Manusia Bersumber Daya Iptek dan Infrastruktur

Jusman Syafii Djamal, anggota Tim Nasional Evaluasi Kecelakaan dan Keselamatan Transportasi (EKKT)

BISNIS maskapai penerbangan ialah highly regulated, padat teknologi, dan padat modal. Fondasinya ialah safety and security of transportation. Tanpa fondasi kukuh pada upaya membangun sistem keselamatan dan keamanan penerbangan, bisnis itu akan melahirkan duka nestapa tiada henti yang tidak kita inginkan. Sasaran kita sebagai bangsa ialah menciptakan pertumbuhan volume bisnis transportasi udara untuk menjadi jembatan udara bagi 17 ribu pulau di Indonesia.

Pertumbuhan volume bisnis angkutan udara diprediksi akan meningkat dua kali lipat setiap lima tahun. Dalam rute domestik 1999 tercatat ada 6,3 juta penumpang. Pada 2003 ada 19,2 juta penumpang, 2009 ada 43,8 juta penumpang, dan 2014 ada 82 juta penumpang. Diprediksi, pada 2015 akan menjadi 90,6 juta penumpang. Yang menarik pertumbuhan penumpang itu paling tinggi terjadi pada maskapai penerbangan low cost carrier (LCC) atau budget traveler. Pada 2000 tercatat pengguna jasa LCC itu ada 3 juta penumpang, 2005 meningkat menjadi 17,2 juta, 2010 naik menjadi 34,4 juta, dan 2014 menjadi 59,1 juta serta 2015 diprediksi menjadi 66,3 juta penumpang.

Peningkatan volume penumpang pastilah akan diikuti peningkatan jumlah maskapai, frekuensi penerbangan serta penambahan kapasitas tempat duduk melalui pengadaan pesawat terbang baru. Diperlukan kualitas unggul dari regulator dan operator penerbangan untuk melayani peningkatan volume penumpang yang terus meningkat sepanjang waktu. Perlu langkah peningkatan kualitas manusia bersumber daya iptek dan remunerasi yang jauh lebih baik agar tercipta profesionalisme. Serta kualitas infrastruktur berupa modernisasi bandara, fasilitas perawatan pesawat terbang, institusi pendidikan pilot, dan manusia bersumber daya iptek dirgantara serta modernisasi infrastruktur navigasi udara kelas dunia.

Tanpa regulator yang tangguh dan unggul, tentulah pembinaan dan pengawasan keselamatan operasional penerbangan akan mengalami kendala. Titik lemah yang sering disampaikan pelbagai audit ICAO (The International Civil Aviation Organization) ialah kurangnya jumlah tenaga inspektur lapangan serta kualitas profesionalisme yang harus terus-menerus di-upgrade untuk mendeteksi setiap benih kecelakaan yang mungkin terjadi.

Kebutuhan mendesak

Di dalam hal ini, kecepatan regulator untuk memenuhi fungsinya dengan baik dihadapkan pada kendala keterbatasan manusia bersumber daya iptek. Di Indonesia ada Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memiliki Fakultas Teknologi Dirgantara dan pelbagai universitas lainnya seperti Universitas Nurtanio di Bandung dan Universitas Suryadharma di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Selain itu, ada pelbagai sekolah penerbangan seperti Sekolah Penerbangan Curug dan Sekbang TNI-AU.

Kemajuan teknologi dan kecanggihan pesawat terbang telah membuat adanya kebutuhan mendesak untuk selalu memperbaharui setiap jenis rincian peraturan dan tata cara kerja organisasi regulator. Kemajuan teknologi dirgantara menuntut peningkatan proses perbaikan terus-menerus agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi internasional. Diperlukan suatu ekosistem dengan peluang tindak nonprofesional (unprofessional conduct) yang bertentangan dengan etika profesional, baik di kalangan regulator maupun operator, menghilang dari bumi Indonesia sebab keselamatan dan keamanan penerbangan bukan komoditas yang diperdagangkan dalam trading places. Sanksi yang tegas bagi setiap penyimpangan dapat dirujuk melalui implementasi UU No 1/2009 tentang Penerbangan.

Bisnis maskapai penerbangan berbeda dengan bisnis tukang cukur. Jika kita ingin mencukur rambut, biasanya cukur dulu baru bayar. Sebaliknya di maskapai penerbangan, bayar dulu baru pelayanan diberikan kemudian. Kadang kala pembayaran dilakukan enam bulan di muka, pada saat nilai tukar rupiah di posisi 9.500 per dolar AS-nya. Sementara itu, pelayanan dilakukan pada saat setiap US$1 berharga Rp12.500 sehingga ada perbedaan biaya 30%. Semua operasi pesawat terbang pada umumnya dilaksanakan dengan nilai dolar AS, tidak rupiah. Bisa saja di saat operasi angkut penumpang dilaksanakan, biaya lebih besar daripada pendapatan alias rugi. Diperlukan keahlian pengelolaan finansial yang canggih dan tepat sasaran untuk mencegah kebangkrutan.

Pada umumnya, untuk memastikan return on investment berbagai upaya peningkatan pendapatan (revenue generating activities) dan program penghematan internal (cost reduction) dilakukan tiap maskapai penerbangan. Tanpa kultur keselamatan dan keamanan penerbangan dalam perusahaan, akan terjadi kecenderungan yang mengkhawatirkan. Bagi yang tidak memahami arti keselamatan penerbangan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak dan menjadi prioritas tertinggi, pengembalian modal dan keuntungan menjadi prioritas jauh lebih utama.

Hal tersebut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Terjadi perang tarif di antara sesama perusahaan penerbangan. Muncul harga tiket pesawat sangat murah, bahkan lebih murah daripada angkutan laut dan darat. Harga tiket tidak lagi secara realistis mencerminkan biaya operasional yang tiap saat meningkat. Tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang pesawat serta biaya perawatan yang juga dipengaruhi fluktuasi nilai tukar telah menyedot hampir 52% biaya operasi.

Meskipun banyak tumbuh model bisnis LCC, dalam praktik terdapat perbedaan di antara konsep LCC yang diterapkan di Indonesia dengan yang digunakan maskapai penerbangan internasional. Konsep bisnis tarif murah atau LCC diperkenalkan pertama kali oleh Pacific South West Airlines di Amerika Serikat yang melakukan penerbangan perdananya pada 6 Mei 1949.

