Kaum Muda dalam Pemilu 2014

KAUM muda, terutama pemilih pemula, sangat penting bagi perkembangan dan konsolidasi demokrasi karena mereka pelaku demokrasi di masa depan.

Mereka juga akan menjadi pemimpin   yang menjalankan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan mendatang. Bagaimana sensitivitas dan sikap kaum muda terhadap politik sangat penting bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Jumlah kaum muda cukup besar. Pemilih pemula pada Pemilu 2014 diperkirakan 30 juta orang. Jadi, ada sekitar 17 persen di antara sekitar 175 juta pemilih yang akan memilih untuk pertama kali pada tahun 2014. Jumlah ini sangat signifikan dari segi politik pemungutan suara (electoral politics). Bila pemilih pemula digabung dengan pemilih muda lain yang berusia di bawah 30 tahun, jumlahnya pada 2014 menjadi dua kali lipat, sekitar 34 persen.

Maka, memahami sikap politik kaum muda dan ke arah mana angin politik mereka bertiup sangat penting, baik untuk praktis politik maupun untuk pendidikan dan pembangunan politik di masa akan datang.

Sikap dan gaya politik

 Secara umum, dari segi usia, pemilih Indonesia sebetulnya tergolong muda. Yang berusia di bawah 50 tahun berjumlah tak kurang dari 70 persen dari seluruh pemilih. Para pemilih ini sudah cukup lama tersosialisasi dengan demokrasi dalam era reformasi, yaitu  sejak mereka berusia 35 tahun (sejak 1998) atau lebih muda lagi. Dengan kata lain, bahkan pemilih tertua di kelompok 70 persen ini telah mengalami dan terekspos dengan nilai- nilai dan praktik demokrasi sejak usia yang sangat muda.

Tidaklah mengherankan jika sebagian besar pemilih menunjukkan sikap dan atau penilaian terhadap politik dan demokrasi yang tak berbeda jauh dengan rekan-rekan mereka di negara demokrasi lain. Mereka umumnya memiliki cara berpikir yang terbuka (open minded), kritis, dan kosmopolitan. Mereka juga cenderung bergaya hidup urban dan lebih religius. Tak kalah penting, mereka cukup sadar dengan dan mengikuti sejumlah perkembangan politik nasional.

            Seperti di negara demokrasi lain, dukungan kaum muda terhadap demokrasi tinggi. Lebih dari 70 persen dari mereka mendukung dan menganggap demokrasi cocok untuk Indonesia (Liddle dan Mujani, 2013). Menurut data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan rakyat Indonesia secara umum kepada demokrasi (69 persen). Dalam demokrasi di Asia, dukungan ini lebih rendah dibandingkan Taiwan (74,8 persen) dan Korea (82,2 persen), tetapi lebih tinggi dibandingkan Filipina (62,4 persen).  

 Sedikit berbeda dengan generasi yang lebih dewasa ketika rezim Soeharto jatuh, kaum muda atau pemilih yang saat ini berusia 25 tahun ke bawah memiliki sikap dan gaya hidup tersendiri. Beberapa sikap menonjol mereka adalah kurang perhatian pada masalah-masalah nasional (57,4 persen, Kompas, 2011), lebih berorientasi pada materi/kekayaan (ingin sukses dalam karier dan pendidikan, ingin terkenal dan kaya), mereka juga kurang nasionalis (hanya 20 persen menganggap kepentingan nasional agenda mereka, Kompas, 2010), dan lebih berorientasi kepada diri sendiri (63 persen, Kompas, 2011). Karakteristik menonjol yang lain adalah ketergantungan pada teknologi. Tidak kurang dari 14 jam per minggu mereka habiskan untuk kegiatan yang terkait dengan teknologi (Nielsen, 2011).

Meski demikian, tak berarti kaum muda tak terlibat kegiatan sosial kemasyarakatan. Banyak di antara mereka aktivis, seperti juga generasi yang lebih tua lagi. Namun, aktivisme mereka memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan aktivisme generasi terdahulu. Menurut Afra Suci, aktivis muda kelompok Pamplet, aktivisme kaum muda kini lebih bervariasi, tak melulu terkait gerakan pelajar/mahasiswa. Kegiatan mereka lebih berbasis inisiatif pribadi dan komunitas sehingga tak birokratis dan cenderung informal. Isu-isu yang digarap juga lebih banyak lintas sektor dan kurang politis. Karakteristik ini tentu berbeda dengan generasi terdahulu, baik di era sebelum kemerdekaan maupun sebelum reformasi yang lebih politis, seperti kepedulian pada isu revolusi, gerakan demokrasi, dan gerakan sosial melawan rezim otoriter.

Dengan sejumlah karakteristik ini, dapat dikatakan, politik dan demokrasi bukan hal asing bagi kaum muda. Dengan memperhatikan sikap dan kecenderungan mereka, peristiwa politik dan demokrasi, termasuk pemilu, dapat dijadikan media sosialisasi yang lebih jauh sehingga pendalaman dan praktik demokrasi dapat terus terpelihara untuk masa menengah dan panjang. Walhasil, pada gilirannya kaum muda ini dapat menjadi aktor yang berperan penting dalam penyebaran nilai-nilai dan praktik demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi, karenanya, memperoleh jalannya untuk terus melaju.

