Isu Maritim dan Diplomasi Tutup Tahun

Label

, ,

Oleh Retno LP Marsudi

Aktivitas diplomasi Indonesia pada 2015 ditutup pertemuan dengan tiga negara secara berturut-turut: Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI-Jepang di Tokyo, 18 Desember; pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) RI- Korea Selatan di Seoul, 19 Desember; dan Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI dengan Australia di Sydney, 21 Desember.

Ketiga pertemuan di penghujung tahun tersebut memiliki makna yang sangat penting. Pertemuan 2+2 dengan Jepang merupakan pertemuan pertama yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang. Pertemuan ini juga merupakan Pertemuan 2+2 pertama yang dilakukan Jepang dengan negara anggota ASEAN. Sebagai dua negara besar di Kawasan, Pertemuan 2+2 Indonesia-Jepang hendaknya tidak saja bermanfaat bagi kepentingan dua negara, tetapi juga harus dapat berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pertemuan dengan Korea Selatan dalam bentuk JCM juga hal khusus. Sudah sembilan tahun Indonesia tidak melakukan JCM dengan Korea Selatan. Jeda waktu pertemuan yang sangat lama tersebut tidak baik bagi sebuah hubungan. Oleh karena itu, pelaksanaan JCM kali ini sangat diapresiasi oleh Korea Selatan dan memberikan pesan keseriusan kedua negara dalam melanjutkan hubungan bilateral.

Sementara itu, Pertemuan 2+2 Indonesia-Australia juga memberikan makna yang sangat khusus. Pertemuan 2+2 tahun ini menyempurnakan komitmen untuk membuka lembaran baru yang lebih kokoh, membangun kepercayaan yang lebih kuat, dan saling menghormati.

Selain upaya memerangi ekstremisme dan terorisme, di semua pertemuan tersebut Indonesia secara konsisten membawakan isu pemajuan kerja sama maritim.   Patut disyukuri, tanggapan positif diberikan Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Jepang mengusulkan kiranya Forum Maritim kedua negara dapat segera dimulai. Jepang juga telah menyatakan komitmennya untuk bekerja sama menindaklanjuti EAS Statement on Enhancing Maritime Cooperation.  Sebagai negara observer, Jepang juga bertekad untuk memberikan kontribusi pemajuan kerja sama maritim dalam Indian Ocean Rim Association (IORA).

Kerja sama maritim juga bukan isu baru bagi Indonesia dan Korea Selatan, termasuk kerja sama pengembangan kapal selam.  Dalam JCM,  Korea Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama maritim, termasuk kerja sama maritim dalam konteks KTT Asia Timur (East Asian Summit/EAS).

Kerja sama maritim juga terus dimajukan dengan Australia. Komitmen Pertemuan 2+2 mencatat beberapa capaian kemajuan kerja sama maritim Indonesia- Australia.  Dalam konteks EAS, Australia merupakan salah satu negara yang menunjukkan dukungan terhadap upaya Indonesia agar EAS dapat menyepakati statement kerja sama maritim. Dalam konteks IORA, Australia sangat aktif dalam memajukan kerja sama blue-economy. Dukungan Australia juga diberikan selama keketuaan Indonesia dalam IORA, termasuk rencana Indonesia agar IORA dapat membuat sebuah IORA Concord.

Selain melalui diplomasi bilateral, Indonesia juga telah berupaya memajukan kerja sama maritim melalui EAS dan IORA.

EAS

 Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, November 2015, EAS telah mengadopsi statement mengenai “Enhancing Regional Maritime Cooperation” yang diinisiasi oleh Indonesia.

Upaya agar draf pernyataan mengenai kerja sama maritim tersebut dapat diterima oleh EAS bukan hal mudah. Konsultasi yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara EAS butuh waktu lebih kurang setahun. Negosiasi atas substansi draf pernyataan itu juga cukup alot.  Sampai detik-detik terakhir menjelang selesainya pertemuan  EAS, negosiasi terus dilakukan sampai tingkat menteri luar negeri.

Patut disyukuri, akhirnya draf tersebut dapat disetujui oleh para kepala negara/kepala pemerintahan EAS.  Negara seperti Tiongkok, AS, Australia, dan Selandia Baru bahkan telah jadi ko-sponsor terhadap inisiatif tersebut.

