Tag

,

Oleh Asep Setiawan

Pendahuluan

MEROSOTNYA nilai mata uang sejumlah negara Asia terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sangat “menyakitkan” kawasan ini. Tanpa “dosa”apa-apa tiba-tiba sebagian besar rakyat menjadi lebih miskin dari sebelumnya karena krisis moneter itu. Seiring dengan kenaikan dollar AS, harga-harga barang dan jasa pun membumbung tinggi tanpa diketahui lagi kapan berakhirnya.

Semua akibat itu tak lain karena ekonomi negara-negara yang dulu disebut “macan-macan Asia” sudah mengglobal. Industrialisasi dan keterbukaan terhadap ekonomi pasar yang menjadi andalan ajaran kapitalisme telah dirasakan buah pahitnya oleh negara-negara yang semula berada di pinggiran ini.

Kalau meminjam istilah Johan Galtung (University of Oslo) dalam artikelnya Suatu Teori Struktural tentang Imperialisme maka perasaan kesal dan kecewa itu yang dirasakan Asia sekarang diakibatkan “kekejaman struktural”. Penguasa dan pengendali struktur itu yang tak lain AS dan negara-negara Eropa Barat akan berusaha mengendalikan negara-negara periferal yang baru berkenalan dengan sistem kapitalisme.

Jika sebelumnya “buah manis” kapitalisme itu telah mendorong pertumbuhan tinggi di kawasan Asia, maka kini konsekuensi ekonomi pasar ini telah menimbulkan keguncangan sosial dan politik. Di sinilah tampak apa yang disebut revolusi gagasan ekonomi pasar telah menimbulkan korban karena tidak peduli terhadap sisi-sisi berbahaya ekonomi pasar. Swasta dan pemerintah yang mengutang tanpa kontrol akhirnya menjadikan banyak negara Asia nyaris bangkrut kalau tidak dibantu Dana Moneter Internasional (IMF), sebuah perangkat lembaga keuangan bagian dari ajaran ekonomi pasar.

Kekuatan pasar yang telah memaksa ekonomi negara-negara Asia untuk menyusun ulang perkiraan pertumbuhannya itu tak lain akibat dari mewabahnya perdagangan bebas, jargon yang didengung-dengungkan AS dan sahabatnya. Resep inilah yang telah membius banyak praktisi dan teoretisi bahwa dengan ekonomi pasar adalah jalan yang harus ditempuh menuju kemajuan. Dalam kaitan itulah, maka perkiraan sebuah lembaga pemikiran asal AS akan adanya tiga macam revolusi yang berjalan saat ini layak disimak.

Revolusi geostrategis

Dalam sebuah laporan berjudul Strategic Assessment 1997 yang diterbitkan Institute for National Strategic Studies (INSS), AS menyebutkan di dunia ini telah terjadi perubahan-perubahan strategis. Di antaranya, pola Perang Dingin sedang digantikan oleh hubungan multiporal asimetris di mana AS sebagai negara paling kuat

yang mengendalikan jaringan internasional (lihat skema). Meskipun demikian kekuatan negara lain penting karena berpengaruh di masing-masing kawasan.

Salah satu perkembangan menarik dari perubahan geostrategis global seperti diuraikan dalam laporan tersebut adalah kemenangan gagasan demokrasi dan ekonomi pasar (democracy market). AS melihat

bahwa gagasan itu diterima di mana pun di dunia, kecuali di Cina, sebagai cara terbaik dalam memimpin masyarakat.

Oleh sebab itulah maka INSS membagi tiba kategori negara. Pertama, negara sukses melaksanakan tujuan demokrasi pasar. Kedua, negara yang sedang dalam transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi pasar namun berisiko membeku dengan ekonomi politik dan sebagian sistem politik bebas. Ketiga, negara-negara bermasalah yang tertinggal dari negara lainnya dan bahkan banyak berjuang untuk keluar dari ekstremisne etnik dan religius dan mungkin krisis separatisme.

Patut dicatat fenomena dari kemitraan strategis antara AS dan Cina serta Cina dan Rusia. Kemitraan ini secara langsung telah mengeluarkan Cina dari isolasionisme dunia menjadi lebih terbuka terhadap respons dunia. Bahkan muncul pendapat, dengan kemitraan itu Cina takkan lagi berubah menjadi ekstrem karena tidak merasa frustrasi dengan apa yang dinamakan oleh AS sebagai politik pembendungan Cina.

