Aung San Suu Kyi Terhambat Konstitusi

Keikutsertaan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan Presiden Myanmar tahun depan semakin suram. Parlemen Myanmar telah menunda keputusan amandemen konstitusi setelah pemilu berlangsung sekitar bulan November 2015. Artinya, klausul yang menyebutkan calon presiden tidak boleh bersuamikan atau beristerikan orang asing tidak dapat diubah.

Pasal ini seperti diarahkan ke Aung San Suu Sky yang suaminya dan anak-anaknya warga negara Inggris.

Juru bicara LND Nyan Win (19/11) menyebutkan, hak veto militer di parlemen menyebabkan LND tidak akan berhasil untuk merombak kabinet dalam perdebatan parlemen sekarang.
Nyan Win menegaskan pihaknya ingin mendorong perubahan di konstitusi karena keyakinanya akan demokrasi.

Dalam pasal 59f konstitusi Myanmar disebutkan bahwa jabatan utama di negeri ini melarang mereka yang berpasangan atau memiliki anak kewarganegaraan asing. Suami dan kedua anaknya adalah warga negara Inggris.

Ketua Parlemen Myanmar Shwe Mann mengatakan Selasa (18/11) bahwa referendum akan dilakukan bulan Mei mengenai referendum konstitusi setelah sidang parlemen sekarang.

Namun dia mengatakan, amandemen konstitusi itu mustahil dilakukan sebelum pemilihan presiden. Pemilu Myanmar November tahun depan dipandang sebagai ujian bagi transisi demokrasi dari kekuasaan militer yang dimulai tahun 2011.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama pertengahan November mengatakan keprihatinannya mengenai pasal 59f itu. Obama menegaskan, amandemen diperlukan untuk mencerminkan inklusifitas karena semua anggota masyarakat bisa ikut bukannya pengecuailan.

Anggota militer merupakan seperempat dari anggota parlemen Myanmar berdasarkan ketentuan konstitusi 2008 yang disusun mereka. Isi konstitusi ini antara lain mencegah kritik dan membungkam oposisi.

Perubahan apapun dalam konstitusi memerlukan 75 persen suara parlemen sehingga militer memegang peranana penting.
Militer dianggap enggan melepaskan cengkramannya meskipun telah terjadi pertemuan antara panglima militer Suu Kyi, presiden dan tokoh politik lainnya.

Pakar Mayanmar Renaud Egreteau dikutip AFP mengatakan, militer melihatnya dirinya bahwa mempertahankan konstitusi merupakan tugas utamanya dalam politik.

Myanmar melepaskan isolasionya tiga tahun lalu sehingga mendapatkan pujian internasional atas reformasinya sehingga sebagian sanksi dicabut.

Dalam pemerintahan semi sipil saat ini, mantan jenderal masih tetap dominan. Meski demikian sebagian besar tahanan politik telah dilepaskan sehingga Suu Kyi dan partainya NLD dapat bergabung ke parlemen.***

| Tinggalkan komentar

Masa Depan Demokrasi Mesir

Setelah penggulingan Presiden Muhammad Mursi dari posisinya 3 Juli 2013, Mesir menghadapi masa depan yang tidak mudah. Di satu sisi, pemerintahan yang terpilih secara demokratis harus dihentikan di tengah jalan karena krisis politik yang kemungkinan akan melahirkan krisis politik baru. Namun di sisi lain, Mesir juga berhadapan dengan kekuatan orde lama – militer – yang berkuasa saat Husni Mubarak malang melintang selama tiga dasa warsa.

Pilihan kembali ke demokrasi yang sesungguhnya dimana pertarungan di parlemen ditentukan melalui pemungutan suara, demikian juga pemilihan presiden ditentukan akar rumput bukan elit politik, tidak akan mudah.

Baru satu tahun umur pemerintahan sipil, Mursi sudah diguncang kiri kanan, kelompok yang semula bergabung untuk mengubah Mesir dari era Mubarak. Kelompok yang tidak puas itu lupa bahwa sebuah kemustahilan pemerintah baru bisa menyelesaikan krisis ekonomi dalam tempo satu dua tahun. Dan ketika mereka berpaling ke militer untuk menggulingkan pemerintahan yang sah maka Mesir memasuki masa ketidakpastian yang semakin panjang.

Masalah Mesir memang bukan hanya dalam infrastruktur demokrasi yang lemah. Cengkraman pemerintahan Mubarak untuk tidak memberi peluang banyak bagi oposisi membuat masyarakat sipil tercerai berai. Akibatnya, ketergantungan politik Mesir terhadap Amerika misalnya sudah sedemikian parah sehingga perubahan internal pun dipengaruhi Washington.

Di sektor ekonomi, cadangan devisa Mesir bulan Juli hanya 14,9 miliar dollar (sekitar Rp 164 triliun). Inflasi di Mesir mencapai tingkat 10 persen pertahun sedangkan pengangguran usia muda menyentuh angka 13 persen dari sekitar 80 juta seluruh penduduk. Tekanan saat ini semakin besar karena pusat ekonomi dunia di Eropa dan Amerika masih belum bangkit.

Munculnya isu bahwa Jenderal Abdel Fattah al-Sisi akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan yang akan digelar tahun depan semakin lama Mesir melepaskan dari ketergantungan terhadap militer. Jenderal al-Sisi merupakan tokoh kuat dalam politik Mesir sekarang dan tampaknya mendukung pembebasan mentornya Mubarak dari segala dakwaan.

Belajar Demokrasi

Ketika angin demokrasi menghembus keras Timur Tengah, Mesir termasuk yang belakangan menangkap arus perubahan itu diawali dengan gerak langkah kaum muda memanfaatkan medis sosial. Saat Tunisia dan Yaman bergerak, Mesir masih tenang. Bahkan menjelang kejatuhannya, Mubarak yakin anaknya mampu meneruskan dinasti politiknya yang saat itu sudah berjalan tiga dasa warsa.

Jadi pilar demokrasi di Mesir memang masih sangat lemah ketika Mursi memenangkan pemilihan umum paling demokratis tahun 2012. Koalisi pro demokrasi dengan cepat tercerai berai karena ternyata di kalangan mereka terjadi beda pendapat. Perbedaan ini sangat tajam karena memang kebiasaan berbeda pendapat belum begitu kental di kalangan sipil. Dan ketika sebagian dari kelompok anti Mursi ini berpaling ke militer, maka jajaran militer menangkap peluang untuk masuk kembali ke dunia politik.

Sebuah penelitian yang dilakukan Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies tahun 2011 sesudah jatuhnya Mubarak menyebutkan, tingkat partisipasi politik rakyat Mesir sangatlah rendah. Bahkan dalam temuannya riset yang berjudul Political Culture in Egypt, hanya 8% dari masyarakat Mesir yang ikut menyebabkan jatuhnya Mubarak. Sebagian besar diantara mereka adalah kaum muda, kelas menengah, berpendidikan dan terekspos perkembangan global.

Selain karena tekanan rejim Mubarak sehingga demokrasi tidak bisa tumbuh berkembang di Mesir, penelitian dari Al-Ahram Center juga menyebutkan adanya beda identitas di kalangan masyarakat Mesir. Mereka bangga menyebutkan sebagai orang Mesir namun ketika ditanya identitasnya sebagai orang Mesir dan seorang Muslim, mereka terpecah belah. Dua kutub ini yakni kekuatan nasionalis dan Islam inilah yang menyebabkan krisis politk Mesir akan berkepanjangan.