Upaya memajukan kerja sama maritim yang sifatnya praktis dan bilateral umumnya lebih mudah dilakukan. Namun, tak demikian halnya apabila sudah melibatkan banyak negara.  Keberhasilan Indonesia dalam EAS (18 negara) paling tidak disebabkan dua hal. Pertama, terdapat kepercayaan yang besar negara anggota EAS terhadap Indonesia, terhadap kepemimpinan Indonesia. Kedua, Indonesia berhasil meyakinkan bahwa tantangan kerja sama maritim akan dapat dikonversikan menjadi potensi kerja sama.

Pernyataan EAS untuk peningkatan kerja sama di bidang maritim mencakup: (i) pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan; (ii)  peningkatan konektivitas maritim; (iii) penanggulangan kejahatan lintas batas; (iv) pemajuan perdamaian dan keamanan; serta (v) peningkatan kerja sama di antara lembaga-lembaga riset.

Masalah perdamaian dan keamanan di kawasan, termasuk di Laut Tiongkok Selatan, menjadi perhatian semua negara. Tak satu pun negara di kawasan yang menginginkan Laut Tiongkok Selatan jadi wilayah konflik. Oleh karena itu, Indonesia selalu mendesak setiap negara memberikan kontribusinya  bagi terciptanya perdamaian/stabilitas dan bukan justru mengambil tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan tensi. Semua negara wajib menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Posisi Indonesia untuk isu Laut Tiongkok Selatan sangat jelas. Indonesia bukan bagian dari negara pengklaim. Indonesia terus mendorong agar implementasi Declaration of Conduct (DoC) bisa dilakukan secara penuh dan efektif. Indonesia juga terus mendorong agar pembahasan mengenai Code of Conduct  (CoC) dapat segera diselesaikan.  Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna juga sudah sangat jelas dan telah didaftarkan ke PBB. Dengan kejelasan itu akan lebih mudah bagi Indonesia menarik garis batas maritimnya karena ditarik dari fitur yang sudah jelas kepemilikannya berdasarkan hukum internasional.

IORA

  Pengarusutamaan kerja sama maritim juga dilakukan dalam konteks IORA. Sebagai Ketua IORA (Oktober 2015-Oktober 2017), Indonesia bertekad memajukan kerja sama maritim di Samudra Hindia yang damai dan stabil. Tekad ini mengandung dua hal utama: pertama, pemajuan kerja sama maritim dan kedua, menjadikan Samudra Hindia kawasan yang stabil dan damai.

Dari dua elemen yang dianggap penting tersebut, pada pertemuan para menlu IORA di Padang, Oktober 2015, Indonesia telah mengusulkan perlunya IORA memiliki sebuah concord, semacam perjanjian/persetujuan untuk menjaga keharmonisan.  Jika concord ini nantinya disetujui, akan lahir satu arsitektur kawasan baru yang akan menjadikan kawasan Samudra Hindia sebuah kawasan yang damai dan stabil serta maju dalam kerja sama di bidang maritim. Sebuah Ad Hoc Committee on IORA Concord telah dibentuk dan memulai kerja pada Februari 2016.

Indonesia juga telah memikirkan elemen-elemen yang dapat dimasukkan dalam IORA Concord, antara lain pengembangan norma untuk kerja sama,  perkuatan institusi, serta identifikasi tantangan dan potensi baru yang dapat dikerjasamakan. Samudra Hindia memegang peran sangat strategis. Oleh karena itu, menjadi sangat penting artinya perhatian ke Samudra Hindia mulai harus dilakukan.

Tahun 2015 telah berakhir. Diplomasi untuk memajukan kerja sama maritim akan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Satu fondasi kuat, baik dalam konteks bilateral maupun regional, telah dibangun di tahun awal pemerintahan JKW-JK.

Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri RI

Sumber, Kompas 4 Januari, hal 6

Pemahaman tentang MEA Minim

Label

,

JAKARTA, KOMPAS — Dalam hitungan hari, Masyarakat Ekonomi ASEAN segera dibuka. Namun, pemahaman masyarakat mengenai pembukaan pasar masih rendah. Masalah ini menjadi halangan internal. Pemerintah masih perlu menyosialisasikan soal Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Anak muda Indonesia mengaku siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, mereka gemas lantaran informasi mengenai peta jalan dan tujuan bersama yang ditetapkan pemerintah terkait peluang ekonomi ini tidak cukup jelas.