Dukungan politik di 2014

Dukungan politik kaum muda pada Pemilu 2014 tampaknya juga tak akan berbeda jauh dengan kecenderungan pemilih Indonesia secara umum. Pesan pokoknya sama: kaum muda, seperti rakyat Indonesia umumnya, ingin praktik politik yang lebih demokratis, kepemimpinan alternatif, dan lebih muda. Data yang kita miliki, atau beredar di masyarakat, terutama hasil penelitian lembaga-lembaga survei yang kredibel, menunjukkan kecenderungan ini. Dalam hal dukungan, data menunjukkan kaum muda cenderung mendukung partai besar yang sudah mapan, atau partai yang tampak menawarkan kepemimpinan alternatif. Tren dukungan itu cukup stabil selama lebih dari setahun terakhir (SMRC, 2012, 2013). Sebanyak 50-60 persen dukungan kaum muda tersebar hampir merata di empat partai: PDI-P, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

 Untuk calon presiden, tampak jelas kaum muda ingin kepemimpinan alternatif. Sekitar 45 persen dukungan kaum muda (usia 30 tahun atau lebih muda) cenderung diberikan kepada figur alternatif, seperti Jokowi (SMRC, 2013), dan 15 persen kepada Prabowo Subianto. Calon alternatif lain memang belum dikenal publik secara umum ataupun kaum muda. Bila makin dikenal, dan dapat berkomunikasi secara baik dengan kaum muda, kemungkinan dukungan kepada mereka pun makin banyak. Kecenderungan sama ditunjukkan dalam sejumlah pilkada. Dalam pilkada Gubernur Jawa Barat, Februari 2013, dukungan politik kaum muda juga mengikuti kecenderungan pemilih secara umum. Sekitar sepertiga pemilih muda memberikan dukungan kepada pasangan calon yang saat itu terpilih. Calon yang diunggulkan dalam semua figur muda (Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, dan Ahmad Heryawan), dan  dukungan kaum muda terbagi hampir merata kepada ketiganya.

Djayadi Hanan, Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina; Direktur Riset SMRC

| Tag , , | Tinggalkan komentar

Ahli Waris Budaya Dunia

INDONESIA merdeka dengan percaya diri menempatkan bangsa ini sebagai ahli waris budaya dunia. Kurang dua bulan setelah pengakuan internasional akan kedaulatan Indonesia, pada 18 Februari 1950 sekumpulan seniman yang terhubung melalui mingguan Siasat melansir Surat Kepercayaan Gelanggang.

Surat pernyataan itu dibuka dengan kalimat yang sangat lantang: ”Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri”.

Pernyataan tersebut memancangkan sejumlah tanda penting. Dengan memodifikasi tafsir Jennifer Lindsay (2011), bisa kita sebut beberapa kandungan semangat yang terpancar dari kalimat pembuka itu. Pertama, kelahiran Republik Indonesia dihikmati kesadaran akan arti pentingnya kebudayaan bagi eksistensi suatu bangsa. Bahkan, sebelum surat itu, di tengah kancah revolusi yang penuh porak poranda, kuatnya kesadaran serupa itu mendorong penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Nasional I, yang diselenggarakan di Magelang (20-24 Desember 1948).

Mohammad Hatta yang hadir dalam kongres itu sebagai wakil presiden menyatakan, ”Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa.” Tentang pentingnya kreativitas budaya, Bung Hatta menyatakan, ”Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merobah dan memajukan, oleh karena kebudayaan sebagai kultuur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bisa maju.”

Kedua, kesadaran pentingnya kebudayaan itu bersifat lintas kecenderungan pemikiran dan ideologis. Para seniman dan pemikir yang turut menandatangani surat itu tak lama kemudian akan berpisah jalan mengikuti preferensi ideologi masing-masing: Asrul Sani jadi pendiri Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi); Sitor Situmorang menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN); Rivai Apin, Basuki Resobowo, dan Pramoedya Ananta Toer menjadi motor Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Ketiga, surat itu secara sadar menempatkan proyek kebudayaan nasional dalam konteks budaya global; dengan keyakinan diri yang tinggi bahwa  ”kami” (bangsa Indonesia) adalah ”ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia”. Dalam arti bahwa bangsa Indonesia bukanlah anak haram dari budaya dunia yang sekadar berfungsi sebagai penampung limbah budaya, obyek tindasan dari kolonisasi budaya, atau konsumen pasif dalam kreasi budaya dunia. 

Kesadaran serupa itu juga terpancar dalam pokok pertanyaan Kongres Kebudayaan I: ”bagaimanakah caranya mendorong kebudayaan kita supaya dapat maju cepat; dan bagaimana caranya agar kebudayaan kita jangan sampai terus bersifat kebudayaan jajahan, akan tetapi supaya menjadi suatu kebudayaan yang menentang tiap-tiap anasir cultureel imperialisme”.

Keempat, sebagai ahli waris budaya dunia, bangsa Indonesia memandang dirinya sebagai taman sari dunia. Di taman sari itu, selain tumbuh aneka puspa indah dari buminya, juga berkembang bunga elok dari luar  yang  ditumbuhkan dengan cara-cara Indonesia sendiri sesuai dengan sifat-sifat tanah dan lingkungannya. Dengan itu, Indonesia bukan hanya menerima, melainkan juga memberi kepada dunia.