Konsep LCC internasional umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Struktur organisasi datar, tidak berjenjang, dan karyawan bekerja equal partnership. Jumlah personel sedikit dengan entrepreneurship tinggi, armada pesawat baru dilaksanakan dengan cara sewa, tidak memiliki pesawat terbang sehingga meringankan biaya investasi awal dan dapat fokus sebagai operator semata, dan perawatan pesawat dilaksanakan pihak ke tiga (outsource).

Bagaimana di Indonesia?

Sebelum 2007, pengertian airline tarif murah di Indonesia agak sedikit berbeda, di antaranya struktur organisasinya ramping tetapi tetap berjenjang, manajemen terlalu dominan mengatur/mengintervensi standar teknis keselamatan penerbangan, manajemen perusahaan hanya sedikit yang mempunyai pengalaman di bidang angkutan udara dan belum ada sense of safety, efisiensi sering kali dilakukan pada elemen safety seperti penundaan recurrent training untuk para kru, penundaan waktu overhaul, perpanjangan umur komponen pesawat tanpa alasan teknis, perpanjangan jam kerja personel, dan persyaratan kompetensi kru yang longgar. Ada bahaya munculnya benih kecelakaan yang tertidur di dalam sistem LCC model sebelum 2007.

Lima tahun terakhir telah muncul model LCC di Indonesia yang jauh lebih baik dan telah menggunakan benchmarking dengan standardisasi LCC internasional seperti Ryan Air, Soutwest Airline, dan Jet Blue. Kemajuan pelbagai model bisnis maskapai penerbangan sering kali masih terbentur oleh birokrasi impor ekspor yang tidak memungkinkan pengadaan suku cadang dengan cepat tanpa dikenai bea masuk tinggi. Kebanyakan maskapai penerbangan LCC tidak mau lakukan investasi infrastruktur perawatan pesawat dan suku cadang.

Bagi LCC, persediaan suku cadang dalam jumlah besar dengan pendirian fasilitas perawatan pesawat tersendiri akan menguras cadangan dana. Jalan terbaik yang ditempuh maskapai penerbangan ialah outsourcing atau pemindahan mata rantai aktivitas perawatan pesawat ke pihak ketiga. Indonesia memiliki dua perusahaan perawatan dan pemeliharaan pesawat yang paling lengkap dan memenuhi persyaratan regulasi, di antaranya Garuda Maintenance Facility (GMF). Terdapat kurang lebih 30 maintenance shop yang berbentuk small medium enterprise, dengan fasilitas dan sumber daya manusia terbatas

Pada masa lalu sebelum 2007, penggunaan bogus part atau suku cadang yang tidak dilengkapi riwayat manufaktur dan sertifikat uji kelaikan, atau suku cadang bekas yang direkondisi dan difungsikan kembali melalui proses rekayasa dan perawatan ulang di dalam maintenance shop dengan teknik tertentu untuk dapat lolos dari pemeriksaan regulator, kadang kala diterapkan.

Proses perawatan yang dilaksanakan secara sepotong demi sepotong disesuaikan dengan jumlah dana tersedia. Kini tujuh tahun berselang, atau 2014, praktik tidak profesional dalam bidang perawatan pesawat terbang yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut sudah sirna.

Kualitas bandara

Pada masa lalu, kualitas kebandarudaraan nasional juga berperan dalam proses kemerosotan tingkat keselamatan penerbangan. Ketidakmampuan manajemen dan organisasi bandara untuk membangun sistem keamanan bandara menyebabkan barang berbahaya (dangerous goods) bisa lolos masuk pesawat.

Kini muncul bandara baru yang memiliki kualitas amat bagus dan memenuhi standar internasional sehingga kemerosotan tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan di bandara sudah dapat dicegah ke titik terendah. Tidak ada catatan tentang kelalaian manajemen bandara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II dalam lima tahun terakhir ini dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pada masa lalu, kondisi radar di seluruh Indonesia memerlukan proses peremajaan dan pemutakhiran. Dalam kegiatan operasi sehari-hari pengatur lalu lintas udara (ATC) menghadapi potensi ancaman dan gangguan yang dapat muncul sewaktu waktu, seperti sarana dan prasarana radar mati mendadak karena komputer pengolah informasi tidak berfungsi seperti seharusnya. Kini setelah pengelolaan ATC di bawah kendali tunggal atau single provider, investasi untuk meremajakan dan memodernisasi alat peralatan utama pengatur lalu lintas telah terjadi.

Jatuhnya Air Asia QZ8501 di Selat Karimata dalam cuaca buruk telah memunculkan wacana agar ATC di Indonesia mencontoh ATC di Singapura dan ATC internasional lainnya, yakni di ruang pengatur lalu lintas udara ditempatkan informasi tentang cuaca bersinergi dengan BMKG.

Zero accident dalam transportasi udara hanya mungkin terwujud dengan peningkatan kualitas dan kuantitas manusia bersumber daya iptek dengan model remunerasi yang tepat dan benar, serta modernisasi alat peralatan utama serta infrastruktur. Perangkat keras dan lunak ada dalam pengelolaan keselamatan dan keamanan di bandara, juga navigasi lalu lintas udara dan pesawat terbang dan perawatannya.

SUMBER: metrotvnews.com

Dipublikasi di Ekonomi Politik | Tag , | Tinggalkan komentar

Jalur Sutra Maritim

Oleh: CPF Luhulima
PADA  East Asia Summit IX di Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan agenda pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dengan lima pilar utama.”Pertama, kami akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra.

Kedua, kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami.

Ketiga, kami akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.”

Kelima pilar di atas ini menjadi fokus pembangunan Indonesia pada abad ke-21. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Apabila kita bandingkan dengan niat Tiongkok membangun Jalur Sutra yang bertujuan menyelidiki nilai-nilai dan konsep jalur kuno itu, memperkayanya dengan arti baru bagi masa kini dan depan. Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan kemitraan ekonomi dengan negara-negara sepanjang jalur itu serta mengintegrasikan kerja sama pada masa kini dan masa depan sepanjang jalur laut menuju ke saling keberuntungan. Kedua kebijakan Tiongkok ini dan Indonesi,  dapat dilihat sebagai kebijakan yang sejajar yang dapat ditransformasikan menjadi kebijakan yang saling melengkapi.