Dua identitas ini juga yang terangkat ketika muncul perpecahan diantara kekuatan politik pasca Mubarak. Dalam perkembangan terakhir, militer seperti memanfaatkan sentimen ini untuk memberangus kekuatan Islam dengan memberikan label mereka “teroris”. Labelisasi inilah yang memudahkan militer untuk memecah belah kekuatan nasional-Islam.

Implikasinya, kekuatan masyarakat sepertinya sulit merajut kembali kekuatan demokrasi yang tumbuh seiring revolusi Musim Semi Arab di Timur Tengah. Mesir seperti kembali ketika era Mubarak dimana muncul ketakutan dari kekuatan-kekuatan sipil saat menyuarakan pendapatnya. Sangat mungkin kalangan kelas menengah yang memiliki aspirasi politik ini mengambil jalan aman hanya menikmati kue ekonomi Mesir yang ditopang Amerika Serikat dan negara-negara Arab Teluk.

Ini seperti mengingatkan ke era Mubarak dimana pada tahun 1980-an kinerja ekonomi Mesir tidak begitu cemerlang. Namun Mesir mendapatkan keuntungan dari negara-negara Barat karena mendukung koalisi anti Saddam Hussein ketika perang Irak. Mesir menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Barulah kemudian Mesir melalui liberalisasi ekonomi yang melahirkan kelas menengah baru yang semakin kuat pada tahun 2000-an. Kelas menengah ini diizinkan menikmati kekayaan ekonomi oleh rejim Mubarak yang imbalannya kelas menengah membiarkan Mubarak berkuasa.

Peran Asisi

Munculnya laporan bahwa Jenderal al-Sisi kemungkinan mempertimbangkan ikut dalam pemilihan presiden Mesir tahun depan mengangkat kembali sorotan terhadap tokoh ini dan militer. Al-Sisi semula digandeng Mursi karena dia termasuk tokoh militer relatif muda dan memiliki jaringan internasional serta seperti pro reformasi. Namun pada saat kritis terungkap sikap dasar dia sebagai seorang militer yang akan mengutamakan seniornya dan mengambil kesempatan menggeser kekuatan sipil di kancah politik.

Dengan kekuatan besar di tangan militer, pemerintahan transisi Mesir yang menggantikan Mursi tidak akan banyak berperan. Pusat kekuasaan Mesir sampai menjelang pemilu masih akan berfokus di tangan militer. Walaupun secara pragmatis wajah sipil muncul di permukaan namun tidak banyak berharap bahwa pemilu mendatang akan menghasilkan komposisi yang lahir dari demokrasi Mesir yang sebenarnya. Kekuatan politik yang memenangkan pemilu sudah diberangus dan bahkan ada larangan terhadap semua kegiatan dan aset milik Ikhwanul Muslimin, salah satu pusat kekuatan Islamis.

Langkah-langkah untuk menekan kekuatan Islam, agar kelompok nasionalis muncul diduga ada kaitan dengan peluang al-Sisi ke depan menjadi salah satu calon presiden. Sejauh ini memang tokoh yang ada belum begitu meyakinkan karena beberapa tokoh pendukung kudeta Mesir seperti Mohamad el Baradey mengundurkan diri. Kekecewaan sebagian kekuatan politik anti Mursi ini akhirnya menyebabkan mereka mundur teratur.

Al-Sisi sebagai seorang jenderal yang dipercaya Barat, didukung negara-negara Arab Teluk dan mungkin pula tidak mencemaskan Israel, rekayasa untuk membuka jalan bagi al-Sisi atau setidaknya orang yang didukung al-Sisi untuk menjadi presiden Mesir sangat kuat. Jenderal al-Sisi akan belajar banyak dari Mubarak bagaimana selama lebih dari 30 tahun mempertahankan kekuasaanya.

Kelompok pendukung Mursi saat ini dapat dikatakan tidak menjadi ancaman lagi. Ahmad Mefreh dari kelompok hak pembela HAM Alkarama Foundation mengatakan lebih dari 2000 pendukung Mursi di Cairo saja telah ditangkap. “Ikhwanul Muslim adalah pihak yang kalah dalam konfrontasi tidak seimbang,”ujar Hassan Nafaa, pakar politik dari universitas Cairo.

Dengan berbagai rekayasa yang menguntungkan Asisi dan militer, tidak heran kalau pakar Mesir seperti Nathan Brown dari Universitas George Town mengatakan, “Apa yang akan kita lihat adalah semakin berkurangnya peran presiden kecuali jika seorang militer atau tokoh militer memutuskan untuk mencalonkan diri untuk menjadi presiden.”

Spekulasi al-Sisi akan ikut pemilihan presiden memang semakin kuat saat dia muncul belakangan dengan pakaian sipil. Calon presiden yang kalah dari Mursi, Hamdeen Sabahi mengatakan, “Jenderal al-Sisi merupakan pahlawan yang populer dan jika dia memutuskan mengikuti pemilu dia merupakan kandidat terkuat saat in.”

Persoalannya adalah, apakah munculnya kelas menengah independen di kota-kota besar Mesir akan membuat negeri ini tidak kembali ke rejim otoriter. Apakah kekuatan sipil akan kembali menguat jika sebuah kasus penindasan terjadi di tangan pemerintahan pro militer? Lalu apakah kubu oposisi sipil baik nasionalis maupun Islamis mampu bergabung kembali melawan musuhnya? Demokrasi Mesir akan melalui masa yang sulit sampai pemilihan umum berlangsung tahun depan. *** (13/10/2013)

| Tinggalkan komentar

Tugas Berat Pemerintahan Baru

A Tony Prasetiantono
SAMBIL menunggu proses akhir pemilihan presiden di tingkat Mahkamah Konstitusi, ada baiknya kita mencoba menginventarisasikan isu-isu strategis apa saja yang bakal menjadi tugas berat pemerintahan presiden terpilih nanti.

Ujian pertama bagi pemerintahan baru bisa disebut sudah dilalui dengan baik. Indikasinya, pasar menyambut antusias dengan penguatan rupiah (Rp 11.500-an per dollar AS) dan Indeks Harga Saham Gabungan (di atas 5.000). Sentimen positif ini hendaknya terus dipertahankan, melalui pembentukan kabinet yang tidak saja mencerminkan kapasitas intelektual para menteri, tetapi juga dilengkapi integritas dan kemauan untuk bekerja keras dan bertindak sebagai ”pelayan” publik.

Jika presiden terpilih sampai tergelincir menyusun kabinet dengan basis sekadar membagi-bagi jatah bagi koalisi politiknya sehingga cenderung mengabaikan aspek kompetensi, seperti terjadi pada kabinet sebelumnya, pasar akan segera menghukumnya. Rupiah dan IHSG pun akan berhenti berakselerasi, sementara arus modal masuk (capital inflow) pun akan berubah menjadi capital outflow. Ini tentu tidak boleh terjadi.