Basis kebudayaan

Dalam merumuskan kebudayaan nasional di taman sari itu, sejak 1930-an telah muncul suatu polemik kebudayaan mengenai basis kebudayaan dari Indonesia merdeka, yang mempersoalkan posisi kebudayaan lama (asli) dalam kaitan dengan konsep kebudayaan Timur dan Barat serta kebudayaan Indonesia baru. Sutan Takdir Alisjahbana dalam tulisannya berjudul ”Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” menyatakan, ”… kebudayaan Indonesia tiadalah mungkin sambungan kebudayaan Jawa, Sunda, atau kebudayaan yang lain.”

Sebagai tandingan, Sanusi Pane dalam tulisannya berjudul ”Jagat Besar dan Kecil” membela eksistensi warisan budaya lama dengan mengatakan, ”Itulah sebabnya, saya berdiri di Timur yang silam yang keramat bagi saya sendiri mewujudkan kebudayaan yang baru, ramuan zaman Timur yang silam diperkaya dengan ramuan dari Barat.”

Rumusan konstitusi atas kebudayaan nasional itu mengambil jalan sintesis dari pelbagai kutub pandangan yang berkembang. Hal ini terkandung dalam Pasal 32: ”Pemerintah memajukan kebudayaan nasional”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan: pertama, ”Kebudayaan bangsa ialah yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia sendiri”. Kedua, ”Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa”. Ketiga: ”Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia”.

 Dengan kata lain, jalan bangsa Indonesia sebagai ahli waris dunia dalam mengembangkan kebudayaan menurut caranya sendiri itu menempuh prinsip: mempertahankan tradisi sendiri yang baik seraya mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Hatta, sebagai wakil presiden yang hadir di Kongres Kebudayaan I, menyatakan bahwa sebagai bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, Indonesia memiliki riwayat kehidupan kebudayaan yang hebat, harum, dan tidak kalah dari kebudayaan negeri-negeri lain. 

Kekayaan dan kekuatan khazanah kebudayaan lokal itu, lewat proses penyerbukan silang budaya dengan berbagai unsur budaya luar, menjadikan bangsa Indonesia sebagai taman sari dunia  dengan  berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dari kawasan Asia mana pun (Oppenheimer, 2010). Mengingat benua Asia merupakan kawasan yang menampung jumlah penduduk paling banyak di muka bumi, Indonesia sebagai bangsa yang mengembangkan corak kebudayaan yang paling kaya di Asia dapat dikatakan sebagai superpower kebudayaan dunia.

 Tidak berlebihan jika Indonesia berambisi menjadi kiblat kebudayaan dunia. Stimulus ambisi seperti itu pula barangkali yang mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono memprakarsai penyelenggaraan Forum Kebudayaan Dunia, yang dilaksanakan di Bali (25-28 November 2013).  Forum yang akan dipimpin langsung Presiden SBY itu akan dihadiri para pemimpin dunia dari 40 negara, sejumlah penerima Nobel, serta pembicara lainnya dari dalam dan luar negeri.

Isu pokok yang akan dibicarakan berkisar pada empat poin penting yang menyangkut budaya dan pembangunan: budaya dan keberlangsungan sosial, budaya dan keberlangsungan ekonomi, konvergensi budaya dalam konteks global, serta budaya dan keberlangsungan lingkungan. Bagi Indonesia, perhelatan ini diharapkan dapat menetapkannya sebagai Rumah
Dunia bagi Agenda Budaya Internasional (Global Home for the International
Cultural Agenda).

Meskipun hal itu merupakan ambisi yang terpuji, ambisi-ambisi internasional pemimpin Indonesia saat ini sering kali tercerabut dari alam realitas, dengan menggunakan ”bahasa-bahasa” ala Vicky Prasetyo yang tidak begitu jelas kandungan maknanya. Bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi agenda budaya dunia, sedangkan ekspresi pembangunan Indonesia sendiri merupakan contoh buruk dari penistaan budaya.

 Baik pembangunan ekonomi, pembangunan politik, bahkan pembangunan ”kebudayaan” sendiri, tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya sebagai sesuatu yang penting.  Pembangunan ekonomi terus memacu pertumbuhan berbasis pengurasan sumber daya alam tanpa memperhatikan ”nilai tambah” berbasis pengembangan ”modal budaya” (knowledge capital). Di seantero negeri, kekuatan modal dan korporasi mendikte perumusan ”bahasa” di ruang publik, mulai nama perumahan hingga nama pemakaman.

Liberalisasi dan dekulturisasi

 Pemerintahan Indonesia yang terjerat korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporasi-korporasi internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut. Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan global village (dusun dunia), tetapi juga global pillage (perampasan dunia).

Dalam lemahnya kepemimpinan negara,  globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu kekuatan pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi, yang akan memengaruhi kemandirian perekonomian nasional. Pasar bebas dunia pada gilirannya melemahkan kemampuan negara-bangsa dan sistem-sistem kesejahteraan untuk melindungi jalan hidupnya (Hobsbawm, 2007).      