Laut adalah dasar dan wahana untuk membangun Jalur Sutra Maritim kendatipu jalur darat juga dibangun kembali untuk pertukaran barang, teknologi, dan pengetahuan. Lautan adalah sumber daya bagi pembangunan berkelanjutan. Tiongkok perlu membuka daerah-daerah pantai dan mendorong pembangunan konektivitas dengan negara-negara tetangga dekat dan jauh.

Jalur Sutra ini akan mulai dari pelabuhan-pelabuhan Tiongkok melalui Laut Tiongkok Selatan (LTS), Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok menuju ke Teluk Parsi, Laut Merah, dan Teluk Aden menuju Eropa melewati Lautan Hindia. Jalur ini akan meluas dari Asia ke Afrika Timur dan Asia Barat dan Eropa dan akan bergantung terutama kepada negara-negara ASEAN.

Pembangunan Jalur Sutra Maritim abad ke-21 ini ditopang dengan pendanaan melalui pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), yang sudah ditandatangani oleh 21 negara, termasuk sembilan negara
ASEAN minus Indonesia, Banglades, Tiongkok, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, dan Uzbekistan.

Dengan demikian, jalur sutra ini merupakan suatu jalur yang bertumpang tindih dengan poros maritim Indonesia. Indonesia juga ingin Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia dan bukan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Karena itu, ”Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerja sama maritim di E(ast) A(sia) S(ummit). Kami mendorong negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on Connectivity, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim.” Kerja sama yang lebih erat ini juga disarankan di bidang keamanan laut, khususnya LTS dengan menyelesaikan code of conduct yang sudah berlarut-larut upaya penataan di wilayah yang dipersengketakan ini.

Pembangunan Jalur Sutra Maritim Tiongkok melintasi LTS merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk mentransformasikan sengketa di LTS menjadi kegiatan yang konstruktif bagi kelancaran lalu lintas di perairan ini.

MSRKeputusan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan ”Maritime Silk Road (MSR) of the 21st Century” di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya ASEAN dalam inisiatif ini. Inisiatif MSR ini akan sangat meningkatkan konektivitas maritim, keja sama di bidang pelabuhan dan perdagangan maritim.

Intinya, MSR bisa dimanfaatkan untuk mentransformasikan sengketa di LTS ini dan memudahkan transformasi DOC jadi COC sebagai instrumen untuk menurunkan sampai serendah mungkin ketegangan yang sampai kini mengancam keamanan pelayaran. Dengan demikian, setiap usaha Tiongkok untuk tetap mereklamasi tanah di LTS bertentangan dengan inisiatif ini.

Indonesia dapat mensyaratkan bahwa kerja sama dan keterlibatan Indonesia untuk ikut serta dalam pembangunan Jalur Sutra Tiongkok ini dibergantungkan pada penyelesaian secepatnya Code of Conduct for the South China Sea, dan kedua, penempatan Asian Infrastructure Investment Bank untuk membiayai pembangunan MSR di Jakarta. Indonesia dapat memanfaatkan AIIB ini untuk bantu membiayai pembangunan ”poros” maritim Indonesia. Namun, kita menuntut agar AIIB ditempatkan di Indonesia untuk mengurangi sikap asertif Tiongkok dalam membangun Jalur Sutranya melampaui wilayah kita.

Laut adalah dasar dan wahana pembangunan ”Poros Maritim Indonesia” atau mungkin lebih tepat ”Jalur Maritim Indonesia” sebagai landasan budaya maritim ”yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya,  sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra” harus dilakukan berlandaskan kekayaan ekosistem laut Indonesia menuju pengembangan ekonomi maritim serta keamanan dan kedaulatan di laut.

Namun, membangun Indonesia maritim berarti terutama juga pengembangan ekosistem laut dengan memperhatikan keberagaman hayati, kelimpahan dan distribusi biota, serta pola mobilitas biota itu. Pengembangannya harus dilakukan dengan memperhatikan pula potensi biota laut, coastal management, dan terutama pula waste management. Pengabaian ekosistem laut dapat merusak isi laut Indonesia.

Potensi biota laut itu menuntut pengelolaan yang baik bagi pengembangan ekonomi maritim yang menuntut coastal dan waste management yang berkelanjutan, pengembangan potensi mineral, termasuk migas, laut untuk menyejahterakan masyarakat, dan tak hanya masyarakat pesisir. Laju pemanfaatan SDA terbarukan (seperti perikanan, mangroves, terumbu karang, dan sumber daya alam hayati laut lain) jangan melebihi kemampuan pulih dari SDA itu.

CPF Luhulima
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, LIPI
Dipublikasi di Asia Timur, Global Politics | Tag , , , | Tinggalkan komentar

JK: Konflik di Indonesia Terjadi karena Ketidakadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan konflik yang pernah terjadi di Indonesia disebabkan tidak adanya keadilan baik segi ekonomi, regional, dan politik.

Jusuf Kalla menceritakan tentang keterlibatannnya dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah Indonesia. Menurutnya, konflik selalu melanggar seluruh pasal Undang-Undang Dasar (UUD) sehingga berbuntut pada pelanggaran HAM.

“Konflik melanggar aspek segala hak asasi manusia. Kita harus melihat apa sebabnya terjadi konflik,” kata JK di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, sebagian besar konflik vertikal dan horizontal yang terjadi karena ketidakadilan. Ia menyebut dari 15 konflik yang terjadi di Indonesia 10 konflik terjadi karena faktor tersebut.

“Permesta karena ketidakadilan ekonomi, Aceh soal ekonomi, Ambon dan Poso bukan agama, tapi itu masalah politik,” ucap JK.

Ia menambahkan, keterlibatan agama dalam konflik lebih disebabkan faktor emosional. Menurutnya, konflik yang dibungkus dengan agama lebih cepat berkembang sehingga agama seolah-olah dipermainkan.

“Anda masuk neraka jika permainkan agama,” kata JK.

Dipublikasi di Politics Indonesia | Tag , , | Tinggalkan komentar

Aung San Suu Kyi Terhambat Konstitusi

Keikutsertaan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan Presiden Myanmar tahun depan semakin suram. Parlemen Myanmar telah menunda keputusan amandemen konstitusi setelah pemilu berlangsung sekitar bulan November 2015. Artinya, klausul yang menyebutkan calon presiden tidak boleh bersuamikan atau beristerikan orang asing tidak dapat diubah.

Pasal ini seperti diarahkan ke Aung San Suu Sky yang suaminya dan anak-anaknya warga negara Inggris.