Revolusi teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi memang sudah dirasakan sebagian besar lapisan masyarakat di planet bumi ini. Komputer, faksimile, kabel optik fiber, telepon genggam, siaran televisi yang global serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas-batas negara tanpa bisa dihentikan. Oleh karena itulah revolusi ini mempercepat penyebaran gagasan-gagasan politik yang semakin membuka mata masyarakat. Sejauh ini sulit diramalkan akan ke mana arah revolusi bidang teknologi ini.

Namun satu hal yang jelas bahwa akses terhadap teknologi informasi telah menjadi syarat bagi pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara maju. Data tentang utang yang jatuh tempo di sejumlah

negara Asia telah dimanfaatkan pialang perdagangan mata uang di Barat seperti George Soros untuk mengeruk keuntungan dari krisis moneter ini.

Di sisi lain, kemajuan komunikasi global ini telah menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas kepentingan, budaya dan nilai-nilai dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Namun seperti terlihat di berbagai negara, superioritas budaya dalam bentuk produk makanan, musik, novel, dan film telah mengalahkan budaya lain di sebagian negara seperti “macan-macan Asia”.

Di samping itu, ketersediaan informasi yang berlimpa ruah, terutama karena adanya jaringan Internet, telah merusak kemampuan pemerintah totaliter untuk mengontrol apa yang didengar, dibaca dan dilihat masyarakat. Kelompok-kelompok yang tidak puas atau bahkan kelompok pembangkang memiliki banyak saluran untuk menyampaikan aspirasinya.

Tidak mengherankan, pada masa mendatang, akibat pesatnya teknologi informasi, perang di medan tempur tak lain dari pertempuran berbasiskan informasi. Sudah banyak yang meramal bahwa pertempuran mendatang banyak melibatkan komputer, jaringan Internet, satelit dan telepon satelit. Program-program komputer baik yang berupa virus dan sistem keamanan bakal menjadi ukuran dari kekuatan sebuah negara. Mantan PM Inggris Margareth Thatcher pun pernah membandingkan jika pada era Perang Dingin, tumpukan mesiu dan nuklir jadi andalan, maka pada pasca-Perang Dingin ini senjatanya adalah mata uang, modal dan teknologi.

Revolusi dalam pemerintahan

Berbeda dengan lima dekade lalu, wilayah kontrol negara kini sedang menyusut. Di banyak negara maju, kekuasaan dialihkan ke pemerintahan regional atau lokal. Bahkan ada pula yang diserahkan ke sektor swasta, terutama dalam penguasaan sumber daya alam, dana dan manusia. Fenomena ini telah memperkuat kecenderungan menuju masyarakat pluralis.

Berkurangnya kekuasaan pemerintah ini terlihat seperti di Rusia, AS, Uni Eropa dan mungkin Cina. Pemerintah pusat cenderung memindahkan lebih banyak otoritasnya ke pemerintah lokal atau regional.

Berkurangnya fungsi pemerintahan pusat ini antara lain karena berkurangnya anggaran dan mungkin pula karena krisis anggaran di banyak negara. Tidak mengherankan jika banyak terjadi swastanisasi perusahaan negara seperti di Rusia dan Cina. Alasannya, meningkatkan efektif dan efisensi sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Kekuatan bisnis internasional juga telah meningkatkan kekuatannya dalam berhadapan dengan pemerintahan. Namun demikian tentu saja dalam saat-saat tertentu seperti selama perang, kemampuan pemerintah memobilisasi berbagai sumber untuk mendukung kepentingan nasionalnya masih bisa diandalkan.

Hubungan kekuatan besar

Menurut analisis telah terjadi tiga perubahan cepat dalam dekade ini dan hal ini sepertinya banyak menguntungkan negara adidaya seperti AS. Dalam skema hubungan antarkekuatan besar terlihat AS masih berada di poros, tidak seperti pada Perang Dingin dengan dua poros.

Salah satu kecenderungan yang muncul adalah, AS akan senantiasa mempertahankan kekuatannya dengan jalan apa pun meski tentu mengorbankan sekutunya. Berbagai perkiraan bahwa Cina dan Rusia masih berusaha untuk mengimbangi atau mengejar ketinggalannya akan dipandang Washington sebagai ancaman.

Tentu saja di sini berlaku sebuah aturan di mana negara yang bisa menguasai sumber-sumber strategis maka ia akan menguasai masa depan. Sejauh ini AS paling siap dengan masa depan apalagi dengan krisis moneter seperti sekarang, kekuatan-kekuatan baru di Asia makin sulit mengejar ketinggalannya. ***