 Halangan dalam promosi HAM pasca- Orde baru terutama datang dari hegemoni ideologi neoliberalisme yang menyerang fondasi dasar sistem hak asasi manusia: kombinasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan perluasan pasar tanpa kepedulian sosial, globalisasi pasar meningkatkan ketidaksetaraan dan dekulturisasi kelompok marjinal dan bentrokan etnosentrisme di dalam negara, dan jurang pemisah yang makin lebar antara negara maju dan berkembang.

 Dengan demokrasi padat modal,  perangkat keras (prosedur kelembagaan) politik mengalami proses demokratisasi; tetapi perangkat lunak (budaya politik) masih tetap bersifat nepotis-feodalistis. Demokrasi permusyawaratan yang mengandung cita-cita berkebudayaan terancam sekarat oleh serangan ”superkapitalisme”, yang menggambarkan ekspansi  persaingan dunia bisnis yang merambah dunia politik. Dengan kata lain, ”kapitalisme telah menaklukkan demokrasi”.

Pada tingkat nasional, salah satu dampak utama penetrasi kapitalisme ke dalam kehidupan berdemokrasi: meredupnya kekuatan kewargaan. Benjamin Barber (2007) memperlihatkan bagaimana kapitalisme yang membentuk budaya konsumerisme membahayakan demokrasi. Demokrasi tak lagi digerakkan oleh rasionalitas produksi, tetapi oleh gaya hidup konsumeris, yang menukar kapasitas pemimpin dengan impresi pencitraan.

Dalam pembangunan kebudayaan sendiri, isu budaya cenderung didekati sekadar paket turisme. Itu pun tidak direncanakan dan diusahakan secara sungguh-sungguh sehingga capaiannya masih jauh di bawah Malaysia dengan khazanah budaya tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan budaya Indonesia. Klaim Malaysia sebagai ”The Truly Asia” sesungguhnya bisa dengan mudah dipatahkan dengan mempromosikan Riau sebagai ”The Truly Malay”. Alih-alih, yang terjadi justru naskah-naskah Melayu Kuno sebagai kekayaan budaya Riau (pusat dunia Melayu) sudah banyak berpindah tangan menjadi koleksi Malaysia.

Elite politik Indonesia telah begitu banyak bicara tentang globalisasi dengan begitu sedikit usaha menghindarkan bangsa dari jebakan ”pecundang”. Globalisasi mestinya tidak berjalan satu arah, karena dengan kreativitas dan kerja keras, setiap bangsa punya peluang untuk membaliknya (reverse globalization), seperti Gangnam style Korea Selatan yang bisa menembus jantung Hollywood, demam budaya Latin di Los Angeles, serta penetrasi industri film Bollywood dan film mandarin dalam industri perfilman dunia.

Tanpa wawasan dan komitmen kebudayaan,  Indonesia adalah raksasa budaya yang pingsan, tercekik oleh kecenderungan untuk menjadikan ekonomi dan politik sebagai panglima. Padahal, kebudayaan adalah kompas yang mengarahkan pembangunan ekonomi dan politik ke arah kebaikan dan keagungan. Untuk memulihkannya diperlukan lebih dari sekadar pepesan kosong pencitraan.  Perhelatan Forum Kebudayaan Dunia di Bali seyogianya menjadi wahana refleksi diri, bagaimana memerankan Indonesia sebagai ahli waris budaya dunia; dengan mengembangkan praktik pembangunan berwawasan kebudayaan. Tunjukan perbuatanmu sesuai dengan kebesaran kebudayaanmu, maka seluruh dunia akan menyaksikan Indonesia sebagai kiblat budaya dunia!

Yudi Latif, Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

| Tag , | Tinggalkan komentar

Mengerem Pertumbuhan Ekonomi

AGAK di luar dugaan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate jadi 7,5 persen. Kenaikan suku bunga kali ini tampaknya tidak dimaksudkan untuk meredam inflasi, seperti yang lazim dilakukan. Inflasi year on year Oktober 2013 cukup terkendali 8,32 persen. Sedikit turun dari 8,4 persen pada bulan sebelumnya. Pesan yang ingin disampaikan BI adalah, dengan kebijakan ini, mereka berupaya mengurangi defisit transaksi berjalan yang masih 8,4 miliar dollar AS pada triwulan III-2013, atau turun dari 9,9 miliar dollar AS pada triwulan II.

Bagaimana transmisi kedua variabel tersebut? Jika suku bunga naik, hasrat untuk berkonsumsi (propensity to consume) akan berkurang, demikian pula hasrat investasi. Selanjutnya, melemahnya konsumsi (C) dan investasi (I) akan mengurangi permintaan agregat (aggregate demand). Karena struktur industri kita sensitif terhadap barang dan jasa impor, selanjutnya impor barang dan jasa akan berkurang. Pengurangan ini akan menurunkan defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Efektifkah kebijakan ini? Bisa jadi demikian, karena dalam situasi krisis ekonomi global yang mulai dirasakan transmisinya ke Indonesia, tingkat kepercayaan para pelaku ekonomi juga mulai goyah. Ekspresinya, mereka mulai mengerem konsumsi. Dua industri yang biasanya bisa menjadi indikator bergairah atau tidaknya perekonomian adalah industri otomotif dan properti.