Tujuh isu strategis

Berikut tujuh isu strategis bagi pemerintah baru. Pertama, subsidi energi. Tahun ini subsidi energi (BBM dan listrik) akan mencapai Rp 350 triliun, terdiri dari subsidi BBM Rp 246,49 triliun dan subsidi listrik Rp 103,82 triliun. Ini jelas berlebihan karena volume APBN sekitar Rp 1.877 triliun. Itu berarti subsidi energi mencapai hampir 19 persen dari seluruh belanja negara. Ini tak masuk akal. Bahkan biaya penyelenggaraan Piala Dunia sepak bola di Brasil 2014 ”hanya” sekitar 15 miliar dollar AS (sekitar Rp 170 triliun), termasuk membikin baru dan merenovasi 12 stadion serta membangun infrastruktur (data Bloomberg dan Forbes). Dengan kata lain, subsidi energi kita bisa untuk penyelenggaraan dua kali Piala Dunia!

Terlalu besarnya subsidi energi ini menimbulkan dua implikasi negatif. Pertama, tak memberi ruang gerak fiskal untuk mengalokasikannya ke kegiatan lain yang produktif, misalnya membangun infrastruktur. Kedua, pengelolaan fiskal dan makroprudensial dipersepsikan buruk oleh investor asing. Imbasnya, akan menurunkan peringkat kredit obligasi pemerintah. Karena itu, tugas berat pertama presiden terpilih menghentikan ”kegilaan” ini dengan menaikkan harga BBM.

Beranikah dia melakukannya, dan kapan waktu yang tepat? Mungkin agak sulit melakukannya pada tahun ini. Biarkan 2014 berakhir dengan inflasi rendah, 5-6 persen. Kenaikan harga BBM bisa dilakukan pada saat bulan-bulan yang inflasinya rendah, yakni Maret-April 2015, agar dampak negatif inflasinya bisa diminimalkan. Harga BBM bersubsidi bisa dinaikkan dari Rp 6.500 ke Rp 8.000-Rp 8.500 per liter, untuk secara bertahap mendekati harga keekonomian Rp 11.000 per liter.

Namun, menaikkan harga BBM saja sesungguhnya belum menuntaskan masalah. Masih ada problem ketidakadilan karena salah sasaran (misallocation of resources) dalam distribusi BBM bersubsidi. Cara yang cukup radikal adalah melarang para pemilik mobil pribadi mengisi tangkinya dengan BBM bersubsidi. Hanya sepeda motor dan angkutan umum yang diizinkan menggunakan BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan mendorong masyarakat memilih kendaraan hemat energi.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur. Joko Widodo sebagai presiden terpilih beruntung punya pengalaman dalam menangani isu ini. Sebagai Gubernur DKI, dialah orang yang berhasil memulai proyek mass rapid transit, yang selama ini mengalami kebekuan dalam beberapa periode gubernur sebelumnya. Sayang dia belum sempat berhasil mengeksekusi proyek monorel yang kini masih berlanjut pertikaiannya. Selanjutnya, sesuai visinya tentang negara maritim, dia harus membangun lebih banyak pelabuhan laut. Di sepanjang pantai utara Jawa, perlu ada sebuah pelabuhan di setiap 100 kilometer. Jadi, paling tidak harus ada tujuh pelabuhan terbentang antara Jakarta dan Surabaya, yang panjangnya 727 kilometer.

Ide Jokowi tentang perlunya kapal-kapal besar untuk menurunkan biaya logistik sangat menarik. Biaya kontainer rute Jakarta-Papua lebih mahal daripada Jakarta-Los Angeles karena skala ekonomis (economies of scale). Kapal rute Jakarta-LA menggunakan kapal besar, sedangkan Jakarta-Papua kapalnya kecil. Penggunaan kapal besar jauh lebih efisien. Masalahnya, bagaimana membuat rute Jakarta-Papua lebih efisien dengan kapal besar? Investasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (sehingga permintaan naik) akan menjadi kuncinya.

Pelabuhan udara juga harus terus didorong. Pada era Yudhoyono telah dibangun dan direnovasi Bandar Udara Kuala Namu, Hasanuddin, Juanda, dan Ngurah Rai. Ini pun masih belum cukup. Pada era pemerintahan baru nanti harus lebih banyak lagi bandara berstandar internasional dibangun, apalagi kita berupaya menarik lebih banyak turis asing, yang kini baru 8 juta orang. Angka ini kalah jauh dibandingkan dengan Malaysia (2013) yang bisa menarik 25,7 juta orang dan menghasilkan devisa 21 miliar dollar AS!

Ketiga, sudah banyak literatur yang menyebutkan daya saing Indonesia harus ditingkatkan untuk menghadapi kompetisi komunitas ASEAN sejak 1 Januari 2016. Selain infrastruktur, titik kritisnya terletak pada kualitas sumber daya manusia. Di ASEAN, ternyata Indonesia hanya nomor tiga sebagai negara pengirim anak-anak muda bersekolah di luar negeri (international student mobility).

Negara paling agresif Malaysia (54.000) dan Vietnam (48.000). Selanjutnya, Indonesia (34.000), Thailand (26.000), dan Singapura (20.000). Dengan catatan, penduduk Indonesia 250 juta, Vietnam (92 juta), Thailand (70 juta), Malaysia (30 juta), dan Singapura (6 juta). Jokowi harus mengulang kembali agresivitas mantan Presiden serta Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie yang dulu banyak mengirim mahasiswa merebut teknologi dari Amerika Serikat dan Eropa.

Keempat, sesuai janjinya, Jokowi sebagai presiden terpilih juga harus bisa mencetak minimal sejuta lahan pertanian tanaman pangan (padi). Proyek ini dulu pernah dilakukan Soeharto, tetapi kurang berhasil. Swasembada pangan—sebenarnya juga banyak komoditas lain—hanya bisa dilakukan melalui ekstensifikasi atau penambahan lahan. Program transmigrasi masih relevan dilanjutkan dalam rangka mendorong petani mengerjakan luas lahan yang menjamin tercapainya skala ekonomis, yakni batas luas minimum yang bisa menyebabkan petani berproduksi efisien, misalnya 2 hektar per petani.

Kelima, pengendalian penduduk. Sesudah era reformasi 1998, Indonesia cenderung lengah menangani isu ini. Bertambahnya penduduk memang bisa mendatangkan manfaat berupa ”bonus demografi”. Namun, itu bisa berbalik menjadi beban jika kita tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Syarat untuk itu adalah pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sejak krisis 1998. Tidak ada kompromi lagi, pertumbuhan penduduk maksimal harus di bawah 1 persen per tahun.

Konsolidasi bank

Keenam, konsolidasi bank di sektor finansial adalah hal yang gagal dilakukan pemerintah sebelumnya. Jumlah bank di Indonesia saat ini 119 bank lokal untuk melayani 250 juta penduduk. Di Malaysia, hanya ada delapan bank lokal untuk melayani 30 juta penduduk. Itu pun Malaysia masih terus berupaya mengonsolidasikan bank-banknya. Di Singapura, cuma ada tiga bank lokal raksasa: DBS, OCBS, dan UOB. Dalam industri perbankan, berlaku hukum size does matter. Artinya, semakin besar ukuran suatu bank, akan semakin efisien. Karena itulah, di banyak negara sudah timbul tren konsolidasi antarbank. Indonesia pernah sukses menggabung empat bank BUMN (BDN, Bapindo, BBD, dan Bank Exim) menjadi Bank Mandiri.