Sejumlah pihak yang ditemui dan dihubungi sejak pekan lalu hingga Minggu (13/12) menyiratkan pemahaman yang minim tentang MEA. Meski demikian, mereka juga optimistis terhadap pembukaan MEA karena Indonesia bisa mencari peluang.

Aziz Hasibuan, praktisi komunikasi di IDEA Group, mengatakan sering mencari referensi informasi MEA di situs pencari Google. Namun, Aziz mengaku belum memahami realisasi MEA itu. “Hingga sekarang saya belum paham betul MEA. Saat saya bangun pagi tanggal 31 Desember, barangkali saya belum tahu perubahannya,” kata Aziz.

Dalam diskusi di Indonesian Youth Conference bertema “Mempersiapkan Anak Muda Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” akhir November lalu, kegemasan anak muda Indonesia tentang informasi yang minim soal MEA mengemuka.

Pegiat dunia kreatif dan hiburan Muhammad Farhan mengatakan, anak muda tidak memiliki pemahaman memadai tentang MEA yang sudah di depan mata. “Sampai saat ini tidak paham seperti apa MEA ini,” ujarnya.

Keluhan itu tidak salah. Hasil survei Litbang Kompas pada awal November lalu dengan 582 responden di 12 kota besar menunjukkan, 57 persen responden tidak tahu MEA akan diterapkan pada akhir Desember ini. Hasil survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) dengan 2.509 responden di 16 kota memperlihatkan pemahaman masyarakat terhadap MEA atas dasar sekadar tahu (nice to know), ingin tahu lebih lanjut (need to know), dan berusaha merespons (need to explore) masih sangat rendah.

Sejak komitmen pendirian MEA disepakati untuk diakselerasi pada Konferensi Tingkat Tinggi XII ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, Pemerintah Indonesia sebetulnya cepat tanggap dan antisipatif. Pemerintah telah menerbitkan tiga instruksi presiden, antara lain mengatur sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

Ada juga keputusan presiden yang mengatur tentang pembentukan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA 2015. Komite ini juga berperan menyosialisasikan MEA 2015 kepada masyarakat. Pada praktiknya, sosialisasi dilakukan sebatas terhadap kalangan pengusaha dan pelaku industri.

Dari hasil penelitian LIPI, kondisi di lapangan bisa dibilang cukup menyedihkan. Dalam paparannya, Koordinator Tim Survei ASEAN LIPI Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan, hasil survei LIPI menunjukkan, sebagian besar responden tak banyak memahami soal MEA dan dampaknya. Banyak responden mengaku tahu dan memandang MEA sebagai keterbukaan peluang baru yang semakin lebar di kawasan. Perjanjian perdagangan bebas antarnegara anggota memungkinkan pergerakan barang komoditas secara lebih dinamis dan bebas. Namun, pemahaman itu tak diikuti dengan pengetahuan lanjutan lain, seperti pergerakan bebas juga mencakup sektor jasa dan tenaga kerja profesional.

content

Ketidakpahaman ini tergambar dari 82 persen responden penelitian LIPI yang mengaku tidak tahu bahwa sebagai tenaga profesional dimungkinkan bekerja di negara lain. Begitu pula sebaliknya.

Masih banyak kendala

Dalam paparannya, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menyebutkan sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait upaya menyosialisasikan rasa ke-ASEAN-an di Tanah Air. Kendala juga terkait konsistensi dan keberlanjutan kebijakan yang memengaruhi banyak hal, termasuk koordinasi di tingkat pusat serta antara pusat dan daerah. “Kami di Sekretariat Nasional ASEAN tak pernah memperhitungkan kemunculan Kemenko Kemaritiman atau perubahan dari Kemenko Kesra menjadi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” kata Ina mencontohkan.

Terkait sosialisasi, Ina mengaku relatif sulit menerjemahkan istilah teknis terkait MEA ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dipahami masyarakat.

Semangat berkompetisi

Kendati pemahaman masyarakat masih kurang, beberapa kalangan mengaku siap berkompetisi. Dari survei Litbang Kompas, sebanyak 74,7 persen responden setuju Indonesia wajib mengikuti MEA. Mereka juga berpendapat beberapa profesi mampu bersaing di pasar MEA.