Sejauh ini, pada industri otomotif belum ada tanda-tanda itu. Kemampuan para produsen melakukan inovasi, misalnya dengan produksi mobil yang irit dan murah, serta sepeda motor yang hemat, berhasil menumbuhkan penjualan. Penjualan mobil tahun ini diperkirakan 1,2 juta unit, sedangkan sepeda motor kembali ke level 8 juta unit.

Namun, untuk sektor properti, mulai ada tanda-tanda melemah. Di beberapa kota besar (terutama Jakarta dan Surabaya) mulai dikeluhkan gejala ”gelembung properti”, harga properti melambung tinggi, tetapi kemudian pemilik kesulitan menjualnya kembali jika diperlukan. Aset ini menjadi berkurang derajat likuiditasnya. Meski demikian, asalkan para pengembang jeli mencari segmen pasar dan lokasi yang tepat, sebenarnya industri properti masih terbuka ekspansi, mengingat masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah pertama.

Upaya mengerem pertumbuhan ekonomi tak hanya oleh Indonesia. China mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi hingga dua digit (periode 2001-2008) membawa beberapa dampak negatif. Sektor properti terlalu menggelembung sehingga rawan meletus. Upah buruh naik, harga tanah di kota-kota industri sepanjang pantai timur naik drastis. Jika tidak dikendalikan, itu akan merusak daya saing China di kemudian hari. Solusinya, pertumbuhan ekonomi diperlambat. Itulah sebabnya, perekonomian China tahun ini diperkirakan tumbuh 7,6 persen-7,8 persen. Kendati demikian, level pertumbuhan ini tetap yang tertinggi di dunia.

Yang menarik, dua lembaga multilateral, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, sejak Oktober 2013 meramal Indonesia akan mengalami koreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah. Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi 2013 hanya 5,6 persen dan tahun depan (2014) 5,4 persen. Sementara IMF meramal pertumbuhan 5,3 persen (2013) dan 5,5 persen (2014).

Proyeksi itu rasanya terlalu rendah. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi masih 5,8 persen. Pada triwulan IV-2013, biasanya kementerian dan lembaga ngebut mengejar target absorpsi anggaran. Hal yang sama juga pada perusahaan-perusahaan swasta. Datangnya musim liburan akhir tahun dan Natal juga memberi energi belanja yang lebih sehingga mendorong permintaan agregat.

Tahun 2014, tahun pemilu, akan menumbuhkan asa memiliki presiden dan pemerintahan baru yang lebih kuat. Ujungnya, tumbuh sentimen positif yang bisa memacu investasi. Ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Proyeksi Bank Pembangunan Asia (ADB) lebih realistis. Mereka meramal pertumbuhan ekonomi 5,7 persen (2013) dan 6,0 persen (2014).

Proyeksi lembaga-lembaga finansial dunia cukup beragam, misalnya Goldman Sachs 5,4 persen (2013) dan 5,5 persen (2014), HSBC (5,6 dan 5,5 persen), ING (5,9 dan 7 persen), DBS (5,8 dan 6 persen), Economist Intelligence Unit (5,1 dan 5,4 persen), Citigroup (5,7 dan 5,3 persen), Nomura (5,5 dan 5,7 persen), ANZ (5,5 dan 6 persen), Barclays Capital (5,4 dan 5,5 persen), Credit Suisse (5,7 dan 5,5 persen), dan yang paling parah JP Morgan (5,5 dan 4,9 persen). Saya cenderung sependapat dengan ADB dan DBS.

Apakah suku bunga masih akan naik lagi pada Desember 2013? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya jika BI tidak melihat jalan lain untuk menstabilkan rupiah yang saat ini di level Rp 11.600 per dollar AS. Stabilisasi rupiah merupakan tujuan terpenting, melebihi prioritas lainnya. Di sisi lain, BI tetap harus berhitung, kenaikan suku bunga lebih lanjut hanya akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga menyengsarakan dunia usaha.

Ada tanda kebijakan kenaikan suku bunga ini masih dilanjutkan. Alasannya, mengantisipasi kenaikan suku bunga di AS. Jika suku bunga AS naik (kini suku bunga acuan The Fed hanya 0,25 persen), akan rawan terjadinya aliran modal keluar dari Indonesia.

Namun, tahun depan kita punya modal inflasi yang lebih rendah. Harga minyak mentah dunia hingga tahun depan rasanya masih akan bergerak di antara 100 dollar AS per barrel (minyak West Texas Intermediate) hingga 110 dollar AS (Brent), ditambah lagi pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM (mesti subsidi sudah di atas Rp 300 triliun), maka inflasi pun akan turun ke level 5,5 hingga 6,5 persen. Dalam kondisi ini, mestinya BI menurunkan BI Rate.

Keinginan BI agar penyaluran kredit pada industri perbankan hanya tumbuh 15-17 persen tahun depan, saya rasa terlalu konservatif. Pertumbuhan kredit selevel itu hanya akan memacu pertumbuhan ekonomi 5,5 persen. Jika ingin pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen, pertumbuhan kredit mestinya antara 18 hingga 20 persen.