Dalam jangka pendek dan menengah ke depan, pemerintah harus berani mengonsolidasikan empat bank BUMN yang sekarang ada (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) menjadi sebuah bank raksasa yang kompetitif. Integrasi sektor finansial di ASEAN akan terjadi pada 2020, ketika kita tidak mungkin menghindarinya. Konsolidasi bank memang berisiko resistensi. Kombinasi antara skema pensiun dini yang menarik dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja adalah hal-hal yang bisa mengurangi gejolak. Pengalaman merger Bank Mandiri telah mengajarkannya.

Ketujuh, Indonesia adalah negara yang tertinggal dalam hal pengumpulan pajak. Dengan tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) hanya 12 persen, kita tercecer dibandingkan dengan Filipina (14,4 persen), Vietnam dan India (15 persen), Malaysia (15,5 persen), Tiongkok dan Thailand (17 persen). Secara tipikal, di negara-negara yang kian miskin, tax ratio-nya rendah, misalnya Pakistan (10 persen) dan Banglades (8,5 persen). Indonesia harus mengejar penerimaan pajak untuk mengurangi defisit APBN, alias mengurangi akselerasi utang pemerintah. Jumlah karyawan Ditjen Pajak, yang kini 32.000 orang, harus banyak ditambah untuk memperkecil ruang gerak para penghindar dan penggelap pajak. Tentu masih banyak lagi agenda bagi pemerintahan baru, tetapi tujuh isu strategis itu setidaknya bisa membantu memetakan masalah.

A Tony Prasetiantono
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
Kompas 7 Agustus
| Tinggalkan komentar

LIMA SURVEI TENTANG CAPRES CAWAPRES

LIMA SURVEI MENGUNGGULKAN JOKOWI

1. LSI: Jokowi-JK 35,42% dan Prabowo-Hatta 22,75%

Merdeka.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis data survei Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta pada pertengahan Mei 2014. Peneliti LSI Ardian Sopa menilai Jokowi justru lebih unggul dari Prabowo meski tak dapat dukungan dari elite partai besar.

“Dari sisi persentase dukungan seluruh partai pendukung, koalisi partai pendukung Prabowo – Hatta lebih besar. Namun dari sisi euforia dukungan pemilih, hasilnya berbalik. Dukungan pemilih kepada Jokowi – JK lebih besar,” kata Ardian, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/5).

Ardian menjelaskan, berdasarkan hasil survei LSI yang dilakukan kepada 2.400 responden dengan margin of error sekitar 2 persen, memperlihatkan 68,5 persen responden mendukung Jokowi , sedangkan Prabowo hanya 15,3 persen.

“Hasilnya sebesar 68,5 persen publik menyatakan bahwa mereka ingin secara sukarela membantu pasangan Jokowi – JK. Sedangkan Prabowo hanya 15,3 persen yang menyatakan sukarela,” paparnya.

Tidak hanya itu, Ardian melanjutkan, jika pemilihan presiden dilakukan pada saat survei dilakukan, maka pasangan Jokowi – JK unggul sementara dibanding pasangan Prabowo – Hatta.

“Elektabilitas Jokowi – JK mencapai 35,42 persen dan elektabilitas Prabowo – Hatta 22,75 persen. Selisih kedua pasangan sebesar 13 persen, namun keduanya masih punya peluang menang karena sebanyak 41,83 persen belum menentukan pilihan,” jelasnya.

Survei LSI ini dilakukan di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling pada tanggal 1-9 Mei 2014. Dalam survei ini, LSI melakukan wawancara dan tatap muka dengan jumlah 2.400 responden.

2. Populi Center: Jokowi-JK 47,5% dan Prabowo-Hatta 36,9%

Merdeka.com – Lembaga survei Populi Center pada awal Juni menunjukkan persaingan antara Jokowi – Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa berlangsung ketat. Dalam survei bertajuk ‘Trajektori Politik 2014: Menuju Pemilihan Presiden yang Kompetitif’ jika Pilpres digelar saat ini, Jokowi – JK masih menang.

“Jokowi – JK mendapatkan angka elektabilitas 47,5 persen, sedangkan Prabowo – Hatta sebesar 36,9 persen dan yang belum menentukan pilihan sebesar 14,4 persen. Dari temuan ini, selisih elektabilitas antara Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta lebih kecil dari mereka yang bisa digolongkan sebagai undecided voters,” ujar Ketua Populi Center Nico Arjanto saat presentasi kepada wartawan di Rarampa Resto Jalan Mahakam Raya II No 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Lebih lanjut, berdasarkan survei ini tampak bahwa Pilpres 2014 akan berjalan kompetitif. Menurut dia, masing-masing pasangan capres dan cawapres masih memiliki peluang untuk menang.

“Peluang untuk menyalip masih ada, penentu dalam pemenangan itu dilihat kampanye efektif, debat capres-cawapres dengan sebaik-baiknya, dan kampanye menarik undecided voters ini merata. Saya kira semua unsur ini penting,” ucap dia.

Survei ini menggunakan wawancara tatap muka yang dilakukan di seluruh 33 provinsi pada tanggal 24 sampai 29 Mei 2014. Sampling yang digunakan sebanyak 1.500 responden dipilih secara acak bertingkat (multi random sampling) dengan margin of eror = 2.53 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

3. SSS: Jokowi-JK 42,65% dan Prabowo-Hatta 28,35%

Merdeka.com – Masih di awal Juni, kali ini lembaga survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) juga melakukan survei menjelang pemilihan presiden. Hasil surveinya, Jokowi – JK memiliki tingkat elektabilitas mencapai 42,65%, sedangkan Prabowo – Hatta 28,35%. Sementara sebanyak 29 persen menjawab tidak tahu.

Dalam keterangan persnya hari ini, Kamis (5/6), survei yang dilakukan oleh SSS dilakukan pada 26 Mei – 4 Juni 2014. Sampel yang digunakan adalah warga yang tinggal di 10 kota besar dan memiliki hak pilih dalam pemilu.

10 Kota besar yang dijadikan sampel adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Palembang dan Yogyakarta. Metode yang digunakan dengan wawancara via telepon.

Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error 2,78 persen.

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil dari hasil mengacak nomor telepon yang terdapat di dalam buku Telkom. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.250 responden.

4. Cyrus Network: Jokowi-JK 53,6% dan Prabowo-Hatta 41,1%

Merdeka.com – Nah, survei terbaru dua pasangan capres-cawapres dirilis oleh Cyrus Network. Survei ini dilakukan selama kurun waktu 25-31 Mei 2014. Survei terbaru ini memiliki angka unidentified voters tinggal sekitar 5 persen.

“Elektabilitas Jokowi-JK sebesar 53, 6 persen dan Prabowo-Hatta sebesar 41,1 persen tak akan berubah jauh,” ujar Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi di Jalan Wahid Hasyim 51 Jakarta, Selasa (10/6).

Survei menyebut ada 30 persen calon pemilih mengaku mempertimbangkan debat capres-cawapres kemarin malam untuk memantapkan pilihan. Hasil dari debat itu berpotensi mengubah pilihan warga terhadap pasangan capres dan cawapres.

Dalam survei terbaru, angka unidentified voters tinggal 5 persen. Dari 5 persen tersebut, preferensi mereka tetap bisa dipetakan sekitar 2,9 persen dukung Jokowi-JK sementara 0,8 memilih Prabowo-Hatta, sisanya merahasiakan pilihan.