Juru bicara LND Nyan Win (19/11) menyebutkan, hak veto militer di parlemen menyebabkan LND tidak akan berhasil untuk merombak kabinet dalam perdebatan parlemen sekarang.
Nyan Win menegaskan pihaknya ingin mendorong perubahan di konstitusi karena keyakinanya akan demokrasi.

Dalam pasal 59f konstitusi Myanmar disebutkan bahwa jabatan utama di negeri ini melarang mereka yang berpasangan atau memiliki anak kewarganegaraan asing. Suami dan kedua anaknya adalah warga negara Inggris.

Ketua Parlemen Myanmar Shwe Mann mengatakan Selasa (18/11) bahwa referendum akan dilakukan bulan Mei mengenai referendum konstitusi setelah sidang parlemen sekarang.

Namun dia mengatakan, amandemen konstitusi itu mustahil dilakukan sebelum pemilihan presiden. Pemilu Myanmar November tahun depan dipandang sebagai ujian bagi transisi demokrasi dari kekuasaan militer yang dimulai tahun 2011.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama pertengahan November mengatakan keprihatinannya mengenai pasal 59f itu. Obama menegaskan, amandemen diperlukan untuk mencerminkan inklusifitas karena semua anggota masyarakat bisa ikut bukannya pengecuailan.

Anggota militer merupakan seperempat dari anggota parlemen Myanmar berdasarkan ketentuan konstitusi 2008 yang disusun mereka. Isi konstitusi ini antara lain mencegah kritik dan membungkam oposisi.

Perubahan apapun dalam konstitusi memerlukan 75 persen suara parlemen sehingga militer memegang peranana penting.
Militer dianggap enggan melepaskan cengkramannya meskipun telah terjadi pertemuan antara panglima militer Suu Kyi, presiden dan tokoh politik lainnya.

Pakar Mayanmar Renaud Egreteau dikutip AFP mengatakan, militer melihatnya dirinya bahwa mempertahankan konstitusi merupakan tugas utamanya dalam politik.

Myanmar melepaskan isolasionya tiga tahun lalu sehingga mendapatkan pujian internasional atas reformasinya sehingga sebagian sanksi dicabut.

Dalam pemerintahan semi sipil saat ini, mantan jenderal masih tetap dominan. Meski demikian sebagian besar tahanan politik telah dilepaskan sehingga Suu Kyi dan partainya NLD dapat bergabung ke parlemen.***

| Tinggalkan komentar

Masa Depan Demokrasi Mesir

Setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi dari posisinya 3 Juli 2013, Mesir menghadapi masa depan yang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintahan yang terpilih secara demokratis harus dihentikan di tengah jalan karena krisis politik yang kemungkinan akan melahirkan krisis politik baru. Namun di sisi lain, Mesir juga berhadapan dengan kekuatan orde lama – militer – yang berkuasa saat Husni Mubarak malang melintang selama tiga dasa warsa.

Pilihan kembali ke demokrasi yang sesungguhnya dimana pertarungan di parlemen ditentukan melalui pemungutan suara, demikian juga pemilihan presiden ditentukan akar rumput bukan elit politik, tidak akan mudah.

Baru satu tahun umur pemerintahan sipil, Mursi sudah diguncang kiri kanan, kelompok yang semula bergabung untuk mengubah Mesir dari era Mubarak. Kelompok yang tidak puas itu lupa bahwa sebuah kemustahilan pemerintah baru bisa menyelesaikan krisis ekonomi dalam tempo satu dua tahun. Dan ketika mereka berpaling ke militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah maka Mesir memasuki masa ketidakpastian yang semakin panjang.

Masalah Mesir memang bukan hanya dalam infrastruktur demokrasi yang lemah. Cengkraman pemerintahan Mubarak untuk tidak memberi peluang banyak bagi oposisi membuat masyarakat sipil tercerai berai. Akibatnya, ketergantungan politik Mesir terhadap Amerika misalnya sudah sedemikian parah sehingga perubahan internal pun dipengaruhi Washington.

Di sektor ekonomi, cadangan devisa Mesir bulan Juli hanya 14,9 miliar dollar (sekitar Rp 164 triliun). Inflasi di Mesir mencapai tingkat 10 persen pertahun sedangkan pengangguran usia muda menyentuh angka 13 persen dari sekitar 80 juta seluruh penduduk. Tekanan saat ini semakin besar karena pusat ekonomi dunia di Eropa dan Amerika masih belum bangkit.

Munculnya isu bahwa Jenderal Abdel Fattah al-Sisi akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan yang akan digelar tahun depan semakin lama Mesir melepaskan dari ketergantungan terhadap militer. Jenderal al-Sisi merupakan tokoh kuat dalam politik Mesir sekarang dan tampaknya mendukung pembebasan mentornya Mubarak dari segala dakwaan.

Belajar Demokrasi

Ketika angin demokrasi menghembus keras Timur Tengah, Mesir termasuk yang belakangan menangkap arus perubahan itu diawali dengan gerak langkah kaum muda memanfaatkan medis sosial. Saat Tunisia dan Yaman bergerak, Mesir masih tenang. Bahkan menjelang kejatuhannya, Mubarak yakin anaknya mampu meneruskan dinasti politiknya yang saat itu sudah berjalan tiga dasa warsa.

Jadi pilar demokrasi di Mesir memang masih sangat lemah ketika Mursi memenangkan pemilihan umum paling demokratis tahun 2012. Koalisi pro demokrasi dengan cepat tercerai berai karena ternyata di kalangan mereka terjadi beda pendapat. Perbedaan ini sangat tajam karena memang kebiasaan berbeda pendapat belum begitu kental di kalangan sipil. Dan ketika sebagian dari kelompok anti Mursi ini berpaling ke militer, maka jajaran militer menangkap peluang untuk masuk kembali ke dunia politik.

Sebuah penelitian yang dilakukan Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies tahun 2011 sesudah jatuhnya Mubarak menyebutkan, tingkat partisipasi politik rakyat Mesir sangatlah rendah. Bahkan dalam temuannya riset yang berjudul Political Culture in Egypt, hanya 8% dari masyarakat Mesir yang ikut menyebabkan jatuhnya Mubarak. Sebagian besar diantara mereka adalah kaum muda, kelas menengah, berpendidikan dan terekspos perkembangan global.