Kita tidak harus mengikuti jejak China untuk mengerem pertumbuhan ekonomi karena situasinya berbeda. Data pengangguran terakhir China adalah 4 persen, atau jauh lebih rendah daripada Indonesia yang sekitar 6 persen. Artinya, bagi Indonesia masih lebih urgen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tercipta kesempatan kerja baru daripada menaikkan BI Rate terus-menerus.

A Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

| Tag , | Tinggalkan komentar

Hubungan Internasional Abad ke-21

Image

Hubungan internasional abad ke-20 ditandai dengan polarisasi dunia menjadi dua kutub raksasa yakni Blok Barat dan Timur. Blok Barat merupakan aktualisasi ajaran liberalisme dan kapitalisme. Setelah Perang Dunia II, Blok Barat dipimpin Amerika Serikat yang menghendaki ajaran komunis yang dibawa Blok Timur tidak menguasai dunia. Kemudian muncullah model bipolar dengan kelahiran konsep balance of power (perimbangan kekuatan). Sementara Hubungan Internasional abad ke-21 mengalami perubahan signifikan dimana antara lain kawasan Asia akan memainkan peran penting di dunia. China yang merupakan kekuatan baru di dunia akan mengambil peran sebagai negara adidaya setelah hancurnya Uni Soviet. Untuk pertama kali dalam 200 tahun umat manusia takkan memiliki dunia unipolar dengan satu kekuatan ekonomi, politik atau militer yang dominan seperti hal yang terjadi pada abad ke-19 dengan Inggris dan pada abad ke-20 dengan kekuatan Amerika Serikat. Namun abad ke-21 pertarungan ideologi tidak menjadi dominan di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Isu penting abad ke-21 adalah hak asasi manusia, demokrasi dan pertarungan nilai-nilai bangsa. Untuk memahami semua itu kerangka analisa diperlukan seperti diuraikan buku ini termasuk untuk analisa politik luar negeri dan ekonomi internasional serta komunikasi internasional. Asep Setiawan menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan pasca sarjana di Universitas Birmingham, Inggris untuk jurusan International Studies. Di tangannya telah lahir buku berjudul Politik Luar Negeri Indonesia (2012).

Pemesanan silahkan klik:

http://www.leutikaprio.com/produk/110218/sosial_politik/1301740/hubungan_internasional_abad_ke21/11061570/asep_setiawan

| Tag , | Tinggalkan komentar

Strategi dan Taktik Gerakan Sosial

Oleh Asep Setiawan

 

Dalam politik, perbedaan antara strategi dan taktik tak dapat dipisahkan dengan tajam seperti halnya dalam perang. Dalam masyarakat dimana kebebasan berpendapat hadir, adalah hal biasa gerakan sosial mengalami konflik dengan pemerintah mengenai taktik dan bukannya strategi. Khususnya terjadi manakala gerakan sosial itu terlibat “aksi langsung” seperti sabotase, pemogokan umum, boikot, aksi “duduk”, teror dan aksi kekerasan. Atau bahkan dalam persiapan serius kudeta.

Perselisihan dalam sebuah gerakan sosial biasanya muncul dalam hal taktik. Misalnya masalah reformasi dan revolusi. Mereka bertikai bukan dalam soal strategi. Meskipun demikian ada perpecahan serius misalnya dalam strategi jangka panjang. Contoh, kontroversi Stalinist -Trotksyite. Bagi orang luar, sering sulit memutuskan apakah perubahan dalam kebijakan sebuah gerakan karena perubahan dalam tujuan akhir atau semata-mata manuver taktik.

Aksi langsung biasanya tidak demokratik karena menyangkal kalangan oposisi peluang untuk berdiskusi sebuah isu, sering dilakukan saat aksi politik yang sah gagal. Dalam situasi ekstrim, gerakan akan berpuncak pada revolusi keras.

Taktik dan strategi dalam gerakan soaial adalah saling tergantung dengan ideologi dan bentuk organisasi. Misalya, sebuah gerakan yang bertujuan revolusi perlu organisasi lebih otoritarian daripada organisasi yang percaya reformasi bertahap.

Pilihan akan taktik serta bentuk organisasi sebagian tergantung terhadap sistem politik dimana gerakan sosial itu beroperasi. Sebagian lagi tergantung besarnya gerakan sosial dan pengaruhnya terhadap sistem politik. Oleh karena itulah, taktik sebuah gerakan sosial mungkin berubah sejalan dengan pertumbuhan. Mungkin mereka kurang revolusioner saat gerakan itu mendapatkan banyak pengaruh atau mungkin menjadi lebih agresif manakala peluang untuk berhasil membesar.

Sebagian besar gerakan sosial beroperasi di masyarakat karena publisitas memberikan pengaruh dan menaikkan pendukung. Namun, kerahasiaan dilakukan saat situasi dimana hak-hak berkumpul, berdiskusi dan kebebasan beropini ditolak atau dimana anggota gerakan tertentu dilarang secara hukum dan diadili. Gerakan buruh pada tahap awalnya dipaksa untuk rahasia. Konsekuensinya, perpecahan gerakan yang besar menjadi banyak kelompok  atau kelompok yang kurang agresif.

Dalam dunia politik seperti halnya dalam militer dan bisnis, sukses muncul karena langkah inovator.  Berkuasanya dan prestasi politik luar negeri kekuatan Fasis dan Nazi sebagian karena fakta bahwa mereka tidak bermain bukan dalam kerangka aturan sedangkan lawannya baik di dalam maupun di luar negeri memperkirakan akan mentaati aturan.