“Prabowo sejauh ini mengalami peningkatan suara signifikan. Namun belum mampu memotong elektabilitas Jokowi,” tuturnya.

Data ini diperoleh berdasarkan survei 25-31 Mei 2014, dengan 1.500 responden di 33 provinsi yang diwawancara lewat tatap muka. Margin error 2,6 persen dengan metode multistage random sampling.

5. Survei PDB: Jokowi-Jk 32,2 % Prabowo-Hatta 26,5 %

Merdeka.com – Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil survei terbaru elektabilitas dua capres. Survei yang dilakukan pada 26 Mei-1 Juni itu mengungkapkan, selisih elektabilitas antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto hanya terpaut 5,7 persen.

Peneliti senior PDB Agus Herta dalam jumpa pers Hasil Survei Capres 2014 oleh PDB di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/6), memaparkan, survei dilakukan di 7 kota besar di 7 provinsi di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar dengan masing-masing 384 responden. Jumlah responden sebanyak 2.688 responden dan diwawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

“Setiap kota yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi provinsi,” kata Agus.

“Ada tren elektabilitas Jokowi-JK turun dan PrabowoHatta naik. Selisih elektabilitas PrabowoHatta dengan JokowiJK sampai akhir Mei 2014 semakin menyempit hanya sekitar 5,7% (Jokowi-JK 32,2% dan PrabowoHatta: 26,5%)” imbuhnya.

Ketika ditanya sampai titik mana pertemuannya elektabilitas kedua capres? Agus menjelaskan PDB masih akan melakukan riset lagi sampai minggu terakhir jelang pilpres.

Apakah PrabowoHatta akan melampaui JokowiJK? “Dalam pengalaman riset, tren sulit berubah dalam waktu sempit. Yang turun konsisten akan turun, yang naik terus akan naik,” pungkasnya.

6. Survei LSN: Prabowo-Hatta 46,3% dan Jokowi-JK 38,8%

Elektabilitas pasangan capres nomor satu, Prabowo Subianto-Joko Widodo diprediksi telah menyalip duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang selama ini barada di posisi teratas semua survei. Menurut Lembaga Survei Nasional (LSN), elektabiliitas pasangan koalisi merah putih Prabowo-Hatta mencapai 46,3 persen jika pemilu digelar hari ini.

Peneliti utama LSN Mega Nusantara mengatakan, meroketnya elektabilitas Prabowo karena sosoknya yang tegas.

“Karena sikap Prabowo yang tegas dan responden menginginkan presiden berlatar belakang TNI,” ujar Mega dalam jumpa pers hasil survei LSN di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Hasil survei LSN menunjukkan, duet Prabowo-Hatta meraih elektabilitas 46,3%, duet Jokowi-JK 38,8%, dan responden yang belum menentukan pilihan 14,9%.

Survei dilakukan antara tanggal 1-8 Juni 2014 di 33 provinsi dengan jumlah responden 1.070 orang dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 50:50. Survei dilakukan melalui pengumpulan data teknik melalui wawancara dengan pedoman kuisioner. Margin of error survei -/+ 3% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dipublikasi di Arsip, Politics Indonesia | Tag , , , , , , | Tinggalkan komentar

Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin

RAJA Arab Saudi mengeluarkan keputusan yang mengejutkan jagat dunia Arab, yaitu melarang eksistensi organisasi Ikhwanul Muslimin dan memasukkannya sebagai organisasi teroris bersama Al Qaeda.

Sikap yang diambil Raja Arab Saudi sebenarnya dalam rangka merespons permintaan Pemerintah Mesir yang terlebih dahulu memutuskan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai organisasi tero-
ris. Mesir meminta negara-negara Arab lain memutus mata rantai gerakan teroris internasional sebagai komitmen menjaga keamanan dan stabilitas politik regional. Mesir menganggap IM bertanggung jawab atas gagalnya peta jalan revolusi setelah tumbangnya Mubarak.

Arab Saudi bekerja cepat dengan membentuk tim khusus lintas kementerian untuk melakukan kajian mendalam eksistensi gerakan-gerakan keagamaan yang dapat mengancam stabilitas politik. Pada 7 Maret, Raja Arab Saudi resmi menetapkan IM sebagai organisasi teroris. Keputusan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, Arab Saudi dianggap mengambil sikap tegas dalam rangka membuktikan kepada dunia bahwa negara kaya minyak itu sama sekali tak melindungi teroris yang menggunakan jubah agama, termasuk jaringan Al Qaeda yang selama ini selalu diidentikkan dengan negara itu. IM dan Al Qaeda dianggap musuh serius yang dapat mengganggu stabilitas politik di dalam negeri Arab Saudi.

Di sisi lain, keputusan itu dianggap aneh karena Arab Saudi mengeluarkan kebijakan keras kepada kelompok yang selama ini ditengarai mempunyai hubungan baik dan kedekatan ideologis. Semestinya dalam situasi IM yang semakin terpojok, Arab Saudi dapat menunjukkan simpati.

Sebaliknya, Arab Saudi justru memilih tak bersahabat dengan IM. Setidaknya ada dua alasan yang jadi pertimbangan di balik keputusan keras terhadap IM. Pertama, alasan politis. Selama berkuasa, IM memilih membangun kemitraan dengan Qatar. Imbalannya, Qatar membela mati-matian rezim IM dengan menggelontorkan bantuan dan pinjaman finansial cukup besar.

Kontestasi antara Arab Saudi dan IM yang didukung penuh oleh Qatar dapat dilihat dari dua media terkemuka di Timur Tengah, yaitu stasiun televisi Al Jazeera (Qatar) dan stasiun televisi al-Arabiya (Arab Saudi). Kedua media ini menampilkan dua wajah yang berbeda dalam menyikapi kebijakan politik Muhammad Mursi. Al Jazeera membela IM, sedangkan al-Arabiya mengkritisi kebijakan IM.

Kedua, alasan nonpolitis. Arab Saudi gencar melakukan ”moderasi” dalam paham keagamaan. Melalui kebijakan yang keras terhadap IM, Arab Saudi sebenarnya hendak mengabarkan kepada dunia bahwa organisasi yang selama ini jadi produsen terorisme adalah IM. Bahkan, Al Qaeda yang selama ini selalu dikaitkan dengan Arab Saudi hakikatnya merupakan metamorfosis dari IM. Di harian al-Sharq al-Awsath disebutkan, mendiang Osama bin Laden tercatat pernah menjadi aktivis IM cabang Arab Saudi.

Pasang surut

Meski demikian, sebenarnya Arab Saudi dan IM tak bisa memupus hubungan baik di antara keduanya. Pendiri IM ditengarai mengambil inspirasi dari salafisme dan Raja Abdul Aziz bin Saud. Bahkan, Ahmad Saati, ayah Hasan al-Banna, salah satu tokoh salafi yang sangat populer pada masanya. Hasan al-Banna mempelajari Salafisme dari Muhibbuddin Khatib dan Rasyid Ridha. Sejak 1928, Hasan al-Banna membangun kemitraan dengan beberapa tokoh penting di Arab Saudi, hingga akhirnya tahun 1936 ia melaksanakan ibadah haji. Inilah awal perjumpaan al-Banna dengan Raja Abdul Aziz. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan pertama karena Raja Abdul Aziz secara diplomatis menolak permintaan al-Banna untuk membuka cabang IM di Arab Saudi.