Selain karena tekanan rejim Mubarak sehingga demokrasi tidak bisa tumbuh berkembang di Mesir, penelitian dari Al-Ahram Center juga menyebutkan adanya beda identitas di kalangan masyarakat Mesir. Mereka bangga menyebutkan sebagai orang Mesir namun ketika ditanya identitasnya sebagai orang Mesir dan seorang Muslim, mereka terpecah belah. Dua kutub ini yakni kekuatan nasionalis dan Islam inilah yang menyebabkan krisis politk Mesir akan berkepanjangan.

Dua identitas ini juga yang terangkat ketika muncul perpecahan diantara kekuatan politik pasca Mubarak. Dalam perkembangan terakhir, militer seperti memanfaatkan sentimen ini untuk memberangus kekuatan Islam dengan memberikan label mereka “teroris”. Labelisasi inilah yang memudahkan militer untuk memecah belah kekuatan nasional-Islam.

Implikasinya, kekuatan masyarakat sepertinya sulit merajut kembali kekuatan demokrasi yang tumbuh seiring revolusi Musim Semi Arab di Timur Tengah. Mesir seperti kembali ketika era Mubarak dimana muncul ketakutan dari kekuatan-kekuatan sipil saat menyuarakan pendapatnya. Sangat mungkin kalangan kelas menengah yang memiliki aspirasi politik ini mengambil jalan aman hanya menikmati kue ekonomi Mesir yang ditopang Amerika Serikat dan negara-negara Arab Teluk.

Ini seperti mengingatkan ke era Mubarak dimana pada tahun 1980-an kinerja ekonomi Mesir tidak begitu cemerlang. Namun Mesir mendapatkan keuntungan dari negara-negara Barat karena mendukung koalisi anti Saddam Hussein ketika perang Irak. Mesir menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Barulah kemudian Mesir melalui liberalisasi ekonomi yang melahirkan kelas menengah baru yang semakin kuat pada tahun 2000-an. Kelas menengah ini diizinkan menikmati kekayaan ekonomi oleh rejim Mubarak yang imbalannya kelas menengah membiarkan Mubarak berkuasa.

Peran Asisi

Munculnya laporan bahwa Jenderal al-Sisi kemungkinan mempertimbangkan ikut dalam pemilihan presiden Mesir tahun depan mengangkat kembali sorotan terhadap tokoh ini dan militer. Al-Sisi semula digandeng Mursi karena dia termasuk tokoh militer relatif muda dan memiliki jaringan internasional serta seperti pro reformasi. Namun pada saat kritis terungkap sikap dasar dia sebagai seorang militer yang akan mengutamakan seniornya dan mengambil kesempatan menggeser kekuatan sipil di kancah politik.

Dengan kekuatan besar di tangan militer, pemerintahan transisi Mesir yang menggantikan Mursi tidak akan banyak berperan. Pusat kekuasaan Mesir sampai menjelang pemilu masih akan berfokus di tangan militer. Walaupun secara pragmatis wajah sipil muncul di permukaan namun tidak banyak berharap bahwa pemilu mendatang akan menghasilkan komposisi yang lahir dari demokrasi Mesir yang sebenarnya. Kekuatan politik yang memenangkan pemilu sudah diberangus dan bahkan ada larangan terhadap semua kegiatan dan aset milik Ikhwanul Muslimin, salah satu pusat kekuatan Islamis.

Langkah-langkah untuk menekan kekuatan Islam, agar kelompok nasionalis muncul diduga ada kaitan dengan peluang al-Sisi ke depan menjadi salah satu calon presiden. Sejauh ini memang tokoh yang ada belum begitu meyakinkan karena beberapa tokoh pendukung kudeta Mesir seperti Mohamad el Baradey mengundurkan diri. Kekecewaan sebagian kekuatan politik anti Mursi ini akhirnya menyebabkan mereka mundur teratur.

Al-Sisi sebagai seorang jenderal yang dipercaya Barat, didukung negara-negara Arab Teluk dan mungkin pula tidak mencemaskan Israel, rekayasa untuk membuka jalan bagi al-Sisi atau setidaknya orang yang didukung al-Sisi untuk menjadi presiden Mesir sangat kuat. Jenderal al-Sisi akan belajar banyak dari Mubarak bagaimana selama lebih dari 30 tahun mempertahankan kekuasaanya.

Kelompok pendukung Mursi saat ini dapat dikatakan tidak menjadi ancaman lagi. Ahmad Mefreh dari kelompok hak pembela HAM Alkarama Foundation mengatakan lebih dari 2000 pendukung Mursi di Cairo saja telah ditangkap. “Ikhwanul Muslim adalah pihak yang kalah dalam konfrontasi tidak seimbang,”ujar Hassan Nafaa, pakar politik dari universitas Cairo.

Dengan berbagai rekayasa yang menguntungkan Asisi dan militer, tidak heran kalau pakar Mesir seperti Nathan Brown dari Universitas George Town mengatakan, “Apa yang akan kita lihat adalah semakin berkurangnya peran presiden kecuali jika seorang militer atau tokoh militer memutuskan untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden.”

Spekulasi al-Sisi akan ikut pemilihan presiden memang semakin kuat saat dia muncul belakangan dengan pakaian sipil. Calon presiden yang kalah dari Mursi, Hamdeen Sabahi mengatakan, “Jenderal al-Sisi merupakan pahlawan yang populer dan jika dia memutuskan mengikuti pemilu dia merupakan kandidat terkuat saat in.”

Persoalannya adalah, apakah munculnya kelas menengah independen di kota-kota besar Mesir akan membuat negeri ini tidak kembali ke rejim otoriter. Apakah kekuatan sipil akan kembali menguat jika sebuah kasus penindasan terjadi di tangan pemerintahan pro militer? Lalu apakah kubu oposisi sipil baik nasionalis maupun Islamis mampu bergabung kembali melawan musuhnya? Demokrasi Mesir akan melalui masa yang sulit sampai pemilihan umum berlangsung tahun depan. *** (13/10/2013)

| Tinggalkan komentar

Tugas Berat Pemerintahan Baru

A Tony Prasetiantono
SAMBIL menunggu proses akhir pemilihan presiden di tingkat Mahkamah Konstitusi, ada baiknya kita mencoba menginventarisasikan isu-isu strategis apa saja yang bakal menjadi tugas berat pemerintahan presiden terpilih nanti.