Deputi Menteri Pariwisata Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Ahman Sya mengatakan, MEA tidak terlalu mengkhawatirkan bagi dunia pariwisata. “Sudah sejak lama SDM pariwisata Indonesia laku di pasar tenaga kerja pariwisata di dalam dan luar negeri,” katanya.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar berpendapat, Indonesia mempunyai peluang besar menguasai ekonomi di Asia Tenggara. Berdasarkan data PII, saat ini ada 750.000 insinyur dan sarjana teknik di Indonesia. Namun, kurang dari 50 persen yang bekerja di bidang itu.

Terkait upaya meningkatkan iklim investasi menjelang MEA, pemerintah telah menderegulasi 135 aturan sejak paket kebijakan ekonomi I diumumkan pada 9 September 2015. Aturan itu siap direalisasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan deregulasi untuk 30 aturan berbeda yang telah diumumkan.

(MED/INU/DWA/HEN/ADH/CAS/ARN/NDY)

Menunggu Angin Perubahan di Malaysia

Label

, ,

UNJUK rasa yang diklaim melibatkan lebih dari 100 ribu orang di Kuala Lumpur akhir Agustus lalu tergolong langka. Meskipun banyak dituduh sebagai bagian dari aksi kubu oposisi, pengerahan massa dalam jumlah besar itu memiliki makna lebih luas. Peristiwa ini langka karena di Malaysia unjuk rasa bisa berujung penjara akibat ketatnya Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA).

Kehadiran mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad menambah bobot dari urgensi pesan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Dengan mengusung demo Bersih 4.0, pesan dan sasarannya jelas. Massa menginginkan perubahan segera setelah terungkap adanya aliran dana ratusan juta dolar AS ke rekening pribadi PM Malaysia Najib Razak. Mereka menuntut empat hal; 1) Pemilu yang bersih, 2) Pemerintah yang bersih, 3) Penyelamatan ekonomi Malaysia, dan 4) Hak membantah (berpendapat).

Kini tinggal menunggu waktu ke mana arah angin perubahan di Malaysia. Apakah akan berujung pada pemakzulan PM Najib atau pada pemilu yang dipercepat. Bisa juga desakan perubahan ini akan berimbas kepada tubuh UMNO di tengah semakin kuatnya kelompok oposisi di parlemen. Setidaknya kasus ini telah memakan korban di tingkat elite, dengan dipecatnya Deputi PM Muhyiddin Yassin dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail. Najib juga memecat Shafie Adpal dari jabatan menteri pembangunan perdesaan.

Selama dua dekade PM Mahathir Mohamad berkuasa, 1981-2003, salah satu bentuk pengekangan yang dipeliharanya untuk menstabilkan politik dan memelihara kelanjutan pembangunan ekonomi ialah ISA. Sikap Mahathir yang keras terhadap politik dalam negeri Malaysia ini diikuti oleh suksesornya yakni Abdullah Badawi dan kemudian Najib Razak. Kini, dengan kasus Najib, sebagian masyarakat berharap akan ada perubahan politik.

Tidak kurang pakar politik dari Australia, Harold Crouch (1992), menyebut pemerintah Malaysia sebagai semiautoritarian. Pakar lainnya, William Case (1993), memberi label semidemokrasi. Adapun pakar di Malaysia, Zakaria Haji Ahmad (1989), menilai Malaysia sebagai negara demokrasi semu. Mantan Ketua Wanita UMNO Dr Siti Zaharah menyebut Malaysia menganut apa yang dinamakan ‘pemerintahan yang kuat’.

Reformasi iklim politik
Gerakan reformasi di Indonesia pada 1998 memberi inspirasi kepada negeri jiran tersebut untuk meniru. Saat itu, Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi korban politik setelah dipecat oleh Mahathir. Anwar sejak itu menyuarakan gerakan reformasi di Malaysia.

Menurut Prof Dr Shamsul Amri Baharudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), ada perbedaan besar antara model kepemimpinan Anwar dan Mahathir. Setelah ada gerakan reformasi di Indonesia, perbedaan itu semakin kentara. Mahathir, kata Shamsul, mendasarkan model kepemimpinannya kepada kewirausahaan. Semua pesan dan tekanan Mahathir adalah membangkitkan sikap-sikap entrepreneur terutama etnik Melayu di Malaysia. Adapun Anwar Ibrahim, kata Syamsul, menekankan model kepemimpinan apa yang disebut keadilan sosial. Anwar dalam pesan-pesannya selalu menekankan kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Malaysia terutama juga etnik Melayu.

