YANGON, Kamis – Anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), termasuk Aung San Suu Kyi, Kamis (12/4), di Yangon, menegaskan penolakan untuk diambil sumpah sebagai anggota parlemen. Ini disebabkan sumpah itu menuntut mereka melindungi undang-undang dasar negara.

”Jika kami menghadiri acara pengambilan sumpah di parlemen, kami harus mengamini isi sumpah yang menuntut kami menjaga UUD,” kata seorang anggota parlemen yang baru terpilih dari NLD.

Bagi NLD, salah satu problem Myanmar sekarang adalah UUD yang cacat. UUD disusun dengan mengagungkan posisi militer.

”Pemerintah memang telah mengubah kalimat di pasal soal pemilu menjadi ’respek pada UUD’ sehingga kami mau ikut berpartisipasi dalam pemilu sela 1 April lalu. Namun, perubahan kalimat itu semata tidak mengubah keseluruhan UUD,” kata anggota NLD yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Dia mengatakan, Suu Kyi sudah meminta Presiden Thein Sein mengubah kalimat sumpah dalam pertemuan pekan depan. ”Masalahnya jika kami tidak menghadiri acara pengambilan sumpah di parlemen, bisa saja terjadi krisis konstitusi.”

Suu Kyi dan 42 anggota NLD yang baru terpilih dalam pemilu sela diundang untuk diambil sumpah di parlemen pada 23 April.

Sinyal pencabutan sanksi

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron memberi sinyal bahwa dia tidak menentang rencana pencabutan sanksi atas Myanmar. Itu jika mereka merasa puas dengan perubahan dan proses reformasi di negeri itu.

Cameron melawat ke Myanmar, Jumat, dan akan bertemu dengan Presiden Thein Sein dan pejuang demokrasi kharismatik Aung San Suu Kyi.

Kepada wartawan saat berkunjung ke Malaysia, Kamis (12/4), Cameron membenarkan selama ini Inggris menjadi negara paling depan di antara negara Barat lainnya dalam menjatuhkan sanksi berat atas Myanmar.

”Namun begitu, jika kami merasa puas dan yakin akan perubahan dan reformasi yang terjadi di Myanmar, kami juga harus menjadi pihak yang paling dulu merespons,” ujar Cameron.

Uni Eropa (UE) diharapkan meninjau ulang kebijakan mereka atas Myanmar pada 23 April. Besar kemungkinan kebijakan baru UE akan melunak. Selama ini sanksi yang dijatuhkan atas Myanmar, yang sejak beberapa dekade terakhir dikuasai rezim militer, telah menyebabkan banyak pengusaha mengurungkan niat menanam investasi.

Tidak hanya itu, sanksi yang dijatuhkan juga mencegah institusi-institusi finansial beroperasi di negeri itu sehingga tidak bisa memberikan pinjaman.

Cameron juga mengajak komunitas internasional untuk ”berdiri di belakang” proses reformasi, yang menurutnya semakin berkembang di Myanmar. Dia juga memuji Presiden Myanmar Thein Sein dan pejuang demokrasi kharismatik, Aung San Suu Kyi, atas keberhasilan yang dicapai.(REUTERS/AFP/DWA)

Kompas 14 April 2012