Ujian pertama bagi pemerintahan baru bisa disebut sudah dilalui dengan baik. Indikasinya, pasar menyambut antusias dengan penguatan rupiah (Rp 11.500-an per dollar AS) dan Indeks Harga Saham Gabungan (di atas 5.000). Sentimen positif ini hendaknya terus dipertahankan, melalui pembentukan kabinet yang tidak saja mencerminkan kapasitas intelektual para menteri, tetapi juga dilengkapi integritas dan kemauan untuk bekerja keras dan bertindak sebagai ”pelayan” publik.

Jika presiden terpilih sampai tergelincir menyusun kabinet dengan basis sekadar membagi-bagi jatah bagi koalisi politiknya sehingga cenderung mengabaikan aspek kompetensi, seperti terjadi pada kabinet sebelumnya, pasar akan segera menghukumnya. Rupiah dan IHSG pun akan berhenti berakselerasi, sementara arus modal masuk (capital inflow) pun akan berubah menjadi capital outflow. Ini tentu tidak boleh terjadi.

Tujuh isu strategis

Berikut tujuh isu strategis bagi pemerintah baru. Pertama, subsidi energi. Tahun ini subsidi energi (BBM dan listrik) akan mencapai Rp 350 triliun, terdiri dari subsidi BBM Rp 246,49 triliun dan subsidi listrik Rp 103,82 triliun. Ini jelas berlebihan karena volume APBN sekitar Rp 1.877 triliun. Itu berarti subsidi energi mencapai hampir 19 persen dari seluruh belanja negara. Ini tak masuk akal. Bahkan biaya penyelenggaraan Piala Dunia sepak bola di Brasil 2014 ”hanya” sekitar 15 miliar dollar AS (sekitar Rp 170 triliun), termasuk membikin baru dan merenovasi 12 stadion serta membangun infrastruktur (data Bloomberg dan Forbes). Dengan kata lain, subsidi energi kita bisa untuk penyelenggaraan dua kali Piala Dunia!

Terlalu besarnya subsidi energi ini menimbulkan dua implikasi negatif. Pertama, tak memberi ruang gerak fiskal untuk mengalokasikannya ke kegiatan lain yang produktif, misalnya membangun infrastruktur. Kedua, pengelolaan fiskal dan makroprudensial dipersepsikan buruk oleh investor asing. Imbasnya, akan menurunkan peringkat kredit obligasi pemerintah. Karena itu, tugas berat pertama presiden terpilih menghentikan ”kegilaan” ini dengan menaikkan harga BBM.

Beranikah dia melakukannya, dan kapan waktu yang tepat? Mungkin agak sulit melakukannya pada tahun ini. Biarkan 2014 berakhir dengan inflasi rendah, 5-6 persen. Kenaikan harga BBM bisa dilakukan pada saat bulan-bulan yang inflasinya rendah, yakni Maret-April 2015, agar dampak negatif inflasinya bisa diminimalkan. Harga BBM bersubsidi bisa dinaikkan dari Rp 6.500 ke Rp 8.000-Rp 8.500 per liter, untuk secara bertahap mendekati harga keekonomian Rp 11.000 per liter.

Namun, menaikkan harga BBM saja sesungguhnya belum menuntaskan masalah. Masih ada problem ketidakadilan karena salah sasaran (misallocation of resources) dalam distribusi BBM bersubsidi. Cara yang cukup radikal adalah melarang para pemilik mobil pribadi mengisi tangkinya dengan BBM bersubsidi. Hanya sepeda motor dan angkutan umum yang diizinkan menggunakan BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan mendorong masyarakat memilih kendaraan hemat energi.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur. Joko Widodo sebagai presiden terpilih beruntung punya pengalaman dalam menangani isu ini. Sebagai Gubernur DKI, dialah orang yang berhasil memulai proyek mass rapid transit, yang selama ini mengalami kebekuan dalam beberapa periode gubernur sebelumnya. Sayang dia belum sempat berhasil mengeksekusi proyek monorel yang kini masih berlanjut pertikaiannya. Selanjutnya, sesuai visinya tentang negara maritim, dia harus membangun lebih banyak pelabuhan laut. Di sepanjang pantai utara Jawa, perlu ada sebuah pelabuhan di setiap 100 kilometer. Jadi, paling tidak harus ada tujuh pelabuhan terbentang antara Jakarta dan Surabaya, yang panjangnya 727 kilometer.

Ide Jokowi tentang perlunya kapal-kapal besar untuk menurunkan biaya logistik sangat menarik. Biaya kontainer rute Jakarta-Papua lebih mahal daripada Jakarta-Los Angeles karena skala ekonomis (economies of scale). Kapal rute Jakarta-LA menggunakan kapal besar, sedangkan Jakarta-Papua kapalnya kecil. Penggunaan kapal besar jauh lebih efisien. Masalahnya, bagaimana membuat rute Jakarta-Papua lebih efisien dengan kapal besar? Investasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (sehingga permintaan naik) akan menjadi kuncinya.

Pelabuhan udara juga harus terus didorong. Pada era Yudhoyono telah dibangun dan direnovasi Bandar Udara Kuala Namu, Hasanuddin, Juanda, dan Ngurah Rai. Ini pun masih belum cukup. Pada era pemerintahan baru nanti harus lebih banyak lagi bandara berstandar internasional dibangun, apalagi kita berupaya menarik lebih banyak turis asing, yang kini baru 8 juta orang. Angka ini kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia (2013) yang bisa menarik 25,7 juta orang dan menghasilkan devisa 21 miliar dollar AS!

Ketiga, sudah banyak literatur yang menyebutkan daya saing Indonesia harus ditingkatkan untuk menghadapi kompetisi komunitas ASEAN sejak 1 Januari 2016. Selain infrastruktur, titik kritisnya terletak pada kualitas sumber daya manusia. Di ASEAN, ternyata Indonesia hanya nomor tiga sebagai negara pengirim anak-anak muda bersekolah di luar negeri (international student mobility).

Negara paling agresif Malaysia (54.000) dan Vietnam (48.000). Selanjutnya, Indonesia (34.000), Thailand (26.000), dan Singapura (20.000). Dengan catatan, penduduk Indonesia 250 juta, Vietnam (92 juta), Thailand (70 juta), Malaysia (30 juta), dan Singapura (6 juta). Jokowi harus mengulang kembali agresivitas mantan Presiden serta Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie yang dulu banyak mengirim mahasiswa merebut teknologi dari Amerika Serikat dan Eropa.

