Setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi dari posisinya 3 Juli 2013, Mesir menghadapi masa depan yang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintahan yang terpilih secara demokratis harus dihentikan di tengah jalan karena krisis politik yang kemungkinan akan melahirkan krisis politik baru. Namun di sisi lain, Mesir juga berhadapan dengan kekuatan orde lama – militer – yang berkuasa saat Husni Mubarak malang melintang selama tiga dasa warsa.

Pilihan kembali ke demokrasi yang sesungguhnya dimana pertarungan di parlemen ditentukan melalui pemungutan suara, demikian juga pemilihan presiden ditentukan akar rumput bukan elit politik, tidak akan mudah.

Baru satu tahun umur pemerintahan sipil, Mursi sudah diguncang kiri kanan, kelompok yang semula bergabung untuk mengubah Mesir dari era Mubarak. Kelompok yang tidak puas itu lupa bahwa sebuah kemustahilan pemerintah baru bisa menyelesaikan krisis ekonomi dalam tempo satu dua tahun. Dan ketika mereka berpaling ke militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah maka Mesir memasuki masa ketidakpastian yang semakin panjang.

Masalah Mesir memang bukan hanya dalam infrastruktur demokrasi yang lemah. Cengkraman pemerintahan Mubarak untuk tidak memberi peluang banyak bagi oposisi membuat masyarakat sipil tercerai berai. Akibatnya, ketergantungan politik Mesir terhadap Amerika misalnya sudah sedemikian parah sehingga perubahan internal pun dipengaruhi Washington.

Di sektor ekonomi, cadangan devisa Mesir bulan Juli hanya 14,9 miliar dollar (sekitar Rp 164 triliun). Inflasi di Mesir mencapai tingkat 10 persen pertahun sedangkan pengangguran usia muda menyentuh angka 13 persen dari sekitar 80 juta seluruh penduduk. Tekanan saat ini semakin besar karena pusat ekonomi dunia di Eropa dan Amerika masih belum bangkit.

Munculnya isu bahwa Jenderal Abdel Fattah al-Sisi akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan yang akan digelar tahun depan semakin lama Mesir melepaskan dari ketergantungan terhadap militer. Jenderal al-Sisi merupakan tokoh kuat dalam politik Mesir sekarang dan tampaknya mendukung pembebasan mentornya Mubarak dari segala dakwaan.

Belajar Demokrasi

Ketika angin demokrasi menghembus keras Timur Tengah, Mesir termasuk yang belakangan menangkap arus perubahan itu diawali dengan gerak langkah kaum muda memanfaatkan medis sosial. Saat Tunisia dan Yaman bergerak, Mesir masih tenang. Bahkan menjelang kejatuhannya, Mubarak yakin anaknya mampu meneruskan dinasti politiknya yang saat itu sudah berjalan tiga dasa warsa.

Jadi pilar demokrasi di Mesir memang masih sangat lemah ketika Mursi memenangkan pemilihan umum paling demokratis tahun 2012. Koalisi pro demokrasi dengan cepat tercerai berai karena ternyata di kalangan mereka terjadi beda pendapat. Perbedaan ini sangat tajam karena memang kebiasaan berbeda pendapat belum begitu kental di kalangan sipil. Dan ketika sebagian dari kelompok anti Mursi ini berpaling ke militer, maka jajaran militer menangkap peluang untuk masuk kembali ke dunia politik.

Sebuah penelitian yang dilakukan Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies tahun 2011 sesudah jatuhnya Mubarak menyebutkan, tingkat partisipasi politik rakyat Mesir sangatlah rendah. Bahkan dalam temuannya riset yang berjudul Political Culture in Egypt, hanya 8% dari masyarakat Mesir yang ikut menyebabkan jatuhnya Mubarak. Sebagian besar diantara mereka adalah kaum muda, kelas menengah, berpendidikan dan terekspos perkembangan global.

Selain karena tekanan rejim Mubarak sehingga demokrasi tidak bisa tumbuh berkembang di Mesir, penelitian dari Al-Ahram Center juga menyebutkan adanya beda identitas di kalangan masyarakat Mesir. Mereka bangga menyebutkan sebagai orang Mesir namun ketika ditanya identitasnya sebagai orang Mesir dan seorang Muslim, mereka terpecah belah. Dua kutub ini yakni kekuatan nasionalis dan Islam inilah yang menyebabkan krisis politk Mesir akan berkepanjangan.

Dua identitas ini juga yang terangkat ketika muncul perpecahan diantara kekuatan politik pasca Mubarak. Dalam perkembangan terakhir, militer seperti memanfaatkan sentimen ini untuk memberangus kekuatan Islam dengan memberikan label mereka “teroris”. Labelisasi inilah yang memudahkan militer untuk memecah belah kekuatan nasional-Islam.