Dengan penekanan akan keadilan sosial itulah, Anwar memperjuangkan perubahan dalam demokrasi di Malaysia yang berdasarkan pada pembagian etnik. Politik Malaysia tidak bisa lepas dari politik aliran, politik berdasarkan garis etnik. Ada parpol berbasis Melayu seperti United Malays National Organization (UMNO), berbasis Tionghoa seperti Malaysian Chinese Association (MCA), dan berbasis etnik keturunan India dalam Malaysian Indian Congress (MIC). Sejauh ini perjuangan Anwar baru melahirkan Partai Keadilan Nasional yang semakin besar dan melibatkan multietnik sehingga namanya berubah menjadi Partai Keadilan Rakyat.

Di parlemen Malaysia, hasil pemilu 2013 gabungan kekuatan oposisi sudah mencapai 89 kursi, sedangkan koalisi berkuasa Barisan Nasional merebut 133 kursi parlemen. Bandingkan dengan 2008, ketika koalisi berkuasa yakni MCA, MIC, dan UMNO, menguasai 140 kursi. Suara oposisi semakin lama semakin kuat, tetapi belum menentukan. Mereka yang berada di luar pemerintah bersatu untuk menggugat kepemimpinan Najib.

Angin perubahan
Dengan modal sekitar 40% kursi di parlemen, kubu oposisi menggunakan momentum tuduhan korupsi terhadap Najib sebagai pemicu untuk mendorong reformasi di Malaysia. Angin perubahan ini masih akan berproses karena sangat tergantung beberapa hal. Antara lain, seberapa besar tekanan yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Najib terhadap para pengikut oposisi. Sudah ada tanda-tanda para pendukung unjuk rasa diperiksa dan ditanya motifnya. Bahkan terhadap Mahathir juga sudah ada indikasi untuk diperiksa.

Kedua, bagaimana kelanjutan pengungkapan dugaan aliran uang ke rekening Najib bisa meyakinkan publik bahwa ada masalah dengan dana tersebut. Kecaman terhadap Najib itu berawal dari laporan surat kabar Wall Street Journal tentang adanya aliran dana US$700 juta (hampir Rp10 triliun) ke rekening pribadinya dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga yang dibentuknya pada 2009 dengan tujuan membuat Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan.

Ketiga, sebenarnya kehadiran Mahathir mendukung pengusutan kasus ini dan mendorong PM Najib mempertanggungjawabkan aliran dana ke rekeningnya. Namun, Mahathir tidak lagi banyak pe­ngaruhnya. Keempat, sejauh ini jika melihat fenomena monumental unjuk rasa besar seperti terjadi titik temu antara Mahathir dan para pendukung Anwar Ibrahim. Bahkan istri Anwar, Wan Azizah, melakukan orasi di tengah unjuk rasa yang mengecam Najib.

Berbeda dengan Indonesia yang ada dukungan kelas menengah dan sebagian kalangan militer, desakan perubahan di Malaysia kurang mendapat respons kelas menengah yang sudah menikmati kue pembangunan. Dalam istilah di Malaysia, jika warga sudah puas dengan ekonomi, tidak ada pemicu untuk terjadinya perubahan fundamental. Di sinilah uniknya Malaysia. Ada pendapat kuat bahwa kemakmuran ekonomi menyebabkan warga Malaysia enggan mempertanyakan isu-isu politik termasuk soal korupsi di tingkat elite. Kubu oposisi masih bisa menggalang kekuatan opini, tetapi Najib dkk tidak akan tinggal diam. Bisa saja dalam perkembangan selanjutnya, Najib masih akan mempertahankan posisinya meskipun di tubuh UMNO jelas sudah ada sikap yang berbeda. Pemecatan Muhyiddin Yassin menjadi bukti.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/15198/Menunggu-Angin-Perubahan-Baru-di-Malaysia/2015/09/09

Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2015

Label

,

PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

Jakarta, 14 Agustus 2015

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya.
Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin, untuk bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Terima kasih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah menyediakan forum ini sehingga saya dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, dapat menyapa seluruh rakyat Indonesia.