Keempat, sesuai janjinya, Jokowi sebagai presiden terpilih juga harus bisa mencetak minimal sejuta lahan pertanian tanaman pangan (padi). Proyek ini dulu pernah dilakukan Soeharto, tetapi kurang berhasil. Swasembada pangan—sebenarnya juga banyak komoditas lain—hanya bisa dilakukan melalui ekstensifikasi atau penambahan lahan. Program transmigrasi masih relevan dilanjutkan dalam rangka mendorong petani mengerjakan luas lahan yang menjamin tercapainya skala ekonomis, yakni batas luas minimum yang bisa menyebabkan petani berproduksi efisien, misalnya 2 hektar per petani.

Kelima, pengendalian penduduk. Sesudah era reformasi 1998, Indonesia cenderung lengah menangani isu ini. Bertambahnya penduduk memang bisa mendatangkan manfaat berupa ”bonus demografi”. Namun, itu bisa berbalik menjadi beban jika kita tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Syarat untuk itu adalah pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sejak krisis 1998. Tidak ada kompromi lagi, pertumbuhan penduduk maksimal harus di bawah 1 persen per tahun.

Konsolidasi bank

Keenam, konsolidasi bank di sektor finansial adalah hal yang gagal dilakukan pemerintah sebelumnya. Jumlah bank di Indonesia saat ini 119 bank lokal untuk melayani 250 juta penduduk. Di Malaysia, hanya ada delapan bank lokal untuk melayani 30 juta penduduk. Itu pun Malaysia masih terus berupaya mengonsolidasikan bank-banknya. Di Singapura, cuma ada tiga bank lokal raksasa: DBS, OCBS, dan UOB. Dalam industri perbankan, berlaku hukum size does matter. Artinya, semakin besar ukuran suatu bank, akan semakin efisien. Karena itulah, di banyak negara sudah timbul tren konsolidasi antarbank. Indonesia pernah sukses menggabung empat bank BUMN (BDN, Bapindo, BBD, dan Bank Exim) menjadi Bank Mandiri.

Dalam jangka pendek dan menengah ke depan, pemerintah harus berani mengonsolidasikan empat bank BUMN yang sekarang ada (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) menjadi sebuah bank raksasa yang kompetitif. Integrasi sektor finansial di ASEAN akan terjadi pada 2020, ketika kita tidak mungkin menghindarinya. Konsolidasi bank memang berisiko resistensi. Kombinasi antara skema pensiun dini yang menarik dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja adalah hal-hal yang bisa mengurangi gejolak. Pengalaman merger Bank Mandiri telah mengajarkannya.

Ketujuh, Indonesia adalah negara yang tertinggal dalam hal pengumpulan pajak. Dengan tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) hanya 12 persen, kita tercecer dibandingkan dengan Filipina (14,4 persen), Vietnam dan India (15 persen), Malaysia (15,5 persen), Tiongkok dan Thailand (17 persen). Secara tipikal, di negara-negara yang kian miskin, tax ratio-nya rendah, misalnya Pakistan (10 persen) dan Banglades (8,5 persen). Indonesia harus mengejar penerimaan pajak untuk mengurangi defisit APBN, alias mengurangi akselerasi utang pemerintah. Jumlah karyawan Ditjen Pajak, yang kini 32.000 orang, harus banyak ditambah untuk memperkecil ruang gerak para penghindar dan penggelap pajak. Tentu masih banyak lagi agenda bagi pemerintahan baru, tetapi tujuh isu strategis itu setidaknya bisa membantu memetakan masalah.

A Tony Prasetiantono
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
Kompas 7 Agustus
| Tinggalkan komentar

LIMA SURVEI TENTANG CAPRES CAWAPRES

LIMA SURVEI MENGUNGGULKAN JOKOWI

1. LSI: Jokowi-JK 35,42% dan Prabowo-Hatta 22,75%

Merdeka.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis data survei Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta pada pertengahan Mei 2014. Peneliti LSI Ardian Sopa menilai Jokowi justru lebih unggul dari Prabowo meski tak dapat dukungan dari elite partai besar.

“Dari sisi persentase dukungan seluruh partai pendukung, koalisi partai pendukung Prabowo – Hatta lebih besar. Namun dari sisi euforia dukungan pemilih, hasilnya berbalik. Dukungan pemilih kepada Jokowi – JK lebih besar,” kata Ardian, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/5).

Ardian menjelaskan, berdasarkan hasil survei LSI yang dilakukan kepada 2.400 responden dengan margin of error sekitar 2 persen, memperlihatkan 68,5 persen responden mendukung Jokowi , sedangkan Prabowo hanya 15,3 persen.

“Hasilnya sebesar 68,5 persen publik menyatakan bahwa mereka ingin secara sukarela membantu pasangan Jokowi – JK. Sedangkan Prabowo hanya 15,3 persen yang menyatakan sukarela,” paparnya.

Tidak hanya itu, Ardian melanjutkan, jika pemilihan presiden dilakukan pada saat survei dilakukan, maka pasangan Jokowi – JK unggul sementara dibanding pasangan Prabowo – Hatta.

“Elektabilitas Jokowi – JK mencapai 35,42 persen dan elektabilitas Prabowo – Hatta 22,75 persen. Selisih kedua pasangan sebesar 13 persen, namun keduanya masih punya peluang menang karena sebanyak 41,83 persen belum menentukan pilihan,” jelasnya.

Survei LSI ini dilakukan di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling pada tanggal 1-9 Mei 2014. Dalam survei ini, LSI melakukan wawancara dan tatap muka dengan jumlah 2.400 responden.

2. Populi Center: Jokowi-JK 47,5% dan Prabowo-Hatta 36,9%

Merdeka.com – Lembaga survei Populi Center pada awal Juni menunjukkan persaingan antara Jokowi – Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa berlangsung ketat. Dalam survei bertajuk ‘Trajektori Politik 2014: Menuju Pemilihan Presiden yang Kompetitif’ jika Pilpres digelar saat ini, Jokowi – JK masih menang.

