Keikutsertaan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan Presiden Myanmar tahun depan semakin suram. Parlemen Myanmar telah menunda keputusan amandemen konstitusi setelah pemilu berlangsung sekitar bulan November 2015. Artinya, klausul yang menyebutkan calon presiden tidak boleh bersuamikan atau beristerikan orang asing tidak dapat diubah.

Pasal ini seperti diarahkan ke Aung San Suu Sky yang suaminya dan anak-anaknya warga negara Inggris.

Juru bicara LND Nyan Win (19/11) menyebutkan, hak veto militer di parlemen menyebabkan LND tidak akan berhasil untuk merombak kabinet dalam perdebatan parlemen sekarang.
Nyan Win menegaskan pihaknya ingin mendorong perubahan di konstitusi karena keyakinanya akan demokrasi.

Dalam pasal 59f konstitusi Myanmar disebutkan bahwa jabatan utama di negeri ini melarang mereka yang berpasangan atau memiliki anak kewarganegaraan asing. Suami dan kedua anaknya adalah warga negara Inggris.

Ketua Parlemen Myanmar Shwe Mann mengatakan Selasa (18/11) bahwa referendum akan dilakukan bulan Mei mengenai referendum konstitusi setelah sidang parlemen sekarang.

Namun dia mengatakan, amandemen konstitusi itu mustahil dilakukan sebelum pemilihan presiden. Pemilu Myanmar November tahun depan dipandang sebagai ujian bagi transisi demokrasi dari kekuasaan militer yang dimulai tahun 2011.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama pertengahan November mengatakan keprihatinannya mengenai pasal 59f itu. Obama menegaskan, amandemen diperlukan untuk mencerminkan inklusifitas karena semua anggota masyarakat bisa ikut bukannya pengecuailan.

Anggota militer merupakan seperempat dari anggota parlemen Myanmar berdasarkan ketentuan konstitusi 2008 yang disusun mereka. Isi konstitusi ini antara lain mencegah kritik dan membungkam oposisi.

Perubahan apapun dalam konstitusi memerlukan 75 persen suara parlemen sehingga militer memegang peranana penting.
Militer dianggap enggan melepaskan cengkramannya meskipun telah terjadi pertemuan antara panglima militer Suu Kyi, presiden dan tokoh politik lainnya.

Pakar Mayanmar Renaud Egreteau dikutip AFP mengatakan, militer melihatnya dirinya bahwa mempertahankan konstitusi merupakan tugas utamanya dalam politik.

Myanmar melepaskan isolasionya tiga tahun lalu sehingga mendapatkan pujian internasional atas reformasinya sehingga sebagian sanksi dicabut.

Dalam pemerintahan semi sipil saat ini, mantan jenderal masih tetap dominan. Meski demikian sebagian besar tahanan politik telah dilepaskan sehingga Suu Kyi dan partainya NLD dapat bergabung ke parlemen.***