahan EAS.  Negara seperti Tiongkok, AS, Australia, dan Selandia Baru bahkan telah jadi ko-sponsor terhadap inisiatif tersebut.

Upaya memajukan kerja sama maritim yang sifatnya praktis dan bilateral umumnya lebih mudah dilakukan. Namun, tak demikian halnya apabila sudah melibatkan banyak negara.  Keberhasilan Indonesia dalam EAS (18 negara) paling tidak disebabkan dua hal. Pertama, terdapat kepercayaan yang besar negara anggota EAS terhadap Indonesia, terhadap kepemimpinan Indonesia. Kedua, Indonesia berhasil meyakinkan bahwa tantangan kerja sama maritim akan dapat dikonversikan menjadi potensi kerja sama.

Pernyataan EAS untuk peningkatan kerja sama di bidang maritim mencakup: (i) pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan; (ii)  peningkatan konektivitas maritim; (iii) penanggulangan kejahatan lintas batas; (iv) pemajuan perdamaian dan keamanan; serta (v) peningkatan kerja sama di antara lembaga-lembaga riset.

Masalah perdamaian dan keamanan di kawasan, termasuk di Laut Tiongkok Selatan, menjadi perhatian semua negara. Tak satu pun negara di kawasan yang menginginkan Laut Tiongkok Selatan jadi wilayah konflik. Oleh karena itu, Indonesia selalu mendesak setiap negara memberikan kontribusinya  bagi terciptanya perdamaian/stabilitas dan bukan justru mengambil tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan tensi. Semua negara wajib menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Posisi Indonesia untuk isu Laut Tiongkok Selatan sangat jelas. Indonesia bukan bagian dari negara pengklaim. Indonesia terus mendorong agar implementasi Declaration of Conduct (DoC) bisa dilakukan secara penuh dan efektif. Indonesia juga terus mendorong agar pembahasan mengenai Code of Conduct  (CoC) dapat segera diselesaikan.  Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna juga sudah sangat jelas dan telah didaftarkan ke PBB. Dengan kejelasan itu akan lebih mudah bagi Indonesia menarik garis batas maritimnya karena ditarik dari fitur yang sudah jelas kepemilikannya berdasarkan hukum internasional.

IORA

  Pengarusutamaan kerja sama maritim juga dilakukan dalam konteks IORA. Sebagai Ketua IORA (Oktober 2015-Oktober 2017), Indonesia bertekad memajukan kerja sama maritim di Samudra Hindia yang damai dan stabil. Tekad ini mengandung dua hal utama: pertama, pemajuan kerja sama maritim dan kedua, menjadikan Samudra Hindia kawasan yang stabil dan damai.

Dari dua elemen yang dianggap penting tersebut, pada pertemuan para menlu IORA di Padang, Oktober 2015, Indonesia telah mengusulkan perlunya IORA memiliki sebuah concord, semacam perjanjian/persetujuan untuk menjaga keharmonisan.  Jika concord ini nantinya disetujui, akan lahir satu arsitektur kawasan baru yang akan menjadikan kawasan Samudra Hindia sebuah kawasan yang damai dan stabil serta maju dalam kerja sama di bidang maritim. Sebuah Ad Hoc Committee on IORA Concord telah dibentuk dan memulai kerja pada Februari 2016.

Indonesia juga telah memikirkan elemen-elemen yang dapat dimasukkan dalam IORA Concord, antara lain pengembangan norma untuk kerja sama,  perkuatan institusi, serta identifikasi tantangan dan potensi baru yang dapat dikerjasamakan. Samudra Hindia memegang peran sangat strategis. Oleh karena itu, menjadi sangat penting artinya perhatian ke Samudra Hindia mulai harus dilakukan.

Tahun 2015 telah berakhir. Diplomasi untuk memajukan kerja sama maritim akan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Satu fondasi kuat, baik dalam konteks bilateral maupun regional, telah dibangun di tahun awal pemerintahan JKW-JK.

Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri RI

Sumber, Kompas 4 Januari, hal 6