Namun, upaya IM membangun kemitraan dan mengambil hati Arab Saudi tak pernah pupus. Tahun 1945, saat Raja Abdul Aziz melakukan kunjungan ke Mesir, terlihat para aktivis IM menyambutnya dengan gegap gempita. IM menggunakan isu Palestina sebagai pintu masuk membangun aliansi dengan Arab Saudi. Hubungan baik antara IM dan Arab Saudi mulai terbangun pasca Hasan al-Banna. Pada era kepemimpinan Hasan Hudhaibi, Arab Saudi menjadi mediator ketegangan antara IM dan Gamal Abdul Nasser. Bahkan, pada tahun 1966, Raja Arab Saudi dan para ulama Arab Saudi mengirimkan surat kepada Nasser agar mengurungkan niat untuk menghukum mati Sayyed Qutb.

Hudhaibi berhasil membuka cabang IM di Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lain. Hubungan baik antara IM dan Arab Saudi ditengarai karena keduanya menentang ideologi dan kebijakan politik Nasser. Bahkan, saat rezim Nasser tidak bersahabat dengan IM, banyak di antara aktivisnya yang eksodus ke Arab Saudi.

Hubungan mulai memburuk sejak 1990-an, bersamaan dengan menguatnya ”revivalisme Islam” melalui gerakan-gerakan politik keagamaan. Mereka menabuh genderang perlawanan terhadap rezim yang berkuasa di Timur Tengah. Di Arab Saudi, IM dan Hizbut Tahrir mendeklarasikan ”gerakan reformasi”. Bersamaan dengan itu, muncul gerakan teroris internasional yang menebarkan bom bunuh diri di berbagai belahan dunia Islam, termasuk di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada 1995.

Maka dari itu, sikap keras Arab Saudi terhadap IM mempunyai momentumnya. Di saat IM mulai tumbuh subur di negara-negara Teluk, Arab Saudi mengambil inisiatif untuk meredam proliferasi IM. Harapannya sikap Arab Saudi juga diikuti beberapa negara Teluk lain. Arab Saudi tak mau menerima dampak lebih buruk di masa mendatang, khususnya bagi stabilitas rezim yang berkuasa saat ini. Apalagi, IM mulai menyusup ke dalam birokrasi, mempunyai keahlian dalam pergerakan bawah tanah, di samping sumber dana besar.

Saat ini, di negara-negara Teluk hanya tersisa Qatar sebagai tempat nyaman bagi IM. Di negara-negara Teluk lain, IM mulai dipantau dengan saksama. Tak tertutup kemungkinan mereka akan mengambil sikap seperti Mesir dan Arab Saudi. Jika itu yang terjadi, hal tersebut akan menjadi mimpi buruk bagi masa depan IM.

Maka dari itu, sebelum terlambat, IM harus melakukan reformasi internal. Mereka sejatinya menegaskan kembali komitmennya untuk meninggalkan kekerasan, memperbarui ideologi, dan mengukuhkan diri sebagai gerakan sosial-keagamaan yang bergerak di bidang kedermawanan dan pelayanan publik. Mereka juga bisa memilih menjadi partai politik yang tunduk pada aturan main di setiap negara. Langkah-langkah ini penting disegerakan karena momentum saat ini tidak berpihak kepada IM.         

Zuhairi Misrawi
Analis Pemikiran dan Politik Timur Tengah The Middle East Institute
Kompas, 5 Mei
| Tag , , , | Tinggalkan komentar

Kaum Muda dalam Pemilu 2014

KAUM muda, terutama pemilih pemula, sangat penting bagi perkembangan dan konsolidasi demokrasi karena mereka pelaku demokrasi di masa depan.

Mereka juga akan menjadi pemimpin   yang menjalankan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan mendatang. Bagaimana sensitivitas dan sikap kaum muda terhadap politik sangat penting bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Jumlah kaum muda cukup besar. Pemilih pemula pada Pemilu 2014 diperkirakan 30 juta orang. Jadi, ada sekitar 17 persen di antara sekitar 175 juta pemilih yang akan memilih untuk pertama kali pada tahun 2014. Jumlah ini sangat signifikan dari segi politik pemungutan suara (electoral politics). Bila pemilih pemula digabung dengan pemilih muda lain yang berusia di bawah 30 tahun, jumlahnya pada 2014 menjadi dua kali lipat, sekitar 34 persen.

Maka, memahami sikap politik kaum muda dan ke arah mana angin politik mereka bertiup sangat penting, baik untuk praktis politik maupun untuk pendidikan dan pembangunan politik di masa akan datang.

Sikap dan gaya politik

 Secara umum, dari segi usia, pemilih Indonesia sebetulnya tergolong muda. Yang berusia di bawah 50 tahun berjumlah tak kurang dari 70 persen dari seluruh pemilih. Para pemilih ini sudah cukup lama tersosialisasi dengan demokrasi dalam era reformasi, yaitu  sejak mereka berusia 35 tahun (sejak 1998) atau lebih muda lagi. Dengan kata lain, bahkan pemilih tertua di kelompok 70 persen ini telah mengalami dan terekspos dengan nilai- nilai dan praktik demokrasi sejak usia yang sangat muda.

Tidaklah mengherankan jika sebagian besar pemilih menunjukkan sikap dan atau penilaian terhadap politik dan demokrasi yang tak berbeda jauh dengan rekan-rekan mereka di negara demokrasi lain. Mereka umumnya memiliki cara berpikir yang terbuka (open minded), kritis, dan kosmopolitan. Mereka juga cenderung bergaya hidup urban dan lebih religius. Tak kalah penting, mereka cukup sadar dengan dan mengikuti sejumlah perkembangan politik nasional.

            Seperti di negara demokrasi lain, dukungan kaum muda terhadap demokrasi tinggi. Lebih dari 70 persen dari mereka mendukung dan menganggap demokrasi cocok untuk Indonesia (Liddle dan Mujani, 2013). Menurut data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan rakyat Indonesia secara umum kepada demokrasi (69 persen). Dalam demokrasi di Asia, dukungan ini lebih rendah dibandingkan Taiwan (74,8 persen) dan Korea (82,2 persen), tetapi lebih tinggi dibandingkan Filipina (62,4 persen).  

 Sedikit berbeda dengan generasi yang lebih dewasa ketika rezim Soeharto jatuh, kaum muda atau pemilih yang saat ini berusia 25 tahun ke bawah memiliki sikap dan gaya hidup tersendiri. Beberapa sikap menonjol mereka adalah kurang perhatian pada masalah-masalah nasional (57,4 persen, Kompas, 2011), lebih berorientasi pada materi/kekayaan (ingin sukses dalam karier dan pendidikan, ingin terkenal dan kaya), mereka juga kurang nasionalis (hanya 20 persen menganggap kepentingan nasional agenda mereka, Kompas, 2010), dan lebih berorientasi kepada diri sendiri (63 persen, Kompas, 2011). Karakteristik menonjol yang lain adalah ketergantungan pada teknologi. Tidak kurang dari 14 jam per minggu mereka habiskan untuk kegiatan yang terkait dengan teknologi (Nielsen, 2011).