Hal yang sama dapat dikatakan dengan sedikit modifikasi, mengenai gerakan komunis: seringnya perubahan taktik cenderung membingungkan musuhnya. Mao Zedong berhasil karena ia menyimpang dari strategi ortodoks Leninis.

Revolusi radikal dan gerakan kontrarevolusi mampu melanggar “aturan main” karena anggotanya tiak dianggap pesaingnya sebagai bagian dari komunitas politik. Mereka mengkonsepkan  semua hal berbau  politik dalam pengertian hubungan sahabat-musuh., dimana tak ada aturan yang melarang. Hal ini bisa menjelaskan penggunaan teror sebelum dan sesudah perebutan kekuasaan dan pradoks bahwa  orang-orang yang berniat menciptakan dunia yang lebih baik mampu mengorbankan jutaan manusia dalam prosesnya.

 

Dipublikasi di Arsip, Politics Indonesia | Tag , | Tinggalkan komentar

Gerakan Kelas dan Etnik

Oleh  Asep Setiawan

 

Dalam sejarah modern dikenal ada ada dua jenis gerakan sosial yakni gerakan kelas dan gerakan kelompok etnik.

Contoh gerakan sosial adalah antara kelas menengah lawan kelas dan kaum bangsawan, kelas petani lawan tuan tanah, kelas pekerja lawan majikan, petani lawan tengkulak dan  petty bourgeoisie (borjuis kecil) lawan pengusaha besar. Mungkin  lebih luas lagi kelas miskin lawan kelas kaya.

Para pendukung gerakan kelas ini adalah mereka yang mendapatkan keuntungan ekonomi dan kemajuan sosio-ekonomi, merasa tereksploitasi dan secara politis tertekan. Beberapa gerakan, khususnya gerakan tandingan dan gerakan protes berasal dari kelas yang secara sosioekonomis mundur. Oleh sebab itulah, gerakan buruh Eropa mulai dari para pengrajin yang kehilangan kemerdekaan ekonomi dan pekerja terampil yang terwakili dalam ekonomi dan elit intelektual protelariat.

Perbedaan harus dibuat antara gerakan petani dan gerakan petani  besar (farmer). Yang pertama terjadi di masyarakat dimana tanah adalah properti kelas penguasa yang tidak selalu terlibat dalam pertanian namun menyewakan atau mendapatkan pendapatan uang tunai atau sejenisnya atau jasa dari petani.

Tipe gerakan petani bertujuan menghapuskan kewajiban-kewajiban ini dan mengembalikan tanah ke pemilik sebenarnya. Ketika petani dan tuan tanah berasal dari kelas berbeda seperti terjadi di beberapa negara Amerika Latin dan negara jajahan, maka konflik itu menjadi tajam.

Sebaliknya, gerakan petani modern khususnya terjadi dikalangan petani komersial  di satu kawasan panen dimana kerawanan ekonomi hadir. Kecuali adanya petani garapan yang luas, masalah tanah tidak muncul. Isu yang muncul biasanya tentang harga, tingkat bunga dan pajak. Target utama juga adalah pedagang, kreditor dan pemerintah.

Gerakan petani modern sebagai penguasa tidak mengembangkan ideologi yang rinci namun mengangkat tuntutan-tuntutan konkret sehingga lebih dekat dengan gerakan protes. Namun jika penderitaan mereka tidak bisa dihindari, bahkan petani modern menjadi terbuka terhadap gerakan ideologis radikal. Misalnya terjadi pada gerakan petani selama kebangkitan Nazisme.

Gerakan petani mungkin melahirkan kekerasan. Ideologi mereka jika ada mungkin pada saat sama menganut tradisionalisme dan restoratif. Namun biasanya dalam wilayah tradisional kerusuhan petani , komunisme kontemporer mendapatkan dukungan luas khususnya di Eropa selatan dan Amerika Latin.

Bisa mengatakan bahwa sebuah gerakan didukung kelas tertentu tidak berarti setiap anggota gerakan milik kelas tertentu atau setiap anggota kelas milik gerakan. Korelasi ini tak pernah sempurna. Beberapa gerakan direkrut terutama dari anggota yang tercabut akarnya atau anggota kelas tertentu yang teralienasi. (Misalnya, banyak dari anggota Nazi awalnya, termasuk Hitler, berasal dari kelas menengah-rendah). Sistem kepercayaan para pemimpin pendiri kelas dan petani modern sering merupakan anggota teralineasi kelas lainnya.

Dalam hal ini tak bisa dilupakan pentingnya peran kaum intelektual dalam melahirkan para pemimpin gerakan revolusioner. Karena tidak memiliki akar dalam masyarakat, mereka gampang menerima keyakinan ideologis yang menjanjikan mereka sebuah masyarakat dimana mereka dapat menemukan status memuaskan.