Melalui forum ini, sebagai Kepala Negara saya dapat menyampaikan laporan singkat kepada seluruh rakyat Indonesia tentang peran Lembaga-lembaga Negara. Selain itu, melalui forum ini terbuka ruang bagi saya untuk mengajak Lembaga-lembaga Negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan Presidensial.

Saya sangat memahami bahwa setiap Lembaga Negara mempunyai peran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun demikian, kekompakan Lembaga-lembaga Negara sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan janji kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebagai negara berdaulat, kita harus menyadari bahwa sejatinya kita saat ini sedang ‘perang’. Bukan perang fisik seperti yang dilakukan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan tetapi perang untuk memenangi perdamaian, kesejahteraan, dan kehidupan rakyat yang bahagia.

Kemenangan perang untuk memuliakan rakyat tersebut hanya akan terwujud kalau seluruh elemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Lembaga-lembaga Negara, bersatu padu dan tidak terjebak pada ego masing-masing. Secara bersama-sama kita perkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Trisakti harus menjadi strategi utama dalam membendung upaya-upaya bangsa lain untuk merongrong kedaulatan, kesejahteraan, dan karakter bangsa Indonesia.

Melihat modal sosial dan ekonomi yang kita miliki, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera sebenarnya terbuka lebar. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan kreatif, kelas menengah yang semakin besar, sistem politik yang demokratis, masyarakat Muslim yang moderat, dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 di dunia dengan Pendapatan Produk Domestik Bruto sekitar 10 ribu triliun rupiah. Dengan kerja keras, optimisme, dan mengubah sikap konsumtif menjadi produktif, kita akan bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia.

Percepatan untuk menjadi negara adil dan makmur tersebut, tentu dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, sangat ditentukan oleh kinerja dan kekompakan Lembaga-lembaga Negara. Kekompakan tersebut juga akan memperkuat sistem presidensial sehingga pemerintahan menjadi stabil. Dengan demikian, pemerintah akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sejak Kabinet Kerja dibentuk, Pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita. Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif.

Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik. Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat.

Pemerintah mengakui, masih banyak persoalan yang menghadang kita. Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh. Pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-persoalan tersebut.  Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, Pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.

Sementara itu, perombakan Kabinet Kerja yang baru saja saya lakukan, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga percepatan pembangunan nasional bisa terwujud. Perombakan Kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Perlu diketahui, semua Lembaga Negara di Tanah Air selama ini terus bekerja. MPR telah membangun tradisi politik yang baik. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan MPR melakukan silaturahim kepada tokoh-tokoh bangsa, menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih; juga kepada teman bertanding dalam pilpres yang lalu. MPR juga sedang melakukan gerakan nasional untuk membangun karakter bangsa dengan manifesto “Ini Baru Indonesia” dan terus melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Selain itu, mengawali pelaksanaan wewenang yang diatur dalam UUD 1945, MPR periode 2014-2019 telah mengadakan sidang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil Pilpres 2014, di tengah keraguan masyarakat terhadap kesungguhan MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Sementara itu, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional dan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR dilakukan dengan senantiasa memperhatikan sistem ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang berdikari. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Saudara-saudara,
DPD juga telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah.
Lahirnya beberapa undang-undang seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI. Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara. Sebagai Lembaga Negara, BPK telah bekerja cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setahun terakhir, BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian pula halnya dengan penegakan hukum. Memasuki tahun 2015 Mahkamah Agung telah meningkatkan pelaksanaan empat misinya, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan. Dengan langkah ini, kinerja penanganan perkara di MA terus menunjukkan hasil positif. Selain itu, MA juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari keadilan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sepanjang tahun 2014, Mahkamah Konstitusi telah menuntaskan tugas konstitusionalnya untuk mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dengan berkualitas dan tepat waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi telah pula dijalankan dan menjadi dasar pembentukan lembaga perwakilan baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun DPRD provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Selain itu, dengan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 21 Agustus 2014, MK telah berhasil mengawal dan menghantarkan proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan di atas rel konstitusi, berlangsung aman dan damai. Rakyat Indonesia berharap MK juga sukses dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, pembangunan hukum nasional juga ditopang oleh Komisi Yudisial. Berkenaan dengan wewenang pengusulan calon Hakim Agung, Komisi Yudisial selama ini telah menjalankan tugasnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.  Komisi Yudisial juga terus menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan cara meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai pelatihan dengan penekanan pada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim.