Meski demikian, tak berarti kaum muda tak terlibat kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak di antara mereka aktivis, seperti juga generasi yang lebih tua lagi. Namun, aktivisme mereka memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan aktivisme generasi terdahulu. Menurut Afra Suci, aktivis muda kelompok Pamplet, aktivisme kaum muda kini lebih bervariasi, tak melulu terkait gerakan pelajar/mahasiswa. Kegiatan mereka lebih berbasis inisiatif pribadi dan komunitas sehingga tak birokratis dan cenderung informal. Isu-isu yang digarap juga lebih banyak lintas sektor dan kurang politis. Karakteristik ini tentu berbeda dengan generasi terdahulu, baik di era sebelum kemerdekaan maupun sebelum reformasi yang lebih politis, seperti kepedulian pada isu revolusi, gerakan demokrasi, dan gerakan sosial melawan rezim otoriter.

Dengan sejumlah karakteristik ini, dapat dikatakan, politik dan demokrasi bukan hal asing bagi kaum muda. Dengan memperhatikan sikap dan kecenderungan mereka, peristiwa politik dan demokrasi, termasuk pemilu, dapat dijadikan media sosialisasi yang lebih jauh sehingga pendalaman dan praktik demokrasi dapat terus terpelihara untuk masa menengah dan panjang. Walhasil, pada gilirannya kaum muda ini dapat menjadi aktor yang berperan penting dalam penyebaran nilai-nilai dan praktik demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi, karenanya, memperoleh jalannya untuk terus melaju.

Dukungan politik di 2014

Dukungan politik kaum muda pada Pemilu 2014 tampaknya juga tak akan berbeda jauh dengan kecenderungan pemilih Indonesia secara umum. Pesan pokoknya sama: kaum muda, seperti rakyat Indonesia umumnya, ingin praktik politik yang lebih demokratis, kepemimpinan alternatif, dan lebih muda. Data yang kita miliki, atau beredar di masyarakat, terutama hasil penelitian lembaga-lembaga survei yang kredibel, menunjukkan kecenderungan ini. Dalam hal dukungan, data menunjukkan kaum muda cenderung mendukung partai besar yang sudah mapan, atau partai yang tampak menawarkan kepemimpinan alternatif. Tren dukungan itu cukup stabil selama lebih dari setahun terakhir (SMRC, 2012, 2013). Sebanyak 50-60 persen dukungan kaum muda tersebar hampir merata di empat partai: PDI-P, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

 Untuk calon presiden, tampak jelas kaum muda ingin kepemimpinan alternatif. Sekitar 45 persen dukungan kaum muda (usia 30 tahun atau lebih muda) cenderung diberikan kepada figur alternatif, seperti Jokowi (SMRC, 2013), dan 15 persen kepada Prabowo Subianto. Calon alternatif lain memang belum dikenal publik secara umum ataupun kaum muda. Bila makin dikenal, dan dapat berkomunikasi secara baik dengan kaum muda, kemungkinan dukungan kepada mereka pun makin banyak. Kecenderungan sama ditunjukkan dalam sejumlah pilkada. Dalam pilkada Gubernur Jawa Barat, Februari 2013, dukungan politik kaum muda juga mengikuti kecenderungan pemilih secara umum. Sekitar sepertiga pemilih muda memberikan dukungan kepada pasangan calon yang saat itu terpilih. Calon yang diunggulkan dalam semua figur muda (Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, dan Ahmad Heryawan), dan  dukungan kaum muda terbagi hampir merata kepada ketiganya.

Djayadi Hanan, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina; Direktur Riset SMRC

| Tag , , | Tinggalkan komentar

Ahli Waris Budaya Dunia

INDONESIA merdeka dengan percaya diri menempatkan bangsa ini sebagai ahli waris budaya dunia. Kurang dua bulan setelah pengakuan internasional akan kedaulatan Indonesia, pada 18 Februari 1950 sekumpulan seniman yang terhubung melalui mingguan Siasat melansir Surat Kepercayaan Gelanggang.

Surat pernyataan itu dibuka dengan kalimat yang sangat lantang: ”Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri”.

Pernyataan tersebut memancangkan sejumlah tanda penting. Dengan memodifikasi tafsir Jennifer Lindsay (2011), bisa kita sebut beberapa kandungan semangat yang terpancar dari kalimat pembuka itu. Pertama, kelahiran Republik Indonesia dihikmati kesadaran akan arti pentingnya kebudayaan bagi eksistensi suatu bangsa. Bahkan, sebelum surat itu, di tengah kancah revolusi yang penuh porak poranda, kuatnya kesadaran serupa itu mendorong penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Nasional I, yang diselenggarakan di Magelang (20-24 Desember 1948).

Mohammad Hatta yang hadir dalam kongres itu sebagai wakil presiden menyatakan, ”Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa.” Tentang pentingnya kreativitas budaya, Bung Hatta menyatakan, ”Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merobah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultuur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bisa maju.”

Kedua, kesadaran pentingnya kebudayaan itu bersifat lintas kecenderungan pemikiran dan ideologis. Para seniman dan pemikir yang turut menandatangani surat itu tak lama kemudian akan berpisah jalan mengikuti preferensi ideologi masing-masing: Asrul Sani jadi pendiri Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi); Sitor Situmorang menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN); Rivai Apin, Basuki Resobowo, dan Pramoedya Ananta Toer menjadi motor Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Ketiga, surat itu secara sadar menempatkan proyek kebudayaan nasional dalam konteks budaya global; dengan keyakinan diri yang tinggi bahwa  ”kami” (bangsa Indonesia) adalah ”ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia”. Dalam arti bahwa bangsa Indonesia bukanlah anak haram dari budaya dunia yang sekadar berfungsi sebagai penampung limbah budaya, obyek tindasan dari kolonisasi budaya, atau konsumen pasif dalam kreasi budaya dunia. 

Kesadaran serupa itu juga terpancar dalam pokok pertanyaan Kongres Kebudayaan I: ”bagaimanakah caranya mendorong kebudayaan kita supaya dapat maju cepat; dan bagaimana caranya agar kebudayaan kita jangan sampai terus bersifat kebudayaan jajahan, akan tetapi supaya menjadi suatu kebudayaan yang menentang tiap-tiap anasir cultureel imperialisme”.

Keempat, sebagai ahli waris budaya dunia, bangsa Indonesia memandang dirinya sebagai taman sari dunia. Di taman sari itu, selain tumbuh aneka puspa indah dari buminya, juga berkembang bunga elok dari luar  yang  ditumbuhkan dengan cara-cara Indonesia sendiri sesuai dengan sifat-sifat tanah dan lingkungannya. Dengan itu, Indonesia bukan hanya menerima, melainkan juga memberi kepada dunia.

Basis kebudayaan

Dalam merumuskan kebudayaan nasional di taman sari itu, sejak 1930-an telah muncul suatu polemik kebudayaan mengenai basis kebudayaan dari Indonesia merdeka, yang mempersoalkan posisi kebudayaan lama (asli) dalam kaitan dengan konsep kebudayaan Timur dan Barat serta kebudayaan Indonesia baru. Sutan Takdir Alisjahbana dalam tulisannya berjudul ”Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” menyatakan, ”… kebudayaan Indonesia tiadalah mungkin sambungan kebudayaan Jawa, Sunda, atau kebudayaan yang lain.”