Istilah “gerakan kelompok etnik” digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena.  Sejumlah gerakan etnik yang paling penting antara lain  :

1. Gerakan kemerdekaan politik minoritas nasional dalam kekaisaran negara di Eropa.

2. Gerakan kemerdekaan pribumi di negara kolonial Asia-Afrika.

3. Gerakan persatuan nasional – misalnya, di Jerman dan Italia pada abad ke-19 dan gerakan Pan Arab dalam abad ke-20.

4. Gerakan nasionalitas untuk kesederajatan sipil dan kultural dalam negara yang etniknya  heterogen. Misalnya Fleming di Belgia)dan untuk superioritas  (seperti Finns di Finlandia).

Sebagai penguasa gerakan-gerakan ini dipimpin dan didukung terutama oleh elit budaya dan ekonomi dan dalam sejmlah kasus elit militer yang memiliki kepentingan vital dalam meraih sasaran mereka.

Para pemimpin gerakan kemerdekaan saat ini di negara kolonial, dengan beberapa kekecualian kaum intelektual dan profesional, adalah “orang-orang marginal” yang tersentuh budaya dan pendidikan Barat. Para pengikut mereka datang hanya dan bahkan yang pertama dari strata sosial rendah. Namun pada saat ini ebih luas lagi datang dari kelas berkembang pekerja kerah putih, pegawai negeri, perwira militer serta pengusaha kelas menengah dan besar yang lemah kaerna dominasi kekuasaan dan ekonomi Barat.

Dukungan tambahan datang dari berbagai lapisan masyarakat seperti penambang, petani, buruh perkebunan dan pekerja lainnya yang bersentuhan dengan sistem ekonimi dan pemerintahan Barat serta mereka yang tercerabut akarnya pedesaan atau suku. Bahkan diantara masyarakat primitif di Pasifik selatan, gerakan berkembang yang sebagian diarahkan menuju kemerdekaan dari dominasi kulit putih.

Gerakan negro di Amerika tidak memiliki hubungan pola khusus dengan gerakan kelompok entik kaerna kebanyakan orang Negro tidak beraspirasi kemerdekaan politik atau otonomi budaya namun integrasi kedalam masyarakat dan budaya Amerika.

Karena Negro Amerika bukan minoritas nasional atau kelas sosial, gerakan mereka tak bertujuan untuk mengubah secara fundamental tatanan sosial namun realisasi hak-hak konstitusional. Namun tercapainya tujuan Negro tak hanya mengubah kebiasaan lokal dan regional namun juga sebagian dari tatanan hukum yang ada.

Dipublikasi di Arsip, Politics Indonesia | Tag , | Tinggalkan komentar

Definisi Gerakan Sosial

Oleh Asep Setiawan

 Gerakan sosial termasuk istilah baru dalam kamus ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian di lingkungan yang sudah modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan sosial bukanlah hal aneh. Misalnya ketika kenaikan tarif listrik sudah terlalu tinggi kemudian muncul  nama seperti Komite Penurunan Tarif Listrik.

Model-model aksi sosial seperti terjadi dalam kasus penggusuran tanah di Kedung Ombo atau lahan yang dijadikan lapangan golf  sehingga melahirkan sejumlah aktivitas masyarakat yang berusaha menolak “pemaksaan” itu sudah menjadi bagian dari pemberitaan media massa.

Presiden Soeharto saat menjadi presiden bahkan mencap mereka yang bertahan di Kedung Ombo yang dijadikan bendungan itu sebagai orang-orang PKI. Label ini telah mematahkan semua aksi perlawanan terhadap aparat pemerintah. Perlawanan atau desakan untuk mengadakan perubahan seperti itu dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial.

Beberapa gerakan sosial dan bahkan individu terlibat dalam usaha mendukung masyarakat Kedung Ombo yang disuruh transmigrasi tapi tetap ingin tinggal di kampung halamannya. Sikap gerakan masyarakat dan tokoh lembaga swadaya masyarakat itulah yang memberi warna pada munculnya gerakan perlawanan terhadap penguasa. Di sini jelas bahwa gerakan sosial memang lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung dewan perwakilan rakyat atau gedung pemerintah.

Namun demikian label kepada masyarakat Kedung Ombo yang membangkang terhadap pemerintah karena sikapnya yang tidak adil itu berakhir manakala era reformasi lahir akibat gerakan sosial lainnya. Setelah Mei 1998, gerakan sosial semakin marak dan ketidakadilan atau ketidakpuasan yang muncul jauh sebelum 1998 dibongkar untuk dicari penyelesaiannya.

Situasi itu menunjukkan bahwa dimana sistem politik semakin terbuka dan demokratis maka peluang lahirnya gerakan sosial sangat terbuka. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem atau struktur yang cacat.

Dari kasus itu dapat kita ambil semacam kesimpulan sementara bahwa gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.

Karena gerakan sosial itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan insitusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan sosial. Sebaliknya jika gerakan sosial itu bernafaskan ideologi, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah.

Namun dari literatur definisi tentang gerakan sosial ada pula yang mengartikan sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa pula hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.

Jika definisi digunakan maka gerakan sosial tidak terbatas pada sebuah gerakan yang lahir dari masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintah tapi juga gerakan yang berusaha mempertahankan kemauannya. Jika ini memang ada maka betapa relatifnya makna gerakan sosial itu sebab tidak selalu mencerminkan sebuah gerakan murni dari masyarakat.

 

 

Dipublikasi di Arsip, Politics Indonesia | Tag , | Tinggalkan komentar