Komisi Yudisial juga terus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial juga menyiapkan calon-calon hakim yang kompeten melalui program klinik etik dan hukum di beberapa perguruan tinggi. Penyiapan calon-calon hakim yang kompeten tersebut dilakukan dengan menjaring minat para mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk dididik menjadi calon hakim yang berkualitas dan berintegritas.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kinerja Lembaga-lembaga Negara yang saya sampaikan tadi, merupakan bagian dari upaya luhur kita untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pembangunan di negeri kita agar semakin demokratis, berwibawa, dan bermartabat.

Saya mendukung masing-masing Lembaga Negara untuk memperkuat peran dan fungsinya terutama dalam melanjutkan reformasi birokrasi. Saya berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntablitas dan transparansi pemerintahan.

Kita juga berkewajiban untuk saling menjaga kewibawaan Lembaga-lembaga Negara, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional. Ingat, kita sedang berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Akhirnya saya mengajak para pimpinan lembaga negara untuk berperan lebih besar dalam memelihara stabilitas politik demi percepatan pembangunan nasional. Mari kita bersama-sama gelorakan semangat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Mari kita bangun Tanah Air, Tanah Tumpah Darah kita dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Dirgahayu Republik Indonesia !
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

Jakarta, 14 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Tantangan ASEAN

Label

, , ,

Oleh: Retno LP Marsudi

Serangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan terkait lainnya, yakni 10 pertemuan ASEAN dengan mitra wicara (ASEAN+1), pertemuan ASEAN+3, East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum, baru saja berlangsung di Kuala Lumpur.

Tahun ini adalah tahun penting bagi ASEAN, yang segera memasuki berlakunya komunitas ASEAN akhir tahun 2015. Apa tantangan ke depan untuk mewujudkan ASEAN sebagai penggerak (driving seat) bagi kemakmuran dan perdamaian kawasan, yang dapat memenuhi cita-cita rakyat ASEAN dan sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan dunia?

Tantangan

Tantangan pertama ASEAN adalah menjaga kesatuan sikap (unity) dalam isu-isu strategis dan kepentingan bersama.

Tidak mudah menjaga unity karena keragaman anggotanya. Negara-negara ASEAN akan dihadapkan pada upaya mencari cara terbaik menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan ASEAN. Maka, perkembangan situasi kawasan termasuk di Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu ujian, apakah ASEAN mampu menjaga kesatuannya sebagai asosiasi.

Indonesia bukan merupakan claimant state dari sengketa batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia juga tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan Tiongkok. Namun, secara konsisten Indonesia menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas harus tercipta di kawasan. Tak ada negara yang mampu menanggung dampak konflik terbuka di Laut Tiongkok Selatan.

Laut Tiongkok Selatan adalah salah satu kawasan dengan jalur transportasi tersibuk di dunia. Separuh dari perdagangan dunia bernilai 5 triliun dollar AS per tahun berlangsung di jalur ini. Kawasan ini juga diperkirakan kaya sumber daya alam, khususnya minyak, gas, ikan, dan keragaman hayati.

Diskusi Laut Tiongkok Selatan tidak mudah dilakukan. Hal ini terlihat dari berbagai pertemuan di Kuala Lumpur tersebut di atas. Erosi kepercayaan (trust erosion) mulai muncul dan ini harus segera dihentikan.

Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) mengenai pelaksanaan Declaration of Conduct (DoC) dan penyusunan Code of Conduct (CoC) di Tianjin, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 28-29 Juli 2015 menjanjikan sedikit harapan baru adanya kemajuan pembahasan CoC, suatu tata perilaku mengikat yang harus dipatuhi ASEAN dan RRT di Laut Tiongkok Selatan. Pertemuan SOM menghasilkan antara lain disepakatinya 2nd list of commonalities, Term of Reference pembentukan Eminent Person, dan rencana kerja pelaksanaan DoC 2015-2016.

Momentum Tianjin harus segera digunakan untuk memajukan pembahasan CoC. Adanya kesepakatan ASEAN dengan RRT untuk memulai pembahasan mengenai struktur dan elemen CoC adalah langkah maju, perlu segera ditindaklanjuti.

Sudah bukan saatnya lagi ASEAN dan RRT berbicara hal-hal yang normatif dan filosofis. Inilah saat ASEAN dan RRT bicara hal teknis dan konkret mengenai elemen serta struktur CoC agar tata perilaku tersebut selesai.