Sebagai tandingan, Sanusi Pane dalam tulisannya berjudul ”Jagat Besar dan Kecil” membela eksistensi warisan budaya lama dengan mengatakan, ”Itulah sebabnya, saya berdiri di Timur yang silam yang keramat bagi saya sendiri mewujudkan kebudayaan yang baru, ramuan zaman Timur yang silam diperkaya dengan ramuan dari Barat.”

Rumusan konstitusi atas kebudayaan nasional itu mengambil jalan sintesis dari pelbagai kutub pandangan yang berkembang. Hal ini terkandung dalam Pasal 32: ”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan: pertama, ”Kebudayaan bangsa ialah yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia sendiri”. Kedua, ”Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa”. Ketiga: ”Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia”.

 Dengan kata lain, jalan bangsa Indonesia sebagai ahli waris dunia dalam mengembangkan kebudayaan menurut caranya sendiri itu menempuh prinsip: mempertahankan tradisi sendiri yang baik seraya mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Hatta, sebagai wakil presiden yang hadir di Kongres Kebudayaan I, menyatakan bahwa sebagai bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, Indonesia memiliki riwayat kehidupan kebudayaan yang hebat, harum, dan tidak kalah dari kebudayaan negeri-negeri lain. 

Kekayaan dan kekuatan khazanah kebudayaan lokal itu, lewat proses penyerbukan silang budaya dengan berbagai unsur budaya luar, menjadikan bangsa Indonesia sebagai taman sari dunia  dengan  berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dari kawasan Asia mana pun (Oppenheimer, 2010). Mengingat benua Asia merupakan kawasan yang menampung jumlah penduduk paling banyak di muka bumi, Indonesia sebagai bangsa yang mengembangkan corak kebudayaan yang paling kaya di Asia dapat dikatakan sebagai superpower kebudayaan dunia.

 Tidak berlebihan jika Indonesia berambisi menjadi kiblat kebudayaan dunia. Stimulus ambisi seperti itu pula barangkali yang mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono memprakarsai penyelenggaraan Forum Kebudayaan Dunia, yang dilaksanakan di Bali (25-28 November 2013).  Forum yang akan dipimpin langsung Presiden SBY itu akan dihadiri para pemimpin dunia dari 40 negara, sejumlah penerima Nobel, serta pembicara lainnya dari dalam dan luar negeri.

Isu pokok yang akan dibicarakan berkisar pada empat poin penting yang menyangkut budaya dan pembangunan: budaya dan keberlangsungan sosial, budaya dan keberlangsungan ekonomi, konvergensi budaya dalam konteks global, serta budaya dan keberlangsungan lingkungan. Bagi Indonesia, perhelatan ini diharapkan dapat menetapkannya sebagai Rumah
Dunia bagi Agenda Budaya Internasional (Global Home for the International
Cultural Agenda).

Meskipun hal itu merupakan ambisi yang terpuji, ambisi-ambisi internasional pemimpin Indonesia saat ini sering kali tercerabut dari alam realitas, dengan menggunakan ”bahasa-bahasa” ala Vicky Prasetyo yang tidak begitu jelas kandungan maknanya. Bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi agenda budaya dunia, sedangkan ekspresi pembangunan Indonesia sendiri merupakan contoh buruk dari penistaan budaya.

 Baik pembangunan ekonomi, pembangunan politik, bahkan pembangunan ”kebudayaan” sendiri, tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya sebagai sesuatu yang penting.  Pembangunan ekonomi terus memacu pertumbuhan berbasis pengurasan sumber daya alam tanpa memperhatikan ”nilai tambah” berbasis pengembangan ”modal budaya” (knowledge capital). Di seantero negeri, kekuatan modal dan korporasi mendikte perumusan ”bahasa” di ruang publik, mulai nama perumahan hingga nama pemakaman.

Liberalisasi dan dekulturisasi

 Pemerintahan Indonesia yang terjerat korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan global village (dusun dunia), tetapi juga global pillage (perampasan dunia).

Dalam lemahnya kepemimpinan negara,  globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan memengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya (Hobsbawm, 2007).      

 Halangan dalam promosi HAM pasca- Orde baru terutama datang dari hegemoni ideologi neoliberalisme yang menyerang fondasi dasar sistem hak asasi manusia: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketidaksetaraan dan dekulturisasi kelompok marjinal dan bentrokan etnosentrisme di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

 Dengan demokrasi padat modal,  perangkat keras (prosedur kelembagaan) politik mengalami proses demokratisasi; tetapi perangkat lunak (budaya politik) masih tetap bersifat nepotis-feodalistis. Demokrasi permusyawaratan yang mengandung cita-cita berkebudayaan terancam sekarat oleh serangan ”superkapitalisme”, yang menggambarkan ekspansi  persaingan dunia bisnis yang merambah dunia politik. Dengan kata lain, ”kapitalisme telah menaklukkan demokrasi”.

Pada tingkat nasional, salah satu dampak utama penetrasi kapitalisme ke dalam kehidupan berdemokrasi: meredupnya kekuatan kewargaan. Benjamin Barber (2007) memperlihatkan bagaimana kapitalisme yang membentuk budaya konsumerisme membahayakan demokrasi. Demokrasi tak lagi digerakkan oleh rasionalitas produksi, tetapi oleh gaya hidup konsumeris, yang menukar kapasitas pemimpin dengan impresi pencitraan.

Dalam pembangunan kebudayaan sendiri, isu budaya cenderung didekati sekadar paket turisme. Itu pun tidak direncanakan dan diusahakan secara sungguh-sungguh sehingga capaiannya masih jauh di bawah Malaysia dengan khazanah budaya tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan budaya Indonesia. Klaim Malaysia sebagai ”The Truly Asia” sesungguhnya bisa dengan mudah dipatahkan dengan mempromosikan Riau sebagai ”The Truly Malay”. Alih-alih, yang terjadi justru naskah-naskah Melayu Kuno sebagai kekayaan budaya Riau (pusat dunia Melayu) sudah banyak berpindah tangan menjadi koleksi Malaysia.

Elite politik Indonesia telah begitu banyak bicara tentang globalisasi dengan begitu sedikit usaha menghindarkan bangsa dari jebakan ”pecundang”. Globalisasi mestinya tidak berjalan satu arah, karena dengan kreativitas dan kerja keras, setiap bangsa punya peluang untuk membaliknya (reverse globalization), seperti Gangnam style Korea Selatan yang bisa menembus jantung Hollywood, demam budaya Latin di Los Angeles, serta penetrasi industri film Bollywood dan film mandarin dalam industri perfilman dunia.

Tanpa wawasan dan komitmen kebudayaan,  Indonesia adalah raksasa budaya yang pingsan, tercekik oleh kecenderungan untuk menjadikan ekonomi dan politik sebagai panglima. Padahal, kebudayaan adalah kompas yang mengarahkan pembangunan ekonomi dan politik ke arah kebaikan dan keagungan. Untuk memulihkannya diperlukan lebih dari sekadar pepesan kosong pencitraan.  Perhelatan Forum Kebudayaan Dunia di Bali seyogianya menjadi wahana refleksi diri, bagaimana memerankan Indonesia sebagai ahli waris budaya dunia; dengan mengembangkan praktik pembangunan berwawasan kebudayaan. Tunjukan perbuatanmu sesuai dengan kebesaran kebudayaanmu, maka seluruh dunia akan menyaksikan Indonesia sebagai kiblat budaya dunia!

Yudi Latif, Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

| Tag , | Tinggalkan komentar
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.