Implikasinya, kekuatan masyarakat sepertinya sulit merajut kembali kekuatan demokrasi yang tumbuh seiring revolusi Musim Semi Arab di Timur Tengah. Mesir seperti kembali ketika era Mubarak dimana muncul ketakutan dari kekuatan-kekuatan sipil saat menyuarakan pendapatnya. Sangat mungkin kalangan kelas menengah yang memiliki aspirasi politik ini mengambil jalan aman hanya menikmati kue ekonomi Mesir yang ditopang Amerika Serikat dan negara-negara Arab Teluk.

Ini seperti mengingatkan ke era Mubarak dimana pada tahun 1980-an kinerja ekonomi Mesir tidak begitu cemerlang. Namun Mesir mendapatkan keuntungan dari negara-negara Barat karena mendukung koalisi anti Saddam Hussein ketika perang Irak. Mesir menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Barulah kemudian Mesir melalui liberalisasi ekonomi yang melahirkan kelas menengah baru yang semakin kuat pada tahun 2000-an. Kelas menengah ini diizinkan menikmati kekayaan ekonomi oleh rejim Mubarak yang imbalannya kelas menengah membiarkan Mubarak berkuasa.

Peran Asisi

Munculnya laporan bahwa Jenderal al-Sisi kemungkinan mempertimbangkan ikut dalam pemilihan presiden Mesir tahun depan mengangkat kembali sorotan terhadap tokoh ini dan militer. Al-Sisi semula digandeng Mursi karena dia termasuk tokoh militer relatif muda dan memiliki jaringan internasional serta seperti pro reformasi. Namun pada saat kritis terungkap sikap dasar dia sebagai seorang militer yang akan mengutamakan seniornya dan mengambil kesempatan menggeser kekuatan sipil di kancah politik.

Dengan kekuatan besar di tangan militer, pemerintahan transisi Mesir yang menggantikan Mursi tidak akan banyak berperan. Pusat kekuasaan Mesir sampai menjelang pemilu masih akan berfokus di tangan militer. Walaupun secara pragmatis wajah sipil muncul di permukaan namun tidak banyak berharap bahwa pemilu mendatang akan menghasilkan komposisi yang lahir dari demokrasi Mesir yang sebenarnya. Kekuatan politik yang memenangkan pemilu sudah diberangus dan bahkan ada larangan terhadap semua kegiatan dan aset milik Ikhwanul Muslimin, salah satu pusat kekuatan Islamis.

Langkah-langkah untuk menekan kekuatan Islam, agar kelompok nasionalis muncul diduga ada kaitan dengan peluang al-Sisi ke depan menjadi salah satu calon presiden. Sejauh ini memang tokoh yang ada belum begitu meyakinkan karena beberapa tokoh pendukung kudeta Mesir seperti Mohamad el Baradey mengundurkan diri. Kekecewaan sebagian kekuatan politik anti Mursi ini akhirnya menyebabkan mereka mundur teratur.

Al-Sisi sebagai seorang jenderal yang dipercaya Barat, didukung negara-negara Arab Teluk dan mungkin pula tidak mencemaskan Israel, rekayasa untuk membuka jalan bagi al-Sisi atau setidaknya orang yang didukung al-Sisi untuk menjadi presiden Mesir sangat kuat. Jenderal al-Sisi akan belajar banyak dari Mubarak bagaimana selama lebih dari 30 tahun mempertahankan kekuasaanya.

Kelompok pendukung Mursi saat ini dapat dikatakan tidak menjadi ancaman lagi. Ahmad Mefreh dari kelompok hak pembela HAM Alkarama Foundation mengatakan lebih dari 2000 pendukung Mursi di Cairo saja telah ditangkap. “Ikhwanul Muslim adalah pihak yang kalah dalam konfrontasi tidak seimbang,”ujar Hassan Nafaa, pakar politik dari universitas Cairo.

Dengan berbagai rekayasa yang menguntungkan Asisi dan militer, tidak heran kalau pakar Mesir seperti Nathan Brown dari Universitas George Town mengatakan, “Apa yang akan kita lihat adalah semakin berkurangnya peran presiden kecuali jika seorang militer atau tokoh militer memutuskan untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden.”

Spekulasi al-Sisi akan ikut pemilihan presiden memang semakin kuat saat dia muncul belakangan dengan pakaian sipil. Calon presiden yang kalah dari Mursi, Hamdeen Sabahi mengatakan, “Jenderal al-Sisi merupakan pahlawan yang populer dan jika dia memutuskan mengikuti pemilu dia merupakan kandidat terkuat saat in.”

Persoalannya adalah, apakah munculnya kelas menengah independen di kota-kota besar Mesir akan membuat negeri ini tidak kembali ke rejim otoriter. Apakah kekuatan sipil akan kembali menguat jika sebuah kasus penindasan terjadi di tangan pemerintahan pro militer? Lalu apakah kubu oposisi sipil baik nasionalis maupun Islamis mampu bergabung kembali melawan musuhnya? Demokrasi Mesir akan melalui masa yang sulit sampai pemilihan umum berlangsung tahun depan. *** (13/10/2013)