Bangun kepercayaan

Momentum Tianjin seharusnya juga untuk membangun kembali kepercayaan. Semua kegiatan yang berpotensi meningkatkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan harus dihentikan. ASEAN dan RRT harus kuat berkomitmen agar tidak ada lagi gap antara kesepakatan politik dalam ruang pertemuan dengan situasi di lapangan.

Tantangan ASEAN kedua adalah menjaga sentralitas (ASEAN centrality). Sentralitas ASEAN hanya terwujud apabila ASEAN mampu menjaga unity-nya. Centrality dan unity adalah dua hal yang saling terkait erat.

Sejauh ini ASEAN berhasil menjadikan kawasan Asia Tenggara damai dan stabil. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN terwujud karena situasi damai dan stabil ini.

Tahun 2014, pertumbuhan produk domestik bruto (PDP) ASEAN 4,4 persen dan tahun 2015 diperkirakan 4,9 persen. Selain pertumbuhan PDP, ASEAN telah mampu mempertahankan pertumbuhan PDP positif selama bertahun-tahun. Hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata di antara negara ASEAN sangat menonjol.

Nilai perdagangan antarnegara ASEAN tahun 2014 mencapai 2,51 triliun dollar AS dan proyeksi 2015 adalah 2,53 triliun dollar AS. Sementara total investasi asing langsung (FDI) ASEAN mencapai 117,7 triliun dollar AS dan 2015 diproyeksikan 136,2 triliun dollar AS.

Selain itu, angka perdagangan ASEAN dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang (ASEAN+3) tahun 2013 mencapai 726,4 miliar dollar AS atau 28,9 persen dari total perdagangan ASEAN dengan dunia. Sementara FDI tiga negara itu mencapai 35,1 miliar dollar AS atau 28,7 persen total FDI yang masuk ASEAN.

Keberhasilan ASEAN mewujudkan kawasan damai, stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik menciptakan ketertarikan banyak pihak untuk bermitra dengan ASEAN. Selain 17 negara—baik yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF), mitra wicara, dan East Asia Summit (EAS)—masih banyak negara yang ingin menjadi mitra wicara, pembangunan, atau sektoral ASEAN.

Aksesi negara non-ASEAN terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan niatan negara pemilik senjata nuklir untuk mengaksesi protokol Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone juga merupakan buah dari kemampuan ASEAN menjaga sentralitas dan peran sebagai penggerak.

Tatanan keamanan

Menjaga Perdamaian dan Stabilitas di Asia Tenggara saja tidak cukup. Dengan semakin terhubungnya dunia dan perkembangan politik internasional yang dinamis, perlu tatanan pengaturan keamanan agar perdamaian dan stabilitas tidak hanya terwujud di Asia Tenggara, tetapi juga di wilayah sekitar yang lebih luas.

Indonesia dan beberapa negara non-ASEAN telah mengusulkan konsep arsitektur keamanan kawasan yang lebih luas. ASEAN harus mampu memimpin prosesnya agar konsep-konsep yang ada dapat disinergikan menjadi bahasan bersama negara-negara EAS. Mengingat telah memiliki konsep, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan suatu ”unified paper” mengenai Arsitektur Keamanan Kawasan.

Tantangan ketiga adalah kemampuan memenuhi hajat hidup rakyat ASEAN. Tantangan ini tidak mudah dijalankan.

Kepentingan rakyat adalah prioritas yang harus diperjuangkan. Demikian juga dalam ASEAN. Kesuksesan ASEAN akan diukur salah satunya dari seberapa jauh asosiasi ini mampu mendatangkan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat. Komunitas ASEAN 2015 yang segera berlaku jelas mengamanahkan people oriented dan people centered.

Satu isu utama adalah isu perlindungan buruh migran ASEAN karena belum memiliki instrumen hukum mengikat. Dalam konteks inilah Indonesia terus mendorong ASEAN untuk segera membentuk instrumen perlindungan buruh migran. Sebuah perjuangan yang sangat berat, tetapi Indonesia akan maju terus.

Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia akan terus berjuang memastikan bahwa kesatuan dan sentralitas ASEAN ini akan terus terjaga.

Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri

Sumber : Kompas, 10 Agustus 2015

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 992 pengikut lainnya