“Jokowi – JK mendapatkan angka elektabilitas 47,5 persen, sedangkan Prabowo – Hatta sebesar 36,9 persen dan yang belum menentukan pilihan sebesar 14,4 persen. Dari temuan ini, selisih elektabilitas antara Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta lebih kecil dari mereka yang bisa digolongkan sebagai undecided voters,” ujar Ketua Populi Center Nico Arjanto saat presentasi kepada wartawan di Rarampa Resto Jalan Mahakam Raya II No 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Lebih lanjut, berdasarkan survei ini tampak bahwa Pilpres 2014 akan berjalan kompetitif. Menurut dia, masing-masing pasangan capres dan cawapres masih memiliki peluang untuk menang.

“Peluang untuk menyalip masih ada, penentu dalam pemenangan itu dilihat kampanye efektif, debat capres-cawapres dengan sebaik-baiknya, dan kampanye menarik undecided voters ini merata. Saya kira semua unsur ini penting,” ucap dia.

Survei ini menggunakan wawancara tatap muka yang dilakukan di seluruh 33 provinsi pada tanggal 24 sampai 29 Mei 2014. Sampling yang digunakan sebanyak 1.500 responden dipilih secara acak bertingkat (multi random sampling) dengan margin of eror = 2.53 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

3. SSS: Jokowi-JK 42,65% dan Prabowo-Hatta 28,35%

Merdeka.com – Masih di awal Juni, kali ini lembaga survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) juga melakukan survei menjelang pemilihan presiden. Hasil surveinya, Jokowi – JK memiliki tingkat elektabilitas mencapai 42,65%, sedangkan Prabowo – Hatta 28,35%. Sementara sebanyak 29 persen menjawab tidak tahu.

Dalam keterangan persnya hari ini, Kamis (5/6), survei yang dilakukan oleh SSS dilakukan pada 26 Mei – 4 Juni 2014. Sampel yang digunakan adalah warga yang tinggal di 10 kota besar dan memiliki hak pilih dalam pemilu.

10 Kota besar yang dijadikan sampel adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Palembang dan Yogyakarta. Metode yang digunakan dengan wawancara via telepon.

Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error 2,78 persen.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil dari hasil mengacak nomor telepon yang terdapat di dalam buku Telkom. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.250 responden.

4. Cyrus Network: Jokowi-JK 53,6% dan Prabowo-Hatta 41,1%

Merdeka.com – Nah, survei terbaru dua pasangan capres-cawapres dirilis oleh Cyrus Network. Survei ini dilakukan selama kurun waktu 25-31 Mei 2014. Survei terbaru ini memiliki angka unidentified voters tinggal sekitar 5 persen.

“Elektabilitas Jokowi-JK sebesar 53, 6 persen dan Prabowo-Hatta sebesar 41,1 persen tak akan berubah jauh,” ujar Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi di Jalan Wahid Hasyim 51 Jakarta, Selasa (10/6).

Survei menyebut ada 30 persen calon pemilih mengaku mempertimbangkan debat capres-cawapres kemarin malam untuk memantapkan pilihan. Hasil dari debat itu berpotensi mengubah pilihan warga terhadap pasangan capres dan cawapres.

Dalam survei terbaru, angka unidentified voters tinggal 5 persen. Dari 5 persen tersebut, preferensi mereka tetap bisa dipetakan sekitar 2,9 persen dukung Jokowi-JK sementara 0,8 memilih Prabowo-Hatta, sisanya merahasiakan pilihan.

“Prabowo sejauh ini mengalami peningkatan suara signifikan. Namun belum mampu memotong elektabilitas Jokowi,” tuturnya.

Data ini diperoleh berdasarkan survei 25-31 Mei 2014, dengan 1.500 responden di 33 provinsi yang diwawancara lewat tatap muka. Margin error 2,6 persen dengan metode multistage random sampling.

5. Survei PDB: Jokowi-Jk 32,2 % Prabowo-Hatta 26,5 %

Merdeka.com – Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil survei terbaru elektabilitas dua capres. Survei yang dilakukan pada 26 Mei-1 Juni itu mengungkapkan, selisih elektabilitas antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto hanya terpaut 5,7 persen.

Peneliti senior PDB Agus Herta dalam jumpa pers Hasil Survei Capres 2014 oleh PDB di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/6), memaparkan, survei dilakukan di 7 kota besar di 7 provinsi di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dengan masing-masing 384 responden. Jumlah responden sebanyak 2.688 responden dan diwawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

“Setiap kota yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi provinsi,” kata Agus.

“Ada tren elektabilitas Jokowi-JK turun dan PrabowoHatta naik. Selisih elektabilitas PrabowoHatta dengan JokowiJK sampai akhir Mei 2014 semakin menyempit hanya sekitar 5,7% (Jokowi-JK 32,2% dan PrabowoHatta: 26,5%)” imbuhnya.

Ketika ditanya sampai titik mana pertemuannya elektabilitas kedua capres? Agus menjelaskan PDB masih akan melakukan riset lagi sampai minggu terakhir jelang pilpres.

Apakah PrabowoHatta akan melampaui JokowiJK? “Dalam pengalaman riset, tren sulit berubah dalam waktu sempit. Yang turun konsisten akan turun, yang naik terus akan naik,” pungkasnya.

6. Survei LSN: Prabowo-Hatta 46,3% dan Jokowi-JK 38,8%

Elektabilitas pasangan capres nomor satu, Prabowo Subianto-Joko Widodo diprediksi telah menyalip duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang selama ini barada di posisi teratas semua survei. Menurut Lembaga Survei Nasional (LSN), elektabiliitas pasangan koalisi merah putih Prabowo-Hatta mencapai 46,3 persen jika pemilu digelar hari ini.

Peneliti utama LSN Mega Nusantara mengatakan, meroketnya elektabilitas Prabowo karena sosoknya yang tegas.

“Karena sikap Prabowo yang tegas dan responden menginginkan presiden berlatar belakang TNI,” ujar Mega dalam jumpa pers hasil survei LSN di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Hasil survei LSN menunjukkan, duet Prabowo-Hatta meraih elektabilitas 46,3%, duet Jokowi-JK 38,8%, dan responden yang belum menentukan pilihan 14,9%.

Survei dilakukan antara tanggal 1-8 Juni 2014 di 33 provinsi dengan jumlah responden 1.070 orang dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 50:50. Survei dilakukan melalui pengumpulan data teknik melalui wawancara dengan pedoman kuisioner. Margin of error survei -/+ 3% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dipublikasi di Arsip, Politics Indonesia | Tag , , , , , , | Tinggalkan komentar
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.